Karantina Sulsel Ajak Stakeholder Pelabuhan Makassar Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

MAKASSAR - Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT) Sulawesi Selatan alias Karantina Sulsel menggelar kegiatan bertajuk Sinergitas Antar Stakeholders Lingkup Pelabuhan Laut Soekarno Hatta Makassar Dirangkaikan dengan Sensus Ekonomi 2026 pada Kamis (11/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di kantor BBKHIT Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, itu diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai instansi dan pelaku usaha. Hadir di antaranya perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Pelabuhan Makassar, PT Pelni, Bea Cukai, Pelindo, Indonesian National Shipowners Association (INSA), serta sejumlah pelaku usaha.

Kepala Karantina Sulsel, Sitti Chadijah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Terlebih, Sulsel merupakan provinsi pertama pencanangan agenda nasional ini.

"Sebagai bentuk dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026, kami melaksanakan sosialisasi kepada para stakeholder pelabuhan. Juga dirangkaikan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ini juga menjadi bagian dari sinergi antara Karantina dan BPS dalam menyukseskan agenda nasional tersebut," ujarnya.

Menurut Chadijah, Karantina Sulsel merupakan bagian dari ekosistem Pelabuhan Laut Soekarno Hatta Makassar yang memiliki peran strategis sebagai hub utama perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Aktivitas ekspor dan impor yang berlangsung di pelabuhan tersebut menjadi salah satu penggerak roda perekonomian daerah maupun nasional.

Ia mengungkapkan, pergerakan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan asal Sulawesi Selatan saat ini telah menjangkau 63 negara tujuan ekspor.

"Pelabuhan Makassar memiliki posisi yang sangat strategis. Dari Sulawesi Selatan, pergerakan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan sudah menembus 63 negara. Ini menunjukkan pentingnya peran seluruh entitas pelabuhan dalam mendukung perdagangan dan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Chadijah menambahkan, pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap layanan karantina agar semakin optimal dalam mendukung kelancaran arus perdagangan, khususnya komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan. Namun, keberhasilan pelaksanaan tugas di lingkungan pelabuhan tidak dapat dilakukan secara sendiri.

"Kami menyadari Karantina (Sulsel) tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi, koordinasi, komunikasi, dan komitmen yang kuat dari seluruh entitas di pelabuhan laut agar pelayanan dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif," ujarnya.

Terkait Sensus Ekonomi 2026, Chadijah menilai kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam menyediakan data yang komprehensif mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali itu diharapkan mampu menghasilkan data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.

Karena itu, ia mengajak seluruh stakeholder pelabuhan dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

"Diharapkan data yang dihasilkan nantinya menjadi bahan penyusunan program yang tepat sasaran. Kami mengajak seluruh stakeholder untuk mendukung dan berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026," pungkasnya.