DPRD Makassar Minta Pemkot Maksimalkan Upaya Tekan Angka Pengangguran

MAKASSAR - Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam menekan angka pengangguran mendapat 'rapor merah' dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, memaparkan dari data laporan terbaru, penurunan angka pengangguran di tahun 2025 tercatat sangat minim, yakni hanya sebesar 0,1%, dari 9,7% pada tahun 2024 menjadi 9,6%.

"Itu miris. Apa kerja-kerja SKPD dinas terkait ini? Mungkin juga disebabkan oleh sarapan anggaran yang tidak maksimal dengan banyaknya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)," paparnya, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, penurunan yang hanya 0,1 persen sangat jauh dari harapan, mengingat target ideal yang seharusnya dikejar adalah penurunan hingga ke level 5 persen.

"Lebih mengedepankan warga Makassar jangan yang lebih mudah warga di luar kota Makassar. Misalnya mewajibkan perusahaan untuk mempersyaratkan KTP lokal. Ada prioritas atau ada kuota yang diberikan," terang Azwar kepada wartawan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu meyakini Kota Makassar tidak kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi untuk mengisi dunia kerja

"Sama halnya dengan kebijakan di Lutim (Luwu Timur) yang memprioritaskan warga pribumi. Mestinya kita (Pemkot Makassar) juga bisa," tutupnya.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mendorong dinas terkait untuk membuat misi program terbaru untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Daeng.

"Apalagi banyak program pelatihan di Makassar yang mana diselenggarakan oleh banyak dinas atau OPD," katanya saat ditemui di Kantor Sementara DPRD Kota Makassar (Ex Kantor Perumnas Regional VIl), Jalan Hertasning.

Ray sapaan karibnya itu menegaskan perlunya perampungan basis data yang komprehensif agar klasifikasi tenaga kerja hasil pelatihan dapat terorganisir dengan baik.

"Lalu diklasifikasi seperti misalnya hari ini dilakukan namanya pelatihan otomotif, lalu pekan depan manajemen dan berkelanjutan terus menerus," tegasnya.

Ia pun menyarankan adanya klasifikasi khusus dalam setiap penyelenggaraan job fair untuk menyinkronkan kebutuhan industri dengan latar belakang pelatihan yang telah diikuti peserta.

"Misalnya menggaet (kolaborasi) tenaga kerja bidang manajemen, mereka yang diundang adalah mereka yang pernah ikut pelatihan," sarannya.

Melalui sistem yang terintegrasi, ia berharap kerja-kerja yang dilakukan oleh dinas-dinas di lingkup Pemkot Makassar dapat lebih terakomodasi dan tepat sasaran dalam menyerap tenaga kerja.

"Tidak sekadar mengadakan pelatihan tetapi mereka yang pernah ikut mendapatkan kesempatan bekerja di pelatihan bidang yang sama," katanya.

Ray menilai, langkah tersebut merupakan upaya nyata untuk menempatkan tenaga kerja pada bidang yang relevan dengan keahlian yang telah mereka miliki.

"Sehingga orang yang dilatih akan ada pekerjaannya, jangan sudah dilatih tidak dapat itu sama saja jadi pengangguran lagi," pungkasnya.