Jaksa Ahli Madya Kejaksaan RI Pimpin Bagian Hukum Pemkot Makassar
Selasa, 28 Okt 2025 19:49
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengambil melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat administrasi dan pejabat fungsional di lingkup Pemkot Makassar. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali melakukan langkah penyegaran organisasi melalui pelantikan pejabat administrasi dan pejabat fungsional di lingkup Pemkot Makassar.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, di Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (28/10/2025).
Acara tersebut berlangsung khidmat dan tertib, disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar, perwakilan Polri, TNI, serta Kejaksaan Negeri, pimpinan OPD, dan tokoh agama.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kapasitas birokrasi agar lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam pelantikan ini, salah satu pejabat yang menarik perhatian publik adalah Dr. Asrul Alimina, SH., MH., seorang profesional berlatar belakang hukum yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Ahli Madya pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
Ia resmi dilantik sebagai Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) Sekretariat Daerah Kota Makassar. Kehadiran Dr. Asrul Alimin, di jajaran Pemerintah Kota Makassar dinilai sebagai langkah strategis, mengingat rekam jejaknya dalam bidang penegakan hukum serta pengalaman panjangnya di institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa dinamika pemerintahan harus terus bergerak dan beradaptasi menghadapi tantangan.
Menurutnya, rotasi jabatan adalah bagian dari penyegaran organisasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif.
"Hari ini gerbong di lingkup Pemerintah Kota Makassar sangat dinamis. Pelantikan ini bukan sekadar pergantian posisi, tetapi bagian dari upaya memperkuat sistem kerja pemerintahan," tegas Munafri.
Pelantikan kali ini dinilai spesial karena untuk pertama kalinya Pemkot Makassar merekrut pejabat dari luar lingkup birokrasi pemerintah daerah. Sosok Dr. Asrul Alimina, Jaksa Ahli Madya di Badan Diklat Kejaksaan RI dan pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia resmi dipercaya sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar.
Dia dikenal sebagai sosok yang memiliki konsistensi terhadap penegakan supremasi hukum, integritas kelembagaan, serta tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kepastian hukum.
Penempatannya di Bagian Hukum diharapkan mampu memperkuat upaya penyelesaian berbagai tantangan hukum yang saat ini dihadapi Pemerintah Kota Makassar, termasuk penataan aset daerah, pengamanan dokumen hukum, serta penyelesaian persoalan pertanahan yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah Kota.
Wali Kota menilai kehadiran Dr. Asrul merupakan langkah strategis dalam memperkuat penyelesaian persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan penataan aset daerah dan persoalan pertanahan.
"Pemerintah Kota Makassar konsisten memberi perhatian terhadap berbagai persoalan hukum. Karena itu, kami membutuhkan tim yang mampu mengurai masalah," jelasnya.
"Kami mendudukkannya secara proporsional, dan menyelesaikannya secara cepat dan tepat. Pak Asrul kami hadirkan bukan untuk bekerja sendiri, tetapi memimpin kolaborasi dalam menjalani tugas," tambah Munafri.
Lebih lanjut politisi Golkar itu itu juga menegaskan bahwa rotasi jabatan bukan ukuran kompetensi individu sebelumnya.
Proses pergantian ini adalah penyegaran organisasi, bukan berarti yang digantikan tidak mampu.
"Justru yang sebelumnya bekerja baik, kita tempatkan pada tugas strategis lainnya, seperti Pak Ihsan yang kini fokus menangani persoalan pertanahan," jelasnya.
Selain di bidang hukum, perubahan juga terjadi di beberapa perangkat lainnya, seperti di Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala).
Mutasi juga dilakukan pada sektor pelayanan publik strategis seperti Dinas Pemadam Kebakaran, yang bertugas mengawal ritme organisasi.
Munafri menekankan pentingnya kerja tim dalam birokrasi untuk mencapai target pembangunan daerah. Tidak ada ego sektoral dalam pemerintahan.
"Kita butuh team building yang kuat. Saling menguatkan dan saling menutup celah kelemahan adalah kunci keberhasilan organisasi," imbuh Appi.
Menutup sambutannya, ia meminta pejabat yang baru dilantik bekerja dengan komitmen dan integritas. Tidak ada jabatan yang enak atau tidak enak.
"Yang ada adalah keikhlasan dan pengabdian. Bekerjalah dengan hati, kedepankan pelayanan untuk masyarakat," pesan Munafri.
Mereka yang Dilantik.
