Pemerintah Harus Antisipasi Wabah PMK Meluas ke Sejumlah Wilayah
Jum'at, 10 Jan 2025 08:50

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mulai menyerang ternak di berbagai wilayah di Indonesia, harus segera diantisipasi pemerintah, agar tidak meluas hingga sejumlah daerah lainnya.
JAKARTA - Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mulai menyerang ternak di berbagai wilayah di Indonesia, harus segera diantisipasi pemerintah, agar tidak meluas hingga sejumlah daerah lainnya.
Bahkan beberapa daerah sudah ditemukan kasus PMK ini hingga membuat peternak merugi. Seperti di Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebanyak 893 ekor sapi di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terinfeksi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dari jumlah itu,63 ekor di antaranya mati mendadak.
Wabah PMK yang menyerang hewan ternak menyebabkan aktivitas jual beli sapi di Pasar Hewan menurun drastis hingga 50%. Pasar yang biasanya ramai kini tampak sepi. Para pedagang mengeluhkan minimnya pembeli, bahkan transaksi yang terjadi hanya antara sesama pedagang.
Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah mendesak pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi lonjakan wabah PMK dengan melakukan isolasi dan karantina wilayah terdampak.
“Kami berharap Kementerian Pertanian harus segera melakukan tindakan cepat dengan mengisolasi wilayah-wilayah yang terkena wabah PMK dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ternak-ternak yang terkena wabah bisa segera dikarantina agar penyebaran wabah bisa terkendali,” ujar Hindun Anisah dilansir dari laman DPR RI, di Jakarta, Kamis (8/1/2025).
Hindun mengungkapkan, beberapa daerah yang mengalami peningkatan lonjakan kasus wabah PMK adalah Lamongan, Lumajang dan Rembang. Sepanjang November dan Desember 2024, Dinas Peternakan Jawa Timur menerima laporan 6072 ekor ternak yang terpapar PMK. Sebanyak 282 ekor diantaranya mati. Wabah PMK ini bahkan telah merebak di 30 kota/kabupaten dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
“Hingga saat ini, total kasus PMK yang telah dilaporkan mencapai 8.483 kasus dengan jumlah kematian 223 kasus, dan pemotongan paksa sebanyak 73 kasus. Data tersebut tersebar di 9 provinsi, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur,” kata politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dia mengatakan, pemerintah juga harus menerapkan protokol khusus untuk mengawasi lalu lintas perdagangan hewan antarwilayah. Menurutnya untuk sementara sebaiknya ada pelarangan lalu lintas hewan dari kantong wabah PMK ke wilayah lain. “Dengan demikian potensi persebaran PMK bisa ditekan dan hewan yang masih sehat tidak terinfeksi,” katanya.
Hindun menilai pemerintah perlu membentuk Satgas khusus PMK ini agar wabah bisa terkendali. Satgas PMK bisa melakukan tracking dan melakukan pengobatan secara massal kepada ternak-ternak di wilayah terjangkit PMK. “Kita tidak ingin wabah ini terus terjadi apalagi menjelang momentum Ramadan atau hari raya kurban yang umumnya membutuhkan suplai daging tinggi,” katanya.
Legislator asal Jawa Tengah II ini menegaskan, sosialisasi dan edukasi kepada para peternak terkait penanganan hewan yang terinfeksi PMK juga harus dilakukan secara intensif oleh Kementerian Pertanian melalui Dinas Peternakan. Hal ini penting untuk mencegah kesalahan penanganan oleh peternak kepada hewan yang telah terinfeksi PMK.
“Langkah isolasi, pengendalian lalu lintas hewan, pengobatan hewan terdampak, hingga langka pencegahan harus dilakukan secara serentak dan cepat karena wabah ini sangat merugikan peternak kita,” pungkasnya.
Bahkan beberapa daerah sudah ditemukan kasus PMK ini hingga membuat peternak merugi. Seperti di Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebanyak 893 ekor sapi di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terinfeksi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dari jumlah itu,63 ekor di antaranya mati mendadak.
Wabah PMK yang menyerang hewan ternak menyebabkan aktivitas jual beli sapi di Pasar Hewan menurun drastis hingga 50%. Pasar yang biasanya ramai kini tampak sepi. Para pedagang mengeluhkan minimnya pembeli, bahkan transaksi yang terjadi hanya antara sesama pedagang.
Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah mendesak pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi lonjakan wabah PMK dengan melakukan isolasi dan karantina wilayah terdampak.
“Kami berharap Kementerian Pertanian harus segera melakukan tindakan cepat dengan mengisolasi wilayah-wilayah yang terkena wabah PMK dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ternak-ternak yang terkena wabah bisa segera dikarantina agar penyebaran wabah bisa terkendali,” ujar Hindun Anisah dilansir dari laman DPR RI, di Jakarta, Kamis (8/1/2025).
Hindun mengungkapkan, beberapa daerah yang mengalami peningkatan lonjakan kasus wabah PMK adalah Lamongan, Lumajang dan Rembang. Sepanjang November dan Desember 2024, Dinas Peternakan Jawa Timur menerima laporan 6072 ekor ternak yang terpapar PMK. Sebanyak 282 ekor diantaranya mati. Wabah PMK ini bahkan telah merebak di 30 kota/kabupaten dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
“Hingga saat ini, total kasus PMK yang telah dilaporkan mencapai 8.483 kasus dengan jumlah kematian 223 kasus, dan pemotongan paksa sebanyak 73 kasus. Data tersebut tersebar di 9 provinsi, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur,” kata politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dia mengatakan, pemerintah juga harus menerapkan protokol khusus untuk mengawasi lalu lintas perdagangan hewan antarwilayah. Menurutnya untuk sementara sebaiknya ada pelarangan lalu lintas hewan dari kantong wabah PMK ke wilayah lain. “Dengan demikian potensi persebaran PMK bisa ditekan dan hewan yang masih sehat tidak terinfeksi,” katanya.
Hindun menilai pemerintah perlu membentuk Satgas khusus PMK ini agar wabah bisa terkendali. Satgas PMK bisa melakukan tracking dan melakukan pengobatan secara massal kepada ternak-ternak di wilayah terjangkit PMK. “Kita tidak ingin wabah ini terus terjadi apalagi menjelang momentum Ramadan atau hari raya kurban yang umumnya membutuhkan suplai daging tinggi,” katanya.
Legislator asal Jawa Tengah II ini menegaskan, sosialisasi dan edukasi kepada para peternak terkait penanganan hewan yang terinfeksi PMK juga harus dilakukan secara intensif oleh Kementerian Pertanian melalui Dinas Peternakan. Hal ini penting untuk mencegah kesalahan penanganan oleh peternak kepada hewan yang telah terinfeksi PMK.
“Langkah isolasi, pengendalian lalu lintas hewan, pengobatan hewan terdampak, hingga langka pencegahan harus dilakukan secara serentak dan cepat karena wabah ini sangat merugikan peternak kita,” pungkasnya.
(GUS)
Berita Terkait

