DPRD Makassar Apresiasi Program Tunjangan Pendidik dan Nakes Pulau
Jum'at, 10 Okt 2025 05:28
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, Kamis (9/10/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menyebut bahwa program pemerintah kota (pemkot) memberikan tunjangan khusus kepada tenaga pendidik dan tenaga kesehatan (nakes) di kepulauan sangat tepat.
Dirinya menilai bahwa tunjangan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah kota bagi para guru dan tenaga kesehatan di pulau-pulau, khususnya di Kecamatan Sangkarang.
"Mereka telah bekerja dalam keterbatasan fasilitas, akses transportasi yang sulit, serta kondisi alam yang kerap tidak menentu. Sudah sangat tepat itu pemberian tunjangan, karena harus ada perhatian lebih dari Pemkot untuk guru dan tenaga kesehatan yang ada di pulau,” kata Ari kepada wartawan.
Legislator Daerah Pemilihan V Kota Makassar itu juga menekankan, pemerintah wajib memberikan kepedulian kepada para tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah kepulaun. Ia berharap, komitmen Pemkot Makassar terkait program tersebut bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan, sesuai tupoksi di lapangan.
"Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama pembangunan manusia, dan daerah kepulauan tidak boleh tertinggal dalam dua sektor vital tersebut. Pemerintah harus pastikan pelayanan di pulau sama baiknya dengan di daratan. Jangan ada kesenjangan,” tandasnya.
Sekadar info, Pemkot Makassar telah memberikan tunjangan tersebut pada Senin (6/10) kemarin. Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham berkomitmen bahwa langkah itu untuk mensejahterakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan.
Adapun sistem tunjangan intensif berdasarkan zonasi jarak dari pusat kota. Zona 1 (pulau terluar), melingkupi Pulau Lakkang dan Lae-Lae, tenaga pendidik serta tenaga kesehatan menerima Rp700 ribu per bulan.
Zona 2 (pulau tengah) meliputi Pulau Kodingareng, Barrang Lompo, Barrang Caddi, dan Bone Tambu memperoleh Rp1,5 juta, serta Zona 3 (pulau terdekat), mencakup Lanjukang, Langkai, dan Lumu-lumu, mendapatkan Rp2,5 juta per bulan.
Program tersebut merupakan bentuk perhatian Pemkot Makassar terhadap pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan bahwa tenaga pendidik dan kesehatan di pulau tentu memiliki tantangan lebih besar dibandingkan yang di kota, yang harus menyeberangi lautan dengan segala risiko, termasuk musim ombak tinggi. Karena itu, tunjangan ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi.
"Bapak dan Ibu yang bertugas sebagai tenaga pendidik dan kesehatan di pulau tentu memiliki tantangan lebih besar dibandingkan yang di kota. Mereka harus menyeberangi lautan dengan segala risiko, termasuk musim ombak tinggi. Karena itu, tunjangan ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi mereka,” ujar Munafri pada Senin (6/10) lalu.
Dirinya menilai bahwa tunjangan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah kota bagi para guru dan tenaga kesehatan di pulau-pulau, khususnya di Kecamatan Sangkarang.
"Mereka telah bekerja dalam keterbatasan fasilitas, akses transportasi yang sulit, serta kondisi alam yang kerap tidak menentu. Sudah sangat tepat itu pemberian tunjangan, karena harus ada perhatian lebih dari Pemkot untuk guru dan tenaga kesehatan yang ada di pulau,” kata Ari kepada wartawan.
Legislator Daerah Pemilihan V Kota Makassar itu juga menekankan, pemerintah wajib memberikan kepedulian kepada para tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah kepulaun. Ia berharap, komitmen Pemkot Makassar terkait program tersebut bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan, sesuai tupoksi di lapangan.
"Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama pembangunan manusia, dan daerah kepulauan tidak boleh tertinggal dalam dua sektor vital tersebut. Pemerintah harus pastikan pelayanan di pulau sama baiknya dengan di daratan. Jangan ada kesenjangan,” tandasnya.
