BPBD Kota Makassar Siapkan Langkah Antisipasi Hadapi Kekeringan
Rabu, 15 Apr 2026 18:07
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar (tengah), saat ditemui di Ruang Media Center Balai Kota, Rabu (15/4/2026). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
MAKASSAR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mulai mematangkan langkah antisipasi menghadapi ancaman bencana kekeringan yang diprediksi akan mulai melanda pada Mei mendatang dan mencapai puncaknya pada Oktober 2026.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun master plan dan Rencana Kontingensi (Renkon) untuk memitigasi dampak kekeringan. Langkah ini diambil berdasarkan data dari BMKG agar masyarakat tidak perlu panik dalam menghadapi situasi tersebut.
"Seperti kita ketahui sekarang ini ada dengan informasi BMKG, akan ada bencana kekeringan yaitu di Bulan Mei dan puncaknya itu bulan Oktober. Tetapi kita jangan terus memberikan informasi-informasi ke masyarakat supaya masyarakat tidak panik," ujarnya, Senin (15/4/2026).
Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menyusun master plan penanganan kekeringan dengan memperkuat koordinasi serta menghimpun seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), baik dari unsur potensi masyarakat maupun lintas dinas seperti Dinas PU, Damkar, dan Dinas Sosial.
"Ada kekuatan-kekuatan lain seperti PDAM atau BUMN yang kita kumpul. Kita sudah melakukan koordinasi untuk memberikan mereka ruang untuk bagaimana menghadapi bencana kekeringan secara bersama-sama. Jadi ada tiga sebetulnya perlu kita antisipasi dalam bencana kekeringan ini," kata Fadli.
BPBD memprediksi tiga masalah utama yang akan muncul akibat kekeringan, dimulai dengan krisis air bersih yang penanganannya akan melibatkan PDAM serta dukungan mobil RO dari TNI dan Polri..
"Kedua adalah kebakaran. Kebakaran ini juga pada saat kekeringan itu bisa memicu kebakaran, karena sedangkan musim hujan saja kebakaran apalagi kalau musim kering lagi. Jadi ada pemadam kebakaran sebagai shelter di sini nanti. Tentu saja dari ke semua itu BPBD sebagai komando," jelasnya.
Lanjut Fadli, masalah ketiga yang diantisipasi adalah potensi gangguan kesehatan masyarakat, yang dinilai sebagai konsekuensi yang tidak terhindarkan dari dampak bencana kekeringan berkepanjangan
"Shelter-nya di sini adalah Dinas Kesehatan dalam hal ini, tetapi semua potensi, semua dinas juga ikut semua di situ dalam shelter ini. Secara keseluruhan tetapi satu hal yang pasti, kami akan menetapkan status," tambahnya.
Merujuk pada data BMKG, status kebencanaan akan segera ditetapkan mengingat kondisi di lapangan telah memenuhi syarat kriteria. Kata dia, Wali Kota Makassar dijadwalkan mengeluarkan keputusan tersebut menyusul adanya rekomendasi dari pihak BMKG.
"Dengan pertimbangan dari beberapa semua stakeholder dan pengajuan dari BPBD, Pak Wali Kota dalam hal ini bisa mengajukan nanti kemungkinannya antara bulan 5 sampai bulan 10 kita status tanggap darurat," tukasnya.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun master plan dan Rencana Kontingensi (Renkon) untuk memitigasi dampak kekeringan. Langkah ini diambil berdasarkan data dari BMKG agar masyarakat tidak perlu panik dalam menghadapi situasi tersebut.
"Seperti kita ketahui sekarang ini ada dengan informasi BMKG, akan ada bencana kekeringan yaitu di Bulan Mei dan puncaknya itu bulan Oktober. Tetapi kita jangan terus memberikan informasi-informasi ke masyarakat supaya masyarakat tidak panik," ujarnya, Senin (15/4/2026).
Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menyusun master plan penanganan kekeringan dengan memperkuat koordinasi serta menghimpun seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), baik dari unsur potensi masyarakat maupun lintas dinas seperti Dinas PU, Damkar, dan Dinas Sosial.
"Ada kekuatan-kekuatan lain seperti PDAM atau BUMN yang kita kumpul. Kita sudah melakukan koordinasi untuk memberikan mereka ruang untuk bagaimana menghadapi bencana kekeringan secara bersama-sama. Jadi ada tiga sebetulnya perlu kita antisipasi dalam bencana kekeringan ini," kata Fadli.