Eselon III:
1. Asrul Alimina
Jabatan asal: Jaksa Ahli Madya pada Badan Diklat Kejaksaan RI
Jabatan baru: Kepala Bagian Hukum
2. Safari AbustamJabatan lama: Kabid Penyelamatan Dinas Damkarmat
Jabatan baru: Sekretaris Dinas Damkarmat
3. Dr. Fadly
Jabatan lama: Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perikanan dan Pertanian
Jabatan baru: Kepala Bagian Organisasi
4. Muh. Izhar Kurniawan
Jabatan lama: Kepala Bagian Hukum Setda Makassar
Jabatan baru: Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan
5. Ismail Abdullah
Jabatan lama: Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan
Jabatan baru: Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Damkarmat
Eselon IV:
6. Andi Indarwati
Jabatan lama: Kepala Bagian Organisasi
Jabatan baru: Analis SDM Aparatur Ahli Madya Unit Kerja Setda Makassar
7. Sofyan
Jabatan lama: Penelaah Teknik Kebijakan
Jabatan baru: Analis SDM Aparatur Ahli Madya Unit Kerja BKPSDMD
8. Masfufah
Jabatan lama: Penelaah Teknik Kebijakan Dinas Sosial
Jabatan baru: Lurah Bontoala.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, di Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (28/10/2025).
Acara tersebut berlangsung khidmat dan tertib, disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar, perwakilan Polri, TNI, serta Kejaksaan Negeri, pimpinan OPD, dan tokoh agama.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kapasitas birokrasi agar lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam pelantikan ini, salah satu pejabat yang menarik perhatian publik adalah Dr. Asrul Alimina, SH., MH., seorang profesional berlatar belakang hukum yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Ahli Madya pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
Ia resmi dilantik sebagai Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) Sekretariat Daerah Kota Makassar. Kehadiran Dr. Asrul Alimin, di jajaran Pemerintah Kota Makassar dinilai sebagai langkah strategis, mengingat rekam jejaknya dalam bidang penegakan hukum serta pengalaman panjangnya di institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa dinamika pemerintahan harus terus bergerak dan beradaptasi menghadapi tantangan.
Menurutnya, rotasi jabatan adalah bagian dari penyegaran organisasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif.
"Hari ini gerbong di lingkup Pemerintah Kota Makassar sangat dinamis. Pelantikan ini bukan sekadar pergantian posisi, tetapi bagian dari upaya memperkuat sistem kerja pemerintahan," tegas Munafri.
Pelantikan kali ini dinilai spesial karena untuk pertama kalinya Pemkot Makassar merekrut pejabat dari luar lingkup birokrasi pemerintah daerah. Sosok Dr. Asrul Alimina, Jaksa Ahli Madya di Badan Diklat Kejaksaan RI dan pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia resmi dipercaya sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar.
Dia dikenal sebagai sosok yang memiliki konsistensi terhadap penegakan supremasi hukum, integritas kelembagaan, serta tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kepastian hukum.
Penempatannya di Bagian Hukum diharapkan mampu memperkuat upaya penyelesaian berbagai tantangan hukum yang saat ini dihadapi Pemerintah Kota Makassar, termasuk penataan aset daerah, pengamanan dokumen hukum, serta penyelesaian persoalan pertanahan yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah Kota.
Wali Kota menilai kehadiran Dr. Asrul merupakan langkah strategis dalam memperkuat penyelesaian persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan penataan aset daerah dan persoalan pertanahan.
"Pemerintah Kota Makassar konsisten memberi perhatian terhadap berbagai persoalan hukum. Karena itu, kami membutuhkan tim yang mampu mengurai masalah," jelasnya.
"Kami mendudukkannya secara proporsional, dan menyelesaikannya secara cepat dan tepat. Pak Asrul kami hadirkan bukan untuk bekerja sendiri, tetapi memimpin kolaborasi dalam menjalani tugas," tambah Munafri.
Lebih lanjut politisi Golkar itu itu juga menegaskan bahwa rotasi jabatan bukan ukuran kompetensi individu sebelumnya.
Proses pergantian ini adalah penyegaran organisasi, bukan berarti yang digantikan tidak mampu.
"Justru yang sebelumnya bekerja baik, kita tempatkan pada tugas strategis lainnya, seperti Pak Ihsan yang kini fokus menangani persoalan pertanahan," jelasnya.
Selain di bidang hukum, perubahan juga terjadi di beberapa perangkat lainnya, seperti di Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala).
Mutasi juga dilakukan pada sektor pelayanan publik strategis seperti Dinas Pemadam Kebakaran, yang bertugas mengawal ritme organisasi.
