BI Sebut Sektor Perikanan Topang Pertumbuhan Ekonomi Sulsel
Kamis, 29 Feb 2024 16:20

Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, saat acara Diseminasi Hasil Riset Optimalisasi Pemanfaatan Cold Chain Produk Perikanan Laut Dalam Rangka Penerapan Blue Economy di Sulsel Foto/Dok BI
MAKASSAR - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, menyampaikan laju ekonomi Sulsel periode triwulan I 2024 diprediksi tumbuh 4,1%-4,9% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV-2023 sebesar 3,79% (yoy). Pertumbuhan ekonomi provinsi ini ditopang tiga hal, termasuk sub sektor perikanan.
"Sumber pertumbuhan terutama diperkirakan berasal dari peningkatan kinerja sub sektor perikanan, aktivitas kampanye dan Pemilu 2024 serta adanya HBKN Ramadhan yang lebih panjang," kata Rizki, dalam siaran pers BI Sulsel mengenai acara Diseminasi Hasil Riset Optimalisasi Pemanfaatan Cold Chain Produk Perikanan Laut Dalam Rangka Penerapan Blue Economy di Sulsel di Kota Makassar, Kamis (29/2/2024).
Kegiatan diseminasi diselenggarakan pada 27-29 Februari 2024 pada tiga lokasi yang berbeda yakni Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba dan terakhir di Kota Makassar. Acara diseminasi di Makassar mengundang antara lain: OPD Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, Pemkab Takalar, dan Pemkab.Barru, Perbankan, Pelaku Usaha, Akademisi, Media, Kelompok Nelayan dan Penyuluh Perikanan.
Riset yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan awareness kepada stakeholders di daerah terkait strategi dalam pembangunan ekonomi daerah khususnya dalam meningkatkan kinerja sektor perikanan melalui optimalisasi rantai pasok dingin (Cold Chain). Riset tersebut merupakan hasil kerja sama (joint research) antara BI Sulsel dengan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (SB IPB).
Rizki menjelaskan riset dengan topik optimalisasi pemanfaatan rantai dingin (cold chain) produk perikanan tangkap di Sulsel ini, tentunya dengan melihat potensi sumber daya perikanan Sulsel yang sangat besar. Sektor perikanan Sulsel juga memiliki peran yang besar dalam perekonomian Sulsel.
"Dimana berdasarkan data PDRB Sulawesi Selatan tahun 2022, peran sub sektor perikanan merupakan yang terbesar terhadap total PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 39,3% disusul oleh sub sektor Tanaman Pangan sebesar 29,9%," paparnya.
Adapun terkait perkembangan kondisi ekonomi terkini, Rizki menambahkan ekonomi Sulsel masih dihadapi dengan sejumlah tantangan, baik dari kondisi ekonomi global maupun domestik. Pertumbuhan Ekonomi Dunia diperkirakan menurun ke 3,00% (yoy) pada tahun 2024 yang disebabkan konflik geopolitik (perang Rusia-Ukraina & Israel-Palestina), sementara tingkat inflasi dunia cenderung masih tinggi.
Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi nasional masih terjaga dengan laju pertumbuhan sebesar 5,05% di tahun 2023, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,30%. Adapun laju inflasi nasional di tahun 2023 relatif masih terkendali, yakni sebesar 2,61% (yoy), masih berada pada sasaran inflasi nasional di tahun 2023 yaitu 3,0±1%.
Sementara dari sisi perkembangan harga untuk skala domestik, inflasi Sulsel pada Januari 2024 secara tahunan tercatat sebesar 2,38% (yoy), lebih rendah dari akhir tahun 2023 dan masih terkendali pada rentang sasaran inflasi nasional 2.5±1% di tahun 2024. Komoditi penyumbang inflasi pada Januari 2024 bersumber dari kenaikan harga tomat, bawang merah, ikan-ikanan, udang basah, bawang putih, dan cumi.
Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, dr. Muhammad Ichsan Mustari, dalam sambutannya menyambut baik upaya BI Sulsel bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan terkait pengembangan ekonomi dengan memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis riset (research-based policy).
Adanya riset mengenai rantai pasok dingin ini, tentunya diharapkan dapat dimanfaatkan Pemprov Sulsel serta stakeholders terkait untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan melalui pengembangan infrastruktur rantai pasok dingin yang lebih optimal.
Dr. Nimmi Zulbainarni selaku pemateri menyatakan terdapat dua hal yang menjadi rekomendasi kepada pemprov Sulsel berdasarkan dari riset yang telah dilakukan. Pertama, dalam pengembangan rantai pasok dingin, Pemerintah dan pihak terkait di Sulawesi Selatan perlu memprioritaskan investasi untuk peningkatan kapasitas dan penambahan pabrik es.
"Kebijakan ini bertujuan untuk mengamankan pasokan es yang stabil, yang krusial untuk menjaga kesegaran ikan khususnya di tingkat nelayan," ungkapnya.
Namun, hal ini dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti masalah lokasi dan aset, tantangan investasi, isu operasional, serta kecukupan pasokan listrik.
Kedua, pemerintah dapat mempertimbangkan pengadaan mesin vacuum sealer yang dapat digunakan oleh nelayan atau pengelola TPI untuk meningkatkan kualitas penyimpanan ikan. Penerapan vacuum sealing sebagai langkah dalam proses cold chain dapat meningkatkan umur simpan ikan, menjamin kualitas produk hingga ke konsumen, dan memungkinkan nelayan untuk mencapai pasar yang lebih luas dengan produk yang lebih tahan lama.
