Jaksa Ahli Madya Kejaksaan RI Pimpin Bagian Hukum Pemkot Makassar
Selasa, 28 Okt 2025 19:49
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengambil melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat administrasi dan pejabat fungsional di lingkup Pemkot Makassar. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali melakukan langkah penyegaran organisasi melalui pelantikan pejabat administrasi dan pejabat fungsional di lingkup Pemkot Makassar.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, di Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (28/10/2025).
Acara tersebut berlangsung khidmat dan tertib, disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar, perwakilan Polri, TNI, serta Kejaksaan Negeri, pimpinan OPD, dan tokoh agama.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kapasitas birokrasi agar lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam pelantikan ini, salah satu pejabat yang menarik perhatian publik adalah Dr. Asrul Alimina, SH., MH., seorang profesional berlatar belakang hukum yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Ahli Madya pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
Ia resmi dilantik sebagai Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) Sekretariat Daerah Kota Makassar. Kehadiran Dr. Asrul Alimin, di jajaran Pemerintah Kota Makassar dinilai sebagai langkah strategis, mengingat rekam jejaknya dalam bidang penegakan hukum serta pengalaman panjangnya di institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa dinamika pemerintahan harus terus bergerak dan beradaptasi menghadapi tantangan.
Menurutnya, rotasi jabatan adalah bagian dari penyegaran organisasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif.
"Hari ini gerbong di lingkup Pemerintah Kota Makassar sangat dinamis. Pelantikan ini bukan sekadar pergantian posisi, tetapi bagian dari upaya memperkuat sistem kerja pemerintahan," tegas Munafri.
Pelantikan kali ini dinilai spesial karena untuk pertama kalinya Pemkot Makassar merekrut pejabat dari luar lingkup birokrasi pemerintah daerah. Sosok Dr. Asrul Alimina, Jaksa Ahli Madya di Badan Diklat Kejaksaan RI dan pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia resmi dipercaya sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar.
Dia dikenal sebagai sosok yang memiliki konsistensi terhadap penegakan supremasi hukum, integritas kelembagaan, serta tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kepastian hukum.
Penempatannya di Bagian Hukum diharapkan mampu memperkuat upaya penyelesaian berbagai tantangan hukum yang saat ini dihadapi Pemerintah Kota Makassar, termasuk penataan aset daerah, pengamanan dokumen hukum, serta penyelesaian persoalan pertanahan yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah Kota.
Wali Kota menilai kehadiran Dr. Asrul merupakan langkah strategis dalam memperkuat penyelesaian persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan penataan aset daerah dan persoalan pertanahan.
"Pemerintah Kota Makassar konsisten memberi perhatian terhadap berbagai persoalan hukum. Karena itu, kami membutuhkan tim yang mampu mengurai masalah," jelasnya.
"Kami mendudukkannya secara proporsional, dan menyelesaikannya secara cepat dan tepat. Pak Asrul kami hadirkan bukan untuk bekerja sendiri, tetapi memimpin kolaborasi dalam menjalani tugas," tambah Munafri.
Lebih lanjut politisi Golkar itu itu juga menegaskan bahwa rotasi jabatan bukan ukuran kompetensi individu sebelumnya.
Proses pergantian ini adalah penyegaran organisasi, bukan berarti yang digantikan tidak mampu.
"Justru yang sebelumnya bekerja baik, kita tempatkan pada tugas strategis lainnya, seperti Pak Ihsan yang kini fokus menangani persoalan pertanahan," jelasnya.
Selain di bidang hukum, perubahan juga terjadi di beberapa perangkat lainnya, seperti di Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala).
Mutasi juga dilakukan pada sektor pelayanan publik strategis seperti Dinas Pemadam Kebakaran, yang bertugas mengawal ritme organisasi.
Munafri menekankan pentingnya kerja tim dalam birokrasi untuk mencapai target pembangunan daerah. Tidak ada ego sektoral dalam pemerintahan.
"Kita butuh team building yang kuat. Saling menguatkan dan saling menutup celah kelemahan adalah kunci keberhasilan organisasi," imbuh Appi.
Menutup sambutannya, ia meminta pejabat yang baru dilantik bekerja dengan komitmen dan integritas. Tidak ada jabatan yang enak atau tidak enak.
"Yang ada adalah keikhlasan dan pengabdian. Bekerjalah dengan hati, kedepankan pelayanan untuk masyarakat," pesan Munafri.
Mereka yang Dilantik.
