Atasi Antrean BBM, Langkah Gubernur Sulsel Dinilai Efektif dan Adaptif

MAKASSAR - Langkah cepat dan terukur Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dalam menerapkan skema mengatasi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU mendapat sorotan positif dari pengamat kebijakan publik.

Dosen Administrasi Publik Universitas Hasanuddin (Unhas), Rizal Pauzi, menilai kebijakan yang diambil Gubernur Andi Sudirman menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam beradaptasi dan merespons persoalan yang berkembang di lapangan.

Menurutnya, dalam kondisi seperti saat ini, pemerintah dituntut mengambil langkah terukur mencegah persoalan antrean BBM berkembang menjadi persoalan lain, seperti kemacetan dan dampak sosial di masyarakat.

“Menurut saya, Pemprov Sulsel ini punya kemampuan adaptasi yang bagus dalam merespons masalah antrean BBM. Memang dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah tidak selalu sempurna, tetapi setidaknya dalam dua hari berjalan ini, kebijakan gubernur sudah mulai mengurai antrean BBM di Kota Makassar,” kata Rizal dalam keterangannya kepada media, Senin (14/9/2026).

Ia menilai langkah tersebut penting dilakukan agar persoalan antrean BBM tidak menimbulkan dampak lanjutan yang lebih luas.

“Kalau terjadi kemacetan dan seterusnya, itu bukan hanya soal BBM, tetapi juga ada dampak-dampak sosial lainnya yang harus segera ditangani. Jadi, kalau kita melihat langkah-langkah yang dilakukan Pak Gubernur ini, tentu patut diapresiasi,” katanya.

Rizal juga menyoroti sejumlah skema yang didorong Pemprov Sulsel, termasuk pengaturan kendaraan truk pada malam hari. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat berjalan efektif apabila diterapkan secara konsisten dan terkoordinasi dengan aturan yang sudah ada.

“Untuk mobil truk pada malam hari memang ini harusnya efektif. Bukan hanya soal pengisian BBM, tetapi kalau melihat Perwali Makassar sebelumnya, memang ada pembatasan truk masuk kota mulai pukul 10 malam sampai pagi. Itu harusnya juga diterapkan,” jelasnya.

Selain pengaturan kendaraan berat, ia menilai peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke Kota Makassar juga perlu menjadi perhatian dalam upaya mitigasi antrean BBM.

Menurutnya, opsi penerapan sistem ganjil-genap dapat dipertimbangkan secara bertahap, terutama setelah kondisi antrean dan kemacetan mulai terkendali.

“Peningkatan jumlah kendaraan ini perlu diantisipasi. Semua kendaraan bisa masuk ke Makassar sementara kuotanya bertambah. Untuk mitigasi masalah ini, menurut saya perlu diberlakukan ganjil-genap,” ujarnya.

Namun, ia menekankan agar penerapan kebijakan tersebut tetap memperhatikan kendaraan yang memiliki fungsi strategis dan pelayanan publik.

“Seperti yang dijelaskan, ganjil-genap ini berlaku untuk angkutan masyarakat umum. Untuk angkutan yang sifatnya strategis, misalnya ambulans, layanan pemerintah, termasuk angkutan umum seperti ojol dan angkutan kota, saya pikir itu perlu dipertimbangkan,” katanya.

Rizal juga mengingatkan berbagai skema yang diterapkan Pemprov Sulsel saat ini bersifat situasional dan perlu terus dievaluasi berdasarkan kondisi di lapangan.

Ia menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan penanganan antrean BBM dapat berjalan efektif. Selain Pemprov Sulsel, dukungan pemerintah kabupaten/kota serta seluruh pihak terkait dinilai penting untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan dengan baik.

“Ini bisa dilakukan secara bertahap. Setelah antrean dan kemacetan ini terurai, kemudian yang berikutnya penting adalah dikoordinasikan dengan semua pihak. Pemprov menjalankan ini perlu juga dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, sehingga distribusi kebutuhan pokok BBM ini bisa berjalan dengan adil,” pungkasnya.

Sejalan dengan itu, Pemprov Sulsel terus melakukan evaluasi terhadap sejumlah skema penanganan antrean BBM bersama Pertamina, Satgas Tertib Pengisian BBM, serta aparat pengamanan.

Pemprov Sulsel bersama Pertamina juga telah menyiapkan inovasi SPBU Modular di Kawasan CPI kota Makassar untuk mengurangi antrean panjang di SPBU lain, dengan menerapkan sistem ganjil-genap dan maksimum pembelian BBM khusus kendaraan roda dua.