DPRD Makassar Apresiasi Program Tunjangan Pendidik dan Nakes Pulau
Jum'at, 10 Okt 2025 05:28
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, Kamis (9/10/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menyebut bahwa program pemerintah kota (pemkot) memberikan tunjangan khusus kepada tenaga pendidik dan tenaga kesehatan (nakes) di kepulauan sangat tepat.
Dirinya menilai bahwa tunjangan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah kota bagi para guru dan tenaga kesehatan di pulau-pulau, khususnya di Kecamatan Sangkarang.
"Mereka telah bekerja dalam keterbatasan fasilitas, akses transportasi yang sulit, serta kondisi alam yang kerap tidak menentu. Sudah sangat tepat itu pemberian tunjangan, karena harus ada perhatian lebih dari Pemkot untuk guru dan tenaga kesehatan yang ada di pulau,” kata Ari kepada wartawan.
Legislator Daerah Pemilihan V Kota Makassar itu juga menekankan, pemerintah wajib memberikan kepedulian kepada para tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah kepulaun. Ia berharap, komitmen Pemkot Makassar terkait program tersebut bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan, sesuai tupoksi di lapangan.
"Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama pembangunan manusia, dan daerah kepulauan tidak boleh tertinggal dalam dua sektor vital tersebut. Pemerintah harus pastikan pelayanan di pulau sama baiknya dengan di daratan. Jangan ada kesenjangan,” tandasnya.
Sekadar info, Pemkot Makassar telah memberikan tunjangan tersebut pada Senin (6/10) kemarin. Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham berkomitmen bahwa langkah itu untuk mensejahterakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan.
Adapun sistem tunjangan intensif berdasarkan zonasi jarak dari pusat kota. Zona 1 (pulau terluar), melingkupi Pulau Lakkang dan Lae-Lae, tenaga pendidik serta tenaga kesehatan menerima Rp700 ribu per bulan.
Zona 2 (pulau tengah) meliputi Pulau Kodingareng, Barrang Lompo, Barrang Caddi, dan Bone Tambu memperoleh Rp1,5 juta, serta Zona 3 (pulau terdekat), mencakup Lanjukang, Langkai, dan Lumu-lumu, mendapatkan Rp2,5 juta per bulan.
Program tersebut merupakan bentuk perhatian Pemkot Makassar terhadap pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan bahwa tenaga pendidik dan kesehatan di pulau tentu memiliki tantangan lebih besar dibandingkan yang di kota, yang harus menyeberangi lautan dengan segala risiko, termasuk musim ombak tinggi. Karena itu, tunjangan ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi.
"Bapak dan Ibu yang bertugas sebagai tenaga pendidik dan kesehatan di pulau tentu memiliki tantangan lebih besar dibandingkan yang di kota. Mereka harus menyeberangi lautan dengan segala risiko, termasuk musim ombak tinggi. Karena itu, tunjangan ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi mereka,” ujar Munafri pada Senin (6/10) lalu.
Dirinya menilai bahwa tunjangan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah kota bagi para guru dan tenaga kesehatan di pulau-pulau, khususnya di Kecamatan Sangkarang.
"Mereka telah bekerja dalam keterbatasan fasilitas, akses transportasi yang sulit, serta kondisi alam yang kerap tidak menentu. Sudah sangat tepat itu pemberian tunjangan, karena harus ada perhatian lebih dari Pemkot untuk guru dan tenaga kesehatan yang ada di pulau,” kata Ari kepada wartawan.
Legislator Daerah Pemilihan V Kota Makassar itu juga menekankan, pemerintah wajib memberikan kepedulian kepada para tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah kepulaun. Ia berharap, komitmen Pemkot Makassar terkait program tersebut bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan, sesuai tupoksi di lapangan.
"Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama pembangunan manusia, dan daerah kepulauan tidak boleh tertinggal dalam dua sektor vital tersebut. Pemerintah harus pastikan pelayanan di pulau sama baiknya dengan di daratan. Jangan ada kesenjangan,” tandasnya.
