Wali Kota Munafri Komitmen Wujudkan Makassar Unggul, Inklusif, Aman Lewat RPJMD
Rabu, 05 Mar 2025 22:07
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 di Hotel Claro, Rabu (05/03/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029 di Hotel Claro, Rabu (05/03/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar yang akan menjadi pedoman untuk lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Munafri menekankan pentingnya perencanaan pembangunan sebagai proses menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.
Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
"Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujar Munafri.
Lebih lanjut, Munafri menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD Kota Makassar harus selaras dengan kebijakan nasional. Penyelarasan ini merujuk pada Asta Cita yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
"Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang dihasilkan harus mampu mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung pencapaian Asta Cita tersebut, yang meliputi pemajuan ekonomi, pemerataan pembangunan, penguatan ketahanan nasional, dan pemberdayaan masyarakat," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga memperkenalkan visi pembangunan Kota Makassar untuk lima tahun mendatang. Visi tersebut adalah Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan yang dijabarkan ke dalam tujuh misi pembangunan.
Selain visi dan misi, Munafri juga memaparkan Program Unggulan Sapta Mulia yang dirancang untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat.
"Program Unggulan Sapta Mulia menyentuh langsung kepada masyarakat yang memiliki impact sosial dan ekonomi berupa gratis seragam sekolah, gratis iuran sampah, gratis pemasangan instalasi air bersih, pembangunan stadion bertaraf internasional, Mulia Berjasa (Berbagi Jaminan Sosial), Makassar Super Apps, dan Makassar Creative Hub," ungkapnya.
Munafri berujar, forum konsultasi publik ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif. Melalui forum ini, masyarakat bersama para pemangku kepentingan diharapkan memberikan masukan dan saran penyempurnaan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berbasis data.
"Hasil konsultasi publik tersebut kemudian dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala SKPD serta perwakilan masyarakat yang hadir," kata Munafri.
Menutup sambutannya, Munafri berpesan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah agar aktif terlibat dalam setiap tahapan penyusunan RPJMD. Dia menegaskan bahwa seluruh rencana kegiatan prioritas harus dapat diukur outcome dan dampaknya bagi masyarakat.
"Saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Direksi Perusahaan Daerah beserta seluruh jajaran Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang agar bersungguh-sungguh mengikuti serangkaian kegiatan maupun tahapan penyusunan RPJMD yang dilakukan secara maraton oleh Bappeda bersama Tim Transisi Pemerintah Kota Makassar," pungkasnya.
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar yang akan menjadi pedoman untuk lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Munafri menekankan pentingnya perencanaan pembangunan sebagai proses menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.
Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
"Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujar Munafri.
Lebih lanjut, Munafri menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD Kota Makassar harus selaras dengan kebijakan nasional. Penyelarasan ini merujuk pada Asta Cita yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
"Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang dihasilkan harus mampu mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung pencapaian Asta Cita tersebut, yang meliputi pemajuan ekonomi, pemerataan pembangunan, penguatan ketahanan nasional, dan pemberdayaan masyarakat," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga memperkenalkan visi pembangunan Kota Makassar untuk lima tahun mendatang. Visi tersebut adalah Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan yang dijabarkan ke dalam tujuh misi pembangunan.
Selain visi dan misi, Munafri juga memaparkan Program Unggulan Sapta Mulia yang dirancang untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat.
"Program Unggulan Sapta Mulia menyentuh langsung kepada masyarakat yang memiliki impact sosial dan ekonomi berupa gratis seragam sekolah, gratis iuran sampah, gratis pemasangan instalasi air bersih, pembangunan stadion bertaraf internasional, Mulia Berjasa (Berbagi Jaminan Sosial), Makassar Super Apps, dan Makassar Creative Hub," ungkapnya.
Munafri berujar, forum konsultasi publik ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif. Melalui forum ini, masyarakat bersama para pemangku kepentingan diharapkan memberikan masukan dan saran penyempurnaan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berbasis data.
"Hasil konsultasi publik tersebut kemudian dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala SKPD serta perwakilan masyarakat yang hadir," kata Munafri.
Menutup sambutannya, Munafri berpesan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah agar aktif terlibat dalam setiap tahapan penyusunan RPJMD. Dia menegaskan bahwa seluruh rencana kegiatan prioritas harus dapat diukur outcome dan dampaknya bagi masyarakat.
"Saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Direksi Perusahaan Daerah beserta seluruh jajaran Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang agar bersungguh-sungguh mengikuti serangkaian kegiatan maupun tahapan penyusunan RPJMD yang dilakukan secara maraton oleh Bappeda bersama Tim Transisi Pemerintah Kota Makassar," pungkasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Makassar City
HSP ke-97, Wali Kota Munafri: Pemuda Harus Bersatu Menuju Indonesia Emas
Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-97 tingkat Kota Makassar, berlangsung khidmat dan sarat makna di halaman Balai Kota Makassar, Selasa (28/10/2025).
Selasa, 28 Okt 2025 10:27
Makassar City
Kominfo Makassar Gelar Bimtek Satu Data, Tingkatkan Akurasi Statistik Sektoral
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
Senin, 27 Okt 2025 20:05
Makassar City
Pemkot Makassar Raih Penghargaan Top Nasional BRIN 2025
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Senin (27/10/2025).
Senin, 27 Okt 2025 16:53
Makassar City
Wali Kota Makassar Sebut Ada 134 Kasus Kekerasan Seksual Dalam 10 Bulan
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memperkuat langkah preventif dan responsif dalam mencegah kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual yang masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat.
Minggu, 26 Okt 2025 21:23
Makassar City
Walkot Munafri Harap PLTS Hybrid Samalona Kerek Perekonomian Warga
Warga Pulau Samalona, Kota Makassar, kini menikmati aliran listrik selama 24 jam penuh setelah diresmikannya program elektrifikasi pulau oleh Pemerintah Provinsi Sulsel bekerja sama dengan PT PLN.
Sabtu, 25 Okt 2025 21:46
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bawaslu Soppeng Gelar Diskusi Penguatan Kelembagaan Sentra Gakkumdu, 15 Rekomendasi Lahir
2
Bupati Sidrap Antar Langsung Makanan Bergizi Gratis, Murid Sambut dengan Ceria
3
SMA Islam Athirah Bone Sabet Juara 1 Nasional Medical Fiesta 2025
4
Jaga Layanan Prima, Direksi Pertamina Patra Niaga Pantau SPBU di Makassar
5
Grup Astra Makassar Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana di Musim Hujan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bawaslu Soppeng Gelar Diskusi Penguatan Kelembagaan Sentra Gakkumdu, 15 Rekomendasi Lahir
2
Bupati Sidrap Antar Langsung Makanan Bergizi Gratis, Murid Sambut dengan Ceria
3
SMA Islam Athirah Bone Sabet Juara 1 Nasional Medical Fiesta 2025
4
Jaga Layanan Prima, Direksi Pertamina Patra Niaga Pantau SPBU di Makassar
5
Grup Astra Makassar Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana di Musim Hujan