Dukcapil Diminta Permudah Warga Miskin Urus Akte Lahir
Rabu, 08 Mei 2024 14:15
Suasana Rapat Pansus DPRD Kota Makassar dengan Dinas Dukcapil Kota Makassar. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar Makassar minta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota (Dukcapil) Makassar memberi kemudahan kepada warga, khususnya keluarga miskin dalam mengurus dokumen kependudukan terutama pengurusan akte kelahiran.
Permintaan tersebut diungkapkan Imam Muzakkar dari Fraksi NIB, Fasruddin Rusli dari Fraksi PPP dan Hamzah Hamid dari Fraksi PAN, dalam Rapat Pansus DPRD Kota Makassar dengan Dinas Dukcapil Kota Makassar yang dihadiri Sekretaris, Andi Salman, di Ruang Rapat Badan Anggaran, Rabu (8/05/2024).
Rapat Pansus yang dipimpin Fasruddin Rusli dan Imam Muzakkar, dihadiri juga Yenny Rahman dari Fraksi PKS.
Hamzah Hamid menegaskan, untuk bisa memutus mata rantai kemiskinan di Kota Makassar salah satu yang harus diselesaikan adalah persoalan dokumen akte kelahiran. Karena itu dia minta ketika warga mengurus akte lahir anaknya dipermudah.
“Saya paham untuk mengurus akte lahir harus ada persyaratan dokumen yang harus dipenuhi, hanya saja harus diakui banyak anak yang lahir di luar nikah dan ada juga yang lahir dari pernikahan dini sehingga terkendala terbitnya dokumen nikah,” jelas Hamzah.
“Rata-rata yang mengalami kasus seperti ini dari keluarga dari ekonomo lemah,” tambahnya lagi.
Imam Muzakkar juga mengungkapkan hal yang sama yaitu sulitnya mengurus dokumen kependudukan khususnya akte lahir. Karena itu dia minta Dukcapil dan kecamatan berkolaborasi dengan baik
Fasruddin menambahkan penyebab sulitnya mengurus akte lahir karena harus ada dokumen awal yaitu KK, Buku Nikah, KTP suami dan istri, dan bukti kelahiran dari rumah sakit.
Hamzah Hamid dan Fasruddin Rusli dan Imam Muzakkar sepakat jika persoalan akte lahir ini tidak segera diselesaikan akan berdampak kepada pendidikan anak.
Permintaan tersebut diungkapkan Imam Muzakkar dari Fraksi NIB, Fasruddin Rusli dari Fraksi PPP dan Hamzah Hamid dari Fraksi PAN, dalam Rapat Pansus DPRD Kota Makassar dengan Dinas Dukcapil Kota Makassar yang dihadiri Sekretaris, Andi Salman, di Ruang Rapat Badan Anggaran, Rabu (8/05/2024).
Rapat Pansus yang dipimpin Fasruddin Rusli dan Imam Muzakkar, dihadiri juga Yenny Rahman dari Fraksi PKS.
Hamzah Hamid menegaskan, untuk bisa memutus mata rantai kemiskinan di Kota Makassar salah satu yang harus diselesaikan adalah persoalan dokumen akte kelahiran. Karena itu dia minta ketika warga mengurus akte lahir anaknya dipermudah.
“Saya paham untuk mengurus akte lahir harus ada persyaratan dokumen yang harus dipenuhi, hanya saja harus diakui banyak anak yang lahir di luar nikah dan ada juga yang lahir dari pernikahan dini sehingga terkendala terbitnya dokumen nikah,” jelas Hamzah.
“Rata-rata yang mengalami kasus seperti ini dari keluarga dari ekonomo lemah,” tambahnya lagi.
Imam Muzakkar juga mengungkapkan hal yang sama yaitu sulitnya mengurus dokumen kependudukan khususnya akte lahir. Karena itu dia minta Dukcapil dan kecamatan berkolaborasi dengan baik
Fasruddin menambahkan penyebab sulitnya mengurus akte lahir karena harus ada dokumen awal yaitu KK, Buku Nikah, KTP suami dan istri, dan bukti kelahiran dari rumah sakit.
Hamzah Hamid dan Fasruddin Rusli dan Imam Muzakkar sepakat jika persoalan akte lahir ini tidak segera diselesaikan akan berdampak kepada pendidikan anak.
(GUS)
Berita Terkait
Makassar City
Kepsek Mengaku Diintimidasi Usai Bongkar Dugaan Pungli Pengisian Jabatan
Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah (kepsek) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar terus bergulir.
Selasa, 30 Jun 2026 13:22
Makassar City
DPRD Makassar Rekomendasikan Penonaktifan Pejabat Disdik dalam Kasus Seleksi Kepsek
Komisi D DPRD Kota Makassar meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menonaktifkan sementara sejumlah pejabat yang namanya muncul dalam aduan terkait proses seleksi kepala sekolah.
Selasa, 30 Jun 2026 13:08
Makassar City
Legislator DPRD Makassar Dukung Penuh IGS 2026, Dongkrak Ekonomi dan Investasi
Pelaksanaan Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 di Kota Makassar mendapat sambutan positif dari pihak DPRD Kota Makassar, Rabu (24/6/2026).
Rabu, 24 Jun 2026 15:16
Makassar City
Ranperda Pengendalian Ruang dan Bangunan Disetujui, DPRD Makassar Bentuk Pansus
DPRD Kota Makassar resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus).
Sabtu, 13 Jun 2026 20:41
Makassar City
Wali Kota Makassar Tegaskan Ranperda Perhubungan Perkuat Tata Transportasi
Wali Kota Munafri Arifuddin menilai Kota Makassar membutuhkan payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk mengatur sistem transportasi seiring meningkatnya mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi di kota tersebut.
Jum'at, 12 Jun 2026 05:32
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kepsek Mengaku Diintimidasi Usai Bongkar Dugaan Pungli Pengisian Jabatan
2
Suplai Air Baku Menurun, Perumda Air Minum Makassar Siagakan Mobil Tangki Gratis
3
PDAM Makassar Tambah Debit Air dan Perluas Sambungan Pipa untuk Wilayah Utara
4
OJK & UNODC Perkuat Kerja Sama Berantas Penipuan Daring di Asia Tenggara
5
Pelindo Jasa Maritim Perkuat Komitmen Zero Corruption Lewat Edaran Antisuap
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kepsek Mengaku Diintimidasi Usai Bongkar Dugaan Pungli Pengisian Jabatan
2
Suplai Air Baku Menurun, Perumda Air Minum Makassar Siagakan Mobil Tangki Gratis
3
PDAM Makassar Tambah Debit Air dan Perluas Sambungan Pipa untuk Wilayah Utara
4
OJK & UNODC Perkuat Kerja Sama Berantas Penipuan Daring di Asia Tenggara
5
Pelindo Jasa Maritim Perkuat Komitmen Zero Corruption Lewat Edaran Antisuap