OJK Perkuat Pembiayaan UMKM Lewat Teknologi dan Data

BATAM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemanfaatan teknologi dan data untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus mengembangkan potensi ekonomi daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, pelaku UMKM, industri teknologi, dan perguruan tinggi dalam Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) di Batam, Kepulauan Riau, pada 31 Agustus hingga 1 September 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengatakan teknologi keuangan dapat membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang selama ini belum terjangkau layanan sektor keuangan.

“Teknologi keuangan kita dapat membuka akses pembiayaan yang sebelumnya belum terjangkau oleh sektor keuangan,” kata Adi dalam sambutan pembukaan forum, Senin (31/8).

Menurut Adi, pengembangan ekonomi digital membutuhkan kolaborasi lintas daerah dan sektor dengan melibatkan regulator, industri, perguruan tinggi, serta masyarakat. Perkembangan tersebut harus diikuti dengan upaya menjaga kepercayaan, keamanan, dan keberlanjutan ekosistem.

Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan ITSK merupakan bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) OJK. Program ini mendorong pemanfaatan produk dan layanan sektor jasa keuangan untuk memperkuat sektor ekonomi unggulan daerah.

Program PED juga sejalan dengan agenda strategis OJK dalam pendalaman pasar keuangan, peningkatan pembiayaan, penguatan ekosistem UMKM, serta peningkatan literasi, inklusi, dan pelindungan konsumen.

Teknologi Buka Peluang Pembiayaan UMKM
Pemanfaatan ITSK menjadi salah satu instrumen yang dikembangkan OJK untuk memperluas pembiayaan di daerah. Salah satu contohnya adalah digitalisasi ekosistem sapi perah di Jawa Timur melalui penerapan Enterprise Resource Planning (ERP).

Sistem tersebut memungkinkan aktivitas usaha dicatat secara lebih terstruktur. Data yang dihasilkan kemudian dapat dimanfaatkan sebagai data alternatif untuk membentuk pemeringkatan kredit atau credit scoring.

Model tersebut mengintegrasikan pelaku usaha, koperasi, lembaga keuangan, offtaker, perusahaan asuransi, serta penyelenggara ITSK, khususnya Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).

OJK menilai model serupa berpotensi diterapkan di Kepulauan Riau dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan ekonomi daerah.

Peluang tersebut semakin terbuka seiring pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau yang mencapai 6,99 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Namun, penyaluran kredit di wilayah tersebut masih didominasi kredit kepada korporasi sehingga ruang pengembangan pembiayaan UMKM masih cukup besar.

Hingga Juni 2026, terdapat 132.380 pengguna PAJK dari Kepulauan Riau atau sekitar 2,68 persen dari total pengguna PAJK secara nasional. Sebanyak 15 BPR dan BPRS di Kepulauan Riau telah menjalin kemitraan dengan PAJK.

Di sisi lain, belum terdapat penyelenggara PKA yang menjalin kemitraan dengan lembaga jasa keuangan di wilayah tersebut.

Kondisi ini menjadi peluang bagi PKA untuk menyediakan informasi tambahan dalam penilaian calon debitur. Pada saat yang sama, PAJK masih memiliki ruang untuk memperluas kemitraan dengan lembaga jasa keuangan.

Pemanfaatan teknologi dan data diharapkan dapat membuat proses pembiayaan lebih efisien sekaligus memperluas akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk dan layanan keuangan.

Perkuat Literasi Keuangan Digital Generasi Muda
Penguatan ekosistem digital juga diarahkan kepada generasi muda. OJK menyelenggarakan Digital Financial Literacy (DFL) di Politeknik Negeri Batam pada 31 Agustus 2026 yang diikuti lebih dari 500 mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Kota Batam.

Dalam kuliah umum tersebut, Adi Budiarso menekankan pentingnya pemahaman generasi muda terhadap karakteristik, peluang, dan risiko keuangan digital agar dapat berpartisipasi dalam transformasi ekonomi digital secara produktif dan bertanggung jawab.

“Generasi muda Indonesia berada di momen yang sangat tepat, ekosistem keuangan digital kita sedang tumbuh luar biasa cepat, dan mereka punya kesempatan untuk menjadi bagian dari transformasi ini. Yang kita butuhkan adalah memastikan partisipasi itu dilandasi pemahaman yang kuat, bukan sekadar ikut arus,” kata Adi.

