Sejumlah Eks Pimcam Pertanyakan Pemecatan Sepihak Golkar Makassar
Jum'at, 27 Sep 2024 18:35
Sebanyak empat eks Pimpinan Kecamatan (Pincam) diberhentikan dari posisinya oleh DPD II Golkar Makassar. Mereka kini mempertanyakan persoalan itu. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Sebanyak empat eks Pimpinan Kecamatan (Pimcam) diberhentikan dari posisinya oleh DPD II Golkar Makassar. Mereka kini mempertanyakan persoalan itu.
Eks Pimcam Rappocini Golkar Makassar, Andi Muh Azhar mengatakan sebenarnya ada delapan Pimcam yang sudah dipecat DPD II. Namun yang hadir hari ini, hanya empat yang melakukan konferensi pers di hadapan awak media.
Kedelapan eks Pimcam tersebut yakni Andi Muh Azhar dari Kecamatan Rappocini, Rusli Katili dari Makassar, Fahri Bahtiar dari Ujung Tanah, H Sultan dari Sangkarrang.
Selanjutnya Muh Hakim dari Tamalanrea, Mustafa dari Panakukang, Ismail Moduto dari Manggala dan Syarifuddin Dg Jarre dari Tamalate.
"Kami yang hadir di sini sudah lama mau bicara tentang ini, pemecatan kami sepihak oleh DPD Golkar Makassar," kata Pampang sapaan Andi Muh Azhar saat konferensi pers di Jalan Rajawali, Makassar pada Jumat (27/09/2024).
Pampang menuturkan, pemecatan dirinya bersama eks Pimcam lainnya sudah dilakukan sejak dua sampai tiga bulan lalu. Namun sampai saat ini, belum ada penjelasan dari DPD II Golkar Makassar, yang dipimpin Munafri Arifuddin.
"Kami menunggu itikad baik. Dalam AD/ART, harusnya ada ruang bagi kami untuk mengklarifikasi pemecatan ini. Harusnya dilakukan SP1, SP2 SP3, kalau pun kami dipecat, harusnya ada penjelasan. Harus mengklarifikasi apa maksud dari pemecatan ini," ujarnya.
"Kami tidak diberikan surat secara resmi, kami juga tidak dilakukan pemanggilan. Apa masalahnya sehingga kami dipecat," sambung Pampang.
Menurutnya, mestinya Munafri Arifuddin beserta jajarannya di DPD I yang memberikan penjelasan terkait pemecatan ini. Padahal dirinya hanya butuh komunikasi yang baik atas persoalan ini.
"Saya menunggu itikad baik Pak Appi sebenarnya, ini dasar pemberhentiannya apa? Kami kerja sosial, tidak digaji. Harusnya yang dari atas (DPD I) yang (komunikasi) ke Bawah (Pimcam), bukan yang dari bawah ke atas," jelasnya.
Pampang mengenang saat dirinya diminta oleh Appi bergabung ke Golkar untuk membantunya mengurus partai. Ia bahkan mengaku berdarah-darah saat memenangkan Appi di Pilwalkot 2020 dan Pileg 2024.
"Pak Appi tidak komunikatif, sudah kami berdarah-darah. Pak Appi justru menyepelekan kami. Bahwa 97 ribu suara (Golkar di Pileg 2024), itu ada andil kami, ada kontribusi kami di situ," tandasnya.
Sementara itu eks Pimcam Tamalanrea, Muh Hakim menambahkan pergantian Pincam di DPD II Golkar Makassar tidak bisa serta merta diubah. Mestinya dilakukan juga musyawarah cabang (Muscab).
"Kami dulu ini dipilih lewat Muscab, jadi kalau mau ganti Pimcam, harus Muscab dulu. Bahkan sejak Muscab sampai sekarang, kami tidak pernah dikasih SK," tandasnya.
Eks Pimcam Rappocini Golkar Makassar, Andi Muh Azhar mengatakan sebenarnya ada delapan Pimcam yang sudah dipecat DPD II. Namun yang hadir hari ini, hanya empat yang melakukan konferensi pers di hadapan awak media.
Kedelapan eks Pimcam tersebut yakni Andi Muh Azhar dari Kecamatan Rappocini, Rusli Katili dari Makassar, Fahri Bahtiar dari Ujung Tanah, H Sultan dari Sangkarrang.
Selanjutnya Muh Hakim dari Tamalanrea, Mustafa dari Panakukang, Ismail Moduto dari Manggala dan Syarifuddin Dg Jarre dari Tamalate.
"Kami yang hadir di sini sudah lama mau bicara tentang ini, pemecatan kami sepihak oleh DPD Golkar Makassar," kata Pampang sapaan Andi Muh Azhar saat konferensi pers di Jalan Rajawali, Makassar pada Jumat (27/09/2024).
