Gotong Royong Menggerakkan Ekonomi Desa Lewat Koperasi Merah Putih

GOWA - Dari luar, bangunan itu tidak berbeda dengan toko kelontong lain di pinggir jalan desa. Rak-raknya dipenuhi beras, minyak goreng, gula, hingga tabung LPG tiga kilogram. Namun, bagi warga Desa Jenetallasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, gerai itu menyimpan fungsi yang lebih besar daripada sekadar tempat berbelanja.

Di sanalah sebuah koperasi mencoba mengembalikan makna lama yang nyaris terlupakan yakni gotong royong sebagai jalan membangun ketahanan ekonomi desa. Koperasi Desa Merah Putih Jenetallasa hadir menjawab persoalan paling mendasar masyarakat desa. Di antaranya yakni memastikan kebutuhan pangan tetap terjangkau, membuka peluang usaha, sekaligus menghadirkan jaring pengaman bagi warga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

"Ketika masyarakat tidak punya uang sama sekali, datanglah ke koperasi. Bisa beli beras, ambil beras dulu dan bisa kami berikan (kebutuhan pokok) lainnya untuk dia bisa makan dan tidak lapar lagi," kata Ketua Koperasi Desa Merah Putih Jenetallasa, Yulianti.

Ucapan itu menggambarkan filosofi yang dipegang para pengurus koperasi. Bagi mereka, koperasi bukan semata mengejar keuntungan, melainkan wadah usaha bersama yang tumbuh dari semangat gotong royong. Prinsip tersebut juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan.

Yulianti menceritakan perjalanan koperasi ini dimulai pada awal Mei 2025. Pemerintah Desa Jenetallasa menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebagai tindak lanjut pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang dicanangkan pemerintah.

"Setelah musdesus kami langsung bergerak. Kami merespons program pemerintah dan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Langkah pertama adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar koperasi benar-benar menjadi milik bersama," tutur dia.

Sosialisasi dilakukan dari lingkungan ke lingkungan. Warga diajak memahami bahwa koperasi bukan hanya tempat membeli kebutuhan sehari-hari, tetapi lembaga ekonomi yang dimiliki, dikelola, dan hasilnya kembali kepada para anggotanya.

Pada awal berdiri, anggota koperasi hanya terdiri atas pendiri, pengurus, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan sejumlah tokoh masyarakat. Seiring meningkatnya kepercayaan warga, jumlah anggota terus bertambah hingga melampaui 245 orang. Pengurus bahkan menargetkan ribuan warga Jenetallasa bergabung agar manfaat ekonomi koperasi dapat dirasakan lebih luas.

Momentum penting datang ketika koperasi menerima kunjungan perwakilan pemerintah pusat. Dalam kunjungan tersebut, pengurus mendapat tantangan untuk segera membuka gerai koperasi dalam waktu singkat.

Alih-alih menunggu bantuan atau dukungan modal, para pendiri memilih bergerak dengan kemampuan sendiri. Malam itu juga mereka menggelar rapat, mengumpulkan modal seadanya, memasang rak sederhana, lalu membuka gerai sembako yang kini menjadi pusat aktivitas koperasi.

Perlahan, layanan koperasi terus berkembang. Selain menyediakan kebutuhan pangan, koperasi kini menjual LPG bersubsidi tiga kilogram dan membuka toko obat sederhana. Beberapa unit usaha lain, seperti pergudangan dan layanan kesehatan desa, tengah dikembangkan melalui kerja sama dengan berbagai mitra.

Menariknya, seluruh proses tersebut dijalankan secara swadaya. Para pengurus belum menerima gaji tetap dan masih menunggu dukungan pembiayaan yang direncanakan pemerintah. Namun keterbatasan itu tidak menyurutkan semangat mereka.

"Kami menginginkan agar koperasi ini benar-benar membantu ketahanan pangan masyarakat desa dan mengurangi ketergantungan warga terhadap tengkulak maupun pinjaman online," ujar Yulianti.

Ketika Koperasi Menjadi Jaring Pengaman
Di banyak daerah, koperasi masih identik dengan lembaga simpan pinjam atau tempat memperoleh barang dengan harga lebih murah. Di Desa Jenetallasa, makna koperasi diperluas menjadi ruang solidaritas sosial.

Menurut Yulianti, keberadaan koperasi berkaitan erat dengan upaya menekan angka stunting, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Karena itu, koperasi tidak hanya berbicara mengenai transaksi ekonomi. Yang lebih penting adalah memastikan setiap keluarga tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok ketika menghadapi masa sulit. Pendekatan tersebut menjadikan koperasi sebagai jaring pengaman sosial yang tumbuh dari masyarakat sendiri.

"Koperasi Desa Merah Putih Jenetallasa hadir untuk memberikan kemudahan (bagi masyarakat). Ini ada kaitannya dengan program pemerintah agar tidak ada lagi stunting, tidak ada lagi masyarakat yang termarjinalkan, tidak ada lagi masyarakat yang lapar, di mana koperasi ini menjadi titik temunya," jelas Yulianti.

