'Drifting Economy' Mengintai, IKAFE Unhas Bunyikan Alarm Bahaya
Senin, 11 Mei 2026 17:24
Pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi (IKAFE) Universitas Hasanuddin berfoto bersama usai diskusi yang berlangsung di kawasan Bulungan, Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2026). Foto/IST
JAKARTA - Perekonomian Indonesia dinilai sedang berada di persimpangan penting. Di satu sisi, berbagai indikator makro masih terlihat terjaga, mulai dari inflasi yang relatif terkendali hingga sistem keuangan yang tetap berjalan. Namun di balik kondisi tersebut, muncul kekhawatiran bahwa stabilitas yang selama ini dibanggakan belum mampu menjadi pendorong transformasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Pandangan itu mengemuka dalam diskusi Pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi (IKAFE) Universitas Hasanuddin yang berlangsung di kawasan Bulungan, Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2026). Dalam forum tersebut, para peserta menilai Indonesia tengah menghadapi persoalan struktural yang semakin kompleks.
“Diagnosis ekonomi” Indonesia saat ini menunjukkan, perekonomian nasional sedang menghadapi persoalan struktural yang semakin kompleks. Jika dianalogikan sebagai seorang pasien, Indonesia masih memiliki organ-organ vital yang bekerja: inflasi relatif terkendali, sistem keuangan masih berjalan, dan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya lumpuh. Namun di balik stabilitas permukaan tersebut, tersimpan “komplikasi kronis” yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan jangka pendek, stimulus sesaat, atau narasi optimisme semata.
Forum yang kemudian melahirkan “Seruan Bulungan” itu disebut sebagai bentuk kepedulian terhadap arah ekonomi nasional. Para alumni Fakultas Ekonomi Unhas dari berbagai latar belakang profesi—mulai akademisi, profesional, pengusaha, hingga tokoh masyarakat—menyuarakan perlunya kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi saat ini.
"IKAFE Unhas ingin berkontribusi, mengingatkan kepada pemangku kepentingan, agar kita semua terhindar dari kondisi mengerikan. Semacam morning call, alarm bahaya sudah berbunyi," kata Hendra Noor Saleh, selaku Ketua Umum IKAFE Unhas bersama sejumlah penyusun Seruan Bulungan lainnya.
Dalam kajian tersebut, Indonesia dinilai mengalami “paradoks stabilitas”. Selama dua dekade terakhir, pemerintah dianggap berhasil menjaga fondasi makroekonomi melalui pengendalian inflasi, disiplin fiskal, stabilitas nilai tukar, dan penguatan sektor perbankan. Akan tetapi, stabilitas tersebut dianggap belum cukup untuk mendorong produktivitas, inovasi, industrialisasi, maupun daya saing nasional.
IKAFE Unhas menilai tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan lagi sekadar mempertahankan stabilitas, melainkan bagaimana mengubah stabilitas itu menjadi mesin penggerak pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan pembangunan yang inklusif.
Mereka juga menyoroti belum optimalnya sinkronisasi berbagai fondasi ekonomi nasional. Menurut forum tersebut, ekonomi transformatif membutuhkan integrasi horizontal antara sektor komoditas dan industri hilir, integrasi vertikal antara kebijakan moneter dan fiskal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pertumbuhan ekonomi benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, tekanan terhadap fiskal negara dinilai semakin meningkat. Penerimaan negara disebut cenderung melemah, sementara rigiditas belanja dan program-program populis dianggap mempersempit ruang fiskal produktif. Akibatnya, belanja negara dinilai belum sepenuhnya diarahkan pada sektor strategis seperti industrialisasi, pendidikan, inovasi teknologi, dan peningkatan produktivitas nasional.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa Indonesia sedang memasuki fase “drifting economy”, yakni situasi ketika ekonomi tidak mengalami keruntuhan secara langsung, tetapi bergerak tanpa arah transformasi yang jelas.
Menurut IKAFE Unhas, situasi seperti ini berpotensi menggerus kepercayaan publik, melemahkan ketahanan ekonomi nasional, hingga meningkatkan risiko instabilitas sosial dan politik apabila tidak segera diantisipasi.