Eselon III:
1. Asrul Alimina
Jabatan asal: Jaksa Ahli Madya pada Badan Diklat Kejaksaan RI
Jabatan baru: Kepala Bagian Hukum
2. Safari AbustamJabatan lama: Kabid Penyelamatan Dinas Damkarmat
Jabatan baru: Sekretaris Dinas Damkarmat
3. Dr. Fadly
Jabatan lama: Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perikanan dan Pertanian
Jabatan baru: Kepala Bagian Organisasi
4. Muh. Izhar Kurniawan
Jabatan lama: Kepala Bagian Hukum Setda Makassar
Jabatan baru: Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan
5. Ismail Abdullah
Jabatan lama: Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan
Jabatan baru: Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Damkarmat
Eselon IV:
6. Andi Indarwati
Jabatan lama: Kepala Bagian Organisasi
Jabatan baru: Analis SDM Aparatur Ahli Madya Unit Kerja Setda Makassar
7. Sofyan
Jabatan lama: Penelaah Teknik Kebijakan
Jabatan baru: Analis SDM Aparatur Ahli Madya Unit Kerja BKPSDMD
8. Masfufah
Jabatan lama: Penelaah Teknik Kebijakan Dinas Sosial
Jabatan baru: Lurah Bontoala.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, di Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (28/10/2025).
Acara tersebut berlangsung khidmat dan tertib, disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar, perwakilan Polri, TNI, serta Kejaksaan Negeri, pimpinan OPD, dan tokoh agama.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kapasitas birokrasi agar lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam pelantikan ini, salah satu pejabat yang menarik perhatian publik adalah Dr. Asrul Alimina, SH., MH., seorang profesional berlatar belakang hukum yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Ahli Madya pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
Ia resmi dilantik sebagai Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) Sekretariat Daerah Kota Makassar. Kehadiran Dr. Asrul Alimin, di jajaran Pemerintah Kota Makassar dinilai sebagai langkah strategis, mengingat rekam jejaknya dalam bidang penegakan hukum serta pengalaman panjangnya di institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa dinamika pemerintahan harus terus bergerak dan beradaptasi menghadapi tantangan.
Menurutnya, rotasi jabatan adalah bagian dari penyegaran organisasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif.
"Hari ini gerbong di lingkup Pemerintah Kota Makassar sangat dinamis. Pelantikan ini bukan sekadar pergantian posisi, tetapi bagian dari upaya memperkuat sistem kerja pemerintahan," tegas Munafri.
Pelantikan kali ini dinilai spesial karena untuk pertama kalinya Pemkot Makassar merekrut pejabat dari luar lingkup birokrasi pemerintah daerah. Sosok Dr. Asrul Alimina, Jaksa Ahli Madya di Badan Diklat Kejaksaan RI dan pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia resmi dipercaya sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar.
Dia dikenal sebagai sosok yang memiliki konsistensi terhadap penegakan supremasi hukum, integritas kelembagaan, serta tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kepastian hukum.
Penempatannya di Bagian Hukum diharapkan mampu memperkuat upaya penyelesaian berbagai tantangan hukum yang saat ini dihadapi Pemerintah Kota Makassar, termasuk penataan aset daerah, pengamanan dokumen hukum, serta penyelesaian persoalan pertanahan yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah Kota.
Wali Kota menilai kehadiran Dr. Asrul merupakan langkah strategis dalam memperkuat penyelesaian persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan penataan aset daerah dan persoalan pertanahan.
"Pemerintah Kota Makassar konsisten memberi perhatian terhadap berbagai persoalan hukum. Karena itu, kami membutuhkan tim yang mampu mengurai masalah," jelasnya.
"Kami mendudukkannya secara proporsional, dan menyelesaikannya secara cepat dan tepat. Pak Asrul kami hadirkan bukan untuk bekerja sendiri, tetapi memimpin kolaborasi dalam menjalani tugas," tambah Munafri.
Lebih lanjut politisi Golkar itu itu juga menegaskan bahwa rotasi jabatan bukan ukuran kompetensi individu sebelumnya.
Proses pergantian ini adalah penyegaran organisasi, bukan berarti yang digantikan tidak mampu.
"Justru yang sebelumnya bekerja baik, kita tempatkan pada tugas strategis lainnya, seperti Pak Ihsan yang kini fokus menangani persoalan pertanahan," jelasnya.
Selain di bidang hukum, perubahan juga terjadi di beberapa perangkat lainnya, seperti di Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala).
Mutasi juga dilakukan pada sektor pelayanan publik strategis seperti Dinas Pemadam Kebakaran, yang bertugas mengawal ritme organisasi.
Munafri menekankan pentingnya kerja tim dalam birokrasi untuk mencapai target pembangunan daerah. Tidak ada ego sektoral dalam pemerintahan.
