Kasrudi Dorong Percepatan PSEL, Usul Lokasi Tak Lagi di Manggala
Kamis, 02 Apr 2026 05:57
Anggota DPRD Makassar, Kasrudi. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Kasrudi, mendorong percepatan pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Namun, ia mengusulkan Pemerintah Kota Makassar mencari lokasi alternatif di luar Kecamatan Manggala.
Kasrudi mengaku merasakan langsung dampak pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Ia menilai kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Manggala sudah semakin mengkhawatirkan.
Ia menegaskan pembangunan PSEL tidak boleh kembali tertunda, mengingat volume sampah yang terus meningkat setiap hari.
"Tidak boleh lagi ditunda karena sampah yang ada di Kecamatan Manggala itu adalah sudah tidak bisa dibendung lagi, sudah menumpuk sampah yang ada di sana. Karena saya melihat tiap hari hilir mudiknya itu truk pengangkut sampah," katanya.
Meski mendukung percepatan proyek, Kasrudi menolak jika pembangunan kembali dipusatkan di Kecamatan Manggala. Ia menilai kawasan tersebut kini telah berkembang menjadi permukiman padat penduduk.
"Dulu mungkin minimnya pemukiman yang ada di Manggala, oke lah kita tempatkan TPA di sana. Tapi sekarang, Kecamatan Manggala itu adalah kecamatan pemukiman yang penuh dengan warga. Jadi kalau ditempatkan lagi di Manggala, itu bisa berdampak, bisa menjadi persoalan baru yang ada di Kecamatan Manggala," paparnya.
Ia mengusulkan agar lokasi PSEL diarahkan ke kawasan yang sesuai dengan peruntukan tata ruang, seperti kawasan industri.
"Yang penting jangan di Kecamatan Manggala. Boleh ditempatkan di lokasi industri, di mana RTRW kita yang memungkinkan lokasi industri yang sudah ditetapkan. Jangan di Kecamatan Manggala karena itu menjadi persoalan baru lagi buat warga kami yang ada di sana," tegas Kasrudi.
Selain itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar tersebut juga meminta pemerintah melakukan kajian lingkungan secara mendalam. Ia menyoroti dampak yang sudah dirasakan warga, seperti bau menyengat dan genangan air lindi.
"Itu air lindi adalah racun. Oleh karenanya kami berharap di daerah TPA itu bukan lagi menjadi tempat pembuangan akhir. Kami berharap itu pindah semuanya. Dan kalau sudah bisa pindah, itu kami kalau bisa kita jadikan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di sana untuk bermain warga di sana, untuk menempati RTH itu untuk warga di sekitar sana," ujarnya.
Kasrudi menegaskan dukungannya terhadap proyek PSEL sebagai solusi jangka panjang penanganan sampah di Makassar. Namun, ia meminta pemerintah melibatkan warga dalam penentuan lokasi.
"Saya dukung itu PSEL, tapi soal penempatan perlu kita duduk bersama kembali membicarakan hal-hal itu bersama warga atau perwakilan warga yang ada di sana. Saya selaku perwakilan warga Kecamatan Manggala berharap jangan lagi di sana," harapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD Kota Makassar secara konsisten mendorong penanganan sampah sebagai prioritas dalam pembahasan anggaran. Menurutnya, kondisi Makassar saat ini sudah masuk kategori darurat sampah.
"Persoalan jangka panjangnya yaitu PSEL. Persoalan jangka pendeknya juga ini harus kita pikirkan kira-kira kapan pembangunannya? Ini kan belum jelas juga kapan pembangunannya PSEL ini," urainya.
Di sisi lain, Kasrudi menyoroti kemacetan armada truk sampah yang terjadi setiap hari sebagai indikasi buruknya pengelolaan saat ini. Ia mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera menghadirkan program jangka pendek yang konkret.
"Sudah satu tahun lebih Kadisnya DLH ini belum ada program yang nampak di kami, khususnya di TPA di Kecamatan Manggala. Jadi harusnya Pemerintah Kota konsen juga, kalau selain pembangunannya ini kan masih panjang ini, pembangunannya juga tidak jelas kapan, masih program-program," tukasnya.
Ia juga mengkritik lambannya respons pemerintah dalam menangani persoalan sampah yang terus berulang setiap tahun. Menurutnya, langkah yang diambil masih sebatas wacana dan belum menyentuh solusi nyata di lapangan.
Kasrudi mengaku merasakan langsung dampak pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Ia menilai kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Manggala sudah semakin mengkhawatirkan.
Ia menegaskan pembangunan PSEL tidak boleh kembali tertunda, mengingat volume sampah yang terus meningkat setiap hari.
"Tidak boleh lagi ditunda karena sampah yang ada di Kecamatan Manggala itu adalah sudah tidak bisa dibendung lagi, sudah menumpuk sampah yang ada di sana. Karena saya melihat tiap hari hilir mudiknya itu truk pengangkut sampah," katanya.
Meski mendukung percepatan proyek, Kasrudi menolak jika pembangunan kembali dipusatkan di Kecamatan Manggala. Ia menilai kawasan tersebut kini telah berkembang menjadi permukiman padat penduduk.
"Dulu mungkin minimnya pemukiman yang ada di Manggala, oke lah kita tempatkan TPA di sana. Tapi sekarang, Kecamatan Manggala itu adalah kecamatan pemukiman yang penuh dengan warga. Jadi kalau ditempatkan lagi di Manggala, itu bisa berdampak, bisa menjadi persoalan baru yang ada di Kecamatan Manggala," paparnya.
Ia mengusulkan agar lokasi PSEL diarahkan ke kawasan yang sesuai dengan peruntukan tata ruang, seperti kawasan industri.
