Wali Kota Munafri Komitmen Wujudkan Makassar Unggul, Inklusif, Aman Lewat RPJMD
Rabu, 05 Mar 2025 22:07
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 di Hotel Claro, Rabu (05/03/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029 di Hotel Claro, Rabu (05/03/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar yang akan menjadi pedoman untuk lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Munafri menekankan pentingnya perencanaan pembangunan sebagai proses menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.
Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
"Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujar Munafri.
Lebih lanjut, Munafri menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD Kota Makassar harus selaras dengan kebijakan nasional. Penyelarasan ini merujuk pada Asta Cita yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
"Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang dihasilkan harus mampu mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung pencapaian Asta Cita tersebut, yang meliputi pemajuan ekonomi, pemerataan pembangunan, penguatan ketahanan nasional, dan pemberdayaan masyarakat," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga memperkenalkan visi pembangunan Kota Makassar untuk lima tahun mendatang. Visi tersebut adalah Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan yang dijabarkan ke dalam tujuh misi pembangunan.
Selain visi dan misi, Munafri juga memaparkan Program Unggulan Sapta Mulia yang dirancang untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat.
"Program Unggulan Sapta Mulia menyentuh langsung kepada masyarakat yang memiliki impact sosial dan ekonomi berupa gratis seragam sekolah, gratis iuran sampah, gratis pemasangan instalasi air bersih, pembangunan stadion bertaraf internasional, Mulia Berjasa (Berbagi Jaminan Sosial), Makassar Super Apps, dan Makassar Creative Hub," ungkapnya.
Munafri berujar, forum konsultasi publik ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif. Melalui forum ini, masyarakat bersama para pemangku kepentingan diharapkan memberikan masukan dan saran penyempurnaan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berbasis data.
"Hasil konsultasi publik tersebut kemudian dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala SKPD serta perwakilan masyarakat yang hadir," kata Munafri.
Menutup sambutannya, Munafri berpesan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah agar aktif terlibat dalam setiap tahapan penyusunan RPJMD. Dia menegaskan bahwa seluruh rencana kegiatan prioritas harus dapat diukur outcome dan dampaknya bagi masyarakat.
"Saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Direksi Perusahaan Daerah beserta seluruh jajaran Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang agar bersungguh-sungguh mengikuti serangkaian kegiatan maupun tahapan penyusunan RPJMD yang dilakukan secara maraton oleh Bappeda bersama Tim Transisi Pemerintah Kota Makassar," pungkasnya.
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar yang akan menjadi pedoman untuk lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Munafri menekankan pentingnya perencanaan pembangunan sebagai proses menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.
Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
"Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujar Munafri.
Lebih lanjut, Munafri menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD Kota Makassar harus selaras dengan kebijakan nasional. Penyelarasan ini merujuk pada Asta Cita yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
"Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang dihasilkan harus mampu mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung pencapaian Asta Cita tersebut, yang meliputi pemajuan ekonomi, pemerataan pembangunan, penguatan ketahanan nasional, dan pemberdayaan masyarakat," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga memperkenalkan visi pembangunan Kota Makassar untuk lima tahun mendatang. Visi tersebut adalah Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan yang dijabarkan ke dalam tujuh misi pembangunan.
Selain visi dan misi, Munafri juga memaparkan Program Unggulan Sapta Mulia yang dirancang untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat.
"Program Unggulan Sapta Mulia menyentuh langsung kepada masyarakat yang memiliki impact sosial dan ekonomi berupa gratis seragam sekolah, gratis iuran sampah, gratis pemasangan instalasi air bersih, pembangunan stadion bertaraf internasional, Mulia Berjasa (Berbagi Jaminan Sosial), Makassar Super Apps, dan Makassar Creative Hub," ungkapnya.
Munafri berujar, forum konsultasi publik ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif. Melalui forum ini, masyarakat bersama para pemangku kepentingan diharapkan memberikan masukan dan saran penyempurnaan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berbasis data.
"Hasil konsultasi publik tersebut kemudian dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala SKPD serta perwakilan masyarakat yang hadir," kata Munafri.
Menutup sambutannya, Munafri berpesan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah agar aktif terlibat dalam setiap tahapan penyusunan RPJMD. Dia menegaskan bahwa seluruh rencana kegiatan prioritas harus dapat diukur outcome dan dampaknya bagi masyarakat.
"Saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Direksi Perusahaan Daerah beserta seluruh jajaran Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang agar bersungguh-sungguh mengikuti serangkaian kegiatan maupun tahapan penyusunan RPJMD yang dilakukan secara maraton oleh Bappeda bersama Tim Transisi Pemerintah Kota Makassar," pungkasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Makassar City
Tutup MTQ Makassar, Munafri Tekankan Pembinaan Generasi Qur'ani
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar resmi menutup pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) bertajuk “Muliakan Makassar dengan Al-Quran” di Masjid Agung 45, Jalan Urip Sumiharjo KM 4, Kamis (19/11/2026).
Kamis, 19 Nov 2026 22:21
Makassar City
Gaet Investor Dubai, Makassar Siapkan Pabrik Pengolahan Limbah Ikan
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjajaki peluang investasi pengolahan limbah ikan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.
Kamis, 19 Nov 2026 20:47
Makassar City
Wisata Bahari Makassar Didorong Lebih Ramah Penyandang Disabilitas
Pengembangan wisata bahari di Kota Makassar didorong agar semakin ramah bagi penyandang disabilitas.
Rabu, 18 Nov 2026 17:16
Makassar City
Pemkot Makassar Raih Terbaik II Kategori Website di Anugerah Media Humas 2026
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Terbaik II Kategori Website Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada ajang AMH 2026.
Rabu, 18 Nov 2026 13:46
Makassar City
Pemkot Makassar Siapkan Fitur Digitalisasi Bansos via Lontara+
Pemerintah Kota Makassar menyiapkan fitur Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) dalam aplikasi Lontara Plus. Fitur yang ditargetkan meluncur pada Desember 2026 ini akan mengintegrasikan database mandiri data desil warga untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Selasa, 17 Nov 2026 16:15
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Circular Biofarm Antar Unhas Raih Penghargaan SDGs dari Bappenas
2
Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar
3
Hadapi Tantangan Pasokan Listrik, PLN Libatkan Akademisi Unhas dalam Mitigasi
4
Polda Sulsel Perkenalkan Program Polisi Peduli Pengangguran
5
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Circular Biofarm Antar Unhas Raih Penghargaan SDGs dari Bappenas
2
Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar
3
Hadapi Tantangan Pasokan Listrik, PLN Libatkan Akademisi Unhas dalam Mitigasi
4
Polda Sulsel Perkenalkan Program Polisi Peduli Pengangguran
5
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng