Tahap Awal, Sekolah Rakyat di Kota Makassar Akan Terima 150 Murid
Selasa, 24 Jun 2025 07:45
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Kepala Sentra Wirajaya Makassar, Nur Alam, di Balai Kota Makassar, Senin (23/6/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Sentra Wirajaya Kementerian Sosial RI menggelar pertemuan membahas kesiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat jenjang SMP, Senin (23/6/2025).
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif untuk memastikan tidak ada anak-anak Kota Makassar yang tertinggal dalam akses pendidikan, khususnya dari kelompok miskin dan miskin ekstrem.
Kepala Sentra Wirajaya Makassar, Nur Alam, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berbasis inklusi sosial dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan rentan.
"Poin krusial yang kami bahas adalah bagaimana menyiapkan proses belajar siswa Sekolah Rakyat agar berjalan secara baik, berkelanjutan, dan inklusif. Target kami jelas, tidak boleh ada anak miskin ekstrem di Makassar yang tertinggal dari pendidikan," ujarnya, usai bertemu Wali Kota Munafri.
Nur Alam menambahkan bahwa, Sekolah Rakyat ini akan berlokasi di Jalan Salodong, Kecamatan Tallo, dalam area kompleks Sentra Wirajaya Makassar. Progres pembangunan fasilitas dan penyusunan kurikulum telah mencapai tahap akhir, dan rencananya akan dilaunching secara resmi pada 14 Juli 2025 mendatang.
Peluncuran tersebut akan menjadi momen penting karena akan dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat, bahkan ada kemungkinan Presiden Republik Indonesia turut serta dalam peresmian tersebut.
"Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat yang akan dimulai tahun ini akan membuka enam rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SMP, dengan total kuota sebanyak 150 siswa. Adapun untuk jenjang SD, masih dalam tahap perencanaan dan belum dibuka tahun ini," lanjutanya.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Makassar, yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung program Sekolah Rakyat, termasuk membantu penyediaan hunian layak untuk keluarga Naila.
"Kami juga ingin menyampaikan bahwa Pak Wali sudah bekerja nyata, bahkan telah menyiapkan lokasi lahan rumah untuk Naila," jelasnya.
Namun demikian, pihak Sentra Wirajaya, Nur Alam mengingatkan bahwa di balik kasus Naila, masih banyak anak-anak lain di Makassar yang hidup dalam kondisi lebih memprihatinkan namun belum terekspos.
"Kasus Naila menjadi sorotan karena viral tapi kita perlu jaga agar proses seleksi dan bantuan tetap proporsional dan berdasarkan kebutuhan sesungguhnya. Banyak anak lain yang kondisinya lebih parah, dan perlu perhatian yang sama," imbuhnya.
Senada dengan itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, Sekolah Rakyat menjadi salah satu terobosan progresif Presiden Prabowo Subianto lewat Kementerian Sosial RI yang menggandeng pemerintah daerah untuk menjangkau anak-anak yang kurang mampu dari sistem pendidikan formal.
"Melalui skema ini, siswa dari latar belakang kurang mampu diberikan akses pendidikan berkualitas tanpa biaya, dengan dukungan pendampingan sosial dan bantuan logistik," ujarnya.
Kata Munafri, Pemkot Makassar menyambut positif kolaborasi ini dan akan terus memberikan dukungan dalam aspek teknis maupun sosial.
"Diharapkan, Sekolah Rakyat menjadi pintu masuk bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk meraih masa depan yang lebih cerah," harap Munafri.
Diketahui, alasan hadirnya Sekolah Rakyat karena salah satu siswa bernama Naila, yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik karena kondisi tempat tinggalnya, juga akan menjadi bagian dari peluncuran ini.
Rencananya akan disatukan oleh Presiden dengan siswa-siswa lain dari wilayah berbeda sebagai simbol nasionalisasi program.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif untuk memastikan tidak ada anak-anak Kota Makassar yang tertinggal dalam akses pendidikan, khususnya dari kelompok miskin dan miskin ekstrem.
Kepala Sentra Wirajaya Makassar, Nur Alam, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berbasis inklusi sosial dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan rentan.
"Poin krusial yang kami bahas adalah bagaimana menyiapkan proses belajar siswa Sekolah Rakyat agar berjalan secara baik, berkelanjutan, dan inklusif. Target kami jelas, tidak boleh ada anak miskin ekstrem di Makassar yang tertinggal dari pendidikan," ujarnya, usai bertemu Wali Kota Munafri.
Nur Alam menambahkan bahwa, Sekolah Rakyat ini akan berlokasi di Jalan Salodong, Kecamatan Tallo, dalam area kompleks Sentra Wirajaya Makassar. Progres pembangunan fasilitas dan penyusunan kurikulum telah mencapai tahap akhir, dan rencananya akan dilaunching secara resmi pada 14 Juli 2025 mendatang.