Pampang menuturkan, pemecatan dirinya bersama eks Pimcam lainnya sudah dilakukan sejak dua sampai tiga bulan lalu. Namun sampai saat ini, belum ada penjelasan dari DPD II Golkar Makassar, yang dipimpin Munafri Arifuddin.
"Kami menunggu itikad baik. Dalam AD/ART, harusnya ada ruang bagi kami untuk mengklarifikasi pemecatan ini. Harusnya dilakukan SP1, SP2 SP3, kalau pun kami dipecat, harusnya ada penjelasan. Harus mengklarifikasi apa maksud dari pemecatan ini," ujarnya.
"Kami tidak diberikan surat secara resmi, kami juga tidak dilakukan pemanggilan. Apa masalahnya sehingga kami dipecat," sambung Pampang.
Menurutnya, mestinya Munafri Arifuddin beserta jajarannya di DPD I yang memberikan penjelasan terkait pemecatan ini. Padahal dirinya hanya butuh komunikasi yang baik atas persoalan ini.
"Saya menunggu itikad baik Pak Appi sebenarnya, ini dasar pemberhentiannya apa? Kami kerja sosial, tidak digaji. Harusnya yang dari atas (DPD I) yang (komunikasi) ke Bawah (Pimcam), bukan yang dari bawah ke atas," jelasnya.
Pampang mengenang saat dirinya diminta oleh Appi bergabung ke Golkar untuk membantunya mengurus partai. Ia bahkan mengaku berdarah-darah saat memenangkan Appi di Pilwalkot 2020 dan Pileg 2024.
"Pak Appi tidak komunikatif, sudah kami berdarah-darah. Pak Appi justru menyepelekan kami. Bahwa 97 ribu suara (Golkar di Pileg 2024), itu ada andil kami, ada kontribusi kami di situ," tandasnya.
Sementara itu eks Pimcam Tamalanrea, Muh Hakim menambahkan pergantian Pincam di DPD II Golkar Makassar tidak bisa serta merta diubah. Mestinya dilakukan juga musyawarah cabang (Muscab).
"Kami dulu ini dipilih lewat Muscab, jadi kalau mau ganti Pimcam, harus Muscab dulu. Bahkan sejak Muscab sampai sekarang, kami tidak pernah dikasih SK," tandasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Perkuat Regenerasi, Puluhan Aktivis hingga Konten Kreator Ramai-Ramai Login Golkar
Puluhan anak muda ramai-ramai bergabung alias login ke Partai Golkar. Mereka berasal dari latar belakang berbeda yakni mahasiswa, aktivis hingga konten kreator.
Senin, 02 Feb 2026 10:10
Sulsel
Wabup Golkar Gabung PSI di Sulsel, Langsung Diberi Jabatan Ketua Oleh Kaesang
Dua Wakil Kepala Daerah di Sulsel resmi bergabung dengan PSI. Ketum DPP Kaesang Pangarep melantik langsung pengurus DPW dan DPD di Hotel Claro Makassar pada Rabu (28/01/2026).
Rabu, 28 Jan 2026 18:05
Sulsel
Wali Kota Appi Tegaskan Masjid Harus Legal, Bersih dan Berfungsi Sosial
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya pengelolaan masjid yang profesional, memiliki legalitas wakaf yang jelas, menjaga kebersihan, serta berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial
Senin, 19 Jan 2026 08:52
Sulsel
Taufan Pawe Optimis IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, memproyeksikan Ibu Kota Nusantara (IKN) siap beroperasi penuh sebagai pusat pemerintahan atau Ibu Kota Politik pada tahun 2028.
Rabu, 14 Jan 2026 17:34
News
Luwu Utara Merapat, Appi Kini Didukung 20 DPD II Golkar Sulsel
Munafri Arifuddin (Appi) terus mendapatkan dukungan menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Senin (12/1/2026).
Selasa, 13 Jan 2026 08:06
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Mahasiswa UKIP Makassar Tembus Enam Besar Lomba Artikel Ilmiah Nasional
2
Sengketa Lahan SDN 15 Bungeng Tuntas, 170 Siswa Kembali Sekolah
3
Persoalkan Eksekusi Lahan, Busrah Abdullah Tantang Uji Legalitas di PTUN
4
Sengketa Lahan di AP Pettarani Memanas, Busrah Pertanyakan Legalitas Dokumen Lawan
5
Lumba-lumba Terluka Terdampar di Pesisir Kuri Ca’di Maros
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Mahasiswa UKIP Makassar Tembus Enam Besar Lomba Artikel Ilmiah Nasional
2
Sengketa Lahan SDN 15 Bungeng Tuntas, 170 Siswa Kembali Sekolah
3
Persoalkan Eksekusi Lahan, Busrah Abdullah Tantang Uji Legalitas di PTUN
4
Sengketa Lahan di AP Pettarani Memanas, Busrah Pertanyakan Legalitas Dokumen Lawan
5
Lumba-lumba Terluka Terdampar di Pesisir Kuri Ca’di Maros