Polres Toraja Utara Tetapkan Pelaku Dugaan Pencabulan Anak di Langda Sebagai DPO

TORAJA UTARA - Warga Langda Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara, berinisial BO ditetapakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Sat Reskrim Polres Toraja Utara.

Pria berusia 48 tahun ini ditetapkan sebagai DPO oleh Polres Toraja Utara atas kasus dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur berinisial MR (11).

BO diduga melakukan perbuatan cabul di rumah tempat tinggalnya Jalan Marante, Langda, Kec. Sopai, pada Rabu (10/07) lalu, sekira pukul 10.00 Wita.

Baca Juga: Telkom Tingkatkan Kompetensi 350 Guru di Sulsel Lewat Pelatihan Digital

Polres Toraja Utara sendiri baru menerima laporan dari pihak keluarga korban 6 hari setelah kejadian pada Selasa (16/07) dengan nomor LP/B/210/VII/2024/SPKT/Polres Toraja Utara/Polda Sulsel, tentang perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur.

Saat Dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Toraja Utara, Iptu Ridwan mengungkapkan bahwa pada saat pihak keluarga korban melaporkan kasus tersebut yaitu 6 hari setelah kejadian, pelaku sudah marikan diri.

“Jadi setelah menerima laporan dari pihak keluarga korban 6 hari setelah kejadian, petugas langsung melakukan pencarian terhadap pelaku BO meski yang bersangkutan sudah melarikan diri,” katanya.

Baca Juga: LAZ Hadji Kalla Dorong Pemberdayaan Ekonomi & Sosial hingga Pelosok Desa di Donggala

Iptu Ridwan menuturkan, lambatnya korban MR melaporkan hal ini ke polisi karena sempat dilakukan upaya mediasi. Sembari menunggu orang tua kandung korban yang sedang berada di Kalimantan, untuk hadir mendampingi melakukan pelaporan.

Dia melanjutkan, upaya pengejaran terhadap pelaku terus dilakukan hingga Polres Toraja Utara menetapkan BO dalam DPO berdasarkan upaya tahapan taktis dan teknis.

“Jadi upaya Polres Toraja Utara itu ada tahapan sampai keluarkan DPO. Setelah upaya taktis dan teknis sudah maksimal, baru keluarkan DPO,” jelasnya.

Terduga pelaku BO disangkakan dengan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 202 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.