Ekbis
Bambang Haryo Dorong Integrasi MNP, Kereta Api Trans Sulawesi & Kawasan Industri
Pada kunjungannya itu, Bambang berulangkali menekankan pentingnya mendorong integrasi antara Kereta Api (KA) Trans Sulawesi, MNP, dan kawasan industri.
Kamis, 12 Jun 2025 20:48

Sulsel
TP Apresiasi ATR/BPN Pangkep Serahkan Sertipikat Tana Wakaf untuk Masjid
Anggota DPR RI, Taufan Pawe menghadiri penyerahan sertipikat tanah wakaf sejumlah masyarakat dan pengurus Masjid Alauddin Kilo Lima Padang Lampe.
Rabu, 11 Jun 2025 18:05

News
Hilirisasi Industri Tambang Harus Jaga Kelestarian Lingkungan
Program hilirisasi tambang nasional yang digaungkan pemerintah yang merupakan strategi menuju kemandirian ekonomi dan ketahanan energi nasional, diminta juga menjaga kelestarian alam dan lingkungan.
Rabu, 11 Jun 2025 09:01

News
Nurdin Halid Sebar 40 Sapi Kurban di Dapil, Wujud Terimakasih Kepada Masyarakat
Anggota DPR RI dari Golkar, Nurdin Halid menyerahkan 40 ekor sapi kurban di daerah pemilihannya yang meliputi Kota Parepare, Kabupaten Bone, Sinjai, Maros, Bulukumba, Soppeng, Wajo, Barru dan Pangkep.
Kamis, 05 Jun 2025 12:40

News
Eva Rataba Harap Tak Ada Lagi Ketidakpastian dalam Penerimaan Siswa Baru
Anggota Komisi X DPR RI, Eva Stevany Rataba, menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menerapkan skema baru penerimaan peserta didik melalui Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Selasa, 03 Jun 2025 16:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

NH, TP dan IAS Konsolidasi Pengurus DPD II Jelang Musda Golkar Sulsel
2

Kembali Mesra Jelang Musda Golkar Sulsel, NH Doakan yang Terbaik untuk TP
3

SPIDI Maros Wisuda 133 Santriwati, Cetak 400 Prestasi Dalam Setahun
4

Legislator Luwu Timur Sebut PT Vale Pionir Tambang Ramah Lingkungan
5

Tahap Pertama Pembangunan Stadion Sudiang Diguyur Anggaran Rp650 Miliar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

NH, TP dan IAS Konsolidasi Pengurus DPD II Jelang Musda Golkar Sulsel
2

Kembali Mesra Jelang Musda Golkar Sulsel, NH Doakan yang Terbaik untuk TP
3

SPIDI Maros Wisuda 133 Santriwati, Cetak 400 Prestasi Dalam Setahun
4

Legislator Luwu Timur Sebut PT Vale Pionir Tambang Ramah Lingkungan
5

Tahap Pertama Pembangunan Stadion Sudiang Diguyur Anggaran Rp650 Miliar