Unhas Dorong Kementerian UMKM Biayai Sertifikasi BPOM dan Halal

MAKASSAR - Universitas Hasanuddin (Unhas) mendorong Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalihkan fokus anggaran untuk membiayai perizinan strategis bagi pelaku usaha mikro, khususnya sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta uji laboratorium halal.

Wakil Rektor V Unhas Bidang Inovasi dan Pengelolaan Usaha, Prof. Amir Ilyas, mengatakan biaya sertifikasi masih menjadi salah satu kendala bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing produknya.

Menurutnya, produk yang hanya mengantongi izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) kerap dipersepsikan memiliki kredibilitas lebih rendah dibandingkan produk yang telah mengantongi izin BPOM.

"Ini yang saya sampaikan juga ke Pak Menteri (UMKM) langsung, sebelum sama Pak Deputi, bahwa keluhan ini bukan hanya sebenarnya di atas kertas. Karena faktanya di lapangan, mulai dari sertifikat halal, itu kan butuh biaya. Tidak gampang orang mendaftar, belum lagi online-nya. Kemudian yang kedua, belum lagi izin-izin tentang BPOM, sertifikasi, itu membutuhkan biaya," ungkap Amir, Selasa (15/9/2026).

Mantan Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi Sekolah Pascasarjana Unhas itu menilai pemerintah perlu memberikan dukungan pembiayaan, terutama bagi pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan modal.

"Jadi legalnya produk ini, walaupun dikatakan bahwa PIRT itu di gubernur tapi orang akan berpikir kalau PIRT ini sangat rendah kualitasnya. Makanya saya minta ke UMKM supaya Kementerian UMKM ini fokus untuk memberikan izin BPOM. Bukan lagi PIRT dan biaya-biaya itu ditanggung oleh kementerian," katanya.

Ia menambahkan, pembiayaan tersebut dapat dirancang dengan skema tertentu. Setelah produk berkembang, pelaku usaha dapat dikenakan biaya manfaat atau pengembalian sesuai kemampuan.

"Tentu ada BPTP cost, termasuk dengan dana KUR itu mungkin bisa juga setelah produk ini berkembang, baru mungkin bisa dikenakan benefit cost untuk mereka. Apalagi yang kecil-kecil, jualan kacang, jualan ini, saya kira harus dibantu," lanjutnya.

Amir juga meminta kementerian terkait, BPOM, serta pemerintah daerah menyederhanakan proses perizinan agar tidak menjadi hambatan bagi pengembangan usaha dan inovasi.

"Bukan hanya UMKM, kementerian terkait, BPOM juga ikut terlibat, perizinan-perizinan pemerintah provinsi tidak lagi mempersulit, ah itu yang kami inginkan," tegasnya.

Ia mengatakan Unhas juga siap memfasilitasi pengaduan dan kebutuhan pelaku UMKM, termasuk melalui jejaring pendampingan yang dimiliki kampus.

"Sehingga mungkin juga kami minta aduan-aduan walaupun sudah ada di UMKM, di UNHAS pun kalau ada aduan UMKM, kami siap memfasilitasi," tambahnya.

Kembangkan Produk Turunan

Selain mendorong kemudahan perizinan, Unhas tengah mengembangkan sejumlah produk binaan untuk masuk ke tahap hilirisasi. Amir menyebut terdapat sekitar 15 produk yang sedang dikembangkan.

"Di Unhas kami ada, kemarin itu ada 15 binaan produk yang kami coba hilirisasi, karena mindset kami di Unhas ini sekarang memang lagi berubah," ujarnya.

Menurut Amir, Unhas mendorong perubahan pola pikir mahasiswa dan lulusan agar tidak hanya berorientasi pada profesi, tetapi juga mampu menciptakan produk dan peluang usaha yang sesuai dengan bidang keilmuan.

Ia mencontohkan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) yang dapat mengembangkan produk turunan, seperti pasta gigi, berdasarkan kompetensi yang dimiliki.

"Seperti FKG, misalnya pasta gigi. Karena kan ahli gigi, harusnya kembangkan itu pasta gigi. Itu yang kami lagi kembangkan sekarang," jelasnya.

Amir mengatakan pengembangan produk tersebut akan diarahkan untuk mendukung kegiatan pendidikan sekaligus penguatan ekosistem usaha berbasis inovasi.

"Sehingga kita juga tentu akan bicara dengan Kementerian UMKM untuk kami di-backup. Mungkin untuk skala kecil itu akan kami buat karena kami akan punya STP (Science Techno Park). Jadi mungkin industri tapi untuk pendidikan. Seperti itu yang sekarang kami kembangkan di Unhas," terangnya.

Terkait pembangunan fasilitas laboratorium Science Techno Park (STP), Amir mengatakan Unhas masih menunggu pencairan anggaran yang telah diusulkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Kalau STP yang paling dekat ini, kita akan buat pembibitan jagung. Itu yang paling dekat yang keluar anggarannya, tetapi untuk laboratorium Science Techno Park-nya itu, kami tunggu anggaran sekitar Rp1 triliun dari Bappenas dan kami sudah usulkan," ungkapnya.

Ia berharap fasilitas tersebut dapat menjadi pusat pengujian dan pengembangan produk bagi UMKM, sehingga pelaku usaha tidak perlu mengirimkan produknya ke Jakarta untuk menjalani pengujian laboratorium.

"Kalau ini jadi, lab-lab itu tidak perlu lagi orang ke Jakarta. Itu UMKM yang ingin menguji makanannya apa, bisa di situ nanti. Kita siapkan dan kita fasilitasi, ini yang akan kita kerjasamakan dengan UMKM," pungkasnya.