Kunjungi Gedung DPRD Makassar, Andi Ridwan Wittiri Singgung Rencana Kantor Baru

MAKASSAR - Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Ridwan Wittiri melakukan kunjungan langsung di gedung DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, Kamis (16/10/2025).

Kedatangan legislator fraksi PDI-P itu untuk melihat situasi dan kondisi bangunan pasca insiden kebakaran pada 29 Agustus lalu, yang menyebabkan adanya korban jiwa.

"Kita prihatin melihat kondisi kantor, mobil-mobil yang dibakar. Sebagai wakil rakyat, tentu saya sangat prihatin. Semoga tidak terjadi lagi hal seperti ini dan saya rasa ini kejadian terparah dari adanya kantor DPRD kita ini," ujarnya kepada wartawan.

Andi Ridwan menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan kontak kepada keluarga korban kebakaran dengan menyerahkan bantuan dari partai.

"Hampir seluruh gedung terbakar, ada korban 3 jiwa itu dan kami sudah komunikasi dengan keluarga dan memberikan santunan dari atas nama PDI-P," tambahnya.

Di sisi lain, terkait anggaran perbaikan gedung, pihaknya sementara ini masih melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat.

"Itu tadi komisi X ada informasi akan membangun kantor yang baru. Tapi untuk gedung DPRD provinsi, saya belum lihat karena saya belum ke sana," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, menjelaskan dengan hadirnya Andi Ridwan Wittiri, diharapkan mampu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk merenovasi ulang bangunan yang dijanjikan sebelumnya.

"Terkait dengan kunjungan beliau di tempat kita ini saya kira ini akan memperkuat lagi bagaimana komunikasi kita, bagaimana memperlancar, bagaimana konstruksi sesuai dengan janji bapak presiden dan janji Kementerian PU (Pekerjaan Umum) ini kan memang dianggarkan melalui APBN," harapnya saat dikonfirmasi oleh awak media.

Rahmat berharap agar pemerintah Kementerian PU RI bisa memenuhi janji dan melaksanakan pemulihan penuh bangunan dengan waktu yang disesuaikan.

"Saya kira memang kami juga dijanjikan untuk bangun sayap kanan tahun 2024, sesegera mungkin itu dilakukan rehabilitasi, dan untuk bangunan yang utama ini memang kita menunggu mudah-mudahan itu juga dilakukan rekonstruksi full," tukasnya.

Perihal penganggaran perbaikan gedung yang diusulkan, kata dia, merupakan wewenang Kementerian PU RI.

Saya kira itu di Kementerian PU melalui Balai lah untuk bagaimana nilai ril anggarannya untuk di sini. Saya kira lidingnya kementerian PU," tutup Rahmat.