Kuliah Umum di Unhas: Menteri Trenggono Bahas Urgensi Ekonomi Biru untuk Indonesia
Kamis, 29 Agu 2024 17:39

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono, memberikan kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa di Kampus Unhas Tamalanrea, Kota Makassar. Foto/Dok KKP
MAKASSAR - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono, membahas urgensi implementasi Ekonomi Biru untuk mewujudkan keberlanjutan dan kesejahteraan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam acara Kuliah Umum bertema 'Implementasi Kebijakan Ekonomi Biru: Mewujudkan Keberlanjutan dan Kesejahteraan Bersama' di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Tamalanrea, Kota Makassar, Kamis (29/8/2024).
Hadir dalam acara itu yakni Rektor Unhas, dekan dan dosen, serta seluruh civitas akademika Unhas, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), serta pejabat Eselon I dan II Lingkup KKP.
Menteri Trenggono memaparkan, peningkatan populasi penduduk global yang mencapai 9,7 miliar jiwa pada 2050 menjadi tantangan semua negara, termasuk Indonesia, dalam memenuhi kebutuhan pangan manusia.
Di samping itu, dunia juga dihadapkan dengan isu malnutrisi. Berdasarkan data FAO (2023), jumlah masyarakat yang mengalami kekurangan pangan di dunia meningkat dari 7,9% di tahun 2019 menjadi 9,2% di tahun 2022. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia dimana jumlah masyarakat yang mengalami kekurangan pangan meningkat dari 8,5% di tahun 2021 menjadi 10,2% di tahun 2022.
"Laut dapat menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan pangan yang dunia sedang hadapi saat ini," kata Menteri Trenggono.
Ia mengimbuhkan, laut menyediakan beragam sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan yang tidak hanya bergizi tetapi juga lebih ramah terhadap lingkungan.
Berdasarkan data Skyquest (2023), peran sektor kelautan dan perikanan dalam menyuplai sumber pangan diproyeksi akan semakin besar. Nilai pasar perikanan dunia diproyeksi akan terus mengalami pertumbuhan dengan Compound Annual Growth Rate atau CAGR sebesar 6,52% dari USD 269,3 miliar pada tahun 2023 menjadi USD 419,09 miliar pada tahun 2030.
"Sebagai negara kepulauan terbesar yang dianugrahi kekayaan sumber daya laut dan perikanan yang luar biasa besar, maka Indonesia harus menempatkan laut sebagai halaman depan sekaligus episentrum pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045," katanya.
Di balik harapan besar terhadap laut sebagai penopang sektor pangan, laut juga tengah menghadapi banyak tantangan. Tekanan terhadap laut akibat aktivitas manusia meningkat, perubahan iklim, IUU fishing dan overfishing marak terjadi, serta polusi laut akibat sampah plastik mengancam keberlangsungan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
Untuk mengoptimalkan potensi serta menghadapi tantangan yang ada, Menteri Trenggono menekankan pentingnya menempatkan ekologi sebagai panglima. Hal itu juga telah menjadi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah mengimplementasikan lima arah kebijakan Ekonomi Biru.
"Ekonomi Biru harus menjadi mainstream dalam upaya pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia terutama untuk mencapai triple win yaitu Ocean Health, Ocean Wealth, dan Ocean Prosperity," tuturnya.
Melalui triple win tersebut, lanjutnya, implementasi Ekonomi Biru harus dapat memastikan beberapa hal. Pertama, terjaganya kualitas dan kesehatan lingkungan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Kedua, dapat memastikan ketersediaan pangan tanpa memberikan tekanan ekstra bagi laut di tengah kebutuhan yang semakin meningkat. Ketiga, menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Untuk mendukung tercapainya tujuan kebijakan Ekonomi Biru, maka dibangun sistem infrastruktur Ocean Big Data yang terintegrasi dengan Ocean Accounting dan Command Center dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan, monitoring, penyediaan data yang secara kontinu diperbaharui, dan penyusunan decision support system," paparnya.
Ajak Partisipasi Unhas