"Kita butuh team building yang kuat. Saling menguatkan dan saling menutup celah kelemahan adalah kunci keberhasilan organisasi," imbuh Appi.
Menutup sambutannya, ia meminta pejabat yang baru dilantik bekerja dengan komitmen dan integritas. Tidak ada jabatan yang enak atau tidak enak.
"Yang ada adalah keikhlasan dan pengabdian. Bekerjalah dengan hati, kedepankan pelayanan untuk masyarakat," pesan Munafri.
Mereka yang Dilantik.
Eselon III:
1. Asrul Alimina
Jabatan asal: Jaksa Ahli Madya pada Badan Diklat Kejaksaan RI
Jabatan baru: Kepala Bagian Hukum
2. Safari AbustamJabatan lama: Kabid Penyelamatan Dinas Damkarmat
Jabatan baru: Sekretaris Dinas Damkarmat
3. Dr. Fadly
Jabatan lama: Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perikanan dan Pertanian
Jabatan baru: Kepala Bagian Organisasi
4. Muh. Izhar Kurniawan
Jabatan lama: Kepala Bagian Hukum Setda Makassar
Jabatan baru: Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan
5. Ismail Abdullah
Jabatan lama: Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan
Jabatan baru: Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Damkarmat
Eselon IV:
6. Andi Indarwati
Jabatan lama: Kepala Bagian Organisasi
Jabatan baru: Analis SDM Aparatur Ahli Madya Unit Kerja Setda Makassar
7. Sofyan
Jabatan lama: Penelaah Teknik Kebijakan
Jabatan baru: Analis SDM Aparatur Ahli Madya Unit Kerja BKPSDMD
8. Masfufah
Jabatan lama: Penelaah Teknik Kebijakan Dinas Sosial
Jabatan baru: Lurah Bontoala.
(MAN)
Berita Terkait
Ekbis
Kontribusi Pajak Terbesar, GMTD Diganjar Penghargaan Pemkot Makassar
GMTD dinobatkan sebagai Pembayar Pajak Terbesar dan Wajib Pajak PBB-P2 yang Patuh dan Taat dalam ajang Tax Award 2025 yang diselenggarakan Pemerintah Kota Makassar.
Sabtu, 20 Des 2025 16:02
Makassar City
Deretan Festival dan Agenda Pariwisata di CoE 2026 Pemkot Makassar
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar resmi meluncurkan 86 festival Calendar of Event (CoE) 2026, di Hotel Novotel, Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang.
Sabtu, 20 Des 2025 12:54
Makassar City
Pemkot Makassar Launching Calendar of Event 2026, Bidik Lompatan Pariwisata
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar secara resmi melaunching program Calendar of Event 2026, di Hotel Novotel, Jalan Chairil Anwar No 28, Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang.
Jum'at, 19 Des 2025 17:46
Makassar City
Transformasi Perumda ke Perseroda Makassar Diyakini Perluas Ruang Gerak Bisnis
Pemkot Makassar memberikan perhatian serius terhadap optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Kamis, 18 Des 2025 13:55
Makassar City
Larang Petasan dan Konvoi, Wali Kota Siapkan Zikir Bersama Malam Tahun Baru
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengambil langkah tegas dengan melarang penggunaan kembang petasan dan konvoi kendaraan demi menjaga keamanan dan ketertiban di pergantian malam tahun baru.
Kamis, 18 Des 2025 09:59
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
UMI Borong Dua Penghargaan di Anugerah Diktisaintek 2025
2
Perkuat Keamanan Pangan, PELNI Tambah Lima Kapal Bersertifikasi HACCP di 2025
3
Tanam 10 Ribu Pohon, Bupati Gowa Ajak Semua Elemen Bersinergi Jaga Hutan dan Pegunungan
4
Kebut Pemulihan Aceh, Danantara Bersama BUMN Salurkan Bantuan Kemanusiaan
5
Unhas Berhasil Borong 5 Penghargaan Anugrah Diktisaintek 2025
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
UMI Borong Dua Penghargaan di Anugerah Diktisaintek 2025
2
Perkuat Keamanan Pangan, PELNI Tambah Lima Kapal Bersertifikasi HACCP di 2025
3
Tanam 10 Ribu Pohon, Bupati Gowa Ajak Semua Elemen Bersinergi Jaga Hutan dan Pegunungan
4
Kebut Pemulihan Aceh, Danantara Bersama BUMN Salurkan Bantuan Kemanusiaan
5
Unhas Berhasil Borong 5 Penghargaan Anugrah Diktisaintek 2025