Sekadar info, Pemkot Makassar telah memberikan tunjangan tersebut pada Senin (6/10) kemarin. Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham berkomitmen bahwa langkah itu untuk mensejahterakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan.
Adapun sistem tunjangan intensif berdasarkan zonasi jarak dari pusat kota. Zona 1 (pulau terluar), melingkupi Pulau Lakkang dan Lae-Lae, tenaga pendidik serta tenaga kesehatan menerima Rp700 ribu per bulan.
Zona 2 (pulau tengah) meliputi Pulau Kodingareng, Barrang Lompo, Barrang Caddi, dan Bone Tambu memperoleh Rp1,5 juta, serta Zona 3 (pulau terdekat), mencakup Lanjukang, Langkai, dan Lumu-lumu, mendapatkan Rp2,5 juta per bulan.
Program tersebut merupakan bentuk perhatian Pemkot Makassar terhadap pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan bahwa tenaga pendidik dan kesehatan di pulau tentu memiliki tantangan lebih besar dibandingkan yang di kota, yang harus menyeberangi lautan dengan segala risiko, termasuk musim ombak tinggi. Karena itu, tunjangan ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi.
"Bapak dan Ibu yang bertugas sebagai tenaga pendidik dan kesehatan di pulau tentu memiliki tantangan lebih besar dibandingkan yang di kota. Mereka harus menyeberangi lautan dengan segala risiko, termasuk musim ombak tinggi. Karena itu, tunjangan ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi mereka,” ujar Munafri pada Senin (6/10) lalu.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Komisi A DPRD Makassar Siapkan Tiga Langkah Kawal Kelurahan Sadar HAM
Komisi A DPRD Kota Makassar menyiapkan tiga langkah strategis untuk mengawal program Kelurahan Sadar Hak Asasi Manusia (HAM) agar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Selasa, 11 Agu 2026 07:31
Sulsel
Kementerian HAM Rekrut Warga Lokal Jadi Penggerak HAM di Makassar
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menjadikan Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso dan Kelurahan Kaluku Badoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai pilot project Desa Sadar HAM.
Senin, 10 Agu 2026 13:42
Makassar City
Andi Makmur Apresiasi Langkah Pemkot Benahi TPA Tamangapa
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar dalam membenahi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa
Minggu, 09 Agu 2026 06:43
News
Pemkot Makassar Targetkan Administrasi Transisi Proyek PSEL Rampung 2 Pekan
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menargetkan penyelesaian administrasi proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) dalam waktu dua pekan. Langkah ini menjadi bagian dari proses transisi proyek dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 menuju Perpres Nomor 109.
Sabtu, 08 Agu 2026 10:08
Makassar City
Pencurian Meteran Air Ganggu Pendapatan dan Layanan PDAM Makassar
Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar, Andi Syahrum Makkurade, mengungkap maraknya pencurian meteran air di sejumlah wilayah Kota Makassar. Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan sekaligus pendapatan perusahaan.
Jum'at, 07 Agu 2026 06:22
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sinergi BI & Botasupal Musnahkan 4.144 Lembar Uang Rupiah Palsu di Sulsel
2
IUP PT TRK Berakhir 2020, ESDM Sultra: Tak Ada Catatan Perpanjangan di Provinsi
3
Kelola APBD Rp1,5 Triliun, Maros Raih Juara I Pengelolaan Keuangan Daerah
4
Mediasi Alot, Jemaah Desak Biro Perjalanan JF Kembalikan Sisa Dana Rp80 Juta
5
Asmo Sulsel Tebar Promo Spesial untuk Konsumen Luwu Raya & Toraja
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sinergi BI & Botasupal Musnahkan 4.144 Lembar Uang Rupiah Palsu di Sulsel
2
IUP PT TRK Berakhir 2020, ESDM Sultra: Tak Ada Catatan Perpanjangan di Provinsi
3
Kelola APBD Rp1,5 Triliun, Maros Raih Juara I Pengelolaan Keuangan Daerah
4
Mediasi Alot, Jemaah Desak Biro Perjalanan JF Kembalikan Sisa Dana Rp80 Juta
5
Asmo Sulsel Tebar Promo Spesial untuk Konsumen Luwu Raya & Toraja