Munafri menekankan pentingnya kerja tim dalam birokrasi untuk mencapai target pembangunan daerah. Tidak ada ego sektoral dalam pemerintahan.
"Kita butuh team building yang kuat. Saling menguatkan dan saling menutup celah kelemahan adalah kunci keberhasilan organisasi," imbuh Appi.
Menutup sambutannya, ia meminta pejabat yang baru dilantik bekerja dengan komitmen dan integritas. Tidak ada jabatan yang enak atau tidak enak.
"Yang ada adalah keikhlasan dan pengabdian. Bekerjalah dengan hati, kedepankan pelayanan untuk masyarakat," pesan Munafri.
Mereka yang Dilantik.
Eselon III:
1. Asrul Alimina
Jabatan asal: Jaksa Ahli Madya pada Badan Diklat Kejaksaan RI
Jabatan baru: Kepala Bagian Hukum
2. Safari AbustamJabatan lama: Kabid Penyelamatan Dinas Damkarmat
Jabatan baru: Sekretaris Dinas Damkarmat
3. Dr. Fadly
Jabatan lama: Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perikanan dan Pertanian
Jabatan baru: Kepala Bagian Organisasi
4. Muh. Izhar Kurniawan
Jabatan lama: Kepala Bagian Hukum Setda Makassar
Jabatan baru: Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan
5. Ismail Abdullah
Jabatan lama: Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan
Jabatan baru: Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Damkarmat
Eselon IV:
6. Andi Indarwati
Jabatan lama: Kepala Bagian Organisasi
Jabatan baru: Analis SDM Aparatur Ahli Madya Unit Kerja Setda Makassar
7. Sofyan
Jabatan lama: Penelaah Teknik Kebijakan
Jabatan baru: Analis SDM Aparatur Ahli Madya Unit Kerja BKPSDMD
8. Masfufah
Jabatan lama: Penelaah Teknik Kebijakan Dinas Sosial
Jabatan baru: Lurah Bontoala.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Appi Siap Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD untuk Perbaikan Kinerja Pemkot Makassar
DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Pengumuman Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Sipakatau Lantai 2 Balai Kota Makassar, Rabu (13/5/2026).
Kamis, 14 Mei 2026 06:56
Makassar City
Legislator Makassar Usul Anggota Geng Motor Dikenai Sanksi Administratif
Sejumlah legislator menilai penanganan persoalan tersebut perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya aparat kepolisian.
Kamis, 14 Mei 2026 06:32
Makassar City
Warga Tamalanrea Bersatu Tolak PSEL, Sebut Masa Depan Generasi Dipertaruhkan
Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau PLTSa oleh PT SUS di Kecamatan Tamalanrea, Makassar, terus menguat.
Kamis, 14 Mei 2026 06:21
Makassar City
MIWF 2026 Hadirkan Dialog Kritis, Literasi Inklusif, dan Kampanye Lingkungan
Makassar International Writers Festival (MIWF) 2026 akan digelar pada 14–17 Mei 2026 di Benteng Fort Rotterdam. Festival tahun ini mengusung tema “Re-co-ordinate”.
Rabu, 13 Mei 2026 20:14
Sulsel
Viral di Media Sosial, Kandang Babi di Jalan Daeng Tata Makassar Langsung Ditertibkan
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menindaklanjuti keluhan warga terkait keberadaan kandang babi di area gudang farmasi di Jalan Daeng Tata, Kecamatan Tamalate.
Rabu, 13 Mei 2026 05:25
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dua Tokoh Pendidikan Malaysia Sambangi SIT Darul Fikri Makassar
2
Minta Transparansi, Penghuni Vida View Siap Bawa Kisruh IPL dan P3SRS ke DPRD Makassar
3
Disdikbud Parepare Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Uang Orang Tua Wajib Dikembalikan
4
Ketua Komisi III DPRD Maros Desak Polisi Tuntaskan Kasus Dugaan Pencabulan di Ponpes
5
PIRA Sulsel Siapkan Program Kampung Nelayan, Fokus Kawal Aspirasi Masyarakat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dua Tokoh Pendidikan Malaysia Sambangi SIT Darul Fikri Makassar
2
Minta Transparansi, Penghuni Vida View Siap Bawa Kisruh IPL dan P3SRS ke DPRD Makassar
3
Disdikbud Parepare Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Uang Orang Tua Wajib Dikembalikan
4
Ketua Komisi III DPRD Maros Desak Polisi Tuntaskan Kasus Dugaan Pencabulan di Ponpes
5
PIRA Sulsel Siapkan Program Kampung Nelayan, Fokus Kawal Aspirasi Masyarakat