Nah, model pengelolaan koperasi tersebut ternyata menarik perhatian berbagai pihak. Koperasi Desa Merah Putih Jenetallasa beberapa kali menerima kunjungan pemerintah daerah maupun rombongan studi banding dari luar Kabupaten Gowa.

Salah satunya datang dari Pemerintah Kabupaten Majene yang ingin melihat langsung tata kelola koperasi tersebut. Bagi Yulianti, kunjungan itu bukan sekadar apresiasi, tetapi juga dorongan untuk terus memperbaiki manajemen agar koperasi mampu menjadi contoh bagi desa-desa lain.

Ke depan, Yulianti berharap koperasi memperoleh pendampingan profesional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta akses permodalan yang lebih kuat. Dengan dukungan tersebut, koperasi berencana memperluas layanan, termasuk menyediakan pinjaman berbunga rendah bagi anggota sebagai alternatif pembiayaan yang lebih sehat.

Gerakan Koperasi yang Meluas
Apa yang tumbuh di Desa Jenetallasa merupakan bagian dari gerakan yang lebih besar di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, Mahmuddin, mengungkapkan hingga kini terdapat 167 Koperasi Merah Putih yang telah berbadan hukum. Jumlah itu terdiri atas 121 koperasi desa dan 46 koperasi kelurahan.

"Anggotanya adalah masyarakat yang berdomisili di desa maupun kelurahan tersebut. Setelah terbentuk, mereka terus melakukan perekrutan anggota agar koperasi benar-benar menjadi milik masyarakat," ujarnya.

Di sejumlah wilayah, bangunan bekas Koperasi Unit Desa (KUD) dimanfaatkan kembali sebagai kantor maupun pusat kegiatan ekonomi. Untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, koperasi juga bekerja sama dengan Bulog dalam distribusi beras, gula, dan minyak goreng. Sementara produk lainnya diupayakan berasal dari pelaku UMKM setempat sehingga perputaran ekonomi tetap berlangsung di dalam desa.

Bagi Pemerintah Kabupaten Gowa, koperasi merupakan instrumen penting dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat. Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, berharap Koperasi Merah Putih mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, membuka peluang usaha baru, sekaligus menghidupkan kembali semangat gotong royong.

"Kehadiran koperasi ini diharapkan membuat masyarakat tidak lagi terbebani dengan harga kebutuhan pokok yang tidak stabil. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi soko guru perekonomian masyarakat desa, khususnya di Kabupaten Gowa," katanya.

Dukungan serupa datang dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyebut koperasi desa dan kelurahan akan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dari target 3.059 koperasi, sekitar 25 persen telah selesai dibentuk, sementara progres pengembangannya telah mencapai sekitar 75 persen.

Ke depan, koperasi diproyeksikan menjadi simpul distribusi berbagai program pemerintah, mulai dari sembako murah, LPG bersubsidi, pupuk bersubsidi, hingga beras Bulog. Dengan peran tersebut, koperasi tidak hanya menjadi badan usaha, tetapi juga pusat pelayanan ekonomi yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Koperasi desa dan kelurahan akan menjadi motor penggerak di se-Indonesia termasuk di desa-desa kita dan kelurahan keluarga kita," tuturnya.


Dari Desa untuk Indonesia
Penguatan koperasi menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam membangun ekonomi berbasis kerakyatan. Presiden RI Prabowo Subianto bahkan menempatkan koperasi sebagai fondasi pembangunan nasional yang bertumpu pada kekuatan desa.

Dalam peringatan Hari Koperasi Nasional 2026, Presiden Prabowo mengibaratkan koperasi seperti sapu lidi. Sebatang lidi mudah dipatahkan, tetapi ketika diikat menjadi satu, ia berubah menjadi kekuatan yang kokoh.

"Koperasi adalah alatnya orang lemah. Tapi, seperti sapu lidi, satu lidi lemah, tapi kalau bergabung, itu kekuatan. Jangan khawatir, gerakan koperasi Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia," tegasnya.

Senada dengan itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan gerakan koperasi kini kembali memperoleh ruang strategis dalam pembangunan nasional. Pemerintah menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi yang berjalan berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN.

"Di bawah kepemimpinan Bapak (Presiden Prabowo) telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN," ujar Menkop.

Sebagai wujud pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945, pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga kini, pembentukan 83.000 badan hukum KDKMP telah berhasil diselesaikan.

Kebangkitan koperasi juga terlihat dari semakin luasnya ruang usaha yang diberikan pemerintah. Saat ini, koperasi tidak hanya bergerak di sektor konvensional, tetapi juga diberi kesempatan untuk mengelola sektor industri strategis, seperti sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga mendirikan pabrik pengolahan Crude Palm Oil alias CPO.