DPRD Makassar Dengar Jawaban Wali Kota Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD

MAKASSAR - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menegaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Wali Kota menegaskan itu saat memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Sabtu 23 Juni malam.

Dalam rapat paripurna itu, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto menegaskan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Jawaban itu menanggapi pemandangan Fraksi NasDem yang berkesesuaian dengan Fraksi PPP, PDI-P, Gerindra, PAN, dan PKS terkait realisasi penerimaan pendapatan daerah yang dinilai masih perlu mendapat perhatian.

Sehingga Danny Pomanto menegaskan realisasi penerimaan PAD 2023 mengalami peningkatan sebesar 12% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di mana PAD 2022 sebesar Rp1,3 triliun, sedangkan 2023 sebesar Rp1,5 triliun.

“Berdasarkan data tersebut penerimaan realisasi year to year PAD cenderung mengalami kenaikan dan ini merupakan sejarah PAD mencapai Rp1,5 triliun lebih,” kata Danny Pomanto.

Danny Pomanto juga menjelaskan soal target PAD Rp2 triliun yang dipertanyakan sebagian fraksi di DPRD Makassar karena dianggap belum tercapai hingga saat ini.

“Target PAD Rp2 triliun itu akan tercapai di 2025. Itu sebagaimana yang tercantum di dalam Perda 5/2021 tentang RPJMD 2021-2026, dan Bapenda sebagai leading sektor pajak daerah telah diatur dalam Rancangan Strategi Tahun 2021-2026,” ujar Danny Pomanto.

Ia juga mengatakan bahwa pemerintah kota telah menyusun strategi di dalam mengoptimalkan PAD. Seperti, melakukan intensifikasi dan eksentifikasi pajak daerah, meningkatan pengawasan dengan melibatkan APH.

Meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan memberi edukasi maupun sosialisasi, mengoptimalkan penggunaan cashless atau non-tunai, serta menambah potensi pelayanan retribusi daerah.

“Pemkot Makassar sudah mulai menerapkan sistem pembayaran sampah menggunakan QRIS maupun aplikasi PAKINTA untuk meminimalisir kebocoran retribusi daerah,” tuturnya.

Danny Pomanto juga menyampaikan terima kasih kepada semua anggota dewan atas apresiasi yang diberikan terkait capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023.

“Ini bukti keseriusan dan komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas bagi penyempurnaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah untuk menjadi lebih baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya.

Sebelumnya DPRD Kota Makassar menggelar paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Jumat 21 Juni.

Paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo. Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto pun turut hadir mendengar langsung pandangan fraksi.

Fraksi Nasdem pesimis upaya mencapai PAD Rp2 triliun melihat realisasi tahun anggaran 2023.

Nasdem juga menyoroti kegagalan Pemkot Makassar memaksimalkan pendapatan dari retribusi daerah. Salah satu penyebabnya adalah penarikan retribusi yang tidak maksimal, banyak kebocoran, dan strategi yang digunakan tidak tepat.

Fraksi Demokrat mengapresiasi pencapaian PAD yang cukup tinggi, bahkan lebih baik dari tahun anggaran sebelumnya.

Namun Demokrat memandang bahwa Pemkot Makassar memerlukan upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang belum tergali secara maksimal, seperti pajak daerah dan retribusi.

Dari sisi belanja daerah, Demokrat menilai program yang disusun Pemkot Makassar sudah sangat positif. Namun, penting untuk terus memantau implementasi program yang telah direncanakan, guna tercapai tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat.