Kasrudi Dorong Percepatan PSEL, Usul Lokasi Tak Lagi di Manggala
Kamis, 02 Apr 2026 05:57
Anggota DPRD Makassar, Kasrudi. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Kasrudi, mendorong percepatan pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Namun, ia mengusulkan Pemerintah Kota Makassar mencari lokasi alternatif di luar Kecamatan Manggala.
Kasrudi mengaku merasakan langsung dampak pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Ia menilai kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Manggala sudah semakin mengkhawatirkan.
Ia menegaskan pembangunan PSEL tidak boleh kembali tertunda, mengingat volume sampah yang terus meningkat setiap hari.
"Tidak boleh lagi ditunda karena sampah yang ada di Kecamatan Manggala itu adalah sudah tidak bisa dibendung lagi, sudah menumpuk sampah yang ada di sana. Karena saya melihat tiap hari hilir mudiknya itu truk pengangkut sampah," katanya.
Meski mendukung percepatan proyek, Kasrudi menolak jika pembangunan kembali dipusatkan di Kecamatan Manggala. Ia menilai kawasan tersebut kini telah berkembang menjadi permukiman padat penduduk.
"Dulu mungkin minimnya pemukiman yang ada di Manggala, oke lah kita tempatkan TPA di sana. Tapi sekarang, Kecamatan Manggala itu adalah kecamatan pemukiman yang penuh dengan warga. Jadi kalau ditempatkan lagi di Manggala, itu bisa berdampak, bisa menjadi persoalan baru yang ada di Kecamatan Manggala," paparnya.
Ia mengusulkan agar lokasi PSEL diarahkan ke kawasan yang sesuai dengan peruntukan tata ruang, seperti kawasan industri.
"Yang penting jangan di Kecamatan Manggala. Boleh ditempatkan di lokasi industri, di mana RTRW kita yang memungkinkan lokasi industri yang sudah ditetapkan. Jangan di Kecamatan Manggala karena itu menjadi persoalan baru lagi buat warga kami yang ada di sana," tegas Kasrudi.
Selain itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar tersebut juga meminta pemerintah melakukan kajian lingkungan secara mendalam. Ia menyoroti dampak yang sudah dirasakan warga, seperti bau menyengat dan genangan air lindi.
"Itu air lindi adalah racun. Oleh karenanya kami berharap di daerah TPA itu bukan lagi menjadi tempat pembuangan akhir. Kami berharap itu pindah semuanya. Dan kalau sudah bisa pindah, itu kami kalau bisa kita jadikan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di sana untuk bermain warga di sana, untuk menempati RTH itu untuk warga di sekitar sana," ujarnya.
Kasrudi menegaskan dukungannya terhadap proyek PSEL sebagai solusi jangka panjang penanganan sampah di Makassar. Namun, ia meminta pemerintah melibatkan warga dalam penentuan lokasi.
"Saya dukung itu PSEL, tapi soal penempatan perlu kita duduk bersama kembali membicarakan hal-hal itu bersama warga atau perwakilan warga yang ada di sana. Saya selaku perwakilan warga Kecamatan Manggala berharap jangan lagi di sana," harapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD Kota Makassar secara konsisten mendorong penanganan sampah sebagai prioritas dalam pembahasan anggaran. Menurutnya, kondisi Makassar saat ini sudah masuk kategori darurat sampah.
"Persoalan jangka panjangnya yaitu PSEL. Persoalan jangka pendeknya juga ini harus kita pikirkan kira-kira kapan pembangunannya? Ini kan belum jelas juga kapan pembangunannya PSEL ini," urainya.
Di sisi lain, Kasrudi menyoroti kemacetan armada truk sampah yang terjadi setiap hari sebagai indikasi buruknya pengelolaan saat ini. Ia mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera menghadirkan program jangka pendek yang konkret.
"Sudah satu tahun lebih Kadisnya DLH ini belum ada program yang nampak di kami, khususnya di TPA di Kecamatan Manggala. Jadi harusnya Pemerintah Kota konsen juga, kalau selain pembangunannya ini kan masih panjang ini, pembangunannya juga tidak jelas kapan, masih program-program," tukasnya.
Ia juga mengkritik lambannya respons pemerintah dalam menangani persoalan sampah yang terus berulang setiap tahun. Menurutnya, langkah yang diambil masih sebatas wacana dan belum menyentuh solusi nyata di lapangan.
Kasrudi mengaku merasakan langsung dampak pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Ia menilai kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Manggala sudah semakin mengkhawatirkan.
Ia menegaskan pembangunan PSEL tidak boleh kembali tertunda, mengingat volume sampah yang terus meningkat setiap hari.
"Tidak boleh lagi ditunda karena sampah yang ada di Kecamatan Manggala itu adalah sudah tidak bisa dibendung lagi, sudah menumpuk sampah yang ada di sana. Karena saya melihat tiap hari hilir mudiknya itu truk pengangkut sampah," katanya.
Meski mendukung percepatan proyek, Kasrudi menolak jika pembangunan kembali dipusatkan di Kecamatan Manggala. Ia menilai kawasan tersebut kini telah berkembang menjadi permukiman padat penduduk.
"Dulu mungkin minimnya pemukiman yang ada di Manggala, oke lah kita tempatkan TPA di sana. Tapi sekarang, Kecamatan Manggala itu adalah kecamatan pemukiman yang penuh dengan warga. Jadi kalau ditempatkan lagi di Manggala, itu bisa berdampak, bisa menjadi persoalan baru yang ada di Kecamatan Manggala," paparnya.
Ia mengusulkan agar lokasi PSEL diarahkan ke kawasan yang sesuai dengan peruntukan tata ruang, seperti kawasan industri.
"Yang penting jangan di Kecamatan Manggala. Boleh ditempatkan di lokasi industri, di mana RTRW kita yang memungkinkan lokasi industri yang sudah ditetapkan. Jangan di Kecamatan Manggala karena itu menjadi persoalan baru lagi buat warga kami yang ada di sana," tegas Kasrudi.
Selain itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar tersebut juga meminta pemerintah melakukan kajian lingkungan secara mendalam. Ia menyoroti dampak yang sudah dirasakan warga, seperti bau menyengat dan genangan air lindi.
"Itu air lindi adalah racun. Oleh karenanya kami berharap di daerah TPA itu bukan lagi menjadi tempat pembuangan akhir. Kami berharap itu pindah semuanya. Dan kalau sudah bisa pindah, itu kami kalau bisa kita jadikan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di sana untuk bermain warga di sana, untuk menempati RTH itu untuk warga di sekitar sana," ujarnya.
Kasrudi menegaskan dukungannya terhadap proyek PSEL sebagai solusi jangka panjang penanganan sampah di Makassar. Namun, ia meminta pemerintah melibatkan warga dalam penentuan lokasi.
"Saya dukung itu PSEL, tapi soal penempatan perlu kita duduk bersama kembali membicarakan hal-hal itu bersama warga atau perwakilan warga yang ada di sana. Saya selaku perwakilan warga Kecamatan Manggala berharap jangan lagi di sana," harapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD Kota Makassar secara konsisten mendorong penanganan sampah sebagai prioritas dalam pembahasan anggaran. Menurutnya, kondisi Makassar saat ini sudah masuk kategori darurat sampah.
"Persoalan jangka panjangnya yaitu PSEL. Persoalan jangka pendeknya juga ini harus kita pikirkan kira-kira kapan pembangunannya? Ini kan belum jelas juga kapan pembangunannya PSEL ini," urainya.
Di sisi lain, Kasrudi menyoroti kemacetan armada truk sampah yang terjadi setiap hari sebagai indikasi buruknya pengelolaan saat ini. Ia mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera menghadirkan program jangka pendek yang konkret.
"Sudah satu tahun lebih Kadisnya DLH ini belum ada program yang nampak di kami, khususnya di TPA di Kecamatan Manggala. Jadi harusnya Pemerintah Kota konsen juga, kalau selain pembangunannya ini kan masih panjang ini, pembangunannya juga tidak jelas kapan, masih program-program," tukasnya.
Ia juga mengkritik lambannya respons pemerintah dalam menangani persoalan sampah yang terus berulang setiap tahun. Menurutnya, langkah yang diambil masih sebatas wacana dan belum menyentuh solusi nyata di lapangan.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
1.157 Peserta Ikuti MTQ VIII KORPRI Nasional, Makassar-Pangkep Tuan Rumah
Sebanyak 1.157 peserta dari 117 kafilah mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tingkat Nasional 2026 di Sulawesi Selatan.
Selasa, 25 Agu 2026 07:19
Sulsel
Kota Makassar Siap Sambut 1.600 Lebih Kafilah MTQ VIII KORPRI Nasional 2026
Pemkot Makassar memastikan kesiapan menyambut ribuan kafilah MTQ VIII KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2026 dan menjadi salah satu pusat pelaksanaan sekaligus lokasi pembukaan hajatan nasional tersebut.
Senin, 24 Agu 2026 06:16
Makassar City
Serapan Anggaran Baru 35%, Legislator Makassar Desak Pelaksanaan Program Strategis
DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam monitoring dan evaluasi (monev) triwulan II 2026.
Jum'at, 21 Agu 2026 23:42
Makassar City
DPRD Makassar Soroti Kematian Bayi di RSIA Paramount, Minta Hasil Audit Segera Rampung
Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount di Jalan AP Pettarani, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kamis (20/8/2026).
Jum'at, 21 Agu 2026 07:12
News
Wali Kota Munafri Warning Kepala OPD Makassar, Minta Kadis Ubah Cara Kerja
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar segera mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah.
Kamis, 20 Agu 2026 15:44
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Samsung B2B Dorong Transformasi Digital Pemerintahan di HGS Day 2026 Makassar
2
IAS Rampungkan Konsolidasi Golkar Sulsel di 18 Daerah dalam 8 Hari
3
DLH Makassar Genjot Pengelolaan Sampah Lewat Penambahan Armada dan Penguatan TPS 3R
4
Kebakaran Lahan Kosong 5.000 Meter Persegi di Tallasa City Berhasil Dipadamkan
5
PHRI dan IHGMA Sulsel Salurkan Donasi untuk Korban Gempa NTT
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Samsung B2B Dorong Transformasi Digital Pemerintahan di HGS Day 2026 Makassar
2
IAS Rampungkan Konsolidasi Golkar Sulsel di 18 Daerah dalam 8 Hari
3
DLH Makassar Genjot Pengelolaan Sampah Lewat Penambahan Armada dan Penguatan TPS 3R
4
Kebakaran Lahan Kosong 5.000 Meter Persegi di Tallasa City Berhasil Dipadamkan
5
PHRI dan IHGMA Sulsel Salurkan Donasi untuk Korban Gempa NTT