Ke depan, BI Sulsel akan terus mendorong peningkatan sektor perikanan Sulsel melalui implementasi strategi yang tepat guna dan didukung oleh kebijakan yang berbasis riset dengan dukungan Lembaga Perguruan Tinggi yang kredibel.
"Sumber pertumbuhan terutama diperkirakan berasal dari peningkatan kinerja sub sektor perikanan, aktivitas kampanye dan Pemilu 2024 serta adanya HBKN Ramadhan yang lebih panjang," kata Rizki, dalam siaran pers BI Sulsel mengenai acara Diseminasi Hasil Riset Optimalisasi Pemanfaatan Cold Chain Produk Perikanan Laut Dalam Rangka Penerapan Blue Economy di Sulsel di Kota Makassar, Kamis (29/2/2024).
Kegiatan diseminasi diselenggarakan pada 27-29 Februari 2024 pada tiga lokasi yang berbeda yakni Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba dan terakhir di Kota Makassar. Acara diseminasi di Makassar mengundang antara lain: OPD Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, Pemkab Takalar, dan Pemkab.Barru, Perbankan, Pelaku Usaha, Akademisi, Media, Kelompok Nelayan dan Penyuluh Perikanan.
Riset yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan awareness kepada stakeholders di daerah terkait strategi dalam pembangunan ekonomi daerah khususnya dalam meningkatkan kinerja sektor perikanan melalui optimalisasi rantai pasok dingin (Cold Chain). Riset tersebut merupakan hasil kerja sama (joint research) antara BI Sulsel dengan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (SB IPB).
Rizki menjelaskan riset dengan topik optimalisasi pemanfaatan rantai dingin (cold chain) produk perikanan tangkap di Sulsel ini, tentunya dengan melihat potensi sumber daya perikanan Sulsel yang sangat besar. Sektor perikanan Sulsel juga memiliki peran yang besar dalam perekonomian Sulsel.
"Dimana berdasarkan data PDRB Sulawesi Selatan tahun 2022, peran sub sektor perikanan merupakan yang terbesar terhadap total PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 39,3% disusul oleh sub sektor Tanaman Pangan sebesar 29,9%," paparnya.
Adapun terkait perkembangan kondisi ekonomi terkini, Rizki menambahkan ekonomi Sulsel masih dihadapi dengan sejumlah tantangan, baik dari kondisi ekonomi global maupun domestik. Pertumbuhan Ekonomi Dunia diperkirakan menurun ke 3,00% (yoy) pada tahun 2024 yang disebabkan konflik geopolitik (perang Rusia-Ukraina & Israel-Palestina), sementara tingkat inflasi dunia cenderung masih tinggi.
Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi nasional masih terjaga dengan laju pertumbuhan sebesar 5,05% di tahun 2023, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,30%. Adapun laju inflasi nasional di tahun 2023 relatif masih terkendali, yakni sebesar 2,61% (yoy), masih berada pada sasaran inflasi nasional di tahun 2023 yaitu 3,0±1%.
Sementara dari sisi perkembangan harga untuk skala domestik, inflasi Sulsel pada Januari 2024 secara tahunan tercatat sebesar 2,38% (yoy), lebih rendah dari akhir tahun 2023 dan masih terkendali pada rentang sasaran inflasi nasional 2.5±1% di tahun 2024. Komoditi penyumbang inflasi pada Januari 2024 bersumber dari kenaikan harga tomat, bawang merah, ikan-ikanan, udang basah, bawang putih, dan cumi.
Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, dr. Muhammad Ichsan Mustari, dalam sambutannya menyambut baik upaya BI Sulsel bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan terkait pengembangan ekonomi dengan memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis riset (research-based policy).
Adanya riset mengenai rantai pasok dingin ini, tentunya diharapkan dapat dimanfaatkan Pemprov Sulsel serta stakeholders terkait untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan melalui pengembangan infrastruktur rantai pasok dingin yang lebih optimal.
Dr. Nimmi Zulbainarni selaku pemateri menyatakan terdapat dua hal yang menjadi rekomendasi kepada pemprov Sulsel berdasarkan dari riset yang telah dilakukan. Pertama, dalam pengembangan rantai pasok dingin, Pemerintah dan pihak terkait di Sulawesi Selatan perlu memprioritaskan investasi untuk peningkatan kapasitas dan penambahan pabrik es.
"Kebijakan ini bertujuan untuk mengamankan pasokan es yang stabil, yang krusial untuk menjaga kesegaran ikan khususnya di tingkat nelayan," ungkapnya.
Namun, hal ini dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti masalah lokasi dan aset, tantangan investasi, isu operasional, serta kecukupan pasokan listrik.
Kedua, pemerintah dapat mempertimbangkan pengadaan mesin vacuum sealer yang dapat digunakan oleh nelayan atau pengelola TPI untuk meningkatkan kualitas penyimpanan ikan. Penerapan vacuum sealing sebagai langkah dalam proses cold chain dapat meningkatkan umur simpan ikan, menjamin kualitas produk hingga ke konsumen, dan memungkinkan nelayan untuk mencapai pasar yang lebih luas dengan produk yang lebih tahan lama.
Ke depan, BI Sulsel akan terus mendorong peningkatan sektor perikanan Sulsel melalui implementasi strategi yang tepat guna dan didukung oleh kebijakan yang berbasis riset dengan dukungan Lembaga Perguruan Tinggi yang kredibel.
(TRI)
Berita Terkait

