Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, 3 Ciri Program yang Layak Dipertahankan

Kamis, 30 Jan 2025 19:40
Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, 3 Ciri Program yang Layak Dipertahankan
Wali Kota Makasar, Moh Ramdhan Pomanto bersama jajaran Pemkot Makassar dalam forum RKPD di Hotel Four Point By Sheraton, Kamis (30/1/2025). Foto: Istimewa.
Comment
Share
MAKASSAR - Wali Kota Makasar, Moh Ramdhan Pomanto membuka forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar 2026 di Hotel Four Point By Sheraton, Kamis (30/1/2025).

Dalam sambutannya, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto mengatakan RKPD ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena merupakan masa transisi atau akhir jabatan menuju awal pemerintahan yang baru.

Olehnya itu, dalam penyusunan RKPD 2026 butuh konektivitas agar bagaimana seluruh program yang baru dan program yang lama bisa terkoneksi dengan baik. Sehingga pemerintahan kota Makassar dapat berjalan dengan baik.

“Perencanaan RKPD menjadi salah satu tahapan penting dan layak untuk dilakukan persiapan yang matang. Kita dalam masa transisi, ada masanya jabatan, sehingga kepemimpinan ini dilanjutkan dengan pemimpin yang baru jadi kita butuh konektor untuk menyatukan program yang baru dan lama,” ucap Danny.

Danny mencontohkan pada saat kepemimpinannya pertama kali ia melanjutkan program mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin yaitu layanan publik dari lahir hingga meninggal.

Program tersebut dilanjutkan dan ditingkatkan Danny Pomanto menjadi home care pun menjadi percontohan bagi kabupaten/kota lainnya.

Danny sapaan karibnya juga menekankan ada tiga ciri program yang harus dipertahankan. Pertama program yang memiliki manfaat bagi masyarakat dan hasilnya diukur dengan indeks kebahagiaan.

Kedua, bermanfaat bagi nasional. Seperti pertumbuhan ekonomi kota Makassar mampu di atas rata-rata nasional. Ketiga, bermanfaat secara global.

“Jangan kita terjebak sama hal yang baru, kasih bersih itu solokan. Tidak perlu terlalu. Langsung eksekusi saja, tidak perlu masuk di RKPD itu,” ungkapnya.

“Dan tentunya semua yang kita buat harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita. Kita harus motif ekonomi. Jadi untuk apa kita bikin begini terputar-putar kalau PAD-nya jadi lebih lebih rendah. Untuk apa? Harus program yang produktif,” sambungnya.

Danny pun berharap program yang sudah dirasakan, diakui masyarakat, diakui nasional dan international dapat diteruskan oleh pemimpin selanjutnya.

“Kalau itu sudah diakui, mau cari apa lagi? Nah karena semua program itu kalau sudah diakui 33 global akui, nasional akui, lokal merasakan. Itumi yang dicari program, kuncinya.

"Kenapa mesti kita cari jauh-jauh, na sudah kita punya. Seperti Home Care, Makassar Low Carbon City. Indeks utbanisasi kita yang jalan, itu diakui dunia. Banyak sekali. lorong Wisata. Tapi kan terserah pemerintahan baru lagi,” tandasnya.

Sementara, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Ari Ashari Ilham mengatkan bahwa program RKPD 2026 harus tepat sasaran.

"Jadi harapan kami di DPRD dan Wali Kota Makassar sendiri bahwa program RKPD untuk 2026 betul-betul dikanalisasi hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat," harap legislator Partai Nasdem itu.

"Ini yang harus dilakukan dulu supaya masyarakat bisa merasakan juga, harus tepat sasaran yang kita (DPRD dan Pemkot Makassar) rencanakan sebelumnya," kuncinya.
(MAN)
Berita Terkait
Berita Terbaru