BPBD memprediksi tiga masalah utama yang akan muncul akibat kekeringan, dimulai dengan krisis air bersih yang penanganannya akan melibatkan PDAM serta dukungan mobil RO dari TNI dan Polri..
"Kedua adalah kebakaran. Kebakaran ini juga pada saat kekeringan itu bisa memicu kebakaran, karena sedangkan musim hujan saja kebakaran apalagi kalau musim kering lagi. Jadi ada pemadam kebakaran sebagai shelter di sini nanti. Tentu saja dari ke semua itu BPBD sebagai komando," jelasnya.
Lanjut Fadli, masalah ketiga yang diantisipasi adalah potensi gangguan kesehatan masyarakat, yang dinilai sebagai konsekuensi yang tidak terhindarkan dari dampak bencana kekeringan berkepanjangan
"Shelter-nya di sini adalah Dinas Kesehatan dalam hal ini, tetapi semua potensi, semua dinas juga ikut semua di situ dalam shelter ini. Secara keseluruhan tetapi satu hal yang pasti, kami akan menetapkan status," tambahnya.
Merujuk pada data BMKG, status kebencanaan akan segera ditetapkan mengingat kondisi di lapangan telah memenuhi syarat kriteria. Kata dia, Wali Kota Makassar dijadwalkan mengeluarkan keputusan tersebut menyusul adanya rekomendasi dari pihak BMKG.
"Dengan pertimbangan dari beberapa semua stakeholder dan pengajuan dari BPBD, Pak Wali Kota dalam hal ini bisa mengajukan nanti kemungkinannya antara bulan 5 sampai bulan 10 kita status tanggap darurat," tukasnya.
(GUS)
Berita Terkait
News
MDA dan Pemkab Luwu Perkuat Kesiapsiagaan Kekeringan dan Karhutla
kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari deteksi dini hingga penanganan darurat.
Senin, 19 Okt 2026 15:19
Sulsel
300 Ribu Warga Maros Terdampak Kekeringan, 5 Juta Liter Air Bersih Disalurkan
Kemarau panjang yang melanda hampir semua wilayah Sulawesi Selatan, berdampak pada kekeringan dan minimnya air bersih.
Rabu, 07 Okt 2026 13:03
News
Akses Air Bersih Diperkuat, PLN Siapkan Sumur Bor dan Tandon di Kaluku Bodoa
Untuk memperkuat akses sekaligus kesiapsiagaan menghadapi risiko kekeringan, PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi mendukung penyediaan 12 sumur bor dan 17 tandon air yang menjangkau masyarakat di 51 RT.
Rabu, 30 Sep 2026 12:47
News
Hemat Air & Cegah Kebakaran, PLN Perkuat Kesiapsiagaan Warga Kaluku Bodoa
PLN UIP Sulawesi mengajak warga Kelurahan Kaluku Bodoa, Kota Makassar, membangun kebiasaan hemat air sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran.
Selasa, 15 Sep 2026 09:14
Makassar City
Mitigasi Kekeringan dan Kebakaran, PLN Perkuat Kaltana Kaluku Bodoa Makassar
Mengantisipasi risiko kekeringan dan kebakaran di kawasan permukiman, PLN UIP Sulawesi memperkuat kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Kaluku Bodoa.
Jum'at, 11 Sep 2026 18:13
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Land Cruiser FJ Debut di Indonesia Timur, Kalla Toyota Buka Prospek
2
125 Mahasiswa Profesi Ners dan Kedokteran Gigi UMI Ikuti Pencerahan Qalbu
3
Gandeng Rappo, Mal Ratu Indah Sulap Limbah Tutup Botol Plastik Menjadi Furnitur
4
Patarai Amir Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Ketua Golkar Maros
5
Identitas Terduga Pelaku Tabrak Lari di Poros Malino Gowa Terungkap, Polisi Sudah Amankan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Land Cruiser FJ Debut di Indonesia Timur, Kalla Toyota Buka Prospek
2
125 Mahasiswa Profesi Ners dan Kedokteran Gigi UMI Ikuti Pencerahan Qalbu
3
Gandeng Rappo, Mal Ratu Indah Sulap Limbah Tutup Botol Plastik Menjadi Furnitur
4
Patarai Amir Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Ketua Golkar Maros
5
Identitas Terduga Pelaku Tabrak Lari di Poros Malino Gowa Terungkap, Polisi Sudah Amankan