Ekbis
BSI Kucurkan Rp5,2 Miliar untuk Desa Binaan Klaster Perikanan Laut di Sulsel
Program Desa BSI dinikmati oleh kurang lebih 7 ribu masyarakat dengan total anggaran mencapai Rp95 miliar. Khusus di Sulsel, ada tiga desa binaan, dimana dua di antaranya masuk klaster perikanan laut.
Selasa, 27 Mei 2025 16:12

Ekbis
Industri Ekspor Tertekan Tarif AS, Ekonomi Domestik Harus Diperkuat
Mohammad Faisal menegaskan bahwa penguatan ekonomi domestik kini bukan lagi pilihan, tetapi sebuah kewajiban dalam menghadapi perang dagang global.
Rabu, 21 Mei 2025 10:37

Ekbis
Laju Ekonomi Sulsel Masuk 5 Besar Tertinggi, Sektor Pertanian Jadi Penopang
Laju ekonomi Sulsel pada triwulan I 2025 sebesar 5,78 persen, tidak hanya berada di atas angka nasional 4,78 persen. Bahkan, masuk lima besar daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.
Rabu, 14 Mei 2025 15:36

Ekbis
Pemprov Sulsel Siapkan Langkah Antisipatif Dampak Perang Dagang Global 2.0
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui forum diskusi “Sulsel Talk” mengajak berbagai pihak menyusun langkah strategis menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di tengah eskalasi Perang Dagang Global 2.0.
Rabu, 14 Mei 2025 14:40

Ekbis
Ekonomi Sulsel Tumbuh 5,78 Persen, Ini 5 Lapangan Usaha dengan Kontribusi Terbesar
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) 5,78 persen pada triwulan I 2025.
Jum'at, 09 Mei 2025 14:09
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Lawan SK Gubernur dan Belum Terima Putusan Partai, Siddiq Somasi DPRD Luwu Timur
2

Dukungan untuk Appi Bertambah Jadi 21 DPD Jelang Musda
3

Tayang Lebaran 2025, JUMBO Akan Jadi Film Animasi Indonesia Pertama yang Rilis Global
4

Dugaan Korupsi di BP2P Sulawesi III Dilaporkan ke Kejati Sulsel
5

Pemkab Maros Siapkan Pembayaran Gaji ke-13 ASN, P3K dan Anggota DPRD
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Lawan SK Gubernur dan Belum Terima Putusan Partai, Siddiq Somasi DPRD Luwu Timur
2

Dukungan untuk Appi Bertambah Jadi 21 DPD Jelang Musda
3

Tayang Lebaran 2025, JUMBO Akan Jadi Film Animasi Indonesia Pertama yang Rilis Global
4

Dugaan Korupsi di BP2P Sulawesi III Dilaporkan ke Kejati Sulsel
5

Pemkab Maros Siapkan Pembayaran Gaji ke-13 ASN, P3K dan Anggota DPRD