"Yang penting jangan di Kecamatan Manggala. Boleh ditempatkan di lokasi industri, di mana RTRW kita yang memungkinkan lokasi industri yang sudah ditetapkan. Jangan di Kecamatan Manggala karena itu menjadi persoalan baru lagi buat warga kami yang ada di sana," tegas Kasrudi.
Selain itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar tersebut juga meminta pemerintah melakukan kajian lingkungan secara mendalam. Ia menyoroti dampak yang sudah dirasakan warga, seperti bau menyengat dan genangan air lindi.
"Itu air lindi adalah racun. Oleh karenanya kami berharap di daerah TPA itu bukan lagi menjadi tempat pembuangan akhir. Kami berharap itu pindah semuanya. Dan kalau sudah bisa pindah, itu kami kalau bisa kita jadikan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di sana untuk bermain warga di sana, untuk menempati RTH itu untuk warga di sekitar sana," ujarnya.
Kasrudi menegaskan dukungannya terhadap proyek PSEL sebagai solusi jangka panjang penanganan sampah di Makassar. Namun, ia meminta pemerintah melibatkan warga dalam penentuan lokasi.
"Saya dukung itu PSEL, tapi soal penempatan perlu kita duduk bersama kembali membicarakan hal-hal itu bersama warga atau perwakilan warga yang ada di sana. Saya selaku perwakilan warga Kecamatan Manggala berharap jangan lagi di sana," harapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD Kota Makassar secara konsisten mendorong penanganan sampah sebagai prioritas dalam pembahasan anggaran. Menurutnya, kondisi Makassar saat ini sudah masuk kategori darurat sampah.
"Persoalan jangka panjangnya yaitu PSEL. Persoalan jangka pendeknya juga ini harus kita pikirkan kira-kira kapan pembangunannya? Ini kan belum jelas juga kapan pembangunannya PSEL ini," urainya.
Di sisi lain, Kasrudi menyoroti kemacetan armada truk sampah yang terjadi setiap hari sebagai indikasi buruknya pengelolaan saat ini. Ia mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera menghadirkan program jangka pendek yang konkret.
"Sudah satu tahun lebih Kadisnya DLH ini belum ada program yang nampak di kami, khususnya di TPA di Kecamatan Manggala. Jadi harusnya Pemerintah Kota konsen juga, kalau selain pembangunannya ini kan masih panjang ini, pembangunannya juga tidak jelas kapan, masih program-program," tukasnya.
Ia juga mengkritik lambannya respons pemerintah dalam menangani persoalan sampah yang terus berulang setiap tahun. Menurutnya, langkah yang diambil masih sebatas wacana dan belum menyentuh solusi nyata di lapangan.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
BPBD Makassar Latih Mahasiswa dari 23 Kampus, Siapkan 23.000 SDM Tanggap Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar menggandeng 23 perguruan tinggi untuk memperkuat mitigasi bencana.
Kamis, 16 Jul 2026 08:48
Makassar City
RSUD Daya Makassar Luncurkan Geliat, Percepat Penanganan Pasien Telantar
RSUD Kota Makassar (RSUD Daya) meluncurkan inovasi pelayanan Geliat (Gerakan Empati Layanan Integrasi Aktif Terpadu) untuk mempercepat penanganan pasien telantar.
Rabu, 15 Jul 2026 16:56
Makassar City
Dinas Sosial Makassar Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI
Pemkot Makassar kembali meraih penghargaan di bidang pelayanan publik. Kali ini, Dinsos Kota Makassar menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas hasil penilaian pelayanan publik.
Rabu, 15 Jul 2026 16:47
Makassar City
Localfest Hadir di Makassar Oktober 2026, Targetkan 15 Ribu Pengunjung
Kota Makassar akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Localfest pada awal Oktober 2026. Festival kreatif berskala nasional ini ditargetkan menarik sekitar 15.000 pengunjung.
Selasa, 14 Jul 2026 20:09
Makassar City
Makassar Terapkan Web-GIS Railing Besi untuk Pantau Bangunan di Kawasan Pesisir
Distaru Kota Makassar meluncurkan inovasi Railing Besi (Rekayasa Lingkungan di Bentang Pesisir) untuk memperkuat pengawasan pemanfaatan ruang, khususnya di kawasan pesisir.
Selasa, 14 Jul 2026 19:59
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
KM Nurul Salsa Mati Mesin hingga Tenggelam di Perairan Selayar, 24 Korban Masih Dicari
2
Massa Geruduk DPRD Sulsel, Desak Bentuk Pansus Hak Angket Usut GMTD
3
Prof Amir Ilyas Dorong Dosen Unhas Ubah Hasil Riset Menjadi Peluang Usaha Bernilai Ekonomi
4
Pemprov Sulsel Tertibkan Aset di Kawasan Stadion Mattoanging
5
PPBM Kalla Institute Hadirkan Indonesia Best CEO 2025 Berbagi Strategi Kepemimpinan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
KM Nurul Salsa Mati Mesin hingga Tenggelam di Perairan Selayar, 24 Korban Masih Dicari
2
Massa Geruduk DPRD Sulsel, Desak Bentuk Pansus Hak Angket Usut GMTD
3
Prof Amir Ilyas Dorong Dosen Unhas Ubah Hasil Riset Menjadi Peluang Usaha Bernilai Ekonomi
4
Pemprov Sulsel Tertibkan Aset di Kawasan Stadion Mattoanging
5
PPBM Kalla Institute Hadirkan Indonesia Best CEO 2025 Berbagi Strategi Kepemimpinan