Dalam kesempatan itu, Menteri Trenggono mengatakan posisi strategis mahasiswa, akademisi, dan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan Ekonomi Biru di sektor kelautan dan perikanan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Menteri Trenggono merekomendasikan agar kurikulum pendidikan di Universitas Hasanuddin memiliki fokus khusus terhadap ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan teknologi yang mendukung kebijakan Ekonomi Biru. "Karena inilah sesungguhnya masa depan bangsa Indonesia," katanya.
Menteri Trenggono berharap, agar dari Unhas lahir banyak akademisi yang menjadi agen perubahan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta berkarakter unggul dalam era Society 5.0.
Sementara itu, Rektor Unhas, Prof Jamaluddin Jompa, menyampaikan antusiasme mahasiswanya mengikuti kuliah umum dari Menteri Trenggono. Kurang lebih ada 500 mahasiswa yang hadir, dan ada kurang lebih 200 mahasiswa yang harus pulang karena keterbatasan ruangan.
Ia juga menyatakan komitmen Unhas dalam mendukung program pemerintah di bidang maritim tertuang dalam visi Unhas. "Ya kita (Indonesia) bisa besar kalau perspektif maritim diperkuat," katanya.
Pada kesempatan itu, Prof Jamaluddin juga mengapresiasi torehan kinerja KKP di bawah Menteri Trenggono. Implementasi ekonomi biru saat ini terus digenjot, salah satunya dengan memperluas kawasan konservasi laut secara signifikan. Nah, realisasinya disebutnya sangat progresif.
Hal tersebut disampaikan dalam acara Kuliah Umum bertema 'Implementasi Kebijakan Ekonomi Biru: Mewujudkan Keberlanjutan dan Kesejahteraan Bersama' di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Tamalanrea, Kota Makassar, Kamis (29/8/2024).
Hadir dalam acara itu yakni Rektor Unhas, dekan dan dosen, serta seluruh civitas akademika Unhas, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), serta pejabat Eselon I dan II Lingkup KKP.
Menteri Trenggono memaparkan, peningkatan populasi penduduk global yang mencapai 9,7 miliar jiwa pada 2050 menjadi tantangan semua negara, termasuk Indonesia, dalam memenuhi kebutuhan pangan manusia.
Di samping itu, dunia juga dihadapkan dengan isu malnutrisi. Berdasarkan data FAO (2023), jumlah masyarakat yang mengalami kekurangan pangan di dunia meningkat dari 7,9% di tahun 2019 menjadi 9,2% di tahun 2022. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia dimana jumlah masyarakat yang mengalami kekurangan pangan meningkat dari 8,5% di tahun 2021 menjadi 10,2% di tahun 2022.
"Laut dapat menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan pangan yang dunia sedang hadapi saat ini," kata Menteri Trenggono.
Ia mengimbuhkan, laut menyediakan beragam sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan yang tidak hanya bergizi tetapi juga lebih ramah terhadap lingkungan.
Berdasarkan data Skyquest (2023), peran sektor kelautan dan perikanan dalam menyuplai sumber pangan diproyeksi akan semakin besar. Nilai pasar perikanan dunia diproyeksi akan terus mengalami pertumbuhan dengan Compound Annual Growth Rate atau CAGR sebesar 6,52% dari USD 269,3 miliar pada tahun 2023 menjadi USD 419,09 miliar pada tahun 2030.
"Sebagai negara kepulauan terbesar yang dianugrahi kekayaan sumber daya laut dan perikanan yang luar biasa besar, maka Indonesia harus menempatkan laut sebagai halaman depan sekaligus episentrum pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045," katanya.
Di balik harapan besar terhadap laut sebagai penopang sektor pangan, laut juga tengah menghadapi banyak tantangan. Tekanan terhadap laut akibat aktivitas manusia meningkat, perubahan iklim, IUU fishing dan overfishing marak terjadi, serta polusi laut akibat sampah plastik mengancam keberlangsungan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
Untuk mengoptimalkan potensi serta menghadapi tantangan yang ada, Menteri Trenggono menekankan pentingnya menempatkan ekologi sebagai panglima. Hal itu juga telah menjadi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah mengimplementasikan lima arah kebijakan Ekonomi Biru.
"Ekonomi Biru harus menjadi mainstream dalam upaya pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia terutama untuk mencapai triple win yaitu Ocean Health, Ocean Wealth, dan Ocean Prosperity," tuturnya.
Melalui triple win tersebut, lanjutnya, implementasi Ekonomi Biru harus dapat memastikan beberapa hal. Pertama, terjaganya kualitas dan kesehatan lingkungan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Kedua, dapat memastikan ketersediaan pangan tanpa memberikan tekanan ekstra bagi laut di tengah kebutuhan yang semakin meningkat. Ketiga, menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Untuk mendukung tercapainya tujuan kebijakan Ekonomi Biru, maka dibangun sistem infrastruktur Ocean Big Data yang terintegrasi dengan Ocean Accounting dan Command Center dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan, monitoring, penyediaan data yang secara kontinu diperbaharui, dan penyusunan decision support system," paparnya.
Ajak Partisipasi Unhas