Sekadar info, Pemkot Makassar telah memberikan tunjangan tersebut pada Senin (6/10) kemarin. Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham berkomitmen bahwa langkah itu untuk mensejahterakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan.
Adapun sistem tunjangan intensif berdasarkan zonasi jarak dari pusat kota. Zona 1 (pulau terluar), melingkupi Pulau Lakkang dan Lae-Lae, tenaga pendidik serta tenaga kesehatan menerima Rp700 ribu per bulan.
Zona 2 (pulau tengah) meliputi Pulau Kodingareng, Barrang Lompo, Barrang Caddi, dan Bone Tambu memperoleh Rp1,5 juta, serta Zona 3 (pulau terdekat), mencakup Lanjukang, Langkai, dan Lumu-lumu, mendapatkan Rp2,5 juta per bulan.
Program tersebut merupakan bentuk perhatian Pemkot Makassar terhadap pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan bahwa tenaga pendidik dan kesehatan di pulau tentu memiliki tantangan lebih besar dibandingkan yang di kota, yang harus menyeberangi lautan dengan segala risiko, termasuk musim ombak tinggi. Karena itu, tunjangan ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi.
"Bapak dan Ibu yang bertugas sebagai tenaga pendidik dan kesehatan di pulau tentu memiliki tantangan lebih besar dibandingkan yang di kota. Mereka harus menyeberangi lautan dengan segala risiko, termasuk musim ombak tinggi. Karena itu, tunjangan ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi mereka,” ujar Munafri pada Senin (6/10) lalu.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Ekonomi Makassar Melaju 7,04 Persen, DPRD Puji Kepemimpinan Munafri
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Sabtu, 26 Sep 2026 22:13
Makassar City
Revitalisasi Pedestrian Kajaolalido-Thamrin, Pemkot Makassar Bahas Penanganan Pohon
Keberadaan pohon eksisting menjadi salah satu persoalan yang harus ditangani dalam proyek revitalisasi pedestrian di Jalan Kajaolalido dan Jalan MH Thamrin, Kota Makassar.
Sabtu, 26 Sep 2026 00:52
News
Transformasi Layanan Digital Pemkot Makassar Berbuah Predikat Kota TP2DD Terbaik
Upaya Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam mendorong transformasi digitalisasi layanan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan transaksi keuangan daerah mendapat pengakuan di tingkat nasional.
Kamis, 24 Sep 2026 23:02
Sulsel
SiLPA Bertambah Rp219 Miliar, Pemkot Makassar Lakukan Penyesuaian
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Makassar bertambah sekitar Rp219 miliar setelah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kamis, 24 Sep 2026 06:08
Makassar City
Pemkot Makassar–Pertamina Matangkan Aturan Klasterisasi SPBU dan Jam Operasional Solar
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama PT Pertamina Patra Niaga terus mematangkan langkah strategis guna mengurai dan mencegah kemacetan akibat antrean panjang kendaraan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di berbagai SPBU.
Rabu, 23 Sep 2026 19:13
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
MG ZS Hybrid+ Masuk Makassar, Tawarkan Fleksibilitas untuk Mobilitas Jarak Jauh
2
BKKBN dan Komisi IX Ajak Warga Gowa Perkuat Keluarga Cegah Stunting
3
Husniah Talenrang Tersangka, Kabupaten Gowa Bakal Dipimpin Plt Bupati
4
Semen Tonasa Perkuat Pasar dengan Mendengar Langsung Suara Pelanggan
5
Ukir Threepeat! Zion Taklukkan Rajawali di Final Putra Honda DBL South Sulawesi
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
MG ZS Hybrid+ Masuk Makassar, Tawarkan Fleksibilitas untuk Mobilitas Jarak Jauh
2
BKKBN dan Komisi IX Ajak Warga Gowa Perkuat Keluarga Cegah Stunting
3
Husniah Talenrang Tersangka, Kabupaten Gowa Bakal Dipimpin Plt Bupati
4
Semen Tonasa Perkuat Pasar dengan Mendengar Langsung Suara Pelanggan
5
Ukir Threepeat! Zion Taklukkan Rajawali di Final Putra Honda DBL South Sulawesi