Pemkot Makassar Raih Penghargaan Top Nasional BRIN 2025
Senin, 27 Okt 2025 16:53
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima Penghargaan Apresiasi Brida/Bapperida Optimal, di Jakarta, Senin (27/10/2025). Foto: Istimewa
JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Senin (27/10/2025).
Kota Makassar berhasil meraih Penghargaan Apresiasi Brida/Bapperida Optimal 2025 untuk kategori Peran Brida dalam Optimalisasi Potensi dan/atau Penyelesaian Permasalahan Daerah.
Penghargaan bergengsi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen Brida Makassar dalam menghadirkan riset yang berdampak, inovasi tepat guna, serta rekomendasi kebijakan berbasis data yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah.
Penghargaan diterima langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, pada kegiatan Apresiasi Brida optimal 2025, di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Thamrin, Jakarta.
BRIN melakukan evaluasi berbasis kinerja terhadap Brida dan Bapperida seluruh Indonesia dengan menitikberatkan pada dua indikator utama, yaitu. Perumusan kajian kebijakan yang dimanfaatkan, dan peran BRIDA dalam optimalisasi potensi serta penyelesaian permasalahan daerah.
Hasil evaluasi nasional tersebut menetapkan 39 BRIDA di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sebagai penerima apresiasi tahun ini.
Salah satunya adalah Kota Makassar, yang berhasil menjadi wakil dari Provinsi Sulawesi Selatan dalam daftar penerima penghargaan bergengsi tingkat nasional tersebut.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap pemanfaatan kajian riset dalam mendukung pembangunan daerah berbasis data dan solusi.
"Hari ini saya berada di kantor BRIN dalam rangka menerima penghargaan kepada BRIDA Kota Makassar. BRIDA selama ini telah memberikan berbagai kajian riset yang berkontribusi terhadap perkembangan Kota Makassar," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan karena Kota Makassar dinilai berhasil memanfaatkan hasil kajian kebijakan yang disusun Brida dalam merumuskan arah pembangunan kota.
"Penghargaan ini menjadi apresiasi karena Pemerintah Kota Makassar masuk dalam indikator kajian kebijakan yang dimanfaatkan. Artinya, hasil riset yang disusun BRIDA benar-benar digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan," tambahnya.
Mantan CEO PSM Makassar itu juga menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat peran riset dan inovasi dalam pembangunan ke depan.
"Kita berharap ke depan BRIDA akan semakin produktif menghadirkan kajian yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Makassar dan seluruh masyarakat," tutupnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN Yopi mengatakan, BRIN memberikan apresiasi kepada 39 Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida/BAPERIDA).
Di mana, yang dinilai berhasil mengintegrasikan riset dan inovasi dalam pembangunan berbasis bukti ilmiah di Indonesia. Riset dan inovasi daerah merupakan fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
"BRIN ingin memastikan bahwa kebijakan pembangunan di daerah didasarkan pada bukti ilmiah, data, dan hasil kajian, yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Yopi dalam kegiatan Apresiasi Brida/BAPERIDA Optima 2025 dan Forum Komunikasi Riset dan Inovasi Daerah di Jakarta.
Yopi menyebut apresiasi ini bukan sekadar penghargaan, tetapi wujud pengakuan atas peran penting Brida dan Bapperida sebagai ujung tombak inovasi daerah.
Lanjut dia, apresiasi ini menjadi refleksi bahwa banyak daerah telah bergerak maju. Mereka tidak sekadar membangun berdasarkan intuisi, tetapi berdasarkan data dan riset.
"BRIN menginginkan BRIDA menjadi pusat pengetahuan di daerah yang mendorong kebijakan inovatif dan berkelanjutan," tukasnya.
Diketahui, daerah penerima penghargaan untuk Indikator Kajian Kebijakan Berbasis Bukti meliputi empat provinsi, lima kabupaten, dan tiga kota, yakni Kota Makassar, Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Barat, Kabupaten Badung, Klungkung, Minahasa Utara, Pacitan, Tuban, Semarang, dan Surakarta.
Kota Makassar berhasil meraih Penghargaan Apresiasi Brida/Bapperida Optimal 2025 untuk kategori Peran Brida dalam Optimalisasi Potensi dan/atau Penyelesaian Permasalahan Daerah.
Penghargaan bergengsi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen Brida Makassar dalam menghadirkan riset yang berdampak, inovasi tepat guna, serta rekomendasi kebijakan berbasis data yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah.
Penghargaan diterima langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, pada kegiatan Apresiasi Brida optimal 2025, di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Thamrin, Jakarta.
BRIN melakukan evaluasi berbasis kinerja terhadap Brida dan Bapperida seluruh Indonesia dengan menitikberatkan pada dua indikator utama, yaitu. Perumusan kajian kebijakan yang dimanfaatkan, dan peran BRIDA dalam optimalisasi potensi serta penyelesaian permasalahan daerah.
Hasil evaluasi nasional tersebut menetapkan 39 BRIDA di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sebagai penerima apresiasi tahun ini.