Dalam pemaparannya, forum tersebut juga menyinggung sejumlah indikator ekonomi yang dianggap perlu mendapat perhatian serius. Di antaranya tekanan nilai tukar rupiah yang disebut sempat menyentuh Rp17.400 per dolar AS pada Mei 2026, kenaikan harga energi nonsubsidi, pelemahan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur hingga masuk zona kontraksi, stagnasi daya beli masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang dinilai masih sangat bergantung pada belanja pemerintah.
Selain itu, meningkatnya beban pembayaran bunga utang juga disebut dapat mempersempit ruang belanja produktif negara untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis. Berangkat dari kondisi tersebut, IKAFE Unhas menyerukan pentingnya keberanian politik dan kejujuran intelektual dalam membaca kondisi ekonomi nasional.
Forum itu juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang berbasis data dan realitas, bukan sekadar narasi optimisme. “Budaya Asal Bapak Senang (ABS) harus dihentikan karena hanya akan memperburuk keadaan dan menurunkan kepercayaan publik,” demikian salah satu poin dalam seruan tersebut.
Di akhir diskusi, IKAFE Unhas menegaskan perlunya reformasi sistemik melalui penguatan meritokrasi, kompetensi, integritas, serta tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka terhadap kritik dan evaluasi.
Mereka juga mendorong hadirnya kepemimpinan yang inklusif dan independen, penguatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil, hingga penataan ulang prioritas anggaran negara agar stabilitas ekonomi dapat benar-benar menjadi fondasi transformasi nasional yang berkelanjutan.
Pandangan itu mengemuka dalam diskusi Pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi (IKAFE) Universitas Hasanuddin yang berlangsung di kawasan Bulungan, Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2026). Dalam forum tersebut, para peserta menilai Indonesia tengah menghadapi persoalan struktural yang semakin kompleks.
“Diagnosis ekonomi” Indonesia saat ini menunjukkan, perekonomian nasional sedang menghadapi persoalan struktural yang semakin kompleks. Jika dianalogikan sebagai seorang pasien, Indonesia masih memiliki organ-organ vital yang bekerja: inflasi relatif terkendali, sistem keuangan masih berjalan, dan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya lumpuh. Namun di balik stabilitas permukaan tersebut, tersimpan “komplikasi kronis” yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan jangka pendek, stimulus sesaat, atau narasi optimisme semata.
Forum yang kemudian melahirkan “Seruan Bulungan” itu disebut sebagai bentuk kepedulian terhadap arah ekonomi nasional. Para alumni Fakultas Ekonomi Unhas dari berbagai latar belakang profesi—mulai akademisi, profesional, pengusaha, hingga tokoh masyarakat—menyuarakan perlunya kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi saat ini.
"IKAFE Unhas ingin berkontribusi, mengingatkan kepada pemangku kepentingan, agar kita semua terhindar dari kondisi mengerikan. Semacam morning call, alarm bahaya sudah berbunyi," kata Hendra Noor Saleh, selaku Ketua Umum IKAFE Unhas bersama sejumlah penyusun Seruan Bulungan lainnya.
Dalam kajian tersebut, Indonesia dinilai mengalami “paradoks stabilitas”. Selama dua dekade terakhir, pemerintah dianggap berhasil menjaga fondasi makroekonomi melalui pengendalian inflasi, disiplin fiskal, stabilitas nilai tukar, dan penguatan sektor perbankan. Akan tetapi, stabilitas tersebut dianggap belum cukup untuk mendorong produktivitas, inovasi, industrialisasi, maupun daya saing nasional.
IKAFE Unhas menilai tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan lagi sekadar mempertahankan stabilitas, melainkan bagaimana mengubah stabilitas itu menjadi mesin penggerak pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan pembangunan yang inklusif.
