Bawaslu Rekomendasikan 8 TPS di Jeneponto Lakukan PSU

Kamis, 05 Des 2024 18:54
Bawaslu Rekomendasikan 8 TPS di Jeneponto Lakukan PSU
Suasana pengamanan dan Kawat berduri membentang di sekitar Gudang Logistik KPU Jeneponto. Foto: SINDO Makassar/Sulaiman Nai
Comment
Share
MAKASSAR - Polemik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jeneponto terus terjadi, bahkan saat ini ada sekitar delapan TPS direkomendasikan oleh Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

"Dari hasil pengawasan teman-teman di Jeneponto, sampai saat ini ada delapan TPS yang kita rekomendasikan untuk PSU," ujar Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, Kamis (5/12/2024).



Saiful Jihad merincikan delapan TPS di Jeneponto yang berpotensi pencoblosan ulang adalah, TPS 2 Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, TPS 5 Desa Tolo Barat dan TPS 1 Desa Tolo Selatan di Kecamatan Kelara.

Kemudian, TPS 1 Desa Jenetallasa, Kecamatan Bangkala dan 4 TPS yang tersebar di Kecamatan Bontoramba direkomendasikan Bawaslu untuk pencoblosan ulang Pilkada 2024.

Dia menjelaskan rekomendasi pencoblosan ulang karena ditemukan beberapa pelanggaran serius saat pemungutan suara pada Rabu (27/11/02024) lalu. Dua di antaranya adalah adanya pemilih yang menggunakan undangan memilih orang lain, hingga ditemukan pemilih mencoblos dua kali sebagai daftar pemilih khusus (DPT) di TPS lain dan juga mencoblos sebagai DPT di TPS asalnya.

"Hasil pengawasan ini menemukan, sampai di-tracking ada DPK (daftar pemilih khusus) yang jumlahnya sekian, kita tracking-tracking ternyata ada nama yang ada situ, ketika kita cek nama ini ada juga di TPS lain. Nah, dicek daftar hadir di TPS, ada juga hadir mencoblos di sana," ujar Saiful Jihad.

Saiful menyebut, kasus pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali salah satunya ditemukan di TPS 5 Tolo Barat.
"Kenapa ada daftar namanya hadir di TPS, misalnya, di Tolo Barat TPS 5. Setelah di-tracking ada orang yang mencoblos lebih dari satu kali," jelas Saiful Jihad.



"Nah, inilah kemudian kita rekomendasikan, misalnya PSU di TPS 5 Tolo Barat. Ini contoh kejadian di Jeneponto," imbuh Komisioner Bawaslu Sulsel dua periode tersebut.

Saiful menjelaskan, rekomendasi PSU pada 8 TPS di Jeneponto tidak hanya untuk calon bupati setempat, melainkan juga untuk pemilihan gubernur.

"Ada yang calon gubernur juga, jadi tidak semua hanya bupati, jadi ini jangan dimaknai hanya calon bupati. Ada juga khusus pilgub saja," tandas Saiful Jihad.
(GUS)
Berita Terkait
Ketua Bawaslu Lutim Apresiasi Peran Polri Mengawal Suksesnya Pemilu dan Pilkada 2024
Sulsel
Ketua Bawaslu Lutim Apresiasi Peran Polri Mengawal Suksesnya Pemilu dan Pilkada 2024
Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Pawennari turut menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar di Kantor Polres Lutim, Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Selasa (01/07/2025).
Selasa, 01 Jul 2025 10:33
Anggota Bawaslu RI Sambut Tawaran jadi Dosen Praktisi Kepemiluan di Unhas
News
Anggota Bawaslu RI Sambut Tawaran jadi Dosen Praktisi Kepemiluan di Unhas
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi menyambut baik tawaran dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Hamzah Halim untuk menjadi dosen praktisi di bidang kepemiluan.
Rabu, 18 Jun 2025 21:48
Pembatasan Hak Politik Cakada Eks Napi Antarkan Dede Arwinsyah Raih Doktor
Makassar City
Pembatasan Hak Politik Cakada Eks Napi Antarkan Dede Arwinsyah Raih Doktor
Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dede Arwinsyah akhirnya resmi menyandang gelar doktor seusai mengikuti ujian terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum di Ruang Promosi Lantai III, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar pada Rabu 18 Juni 2025.
Rabu, 18 Jun 2025 16:10
Bawaslu Lutim Buka Posko Aduan untuk Transparansi Data Pemilih Berkelanjutan
Sulsel
Bawaslu Lutim Buka Posko Aduan untuk Transparansi Data Pemilih Berkelanjutan
Bawaslu Luwu Timur (Lutim) resmi membuka Posko Aduan Masyarakat terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan PDPB.
Selasa, 17 Jun 2025 17:05
DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Sulsel
DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 84-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (17/2/2025) pukul 10.00 WITA.
Senin, 16 Jun 2025 16:10
Berita Terbaru