Peluncuran tersebut akan menjadi momen penting karena akan dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat, bahkan ada kemungkinan Presiden Republik Indonesia turut serta dalam peresmian tersebut.
"Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat yang akan dimulai tahun ini akan membuka enam rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SMP, dengan total kuota sebanyak 150 siswa. Adapun untuk jenjang SD, masih dalam tahap perencanaan dan belum dibuka tahun ini," lanjutanya.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Makassar, yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung program Sekolah Rakyat, termasuk membantu penyediaan hunian layak untuk keluarga Naila.
"Kami juga ingin menyampaikan bahwa Pak Wali sudah bekerja nyata, bahkan telah menyiapkan lokasi lahan rumah untuk Naila," jelasnya.
Namun demikian, pihak Sentra Wirajaya, Nur Alam mengingatkan bahwa di balik kasus Naila, masih banyak anak-anak lain di Makassar yang hidup dalam kondisi lebih memprihatinkan namun belum terekspos.
"Kasus Naila menjadi sorotan karena viral tapi kita perlu jaga agar proses seleksi dan bantuan tetap proporsional dan berdasarkan kebutuhan sesungguhnya. Banyak anak lain yang kondisinya lebih parah, dan perlu perhatian yang sama," imbuhnya.
Senada dengan itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, Sekolah Rakyat menjadi salah satu terobosan progresif Presiden Prabowo Subianto lewat Kementerian Sosial RI yang menggandeng pemerintah daerah untuk menjangkau anak-anak yang kurang mampu dari sistem pendidikan formal.
"Melalui skema ini, siswa dari latar belakang kurang mampu diberikan akses pendidikan berkualitas tanpa biaya, dengan dukungan pendampingan sosial dan bantuan logistik," ujarnya.
Kata Munafri, Pemkot Makassar menyambut positif kolaborasi ini dan akan terus memberikan dukungan dalam aspek teknis maupun sosial.
"Diharapkan, Sekolah Rakyat menjadi pintu masuk bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk meraih masa depan yang lebih cerah," harap Munafri.
Diketahui, alasan hadirnya Sekolah Rakyat karena salah satu siswa bernama Naila, yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik karena kondisi tempat tinggalnya, juga akan menjadi bagian dari peluncuran ini.
Rencananya akan disatukan oleh Presiden dengan siswa-siswa lain dari wilayah berbeda sebagai simbol nasionalisasi program.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Andi Hadi Sebut Usulan Musrenbang Berulang Dipicu Perbaikan Infrastruktur Tak Tuntas
Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menilai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan masih bersifat monoton.
Selasa, 20 Jan 2026 22:54
Makassar City
Mulai 2026, Pemkot Makassar Wajibkan Pengembang Serahkan PSU di Awal
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bakal menerapkan akan mengubah kebijakan tata kelola pengembang, dengan mewajibkan penyerahan PSU di awal proses pembangunan.
Selasa, 20 Jan 2026 08:07
Sulsel
Wali Kota Appi Tegaskan Masjid Harus Legal, Bersih dan Berfungsi Sosial
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya pengelolaan masjid yang profesional, memiliki legalitas wakaf yang jelas, menjaga kebersihan, serta berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial
Senin, 19 Jan 2026 08:52
Makassar City
Pemkot Makassar Mulai Tahap Pembebasan Lahan Jembatan Baru Barombong
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai merealisasikan langkah pembangunan jembatan kembar Barombong di ruas (sisi kanan) jembatan di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate.
Sabtu, 17 Jan 2026 15:29
News
Pemkot Makassar Tegaskan Pengakhiran PKS Pusat Niaga Daya Harus Bebas Risiko Hukum
Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmen untuk segera menuntaskan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Kalla Inti Karsa (KIK) terkait pengelolaan Pusat Niaga Daya.
Jum'at, 16 Jan 2026 15:31
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Hari Kelima Pencarian, Tim SAR Temukan Korban Ketiga ATR 42-500
2
Menuju Setahun Kepemimpinan SAR-Kanaah, Sidrap sebagai Barometer Baru Ekonomi Sulsel
3
Jenazah Florencia Lolita Wibisono Diberangkatkan ke Jakarta Malam Ini
4
AKBP Widi Setiawan Pamit, AKBP Haryo Basuki Ambil Alih Kepemimpinan Polres Jeneponto
5
RHIS Hadirkan Islamic International Boarding School di Maros
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Hari Kelima Pencarian, Tim SAR Temukan Korban Ketiga ATR 42-500
2
Menuju Setahun Kepemimpinan SAR-Kanaah, Sidrap sebagai Barometer Baru Ekonomi Sulsel
3
Jenazah Florencia Lolita Wibisono Diberangkatkan ke Jakarta Malam Ini
4
AKBP Widi Setiawan Pamit, AKBP Haryo Basuki Ambil Alih Kepemimpinan Polres Jeneponto
5
RHIS Hadirkan Islamic International Boarding School di Maros