Mereka juga menyoroti belum optimalnya sinkronisasi berbagai fondasi ekonomi nasional. Menurut forum tersebut, ekonomi transformatif membutuhkan integrasi horizontal antara sektor komoditas dan industri hilir, integrasi vertikal antara kebijakan moneter dan fiskal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pertumbuhan ekonomi benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, tekanan terhadap fiskal negara dinilai semakin meningkat. Penerimaan negara disebut cenderung melemah, sementara rigiditas belanja dan program-program populis dianggap mempersempit ruang fiskal produktif. Akibatnya, belanja negara dinilai belum sepenuhnya diarahkan pada sektor strategis seperti industrialisasi, pendidikan, inovasi teknologi, dan peningkatan produktivitas nasional.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa Indonesia sedang memasuki fase “drifting economy”, yakni situasi ketika ekonomi tidak mengalami keruntuhan secara langsung, tetapi bergerak tanpa arah transformasi yang jelas.
Menurut IKAFE Unhas, situasi seperti ini berpotensi menggerus kepercayaan publik, melemahkan ketahanan ekonomi nasional, hingga meningkatkan risiko instabilitas sosial dan politik apabila tidak segera diantisipasi.
Dalam pemaparannya, forum tersebut juga menyinggung sejumlah indikator ekonomi yang dianggap perlu mendapat perhatian serius. Di antaranya tekanan nilai tukar rupiah yang disebut sempat menyentuh Rp17.400 per dolar AS pada Mei 2026, kenaikan harga energi nonsubsidi, pelemahan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur hingga masuk zona kontraksi, stagnasi daya beli masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang dinilai masih sangat bergantung pada belanja pemerintah.
Selain itu, meningkatnya beban pembayaran bunga utang juga disebut dapat mempersempit ruang belanja produktif negara untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis. Berangkat dari kondisi tersebut, IKAFE Unhas menyerukan pentingnya keberanian politik dan kejujuran intelektual dalam membaca kondisi ekonomi nasional.
Forum itu juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang berbasis data dan realitas, bukan sekadar narasi optimisme. “Budaya Asal Bapak Senang (ABS) harus dihentikan karena hanya akan memperburuk keadaan dan menurunkan kepercayaan publik,” demikian salah satu poin dalam seruan tersebut.
Di akhir diskusi, IKAFE Unhas menegaskan perlunya reformasi sistemik melalui penguatan meritokrasi, kompetensi, integritas, serta tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka terhadap kritik dan evaluasi.
Mereka juga mendorong hadirnya kepemimpinan yang inklusif dan independen, penguatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil, hingga penataan ulang prioritas anggaran negara agar stabilitas ekonomi dapat benar-benar menjadi fondasi transformasi nasional yang berkelanjutan.
(TRI)
Berita Terkait
News
Walk Out IKAFE Warnai Mubes IKA Unhas yang Penuh Dinamika
Sebanyak 27 utusan penuh dan 3 peserta peninjau dari IKAFE, yang mayoritas berlatar belakang aktivis kampus, memutuskan walk out dari sidang pleno pertama.
Minggu, 03 Mei 2026 13:31
Makassar City
Forum Ekonomi Indonesia Timur Rumuskan Pilar Baru Penguatan Ekonomi Nasional
Forum Ekonomi Regional Indonesia Timur 2025 berlangsung di Ballroom Universitas Hasanuddin Hotel & Convention, Kampus Tamalanrea, Kota Makassar, Jumat (21/11/2025).
Sabtu, 22 Nov 2025 09:31
Sulsel
Bupati Paris Yasir Ikuti Rakor Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sulsel
Bupati Jeneponto, H Paris Yasir mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan dari Ruang Rapat Bupati Jeneponto, Rabu (6/11/2025).
Kamis, 06 Nov 2025 15:42
Sulsel
Pemkab Pangkep Tetapkan 9 Langkah Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah Kabupaten Pangkep melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), menggelar High Level Meeting (HLM), Kamis (9/10/2025).
Kamis, 09 Okt 2025 18:28
Ekbis
Desa Bacu Jadi Pelopor Ekosistem Keuangan Inklusif di Bone
Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) menggelar Kick-Off Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Bacu, Kabupaten Bone.
Jum'at, 22 Agu 2025 17:59
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
3
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
4
OJK Tingkatkan Strategi Anti-Scam Bersama Australia, Fokus Perlindungan Konsumen
5
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
3
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
4
OJK Tingkatkan Strategi Anti-Scam Bersama Australia, Fokus Perlindungan Konsumen
5
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa