Kasrudi Dorong Percepatan PSEL, Usul Lokasi Tak Lagi di Manggala
Kamis, 02 Apr 2026 05:57
Anggota DPRD Makassar, Kasrudi. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Kasrudi, mendorong percepatan pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Namun, ia mengusulkan Pemerintah Kota Makassar mencari lokasi alternatif di luar Kecamatan Manggala.
Kasrudi mengaku merasakan langsung dampak pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Ia menilai kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Manggala sudah semakin mengkhawatirkan.
Ia menegaskan pembangunan PSEL tidak boleh kembali tertunda, mengingat volume sampah yang terus meningkat setiap hari.
"Tidak boleh lagi ditunda karena sampah yang ada di Kecamatan Manggala itu adalah sudah tidak bisa dibendung lagi, sudah menumpuk sampah yang ada di sana. Karena saya melihat tiap hari hilir mudiknya itu truk pengangkut sampah," katanya.
Meski mendukung percepatan proyek, Kasrudi menolak jika pembangunan kembali dipusatkan di Kecamatan Manggala. Ia menilai kawasan tersebut kini telah berkembang menjadi permukiman padat penduduk.
"Dulu mungkin minimnya pemukiman yang ada di Manggala, oke lah kita tempatkan TPA di sana. Tapi sekarang, Kecamatan Manggala itu adalah kecamatan pemukiman yang penuh dengan warga. Jadi kalau ditempatkan lagi di Manggala, itu bisa berdampak, bisa menjadi persoalan baru yang ada di Kecamatan Manggala," paparnya.
Ia mengusulkan agar lokasi PSEL diarahkan ke kawasan yang sesuai dengan peruntukan tata ruang, seperti kawasan industri.
"Yang penting jangan di Kecamatan Manggala. Boleh ditempatkan di lokasi industri, di mana RTRW kita yang memungkinkan lokasi industri yang sudah ditetapkan. Jangan di Kecamatan Manggala karena itu menjadi persoalan baru lagi buat warga kami yang ada di sana," tegas Kasrudi.
Selain itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar tersebut juga meminta pemerintah melakukan kajian lingkungan secara mendalam. Ia menyoroti dampak yang sudah dirasakan warga, seperti bau menyengat dan genangan air lindi.
"Itu air lindi adalah racun. Oleh karenanya kami berharap di daerah TPA itu bukan lagi menjadi tempat pembuangan akhir. Kami berharap itu pindah semuanya. Dan kalau sudah bisa pindah, itu kami kalau bisa kita jadikan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di sana untuk bermain warga di sana, untuk menempati RTH itu untuk warga di sekitar sana," ujarnya.
Kasrudi menegaskan dukungannya terhadap proyek PSEL sebagai solusi jangka panjang penanganan sampah di Makassar. Namun, ia meminta pemerintah melibatkan warga dalam penentuan lokasi.
"Saya dukung itu PSEL, tapi soal penempatan perlu kita duduk bersama kembali membicarakan hal-hal itu bersama warga atau perwakilan warga yang ada di sana. Saya selaku perwakilan warga Kecamatan Manggala berharap jangan lagi di sana," harapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD Kota Makassar secara konsisten mendorong penanganan sampah sebagai prioritas dalam pembahasan anggaran. Menurutnya, kondisi Makassar saat ini sudah masuk kategori darurat sampah.
"Persoalan jangka panjangnya yaitu PSEL. Persoalan jangka pendeknya juga ini harus kita pikirkan kira-kira kapan pembangunannya? Ini kan belum jelas juga kapan pembangunannya PSEL ini," urainya.
Di sisi lain, Kasrudi menyoroti kemacetan armada truk sampah yang terjadi setiap hari sebagai indikasi buruknya pengelolaan saat ini. Ia mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera menghadirkan program jangka pendek yang konkret.
"Sudah satu tahun lebih Kadisnya DLH ini belum ada program yang nampak di kami, khususnya di TPA di Kecamatan Manggala. Jadi harusnya Pemerintah Kota konsen juga, kalau selain pembangunannya ini kan masih panjang ini, pembangunannya juga tidak jelas kapan, masih program-program," tukasnya.
Ia juga mengkritik lambannya respons pemerintah dalam menangani persoalan sampah yang terus berulang setiap tahun. Menurutnya, langkah yang diambil masih sebatas wacana dan belum menyentuh solusi nyata di lapangan.
Kasrudi mengaku merasakan langsung dampak pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Ia menilai kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Manggala sudah semakin mengkhawatirkan.
Ia menegaskan pembangunan PSEL tidak boleh kembali tertunda, mengingat volume sampah yang terus meningkat setiap hari.
"Tidak boleh lagi ditunda karena sampah yang ada di Kecamatan Manggala itu adalah sudah tidak bisa dibendung lagi, sudah menumpuk sampah yang ada di sana. Karena saya melihat tiap hari hilir mudiknya itu truk pengangkut sampah," katanya.
Meski mendukung percepatan proyek, Kasrudi menolak jika pembangunan kembali dipusatkan di Kecamatan Manggala. Ia menilai kawasan tersebut kini telah berkembang menjadi permukiman padat penduduk.
"Dulu mungkin minimnya pemukiman yang ada di Manggala, oke lah kita tempatkan TPA di sana. Tapi sekarang, Kecamatan Manggala itu adalah kecamatan pemukiman yang penuh dengan warga. Jadi kalau ditempatkan lagi di Manggala, itu bisa berdampak, bisa menjadi persoalan baru yang ada di Kecamatan Manggala," paparnya.
