DPRD Makassar Dengar Jawaban Wali Kota Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD
Minggu, 23 Jun 2024 22:00

Gedung DPRD Kota Makassar. Foto: Dok/SINDO Makassar
MAKASSAR - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menegaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Wali Kota menegaskan itu saat memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Sabtu 23 Juni malam.
Dalam rapat paripurna itu, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto menegaskan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Jawaban itu menanggapi pemandangan Fraksi NasDem yang berkesesuaian dengan Fraksi PPP, PDI-P, Gerindra, PAN, dan PKS terkait realisasi penerimaan pendapatan daerah yang dinilai masih perlu mendapat perhatian.
Sehingga Danny Pomanto menegaskan realisasi penerimaan PAD 2023 mengalami peningkatan sebesar 12% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di mana PAD 2022 sebesar Rp1,3 triliun, sedangkan 2023 sebesar Rp1,5 triliun.
“Berdasarkan data tersebut penerimaan realisasi year to year PAD cenderung mengalami kenaikan dan ini merupakan sejarah PAD mencapai Rp1,5 triliun lebih,” kata Danny Pomanto.
Danny Pomanto juga menjelaskan soal target PAD Rp2 triliun yang dipertanyakan sebagian fraksi di DPRD Makassar karena dianggap belum tercapai hingga saat ini.
“Target PAD Rp2 triliun itu akan tercapai di 2025. Itu sebagaimana yang tercantum di dalam Perda 5/2021 tentang RPJMD 2021-2026, dan Bapenda sebagai leading sektor pajak daerah telah diatur dalam Rancangan Strategi Tahun 2021-2026,” ujar Danny Pomanto.
Ia juga mengatakan bahwa pemerintah kota telah menyusun strategi di dalam mengoptimalkan PAD. Seperti, melakukan intensifikasi dan eksentifikasi pajak daerah, meningkatan pengawasan dengan melibatkan APH.
Meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan memberi edukasi maupun sosialisasi, mengoptimalkan penggunaan cashless atau non-tunai, serta menambah potensi pelayanan retribusi daerah.
“Pemkot Makassar sudah mulai menerapkan sistem pembayaran sampah menggunakan QRIS maupun aplikasi PAKINTA untuk meminimalisir kebocoran retribusi daerah,” tuturnya.
Danny Pomanto juga menyampaikan terima kasih kepada semua anggota dewan atas apresiasi yang diberikan terkait capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023.
“Ini bukti keseriusan dan komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas bagi penyempurnaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah untuk menjadi lebih baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya.
Sebelumnya DPRD Kota Makassar menggelar paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Jumat 21 Juni.
Paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo. Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto pun turut hadir mendengar langsung pandangan fraksi.
Fraksi Nasdem pesimis upaya mencapai PAD Rp2 triliun melihat realisasi tahun anggaran 2023.
Nasdem juga menyoroti kegagalan Pemkot Makassar memaksimalkan pendapatan dari retribusi daerah. Salah satu penyebabnya adalah penarikan retribusi yang tidak maksimal, banyak kebocoran, dan strategi yang digunakan tidak tepat.
Fraksi Demokrat mengapresiasi pencapaian PAD yang cukup tinggi, bahkan lebih baik dari tahun anggaran sebelumnya.
Namun Demokrat memandang bahwa Pemkot Makassar memerlukan upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang belum tergali secara maksimal, seperti pajak daerah dan retribusi.
Dari sisi belanja daerah, Demokrat menilai program yang disusun Pemkot Makassar sudah sangat positif. Namun, penting untuk terus memantau implementasi program yang telah direncanakan, guna tercapai tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat.
Wali Kota menegaskan itu saat memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Sabtu 23 Juni malam.
Dalam rapat paripurna itu, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto menegaskan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Jawaban itu menanggapi pemandangan Fraksi NasDem yang berkesesuaian dengan Fraksi PPP, PDI-P, Gerindra, PAN, dan PKS terkait realisasi penerimaan pendapatan daerah yang dinilai masih perlu mendapat perhatian.
Sehingga Danny Pomanto menegaskan realisasi penerimaan PAD 2023 mengalami peningkatan sebesar 12% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di mana PAD 2022 sebesar Rp1,3 triliun, sedangkan 2023 sebesar Rp1,5 triliun.
“Berdasarkan data tersebut penerimaan realisasi year to year PAD cenderung mengalami kenaikan dan ini merupakan sejarah PAD mencapai Rp1,5 triliun lebih,” kata Danny Pomanto.
Danny Pomanto juga menjelaskan soal target PAD Rp2 triliun yang dipertanyakan sebagian fraksi di DPRD Makassar karena dianggap belum tercapai hingga saat ini.
“Target PAD Rp2 triliun itu akan tercapai di 2025. Itu sebagaimana yang tercantum di dalam Perda 5/2021 tentang RPJMD 2021-2026, dan Bapenda sebagai leading sektor pajak daerah telah diatur dalam Rancangan Strategi Tahun 2021-2026,” ujar Danny Pomanto.
Ia juga mengatakan bahwa pemerintah kota telah menyusun strategi di dalam mengoptimalkan PAD. Seperti, melakukan intensifikasi dan eksentifikasi pajak daerah, meningkatan pengawasan dengan melibatkan APH.
Meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan memberi edukasi maupun sosialisasi, mengoptimalkan penggunaan cashless atau non-tunai, serta menambah potensi pelayanan retribusi daerah.
“Pemkot Makassar sudah mulai menerapkan sistem pembayaran sampah menggunakan QRIS maupun aplikasi PAKINTA untuk meminimalisir kebocoran retribusi daerah,” tuturnya.
Danny Pomanto juga menyampaikan terima kasih kepada semua anggota dewan atas apresiasi yang diberikan terkait capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023.
“Ini bukti keseriusan dan komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas bagi penyempurnaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah untuk menjadi lebih baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya.
Sebelumnya DPRD Kota Makassar menggelar paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Jumat 21 Juni.
Paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo. Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto pun turut hadir mendengar langsung pandangan fraksi.
Fraksi Nasdem pesimis upaya mencapai PAD Rp2 triliun melihat realisasi tahun anggaran 2023.
Nasdem juga menyoroti kegagalan Pemkot Makassar memaksimalkan pendapatan dari retribusi daerah. Salah satu penyebabnya adalah penarikan retribusi yang tidak maksimal, banyak kebocoran, dan strategi yang digunakan tidak tepat.
Fraksi Demokrat mengapresiasi pencapaian PAD yang cukup tinggi, bahkan lebih baik dari tahun anggaran sebelumnya.
Namun Demokrat memandang bahwa Pemkot Makassar memerlukan upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang belum tergali secara maksimal, seperti pajak daerah dan retribusi.
Dari sisi belanja daerah, Demokrat menilai program yang disusun Pemkot Makassar sudah sangat positif. Namun, penting untuk terus memantau implementasi program yang telah direncanakan, guna tercapai tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat.
(MAN)
Berita Terkait