Dalam kesempatan itu, Menteri Trenggono mengatakan posisi strategis mahasiswa, akademisi, dan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan Ekonomi Biru di sektor kelautan dan perikanan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Menteri Trenggono merekomendasikan agar kurikulum pendidikan di Universitas Hasanuddin memiliki fokus khusus terhadap ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan teknologi yang mendukung kebijakan Ekonomi Biru. "Karena inilah sesungguhnya masa depan bangsa Indonesia," katanya.
Menteri Trenggono berharap, agar dari Unhas lahir banyak akademisi yang menjadi agen perubahan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta berkarakter unggul dalam era Society 5.0.
Sementara itu, Rektor Unhas, Prof Jamaluddin Jompa, menyampaikan antusiasme mahasiswanya mengikuti kuliah umum dari Menteri Trenggono. Kurang lebih ada 500 mahasiswa yang hadir, dan ada kurang lebih 200 mahasiswa yang harus pulang karena keterbatasan ruangan.
Ia juga menyatakan komitmen Unhas dalam mendukung program pemerintah di bidang maritim tertuang dalam visi Unhas. "Ya kita (Indonesia) bisa besar kalau perspektif maritim diperkuat," katanya.
Pada kesempatan itu, Prof Jamaluddin juga mengapresiasi torehan kinerja KKP di bawah Menteri Trenggono. Implementasi ekonomi biru saat ini terus digenjot, salah satunya dengan memperluas kawasan konservasi laut secara signifikan. Nah, realisasinya disebutnya sangat progresif.
(TRI)
Berita Terkait

News
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Mitigasi Bencana di Luwu
Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Diseminasi Riset Kebencanaan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (15/03/2025) di Aula Andi Kambo.
Selasa, 18 Mar 2025 19:51

Makassar City
Kaji Pengendalian Banjir di Makassar, Walkot Munafri Bahas Bersama Ahli Unhas
Pemerintah Kota Makassar menggandeng Universitas Hasanuddin (UNHAS) untuk menangani banjir di Blok 10 Perumnas Antang dan Jalan AP Pettarani.
Jum'at, 14 Mar 2025 11:52

Sulsel
Unhas Lakukan Pencanangan sebagai Pusat Kajian Hilirisasi Nikel Indonesia
Unhas melakukan pencanangan sebagai Pusat Kajian Hilirisasi Nikel di Indonesia. Pencanangan dilakukan di sela kegiatan Simposium Nasional Hilirisasi Nikel di Hotel Unhas
Rabu, 26 Feb 2025 14:43

Sulsel
Andi Amran Sulaiman Lantik 5 Pengurus IKA Unhas Wilayah dan Fakultas di Makassar
Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas), Andi Amran Sulaiman melantik secara serentak lima pengurus IKA Unhas di Four Points by Sheraton Hotel Makassar pada Jumat (21/02/2025).
Jum'at, 21 Feb 2025 15:00

News
Road to IndonesiaNEXT ke-9 di Kampus Unhas, Siapkan Ratusan Talenta Digital
Telkomsel bekerja sama dengan UK-Indonesia Tech Hub dari Kedutaan Besar Inggris Jakarta mempercepat pengembangan talenta digital di Indonesia melalui program Road to IndonesiaNEXT ke-9.
Selasa, 18 Feb 2025 16:26
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler