Wali Kota Makassar Tegaskan, 2027 Jadi Tahun Akselerasi Pembangunan

MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan tahun 2027 sebagai momentum akselerasi pembangunan Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2027 di Hotel Claro, kemarin.

Munafri mengatakan Musrenbang menjadi ruang untuk mempertajam prioritas pembangunan agar tetap selaras dengan visi pemerintahan Munafri–Aliyah (MULIA), yaitu “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan”.

“RKPD 2027 harus menjadi instrumen akselerasi pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif. Tahun 2027 adalah tahun percepatan dengan tetap menjaga kualitas integrasi dan keberlanjutan,” tegasnya.

Wali Kota yang akrab disapa Appi tersebut menyebut Pemerintah Kota Makassar menetapkan empat pilar utama kebijakan dalam tema pembangunan 2027, yakni percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan transformasi pelayanan publik berbasis digital.

Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada peningkatan kemantapan jalan dan konektivitas antarwilayah, revitalisasi sistem drainase untuk menekan genangan dan banjir, serta penguatan transportasi publik yang terintegrasi dan berketahanan bencana.

"Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan. Fokus diarahkan pada peningkatan kemantapan jalan dan konektivitas antarwilayah, revitalisasi sistem drainase untuk menekan genangan dan banjir, serta penguatan transportasi publik yang terintegrasi dan berketahanan bencana," ujarnya.

Pada sektor lingkungan hidup, Pemkot Makassar akan mendorong peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, modernisasi pengelolaan sampah berbasis teknologi seperti PSEL, peningkatan kualitas air dan sanitasi, serta penguatan mitigasi perubahan iklim.

"Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Intervensi difokuskan pada penurunan stunting, penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan vokasi, serta pelatihan berbasis kebutuhan industri dan ekonomi digital," lanjutnya.

Sementara itu, transformasi pelayanan publik akan dilakukan melalui integrasi layanan perizinan, administrasi kependudukan, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta konsolidasi data melalui sistem “Satu Data Makassar”.

Munafri juga menegaskan posisi strategis Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia. Karena itu, arah kebijakan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan nasional maupun provinsi.

"Perencanaan Kota Makassar harus terhubung dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 serta visi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan," sebutnya.

Selain itu, ia menekankan empat hal kepada seluruh perangkat daerah, yaitu menjaga konsistensi RKPD dengan target RPJMD, menyusun program berbasis hasil dan kinerja, mengutamakan efisiensi belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.

"Musrenbang ini harus menghasilkan prioritas pembangunan yang realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta proyeksi pendapatan dan belanja tahun 2027," tukasnya.

Munafri optimistis melalui sinergi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, Kota Makassar dapat terus berkembang dan memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan di Indonesia Timur.

Diketahui, Musrenbang RKPD Kota Makassar Tahun 2027 merupakan forum strategis untuk menentukan arah pembangunan Kota Makassar pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029.