Makassar City
Data Tak Sesuai, DPRD Makassar Minta BPKAD Segera Cari Kendaraan Dinas
Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail bersama anggota dewan lainnya telah melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama BPKAD terkait data kendaraan dinas milik Pemkot Makassar.
Selasa, 25 Mar 2025 16:24

Makassar City
Gelar RDP, DPRD Makassar Terima Aspirasi Karyawan yang di PHK
Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PT Wahyu Pradana Binamulia dan Aliansi Buruh dan Mahasiswa Menggugat (ABMM).
Senin, 24 Mar 2025 20:31

Sulsel
Komisi B DPRD Makassar Dorong PAD 2025 Capai Rp2,1 Triliun
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Zulhajar mengungkapkan bahwa salah satu program prioritas Komisi B DPRD Makassar adalah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Senin, 17 Mar 2025 15:51

Makassar City
DPRD Dukung Pemkot Makassar Audit Internal Perusda
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendukung penuh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk mengevaluasi kinerja direksi dan dewan pengawas (dewas) perusahaan daerah (perusda).
Senin, 17 Mar 2025 04:33

Sulsel
Komitmen Lindungi Pekerja, Ashabul Kahfi Bagikan 300 BPJS Ketenagakerjaan
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Ashabul Kahfi menekankan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja.
Minggu, 16 Mar 2025 17:37
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Appi Siap Maju Musda Golkar Sulsel, Tunggu Restu DPP dan Dukungan Pemilik Suara
2

IOF Pengcab Jeneponto Siap Gelar Xplore Butta Turatea
3

Warga Keluhkan Aktivitas Angkutan Tanah Timbunan di Lahan Sengketa Makassar
4

Kejati Sulsel Tahan Tersangka Kasus Pemberian Kredit Fiktif di Takalar
5

Komisi B DPRD Sulsel Minta Dinas Koperasi Perhatikan Kebutuhan UMKM
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Appi Siap Maju Musda Golkar Sulsel, Tunggu Restu DPP dan Dukungan Pemilik Suara
2

IOF Pengcab Jeneponto Siap Gelar Xplore Butta Turatea
3

Warga Keluhkan Aktivitas Angkutan Tanah Timbunan di Lahan Sengketa Makassar
4

Kejati Sulsel Tahan Tersangka Kasus Pemberian Kredit Fiktif di Takalar
5

Komisi B DPRD Sulsel Minta Dinas Koperasi Perhatikan Kebutuhan UMKM