OJK Bekali Nelayan Jeneponto Cakap Kelola Keuangan dan Waspada Investasi Ilegal

JENEPONTO - Meningkatkan pendapatan belum cukup untuk mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan tanpa diiringi kemampuan mengelola keuangan secara bijak. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat literasi keuangan masyarakat pesisir Jeneponto sekaligus mengingatkan mereka agar waspada terhadap tawaran investasi ilegal.

Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Balangloe, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu. Kegiatan ini menyasar masyarakat pesisir dan nelayan untuk memperluas akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang aman, mudah, terjangkau, dan sesuai kebutuhan.

Asisten Direktur OJK Sulsel Sulbar, Mushadi Nurali, yang mewakili Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, mengatakan kemampuan mengelola keuangan merupakan salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mushadi, masyarakat nelayan dan pelaku usaha pesisir perlu membangun kebiasaan keuangan yang sehat. Hal itu antara lain dilakukan dengan membedakan kebutuhan dan keinginan, menyusun anggaran, menyiapkan dana darurat, serta menggunakan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kemampuan dan kebutuhan.

“Peningkatan literasi keuangan tidak hanya mengenai bagaimana masyarakat dapat mengakses produk dan layanan jasa keuangan, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak, memahami manfaat dan risikonya, serta terlindungi dari berbagai bentuk penipuan dan investasi ilegal,” kata Mushadi.

Literasi keuangan menjadi semakin penting bagi masyarakat nelayan karena kemampuan mengelola pendapatan dapat menentukan keberlanjutan usaha dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Dengan pengelolaan yang baik, pendapatan dari usaha perikanan diharapkan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dapat mendukung pengembangan usaha.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto, Abd. Rajab Gaus, mengapresiasi sinergi OJK melalui program EKI dan KNMP. Menurutnya, pengembangan kawasan nelayan tidak cukup hanya dengan dukungan terhadap produksi dan sarana prasarana perikanan.

“Masyarakat nelayan tidak hanya perlu didorong untuk meningkatkan produksi dan pendapatan, tetapi juga perlu memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dan mengembangkan hasil usahanya,” ujarnya.

Rajab menilai edukasi keuangan dapat membantu masyarakat memanfaatkan akses keuangan secara bijak dan produktif. Pemahaman tersebut juga penting untuk melindungi masyarakat dari berbagai praktik investasi ilegal yang berpotensi merugikan.

Dalam kegiatan itu, OJK mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat atau memberikan imbal hasil yang tidak wajar. Masyarakat diminta menerapkan prinsip Legal dan Logis (2L) sebelum menggunakan produk atau layanan keuangan maupun melakukan investasi.

Prinsip Legal dilakukan dengan memastikan pihak yang menawarkan produk atau investasi memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Sementara prinsip Logis berarti mencermati kewajaran keuntungan yang ditawarkan dengan mempertimbangkan risiko investasi.

Masyarakat juga diimbau tidak memberikan data pribadi ataupun melakukan transfer dana sebelum memastikan legalitas dan kredibilitas pihak yang menawarkan investasi. Jika menemukan penawaran yang mencurigakan, masyarakat dapat memanfaatkan kanal informasi dan layanan konsumen OJK.

Sinergi EKI dan KNMP di Desa Balangloe menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem keuangan inklusif di tingkat desa. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, sehingga edukasi dan akses keuangan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Melalui edukasi yang dilakukan langsung di tengah masyarakat, OJK terus mendorong perluasan literasi dan inklusi keuangan hingga wilayah perdesaan dan pesisir. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku industri jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan masyarakat yang semakin cakap finansial, produktif, inklusif, dan terlindungi.