Menurut Adi, perkembangan keuangan digital juga membawa sejumlah risiko, antara lain fluktuasi harga, keamanan digital, potensi penipuan, hingga faktor psikologis seperti Fear of Missing Out (FOMO).

Karena itu, masyarakat perlu mengambil keputusan keuangan dan investasi berdasarkan pemahaman terhadap mekanisme, manfaat, dan risikonya, bukan semata-mata mengikuti tren.

Hingga Juli 2026, terdapat 16 PAJK dengan total pengguna lebih dari 19 juta dan nilai transaksi mencapai Rp15,35 triliun. Sementara itu, terdapat delapan PKA dengan total hit mencapai 184 juta dan total aset Rp564 miliar.

Pada periode yang sama, jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia mencapai 22,93 juta akun. Nilai transaksi perdagangan aset kripto sepanjang 2026 tercatat Rp171,12 triliun.

Dalam kegiatan tersebut, OJK juga memperkenalkan perkembangan ekosistem ITSK, aset kripto, tokenisasi Real-World Assets (RWA), stablecoin, serta peran Regulatory Sandbox OJK dalam memfasilitasi inovasi.

OJK mengingatkan masyarakat untuk menggunakan platform yang legal dan berizin serta memahami risiko sebelum melakukan transaksi.

DFL juga diisi panel diskusi bertema “Mengenal Ekosistem ITSK, Kripto, Tokenisasi RWA, dan Stablecoin”. Diskusi menghadirkan Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Lutfi Alkatiri, Direktur Eksekutif Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Kirana Soehaimi, dan Anggota Departemen PKA Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Riza Mauly Kristanto, dengan moderator dari Politeknik Negeri Batam.

Dorong Digitalisasi UMKM dan Ekonomi Daerah
Dari sisi pemerintah daerah, Wakil Gubernur Kepulauan Riau menilai transformasi digital perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pandangan tersebut disampaikan melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andri Rizal.

Menurut Andri, karakteristik Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan membuat teknologi memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan layanan keuangan.

“Pulau yang jauh tidak boleh berarti jauh dari layanan keuangan. Masyarakat di wilayah perbatasan tidak boleh tertinggal dalam mengakses teknologi. UMKM di daerah tidak boleh kalah hanya karena keterbatasan akses terhadap pasar dan pembiayaan,” kata Andri.

Ia menilai digitalisasi transaksi perlu terintegrasi dengan pembukuan usaha, pemanfaatan data transaksi, akses pembiayaan, pemasaran digital, serta peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha.

Karena itu, forum tersebut diarahkan untuk menghasilkan agenda konkret, antara lain percepatan digitalisasi UMKM, perluasan pembiayaan sektor produktif, penguatan pembayaran digital dan transaksi pemerintah daerah, serta peningkatan literasi dan pelindungan konsumen.

Rangkaian Forum Sinergi mencakup Strategic Focus Group Discussion, Technical Focus Group Discussion, dan Forum Business Matching. Kegiatan tersebut mempertemukan OJK, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPD, BPR, BPRS, asosiasi industri, akademisi, dan penyelenggara ITSK.

Pembahasan forum mencakup potensi ekonomi daerah, kebutuhan pembiayaan, serta peluang pemanfaatan PKA dan PAJK untuk mendukung sektor UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, industri digital, dan perikanan.

Melalui forum tersebut, OJK mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem keuangan sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi Kepulauan Riau.

Batam Jadi Titik Pengembangan Ekonomi Digital
Batam dipilih sebagai lokasi kegiatan karena posisinya sebagai kawasan industri dan free trade zone (FTZ), kedekatannya dengan pusat ekonomi regional, serta potensinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Penguatan ekonomi digital di Batam, menurut OJK, membutuhkan pemanfaatan teknologi dan data untuk memperluas akses pembiayaan. Di saat yang sama, kapasitas masyarakat dan generasi muda perlu diperkuat agar mampu menjadi pengguna yang cerdas, talenta yang kompeten, sekaligus pencipta nilai dalam ekosistem digital.

OJK menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, industri, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, data, dan inovasi keuangan.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas akses keuangan, menciptakan nilai tambah, memperkuat pelindungan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.