Ia mengusulkan agar lokasi PSEL diarahkan ke kawasan yang sesuai dengan peruntukan tata ruang, seperti kawasan industri.
"Yang penting jangan di Kecamatan Manggala. Boleh ditempatkan di lokasi industri, di mana RTRW kita yang memungkinkan lokasi industri yang sudah ditetapkan. Jangan di Kecamatan Manggala karena itu menjadi persoalan baru lagi buat warga kami yang ada di sana," tegas Kasrudi.
Selain itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar tersebut juga meminta pemerintah melakukan kajian lingkungan secara mendalam. Ia menyoroti dampak yang sudah dirasakan warga, seperti bau menyengat dan genangan air lindi.
"Itu air lindi adalah racun. Oleh karenanya kami berharap di daerah TPA itu bukan lagi menjadi tempat pembuangan akhir. Kami berharap itu pindah semuanya. Dan kalau sudah bisa pindah, itu kami kalau bisa kita jadikan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di sana untuk bermain warga di sana, untuk menempati RTH itu untuk warga di sekitar sana," ujarnya.
Kasrudi menegaskan dukungannya terhadap proyek PSEL sebagai solusi jangka panjang penanganan sampah di Makassar. Namun, ia meminta pemerintah melibatkan warga dalam penentuan lokasi.
"Saya dukung itu PSEL, tapi soal penempatan perlu kita duduk bersama kembali membicarakan hal-hal itu bersama warga atau perwakilan warga yang ada di sana. Saya selaku perwakilan warga Kecamatan Manggala berharap jangan lagi di sana," harapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD Kota Makassar secara konsisten mendorong penanganan sampah sebagai prioritas dalam pembahasan anggaran. Menurutnya, kondisi Makassar saat ini sudah masuk kategori darurat sampah.
"Persoalan jangka panjangnya yaitu PSEL. Persoalan jangka pendeknya juga ini harus kita pikirkan kira-kira kapan pembangunannya? Ini kan belum jelas juga kapan pembangunannya PSEL ini," urainya.
Di sisi lain, Kasrudi menyoroti kemacetan armada truk sampah yang terjadi setiap hari sebagai indikasi buruknya pengelolaan saat ini. Ia mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera menghadirkan program jangka pendek yang konkret.
"Sudah satu tahun lebih Kadisnya DLH ini belum ada program yang nampak di kami, khususnya di TPA di Kecamatan Manggala. Jadi harusnya Pemerintah Kota konsen juga, kalau selain pembangunannya ini kan masih panjang ini, pembangunannya juga tidak jelas kapan, masih program-program," tukasnya.
Ia juga mengkritik lambannya respons pemerintah dalam menangani persoalan sampah yang terus berulang setiap tahun. Menurutnya, langkah yang diambil masih sebatas wacana dan belum menyentuh solusi nyata di lapangan.
(MAN)
Berita Terkait
News
Kesbangpol Diminta Proaktif Cegah Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan di Makassar
Komisi A DPRD Kota Makassar meminta Badan Kesbangpol memperkuat fungsi deteksi dini terhadap berbagai isu yang berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan, termasuk dugaan jual beli jabatan.
Jum'at, 03 Jul 2026 21:50
News
Dugaan Pungli Jabatan Kepala Sekolah, Golkar Minta DPRD Makassar Bentuk Pansus
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar, Arifin Majid, mendorong pembentukan Pansus untuk mengusut dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pelantikan kepala sekolah.
Jum'at, 03 Jul 2026 17:30
News
Diskominfo Makassar Paparkan Inovasi LONTARA+ di Forum Komdigi Apeksi 2026
Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan kiprahnya di tingkat nasional dalam bidang transformasi digital dan pelayanan publik.
Jum'at, 03 Jul 2026 17:22
News
DPRD Makassar Bubarkan Monev Setelah Kepala Dinas Ramai-Ramai Tidak Hadir
Komisi B DPRD Kota Makassar menunda dan membubarkan agenda monev bersama sejumlah OPD di Kantor Sementara DPRD Kota Makassar, eks Kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning, Kamis (2/7/2026).
Kamis, 02 Jul 2026 17:54
Makassar City
400 Personel Gabungan Diterjunkan Tertibkan 30 Lapak Liar di Pasar Jongkok Antang
Pemerintah Kecamatan Manggala, Kota Makassar, mengambil langkah tegas dengan melakukan penertiban terhadap sekitar 30 lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Jongkok Perumnas Antang, Jalan AMD Raya, Kamis (2/7/2026).
Kamis, 02 Jul 2026 13:40
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Djournal Resmikan Gerai Kedua di Makassar, Kini Hadir di Mal Ratu Indah
2
Ruas Pangkajene-Rappang di Kabupaten Sidrap Dipacu Rampung
3
Diskon hingga 50%, Levi’s End of Season Sale Hadir Maksimalkan Gaya Musim Liburan
4
Layanan Pemanduan & Penundaan PJM Wilayah 3 Melampaui Target RKAP
5
Milad ke-72 UMI, Zikir dan Haul Muassis Jadi Momentum Mengenang Jasa Pendiri
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Djournal Resmikan Gerai Kedua di Makassar, Kini Hadir di Mal Ratu Indah
2
Ruas Pangkajene-Rappang di Kabupaten Sidrap Dipacu Rampung
3
Diskon hingga 50%, Levi’s End of Season Sale Hadir Maksimalkan Gaya Musim Liburan
4
Layanan Pemanduan & Penundaan PJM Wilayah 3 Melampaui Target RKAP
5
Milad ke-72 UMI, Zikir dan Haul Muassis Jadi Momentum Mengenang Jasa Pendiri