Wali Kota Munafri Komitmen Wujudkan Makassar Unggul, Inklusif, Aman Lewat RPJMD
Rabu, 05 Mar 2025 22:07

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 di Hotel Claro, Rabu (05/03/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029 di Hotel Claro, Rabu (05/03/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar yang akan menjadi pedoman untuk lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Munafri menekankan pentingnya perencanaan pembangunan sebagai proses menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.
Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
"Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujar Munafri.
Lebih lanjut, Munafri menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD Kota Makassar harus selaras dengan kebijakan nasional. Penyelarasan ini merujuk pada Asta Cita yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
"Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang dihasilkan harus mampu mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung pencapaian Asta Cita tersebut, yang meliputi pemajuan ekonomi, pemerataan pembangunan, penguatan ketahanan nasional, dan pemberdayaan masyarakat," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga memperkenalkan visi pembangunan Kota Makassar untuk lima tahun mendatang. Visi tersebut adalah Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan yang dijabarkan ke dalam tujuh misi pembangunan.
Selain visi dan misi, Munafri juga memaparkan Program Unggulan Sapta Mulia yang dirancang untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat.
"Program Unggulan Sapta Mulia menyentuh langsung kepada masyarakat yang memiliki impact sosial dan ekonomi berupa gratis seragam sekolah, gratis iuran sampah, gratis pemasangan instalasi air bersih, pembangunan stadion bertaraf internasional, Mulia Berjasa (Berbagi Jaminan Sosial), Makassar Super Apps, dan Makassar Creative Hub," ungkapnya.
Munafri berujar, forum konsultasi publik ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif. Melalui forum ini, masyarakat bersama para pemangku kepentingan diharapkan memberikan masukan dan saran penyempurnaan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berbasis data.
"Hasil konsultasi publik tersebut kemudian dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala SKPD serta perwakilan masyarakat yang hadir," kata Munafri.
Menutup sambutannya, Munafri berpesan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah agar aktif terlibat dalam setiap tahapan penyusunan RPJMD. Dia menegaskan bahwa seluruh rencana kegiatan prioritas harus dapat diukur outcome dan dampaknya bagi masyarakat.
"Saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Direksi Perusahaan Daerah beserta seluruh jajaran Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang agar bersungguh-sungguh mengikuti serangkaian kegiatan maupun tahapan penyusunan RPJMD yang dilakukan secara maraton oleh Bappeda bersama Tim Transisi Pemerintah Kota Makassar," pungkasnya.
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar yang akan menjadi pedoman untuk lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Munafri menekankan pentingnya perencanaan pembangunan sebagai proses menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.
Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
"Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujar Munafri.
Lebih lanjut, Munafri menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD Kota Makassar harus selaras dengan kebijakan nasional. Penyelarasan ini merujuk pada Asta Cita yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
"Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang dihasilkan harus mampu mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung pencapaian Asta Cita tersebut, yang meliputi pemajuan ekonomi, pemerataan pembangunan, penguatan ketahanan nasional, dan pemberdayaan masyarakat," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga memperkenalkan visi pembangunan Kota Makassar untuk lima tahun mendatang. Visi tersebut adalah Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan yang dijabarkan ke dalam tujuh misi pembangunan.
Selain visi dan misi, Munafri juga memaparkan Program Unggulan Sapta Mulia yang dirancang untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat.
"Program Unggulan Sapta Mulia menyentuh langsung kepada masyarakat yang memiliki impact sosial dan ekonomi berupa gratis seragam sekolah, gratis iuran sampah, gratis pemasangan instalasi air bersih, pembangunan stadion bertaraf internasional, Mulia Berjasa (Berbagi Jaminan Sosial), Makassar Super Apps, dan Makassar Creative Hub," ungkapnya.
Munafri berujar, forum konsultasi publik ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif. Melalui forum ini, masyarakat bersama para pemangku kepentingan diharapkan memberikan masukan dan saran penyempurnaan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berbasis data.
"Hasil konsultasi publik tersebut kemudian dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala SKPD serta perwakilan masyarakat yang hadir," kata Munafri.
Menutup sambutannya, Munafri berpesan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah agar aktif terlibat dalam setiap tahapan penyusunan RPJMD. Dia menegaskan bahwa seluruh rencana kegiatan prioritas harus dapat diukur outcome dan dampaknya bagi masyarakat.
"Saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Direksi Perusahaan Daerah beserta seluruh jajaran Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang agar bersungguh-sungguh mengikuti serangkaian kegiatan maupun tahapan penyusunan RPJMD yang dilakukan secara maraton oleh Bappeda bersama Tim Transisi Pemerintah Kota Makassar," pungkasnya.
(UMI)
Berita Terkait

Makassar City
Disdik Makassar Tepis Tuduhan Nepotisme Dalam SPMB 2025
Dinas Pendidikan Kota Makassar membantah tuduhan praktik titip-menitip dalam SPMB 2025. Sebaliknya, proses seleksi sudah dilakukan secara terbuka, adil, dan sesuai aturan.
Rabu, 16 Jul 2025 15:03

Sulsel
Ada Seragam Gratis, Disdik Makassar Ingatkan Sekolah Larangan Penjualan Atribut
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Pendidikan bakal memulai penyaluran seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP bulan ini.
Minggu, 13 Jul 2025 06:14

News
Rotasi Jabatan, Wali Kota Munafri Lantik 7 Pejabat Baru Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali melantik sejumlah pejabat dalam lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, di ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Jumat (11/7/2025).
Jum'at, 11 Jul 2025 22:43

Makassar City
Dekatkan Layanan Publik, Inovasi Dinsos Makassar Diapresiasi Legislator
DPRD Kota Makassar mendukung penuh salah satu program dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Jum'at, 11 Jul 2025 09:40

Makassar City
Penerapan Opsen PKB dan BBNKB Strategi Baru Bapenda Makassar Genjot PAD
Salah satu opsi itu adalah penerapan opsen, pajak tambahan atau pungutan tambahan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Rabu, 09 Jul 2025 18:54
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Pengurus KIPRA Sulsel Dilantik, Siap Fasilitasi Pengusaha Katering Sukseskan MBG
2

KKP Gelar Pertemuan Tahunan Bahas Kuota & Jeda Tangkap Ikan di Indonesia Timur
3

Pengusaha Muda Ikut Bersaing Perebutkan Kursi Ketua Hanura Sulsel
4

Soal Isu Tersangka, TP Sebut Upaya Pembunuhan Karakter Jelang Musda Golkar Sulsel
5

Dukung Industri Strategis di KTI, Astra UD Trucks Resmikan Fasilitas Baru di Makassar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Pengurus KIPRA Sulsel Dilantik, Siap Fasilitasi Pengusaha Katering Sukseskan MBG
2

KKP Gelar Pertemuan Tahunan Bahas Kuota & Jeda Tangkap Ikan di Indonesia Timur
3

Pengusaha Muda Ikut Bersaing Perebutkan Kursi Ketua Hanura Sulsel
4

Soal Isu Tersangka, TP Sebut Upaya Pembunuhan Karakter Jelang Musda Golkar Sulsel
5

Dukung Industri Strategis di KTI, Astra UD Trucks Resmikan Fasilitas Baru di Makassar