DPRD Makassar Minta PDAM Perbaiki Kualitas Air dan Jaringan Pipa

MAKASSAR - DPRD Kota Makassar menyoroti kinerja PDAM Kota Makkassar yang dinilai belum maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat di beberapa wilayah. Mengingat beberapa hari terakhir muncul keluhan air yang keruh.

Wakil Ketua I DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika menegaskan akan melakukan koordinasi, serta meminta secara spesifik dan detail terkait permasalahan tersebut ke pihak PDAM.

"Ini kan menjadi suatu hal yang perlu kita tanggapi dengan serius. Mungkin nanti kita akan mempertanyakan ke PDAM kenapa bisa terjadi seperti ini. Saya juga sudah banyak melihat beberapa di media sosial bahwa PDAM menjelaskan ada persoalan jaringan dan sebagainya. Mungkin saya bisa mempertanyakan hal ini ke Komisi B untuk bisa lebih mendalami persoalan ini," ujarnya kepada wartawan.

Sekretarias DPD II Partai Golkar Makassar ini mengaku bahwa dirinya juga menjadi bagian dari persoalan tersebut. Sehingga ia menggunakan penyaringan air di rumahnya untuk mendapatkan air yang layak digunakan.

"Sampai kapan kalau memang ini ada perbaiki jaringan dan instalasi efek daripada terjadinya hari ini air keruh dan debit air yang kurang tersuplai di beberapa wilayah kota Makassar. Pertanyaannya adalah sampai kapan itu bisa diselesaikan oleh PDAM," keluhnya.

Senada dengan hal itu, anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, juga menerima keluhan air PDAM dari warga saat melaksanakan kegiatan reses baru-baru ini.

"Waktu reses kemarin, teman-teman juga menerima pemasalahan air PDAM. Bahkan, saya dibawakan dua botol oleh warga blok AF BTP, warnanya itu kalau pagi jernih tapi kalau malam itu sudah berubah warna, jadi kotor dan itu agak bau. Ini penting barangkali pihak PDAM untuk melakukan perbaikan-perbaikan karena ini masyarakat yang meminta bukan hanya satu dua tapi banyak yang berdampak," jelasnya kepada SINDO Makassar.

Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar itu mendapat informasi perihal kebocoran pipa PDAM. Maka dari itu, DPRD Kota Makassar mendesak agar melakukan percepatan perbaikan pipa tersebut.

"Kalau sudah ada pipa yang bocor, kita sudah bisa tahu akselerasi dan percepatan untuk perbaikan itu penting. Supaya di masyarakat ini tidak berlarut-larut yang mereka dapatkan air PDAM yang yang tidak bisa dikonsumsi. Mudah-mudahan segera cepat baik kembali dan tentu masyarakat yang terdampak mudah-mudahan bisa bersabar dengan hal ini dan tentu pihak PDAM sekali lagi kami minta melalui dewan untuk segera yang memperbaiki pipa-pipa yang bocor itu sehingga masyarakat bisa mendapatkan air yang layak pakai," harap Andi Hadi.

Legislator Daerah Pemilihan III Kota Makassar itu pun menyoroti lonjakan pembayaran air PDAM. Ia mendorong kepada pihak bersangkutan untuk tidak membeda-bedakan konsumen PDAM agar terhindar dari isu miring yang tidak diinginkan.

"Sekarang masyarakat juga ada juga keluhan terkadang baru menunggu hari-hari sudah pajaknya begitu tinggi. Tentu ini mungkin bisa kembali PDAM menjelaskan, kalau misalnya masyarakatnya tertunggak satu hari, pajaknya itu berapa supaya ada akuntabilitas publik. Supaya masyarakat tahu bahwasannya pajaknya sekian, akuntabilitas publik penting untuk agar PDAM melihat pertanyaan-pertanyaan di tengah-tengah masyarakat ini. Saya haqul yakin, semuanya bisa kita perbaiki seiring dengan kemauan kita," tukasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Distribusi dan Kehilangan Air (DKA) PDAM Kota Makassar, Rommy Arief Darianto, menyampaikan situasi tersebut sering kali muncul, pasca perbaikan pipa dan normalisasi aliran dikerjakan .

“Endapan kotoran akan terbawa ketika tekanan jaringan naik setelah pipa kosong diberikan tekanan kembali. Ini murni permasalahan teknis yang sering muncul setelah pekerjaan perbaikan kebocoran, bukan karena kualitas air produksi yang menurun,” ucapnya saat dikonfirmasi wartawan.

Kata Rommy, pihaknya juga mendapat tantangan terbesar, yakni kondisi instalasi pipa lama atau existing network yang belum seluruhnya dilengkapi blow off atau katup pembuangan.

Efek dari itu, tahap pembersihan endapan dari dalam pipa tidak bisa dikerjakan secara optimal maupun rutin, yang membuat sebagian wilayah rawan mengalami gangguan kualitas air ketika sistem tekanan dinormalkan kembali.