Polemik Pendaftaran Dapodik, DPRD Makassar Bakal RDP dengan Disdik
Rabu, 22 Jan 2025 08:38
Kantor DPRD Kota Makassar. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Polemik 1.323 siswa dari 16 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Makassar yang belum terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masih bergulir. Para siswa tersebut terancam tidak mendapatkan ijazah.
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Ari Ashari Ilham mengatakan, Disdik Makassar sementara melaksanakan kunjungan ke Kementerian Pendidikan.
"Hari ini teman-teman dari Disdik sedang melakukan kunjungan ke Kementerian Pendidikan untuk mencari solusi terkait hal ini," jelasnya saat dikonfirmasi SINDO Makassar, Selasa (21/1/2025).
"Insyaallah Kamis kami (DPRD Makassar) mengundang Dinas Pendidikan untuk dilakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) terkait ini sekaligus meminta laporan hasil koordinasi dengan kementerian," sambungnya.
Anggota Legislatif dari Partai Nasdem ini menambahkan, DPRD Makassar masih menunggu jawaban dari Disdik Makassar terkait permasalahan ini.
"Kami mendengarkan dulu apa penyampaian laporan hasil konsultasi Dinas Pendidikan ke kementrian. Kalau sudah selesai berarti sudah tidak ada lagi permasalahan," jelasnya.
"Tinggal sistem penerimaan di tahapan selanjutnya yang diperbaiki sesuai aturan yang berlaku atau dianjurkan dari kementrian," terangnya saat dihubungi via WA.
Sebelumnya, laporan ini berawal dari kepala sekolah ke Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto terkait siswa yang belum terdaftar di Dapodik.
"Ada kepala sekolah melapor ke saya, katanya ada dua ribuan siswa (tak terdaftar) ilegal. Setelah kita (Pemkot Makassar)cek, yang tidak terdaftar dalam Dapodik itu sekitar seribu lebih siswa," beber Danny pada Kamis, 16 Januari 2025 lalu.
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Ari Ashari Ilham mengatakan, Disdik Makassar sementara melaksanakan kunjungan ke Kementerian Pendidikan.
"Hari ini teman-teman dari Disdik sedang melakukan kunjungan ke Kementerian Pendidikan untuk mencari solusi terkait hal ini," jelasnya saat dikonfirmasi SINDO Makassar, Selasa (21/1/2025).
"Insyaallah Kamis kami (DPRD Makassar) mengundang Dinas Pendidikan untuk dilakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) terkait ini sekaligus meminta laporan hasil koordinasi dengan kementerian," sambungnya.
Anggota Legislatif dari Partai Nasdem ini menambahkan, DPRD Makassar masih menunggu jawaban dari Disdik Makassar terkait permasalahan ini.
"Kami mendengarkan dulu apa penyampaian laporan hasil konsultasi Dinas Pendidikan ke kementrian. Kalau sudah selesai berarti sudah tidak ada lagi permasalahan," jelasnya.
"Tinggal sistem penerimaan di tahapan selanjutnya yang diperbaiki sesuai aturan yang berlaku atau dianjurkan dari kementrian," terangnya saat dihubungi via WA.
Sebelumnya, laporan ini berawal dari kepala sekolah ke Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto terkait siswa yang belum terdaftar di Dapodik.
"Ada kepala sekolah melapor ke saya, katanya ada dua ribuan siswa (tak terdaftar) ilegal. Setelah kita (Pemkot Makassar)cek, yang tidak terdaftar dalam Dapodik itu sekitar seribu lebih siswa," beber Danny pada Kamis, 16 Januari 2025 lalu.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Komisi A DPRD Makassar Siapkan Tiga Langkah Kawal Kelurahan Sadar HAM
Komisi A DPRD Kota Makassar menyiapkan tiga langkah strategis untuk mengawal program Kelurahan Sadar Hak Asasi Manusia (HAM) agar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Selasa, 11 Agu 2026 07:31
Makassar City
Andi Makmur Apresiasi Langkah Pemkot Benahi TPA Tamangapa
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar dalam membenahi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa
Minggu, 09 Agu 2026 06:43
Makassar City
Dua Bidang DPRD Makassar Mulai Pindah ke Gedung Baru di Jalan AP Pettarani
Dua bidang di Sekretariat DPRD Kota Makassar mulai memindahkan aktivitas operasionalnya ke gedung sayap baru DPRD Makassar di Jalan AP Pettarani, Kamis (30/7/2026).
Jum'at, 31 Jul 2026 19:24
News
Legislator DPRD Makassar Desak PT GMTD Tbk Segera Bangun Masjid di Green River View
PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk kembali mendapat sorotan dari DPRD Kota Makassar. Hal tersebut disebabkan karena pihak GMTD sangat lambat menyerahkan fasum dan fasos.
Jum'at, 31 Jul 2026 14:11
Makassar City
PKS Minta Pemkot Makassar Tunda Penerapan Wajib Pilah Sampah, Perjelas Tupoksi RT/RW
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menunda penerapan kebijakan wajib memilah sampah yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.
Kamis, 30 Jul 2026 15:08
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sinergi BI & Botasupal Musnahkan 4.144 Lembar Uang Rupiah Palsu di Sulsel
2
IUP PT TRK Berakhir 2020, ESDM Sultra: Tak Ada Catatan Perpanjangan di Provinsi
3
Kelola APBD Rp1,5 Triliun, Maros Raih Juara I Pengelolaan Keuangan Daerah
4
Mediasi Alot, Jemaah Desak Biro Perjalanan JF Kembalikan Sisa Dana Rp80 Juta
5
Asmo Sulsel Tebar Promo Spesial untuk Konsumen Luwu Raya & Toraja
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sinergi BI & Botasupal Musnahkan 4.144 Lembar Uang Rupiah Palsu di Sulsel
2
IUP PT TRK Berakhir 2020, ESDM Sultra: Tak Ada Catatan Perpanjangan di Provinsi
3
Kelola APBD Rp1,5 Triliun, Maros Raih Juara I Pengelolaan Keuangan Daerah
4
Mediasi Alot, Jemaah Desak Biro Perjalanan JF Kembalikan Sisa Dana Rp80 Juta
5
Asmo Sulsel Tebar Promo Spesial untuk Konsumen Luwu Raya & Toraja