FH UMI Sambut 469 Maba, Hadirkan Hakim Agung dan Tokoh Nasional

MAKASSAR - Fakultas Hukum (FH) Universitas Muslim Indonesia (UMI) menggelar Kuliah Umum dan Seminar Kepemimpinan Mahasiswa pada 5–6 Oktober 2026 di Auditorium Al-Jibra, Jalan Urip Sumoharjo KM 5, Makassar.

Kegiatan tersebut menjadi pembuka perkuliahan bagi 469 mahasiswa baru FH UMI sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mendapatkan perspektif mengenai hukum, kepemimpinan, integritas, dan tantangan profesi hukum di tengah perubahan zaman.

Kegiatan dibuka Rektor UMI Prof. Hambali Thalib. Ia berharap proses pendidikan di UMI dapat melahirkan lulusan yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga karakter dan profesionalisme.

"Kita menjaga, merawat ini sehingga ke depan kita targetkan 2-3 tahun kemudian sudah bisa melahirkan notaris-notaris baru, kenotariatan yang punya karakter. Sebagaimana visi UMI, melahirkan sarjana, melahirkan doktor, melahirkan magister, dan melahirkan profesi yang berilmu amaliah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah," katanya dalam sambutan, Senin (5/10/2026).

Prof. Hambali juga berharap alumni UMI mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dengan menjunjung intelektualitas, integritas, dan profesionalisme.

"Saya yakin dan percaya yang hadir pada hari ini adalah memang yang dianggap punya kapabilitas, punya potensi, punya jejak perjalanan karier. Saya berharap para pimpinan fakultas dan jajarannya, mari kita jaga almamater UMI ini, mari kita jaga alumni-alumni kita agar tetap berkompetisi dan menunjukkan daya saing yang kompetitif ke depan," harapnya.

Dekan FH UMI Prof. Muhammad Rinaldy Bima mengatakan kegiatan tersebut menandai dimulainya perjalanan akademik 469 mahasiswa baru.

"Selamat datang kepada sejumlah 469 mahasiswa baru di lingkungan akademik Fakultas Hukum UMI. Kegiatan hari ini menandai dimulainya proses perkuliahan mahasiswa baru 2026. Hal ini juga berarti sebagai awal dari sebuah perjalanan intelektual dan moral untuk memahami bahwa belajar hukum bukan semata-mata belajar tentang pasal-pasal, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, vonis-vonis hakim, dan doktrin," katanya.

Menurut Rinaldy, pendidikan hukum juga berkaitan dengan pemahaman mengenai manusia dan kemanusiaan, keadilan, ketertiban, tanggung jawab, serta peradaban.

"Seorang sarjana hukum tidak cukup hanya mampu mengatakan apa bunyi pasal-pasal dalam hukum. Ia harus mampu menjelaskan mengapa hukum itu dibentuk, untuk kepentingan siapa hukum bekerja, apakah hukum telah menghadirkan keadilan, dan bagaimana hukum seharusnya dikembangkan ketika masyarakat mengalami perubahan. Karena itulah, kami menghadirkan kuliah umum pada awal perjalanan akademik mahasiswa baru kali ini," tegasnya.

Di FH UMI, mahasiswa mempelajari berbagai bidang hukum, di antaranya hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, serta berbagai cabang ilmu hukum lainnya.

Rinaldy mengatakan perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial, transformasi ekonomi, perubahan hubungan sosial, kejahatan digital, persoalan lingkungan, hingga dinamika global membuat persoalan hukum semakin kompleks.

"Kesadaran bahwa hukum harus berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan. Perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial, transformasi ekonomi, perubahan hubungan sosial, kejahatan digital, persoalan lingkungan, hingga perubahan dinamika global akan membuat persoalan hukum semakin kompleks. Oleh karena itu, masa depan tidak membutuhkan sarjana hukum yang hanya mampu menghafal ketentuan perundang-undangan," jelasnya.

Ia juga mendorong mahasiswa membangun tradisi akademik dengan datang ke ruang kuliah karena keinginan untuk mengetahui, bukan sekadar mengejar nilai.

"Masa depan membutuhkan sarjana hukum yang mampu berpikir kritis, membaca persoalan secara komprehensif, berargumentasi berdasarkan ilmu, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, sekaligus memiliki integritas yang tidak dapat diperjualbelikan. Bagi kita di UMI, penguasaan ilmu itu harus berjalan bersama nilai-nilai keislaman dan akhlakul karimah. Sebab, ilmu tanpa integritas dapat kehilangan arah," tutupnya.

Hakim Agung Mahkamah Agung RI Dr. Muhammad Yunus Wahab menilai pembentukan insan hukum yang berintegritas memiliki peran penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

“Dengan bekal tersebut, lulusan FH UMI diharapkan tidak hanya mampu memahami persoalan hukum, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penegakan hukum dan keadilan di Indonesia,” terangnya di hadapan mahasiswa baru FH UMI dan tamu undangan lainnya.

Yunus juga menekankan pentingnya pembangunan karakter selama masa perkuliahan. Menurutnya, kompetensi akademik perlu diimbangi dengan akhlak, keimanan, integritas, dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika global.

Sejumlah narasumber turut hadir dalam Kuliah Umum dan Seminar Kepemimpinan Mahasiswa tersebut, di antaranya Rektor UMI Prof. Hambali Thalib, Dekan FH UMI Prof. Muhammad Rinaldy Bima, Ketua Yayasan Wakaf UMI Prof. Masrurah Mokhtar, Ketua Pembina Yayasan Wakaf UMI Prof. Masnyur Ramli, Guru Besar FH UMI Prof. Askari Razak, Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Anwar Hafid, Hakim Agung RI Dr. Muhammad Yunus Wahab, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif, serta Ketua DPRD Sulawesi Selatan drg. Andi Rachmatika Dewi.