Hamzah Hamid Desak PU Makassar Benahi Skema Prioritas Jalan

MAKASSAR - Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Hamzah Hamid, meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar untuk mengevaluasi penentuan titik prioritas proyek pengaspalan jalan. Ia menilai sejumlah pekerjaan yang tengah berjalan masih belum tepat sasaran, salah satunya di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Jumat (22/11/2025).

Hamzah membandingkan rencana proyek pengaspalan di Jalan Borong Raya Baru 1 dan 2 dengan Borong Raya Baru 7. Menurutnya, kondisi di dua ruas jalan tersebut masih relatif baik dan tidak se-urgent perbaikan di Jalan Borong Raya Baru 7. Ia bahkan menolak pengerjaan yang dilakukan di depan rumahnya sendiri.

“Di depan rumah saya itu butuh memang perbaikan, tetapi saya lebih utamakan itu yang di Borong Raya Baru 7. Iya, karena itu sudah janji juga sama orang PU dan di sini tidak pernah turun mengukur apa semua,” ujarnya kepada wartawan.

Legislator daerah pemilihan II Sulsel itu menjelaskan bahwa Jalan Borong Raya Baru 7 RW 7 sudah bertahun-tahun diusulkan untuk perbaikan jalan dan drainase, namun belum juga terealisasi. Sebaliknya, beberapa ruas jalan yang kondisinya masih baik justru menjadi prioritas proyek pengaspalan tahun ini.

“Ini yang tidak pernah, kita tidak anu, justru itu yang mau dikerja. Banyak jalan yang sebenarnya bisa ditunda, tapi justru itu yang dikerjakan. Sementara jalan yang benar-benar prioritas, yang sudah lama diusulkan warga, tidak dipedulikan,” keluhnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan dirinya menolak diistimewakan hanya karena proyek tersebut melewati depan rumahnya. Ia meminta kontraktor memindahkan pengerjaan ke lokasi yang lebih mendesak.

“Saya bilang sama kontraktornya, pindah saja ke tempat lain. Bukan saya tidak mau diperbaiki, tapi ada wilayah lain yang lebih butuh. Saya bersyukur kalau dikerja, tapi saya lebih utamakan masyarakat,” jelasnya saat dikonfirmasi lewat WhatsApp.

Dengan kejadian tersebut, Hamzah Hamid mengimbau agar Dinas PU Makassar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penentuan titik prioritas pekerjaan, agar lebih sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan usulan yang telah disampaikan warga.