Meity Rahmatia Dipercaya Jabat Unsur Pimpinan Fraksi PKS MPR RI
Kamis, 03 Okt 2024 23:25
Politisi perempuan asal Sulsel, Meity Rahmatia terpilih sebagai salah satu unsur pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Foto: Istimewa
JAKARTA - Politisi perempuan asal Sulsel, Meity Rahmatia terpilih sebagai salah satu unsur pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Meity dipercaya sebagai bendahara Fraksi PKS dalam susunan pimpinan yang ditetapkan pada rapat paripurna ke 2 MPR RI.
Meity yang merupakan pendatang baru di Senayan merasa sangat bangga karena dipercaya menjadi unsur pimpinan di Fraksi PKS MPR RI.
Sehingga bisa lebih luas memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya sebagai pengawal amanah rakyat.
"Ini memiliki makna bahwa MPR adalah lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar menjamin tegaknya kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan kenegaraan dan kemasyarakatan," katanya pada Kamis (03/10/2024).
"Alhamdulilah saya berkesempatan diberikan waktu mewakili fraksi utusan pimpinan di MPR. Semoga bisa berkontribusi pemikiran menjaga 4 konsesnsus dasar yang harus kita jaga," sambungnya.
Eks anggota DPRD Sulsel ini melanjutkan, sebagai legislator perempuan tentunya mempunyai hak dan kewajiban memikirkan bangsa yang berdaulat lebih adil dan sejahtera demi kepentingan masyarakat.
Meity dipercaya sebagai bendahara Fraksi PKS dalam susunan pimpinan yang ditetapkan pada rapat paripurna ke 2 MPR RI.
Meity yang merupakan pendatang baru di Senayan merasa sangat bangga karena dipercaya menjadi unsur pimpinan di Fraksi PKS MPR RI.
Sehingga bisa lebih luas memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya sebagai pengawal amanah rakyat.
"Ini memiliki makna bahwa MPR adalah lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar menjamin tegaknya kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan kenegaraan dan kemasyarakatan," katanya pada Kamis (03/10/2024).
"Alhamdulilah saya berkesempatan diberikan waktu mewakili fraksi utusan pimpinan di MPR. Semoga bisa berkontribusi pemikiran menjaga 4 konsesnsus dasar yang harus kita jaga," sambungnya.
Eks anggota DPRD Sulsel ini melanjutkan, sebagai legislator perempuan tentunya mempunyai hak dan kewajiban memikirkan bangsa yang berdaulat lebih adil dan sejahtera demi kepentingan masyarakat.
(UMI)
Berita Terkait
News
Milad ke-72 UMI, Muzakkir Aqil Dorong Lahirnya Generasi Emas Berbasis Nilai Islam dan Teknologi
Universitas Muslim Indonesia (UMI) memperingati Milad ke-72 sebagai momentum refleksi dan penguatan peran dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang berkontribusi bagi bangsa dan negara.
Selasa, 16 Jun 2026 20:51
Sulsel
Langgar Tata Ruang, Pemerhati Konservasi Alam Minta DPR RI Hentikan Operasi PT Conch
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menjadi forum penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk menyampaikan keberatan terhadap aktivitas PT Conch Cement Indonesia di Barru.
Selasa, 09 Jun 2026 16:45
News
Moratorium Semen Harus Dikawal, Investasi Wajib Taat Hukum dan Berpihak pada Rakyat
Komisi VI DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat kebijakan moratorium pembangunan pabrik semen di Indonesia guna melindungi industri nasional, menjaga keseimbangan pasar, serta memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.
Senin, 08 Jun 2026 17:33
News
Aliyah Mustika Ilham Dorong Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat di Tingkat DPRD
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengusulkan agar Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang selama ini dikenal di tingkat DPR RI dapat dihidupkan dan diterapkan di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota
Minggu, 07 Jun 2026 15:25
News
Penerapan E-voting Pemilu 2029 Harus Mulai Dikaji Lebih Dalam
Penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) hahrus mulai dikaji secara mendalam, sebagai bagian dari modernisasi demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029.
Kamis, 04 Jun 2026 18:16
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
SATU Indonesia Awards 2026 Sambangi Makassar, Dorong Anak Muda Jadi Agen Perubahan
2
Pemerintah Pusat Bangun 62,54 Km Jalan Daerah di Sulsel Perkuat Konektivitas Wilayah
3
IAS Resmi Kantongi Diskresi DPP Maju di Musda Golkar Sulsel
4
SMA Islam Athirah Bukit Baruga Gelar Employee Gathering di Pantai Bira
5
Inovasi Sipakatau Tingkatkan Temuan Kasus TB di Maros hingga 47,65 Persen
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
SATU Indonesia Awards 2026 Sambangi Makassar, Dorong Anak Muda Jadi Agen Perubahan
2
Pemerintah Pusat Bangun 62,54 Km Jalan Daerah di Sulsel Perkuat Konektivitas Wilayah
3
IAS Resmi Kantongi Diskresi DPP Maju di Musda Golkar Sulsel
4
SMA Islam Athirah Bukit Baruga Gelar Employee Gathering di Pantai Bira
5
Inovasi Sipakatau Tingkatkan Temuan Kasus TB di Maros hingga 47,65 Persen