Soal Banjir Makassar, Muhammad Aras Dapat Perintah Ketum PPP untuk Perjuangkan di Parlemen

Ahmad Muhaimin
Senin, 13 Feb 2023 14:49
Soal Banjir Makassar, Muhammad Aras Dapat Perintah Ketum PPP untuk Perjuangkan di Parlemen
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PPP, Muhammad Aras (kiri) bersama Ketum PPP, Muhammad Mardiono (tengah). Foto: Humas PPP
Comment
Share
MAKASSAR - Sejumlah wilayah di Kota Makassar dikepung banjir pada Senin, 13 Februari 2023 hari ini. Curah hujan yang tidak berhenti sejak dini hari, menjadi salah satu penyebab banjir hingga melumpuhkan aktivitas warga.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PPP, Muhammad Aras mendapat instruksi langsung dari Plt Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono agar segera direspon dengan cepat. Di DPP, Aras menjabat sebagai Ketua Bidang Energi dan Infrastruktur.

Aras menyampaikan bahwa saat ini mulai dari jalan besar hingga lorong-lorong di Kota Makassar, terendam banjir. Beberapa bangunan sekolah juga sudah tak bisa digunakan untuk belajar, termasuk akses ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

“Saya kira, penyebabnya selain faktor alam, pembangunan proyek galian yang tak kunjung selesai dengan pola perbaikan tambal sulam jalan pasca pengerjaan proyek yang terkesan asal-asalan. Dan sistem saluran air disepanjang jalan utama yang kemungkinan besar tersumbat oleh sampah dan lumpur,” katanya.



Politisi senior PPP ini menilai, banjir rutin di Makassar ini sudah saatnya diatasi dengan baik dan penanganan serius. Ia pun siap menyampaikan persoalan ini di parlemen.

“Kondisi banjir dengan cepat ini cukup melumpuhkan roda ekonomi dan mobilisasi warga. Ini perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak. Termasuk terhambatnya proses belajar mengajar di sejumlah sekolah yang terdampak langsung banjir,” jelasnya.



Plt Ketum DPP PPP, Muhamad Mardiono dalam saluran telepon memerintahkan Aras selaku Ketua Bidang Energi dan Infrastruktur agar kondisi banjir tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut. Apalagi Aras merupakan anggota di Komisi V DPR RI.

“Sebagai Anggota Komisi V Fraksi PPP harus terdepan menyuarakan kejadian agar segera ditangani oleh pemerintah. Penanganan banjir ini tidak bisa dimulai dari hilir saja, akan tetapi dari hulu,” kata Mardiono kepada Aras, sesuai rilis yang diterima Sindo Makassar.

Mardiono menambahkan, jangka panjangnya, pemerintah harus serius terhadap penataan kota, salahsatunya di Kota Makassar. “Maka dari itu, bagi anggota legislatif dari Fraksi PPP yang ada di Senayan harus maksimal mengawal permasalahan ini,” tutupnya.

(RPL)
Berita Terkait
Pengusaha Travel Menjerit, Abang Fauzi Soroti Kebijakan Baru Reschedule Garuda
Sulsel
Pengusaha Travel Menjerit, Abang Fauzi Soroti Kebijakan Baru Reschedule Garuda
Sejumlah pengusaha travel mengeluhkan kebijakan baru reschedule (penjadwalan ulang) dan refund (pengembalian dana) maskapai Garuda Indonesia yang mulai berlaku 1 Juli 2024.
Rabu, 03 Jul 2024 11:11
Amir Uskara Timbang 2 Nama Calon Wakil di Pilkada Gowa 2024
Sulsel
Amir Uskara Timbang 2 Nama Calon Wakil di Pilkada Gowa 2024
Bakal Calon Bupati Gowa, Amir Uskara telah mengerucutkan dua nama sebagai calon pendampingnya di Pilkada 2024. Dua nama itu sedang dipertimbangkan Amir.
Minggu, 30 Jun 2024 16:28
Indira Tak Ingin Buru-buru Tentukan Pasangan di Pilwalkot Makassar 2024
Makassar City
Indira Tak Ingin Buru-buru Tentukan Pasangan di Pilwalkot Makassar 2024
Bakal Calon Walikota Makassar, Indira Jusuf Ismail tak ingin buru-buru menentukan pasangan di Pilwalkot 2024. Ia mengaku masih butuh Waktu untuk menimbang figur yang tepat.
Rabu, 26 Jun 2024 20:50
Muh Aras Minta BNN Antisipasi Masuknya Narkoba di Kalimantan
News
Muh Aras Minta BNN Antisipasi Masuknya Narkoba di Kalimantan
Anggota Komisi III DPR RI, Muh Aras meminta aparat hukum tindak tegas peredaran narkoba di Kalimantan. Menurutnya, saat ini pelaku sudah banyak tertangkap, namun kenyataannya peredaran narkoba di Kalimantan hingga saat ini belum berkurang, bahkan semakin merajalela.
Selasa, 11 Jun 2024 12:08
Dhevy Bijak Soroti Perusahaan Tambang Usai Bencana Alam di Luwu
News
Dhevy Bijak Soroti Perusahaan Tambang Usai Bencana Alam di Luwu
Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Dhevy Bijak menyoroti banyaknya perusahaan tambang yang kurang peduli akan masyarakat sekitar pada Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana alam sebagai dampak kegiatan pertambangan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Kamis, 06 Jun 2024 14:21
Berita Terbaru