Anggota DPR RI Rudianto Lallo Dukung Penuh Kebijakan Perbaikan Kesejahteraan Hakim
Rabu, 09 Jul 2025 19:45
Anggota DPR RI, Rudianto Lallo. Foto: Istimewa
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan kesejahteraan para hakim.
Menurutnya, masih banyak hakim yang menerima gaji relatif kecil jika dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawab penegakan hukum dan keadilan.
"Hakim tata usaha negara, hakim agama, apalagi peradilan umum, itu memprihatinkan sekali," kata Rudianto dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Sekretaris Mahkamah Konstitusi (MK), dan Sekretaris Komisi Yudisial (KY), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (09/07/2025).
Fraksi Partai NasDem, kata Rudi, mendukung penambahan pagu anggaran bagi ketiga lembaga peradilan tersebut. Diharapkan pagu anggaran dapat dikembalikan, sama sebelum diterapkannya kebijakan efisiensi.
"Kalau perlu anggaran MA yang pagu indikatif 2026 Rp10,8 triliun, bisa dikembalikan ke pagu anggaran sebelum efisiensi Rp12 triliun. Kalau itu bisa kita kembalikan, saya kira angin segar bagi institusi MA," tandasnya.
Rudi menegaskan, pidato Presiden Prabowo terkait kesejahteraan hakim harus menjadi moral dan sumber etis dalam penyusunan anggaran MA, MK, dan KY.
"Fraksi NasDem meminta betul-betul anggaran mitra kita ini bisa diperjuangkan untuk kembali ke anggaran yang normal," tukasnya.
Menurutnya, masih banyak hakim yang menerima gaji relatif kecil jika dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawab penegakan hukum dan keadilan.
"Hakim tata usaha negara, hakim agama, apalagi peradilan umum, itu memprihatinkan sekali," kata Rudianto dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Sekretaris Mahkamah Konstitusi (MK), dan Sekretaris Komisi Yudisial (KY), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (09/07/2025).
Fraksi Partai NasDem, kata Rudi, mendukung penambahan pagu anggaran bagi ketiga lembaga peradilan tersebut. Diharapkan pagu anggaran dapat dikembalikan, sama sebelum diterapkannya kebijakan efisiensi.
"Kalau perlu anggaran MA yang pagu indikatif 2026 Rp10,8 triliun, bisa dikembalikan ke pagu anggaran sebelum efisiensi Rp12 triliun. Kalau itu bisa kita kembalikan, saya kira angin segar bagi institusi MA," tandasnya.
Rudi menegaskan, pidato Presiden Prabowo terkait kesejahteraan hakim harus menjadi moral dan sumber etis dalam penyusunan anggaran MA, MK, dan KY.
"Fraksi NasDem meminta betul-betul anggaran mitra kita ini bisa diperjuangkan untuk kembali ke anggaran yang normal," tukasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Punya 10 Bupati, Gerindra Sulsel Target 10 Kursi DPR RI di Pileg 2029
Partai Gerindra Sulsel mematok target ambisius pada Pileg 2029 mendatang. Mereka optimis bisa meraih 10 kursi untuk tingkat DPR RI.
Rabu, 05 Agu 2026 17:24
News
Ahli Waris Sampaikan Aspirasi Soal Aset Peninggalan Mantan Jaksa ke Komisi III DPR
Sejumlah ahli waris bersama kuasa hukumnya, Azis Pangeran, menyampaikan aspirasi kepada Komisi III DPR RI terkait status aset peninggalan almarhum SJ dan almarhumah RE.
Sabtu, 25 Jul 2026 16:27
News
Selamat! KPU RI Konfirmasi Putri Dakka sebagai Pengganti RMS di DPR RI
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengonfirmasi Putri Dakka sebagai calon Pengganti Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem menggantikan Rusdi Masse (RMS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan III.
Senin, 13 Jul 2026 17:53
News
Komisi VI DPR-RI Pertegas Tentang Moratoriun Industri Semen
Sikap tegas ditunjukkan Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid dan Ismail Bachtiar terhadap rencana investasi PT Conch di Kabupaten Barru. Di tengah krisis kelebihan kapasitas (oversupply) industri semen nasional yang semakin mengkhawatirkan
Senin, 13 Jul 2026 17:19
Ekbis
OJK, DPR RI & Pemkab Barru Perkuat Literasi Keuangan Masyarakat
OJK Sulselbar bersama Komisi XI DPR RI serta Pemkab Barru menggelar kegiatan Edukasi Keuangan bertajuk Masyarakat Cerdas Finansial Menuju Kesejahteraan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Jum'at, 10 Jul 2026 20:49
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Imigrasi Makassar Amankan 9 WNA yang Diduga Buka Jasa Foto dengan Visa Tak Sesuai
2
Kepala Barantin Tinjau PT Bomar, Pastikan Layanan Karantina Dukung Ekspor Udang
3
Koalisi Minta Antam Buka Peta IUP, Soroti Dugaan TRK Gunakan Hauling & Stockpile Tanpa Dasar Jelas
4
Bupati Irwan Prioritaskan Pemulihan Penghidupan Warga Laoli yang Terdampak PSN
5
Lahan Laoli Bukan Perampasan! Bupati Luwu Timur Tegaskan Tanah Proyek PSN Sah Milik Pemkab
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Imigrasi Makassar Amankan 9 WNA yang Diduga Buka Jasa Foto dengan Visa Tak Sesuai
2
Kepala Barantin Tinjau PT Bomar, Pastikan Layanan Karantina Dukung Ekspor Udang
3
Koalisi Minta Antam Buka Peta IUP, Soroti Dugaan TRK Gunakan Hauling & Stockpile Tanpa Dasar Jelas
4
Bupati Irwan Prioritaskan Pemulihan Penghidupan Warga Laoli yang Terdampak PSN
5
Lahan Laoli Bukan Perampasan! Bupati Luwu Timur Tegaskan Tanah Proyek PSN Sah Milik Pemkab