Salah satunya adalah Kota Makassar, yang berhasil menjadi wakil dari Provinsi Sulawesi Selatan dalam daftar penerima penghargaan bergengsi tingkat nasional tersebut.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap pemanfaatan kajian riset dalam mendukung pembangunan daerah berbasis data dan solusi.
"Hari ini saya berada di kantor BRIN dalam rangka menerima penghargaan kepada BRIDA Kota Makassar. BRIDA selama ini telah memberikan berbagai kajian riset yang berkontribusi terhadap perkembangan Kota Makassar," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan karena Kota Makassar dinilai berhasil memanfaatkan hasil kajian kebijakan yang disusun Brida dalam merumuskan arah pembangunan kota.
"Penghargaan ini menjadi apresiasi karena Pemerintah Kota Makassar masuk dalam indikator kajian kebijakan yang dimanfaatkan. Artinya, hasil riset yang disusun BRIDA benar-benar digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan," tambahnya.
Mantan CEO PSM Makassar itu juga menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat peran riset dan inovasi dalam pembangunan ke depan.
"Kita berharap ke depan BRIDA akan semakin produktif menghadirkan kajian yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Makassar dan seluruh masyarakat," tutupnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN Yopi mengatakan, BRIN memberikan apresiasi kepada 39 Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida/BAPERIDA).
Di mana, yang dinilai berhasil mengintegrasikan riset dan inovasi dalam pembangunan berbasis bukti ilmiah di Indonesia. Riset dan inovasi daerah merupakan fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
"BRIN ingin memastikan bahwa kebijakan pembangunan di daerah didasarkan pada bukti ilmiah, data, dan hasil kajian, yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Yopi dalam kegiatan Apresiasi Brida/BAPERIDA Optima 2025 dan Forum Komunikasi Riset dan Inovasi Daerah di Jakarta.
Yopi menyebut apresiasi ini bukan sekadar penghargaan, tetapi wujud pengakuan atas peran penting Brida dan Bapperida sebagai ujung tombak inovasi daerah.
Lanjut dia, apresiasi ini menjadi refleksi bahwa banyak daerah telah bergerak maju. Mereka tidak sekadar membangun berdasarkan intuisi, tetapi berdasarkan data dan riset.
"BRIN menginginkan BRIDA menjadi pusat pengetahuan di daerah yang mendorong kebijakan inovatif dan berkelanjutan," tukasnya.
Diketahui, daerah penerima penghargaan untuk Indikator Kajian Kebijakan Berbasis Bukti meliputi empat provinsi, lima kabupaten, dan tiga kota, yakni Kota Makassar, Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Barat, Kabupaten Badung, Klungkung, Minahasa Utara, Pacitan, Tuban, Semarang, dan Surakarta.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Pemkot Makassar Relokasi Puluhan PKL di Poros BTP Tamalanrea
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus menunjukkan komitmen dalam menata ruang publik agar tetap aman, tertib, dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Sabtu, 31 Jan 2026 17:12
Makassar City
Wamen Kependudukan Puji Kolaborasi Pemkot Makassar di Kampung KB Manggala
Wakil Menteri (Wamen) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, meninjau pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
Jum'at, 30 Jan 2026 20:33
News
Bongkar Lapak, Fungsi Jalur Pedestrian di Jl Sultan Alauddin Kembali
Pemkot Makassar menertibkan bangunan liar berupa lapak PKL yang berdiri di atas trotoar dan saluran drainase di kawasan Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rappocini, Rabu (28/1/2026).
Rabu, 28 Jan 2026 18:41
Makassar City
Ray Suryadi Desak Pemkot Makassar Segera Lakukan Perbaikan Total Pasar Paotere
Kondisi infrastruktur Pasar Ikan Pelabuhan Paotere saat ini berada pada titik darurat. Kerusakan yang sangat mengkhawatirkan memicu desakan untuk segera dilakukan perbaikan total maupun penataan ulang.
Selasa, 27 Jan 2026 15:23
Makassar City
Respons Aduan Lontara+, Pemerintah Kelurahan Kapasa Tertibkan PKL
Pemerintah Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan, wilayah Kelurahan Kapasa, Kota Makassar, Senin (26/1/2026).
Senin, 26 Jan 2026 20:04
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tim Pegasus Resmob Polres Jeneponto Lumpuhkan Spesialis Pencuri Kuda
2
Percepat Pemulihan Distribusi BBM dan LPG di Luwu Utara dan Luwu Timur
3
Maros Masuk Kandidat Kabupaten Antikorupsi 2026
4
Bukan Plh, Prof Faridah Patittingi Diperkenalkan sebagai Plt Rektor UNM
5
6 Calon Rektor IAIN Bone 2026-2030 Lolos Pertimbangan Senat, Diusul ke Menag
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tim Pegasus Resmob Polres Jeneponto Lumpuhkan Spesialis Pencuri Kuda
2
Percepat Pemulihan Distribusi BBM dan LPG di Luwu Utara dan Luwu Timur
3
Maros Masuk Kandidat Kabupaten Antikorupsi 2026
4
Bukan Plh, Prof Faridah Patittingi Diperkenalkan sebagai Plt Rektor UNM
5
6 Calon Rektor IAIN Bone 2026-2030 Lolos Pertimbangan Senat, Diusul ke Menag