Anggota DPR RI Rudianto Lallo Dukung Penuh Kebijakan Perbaikan Kesejahteraan Hakim
Rabu, 09 Jul 2025 19:45
Anggota DPR RI, Rudianto Lallo. Foto: Istimewa
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan kesejahteraan para hakim.
Menurutnya, masih banyak hakim yang menerima gaji relatif kecil jika dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawab penegakan hukum dan keadilan.
"Hakim tata usaha negara, hakim agama, apalagi peradilan umum, itu memprihatinkan sekali," kata Rudianto dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Sekretaris Mahkamah Konstitusi (MK), dan Sekretaris Komisi Yudisial (KY), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (09/07/2025).
Fraksi Partai NasDem, kata Rudi, mendukung penambahan pagu anggaran bagi ketiga lembaga peradilan tersebut. Diharapkan pagu anggaran dapat dikembalikan, sama sebelum diterapkannya kebijakan efisiensi.
"Kalau perlu anggaran MA yang pagu indikatif 2026 Rp10,8 triliun, bisa dikembalikan ke pagu anggaran sebelum efisiensi Rp12 triliun. Kalau itu bisa kita kembalikan, saya kira angin segar bagi institusi MA," tandasnya.
Rudi menegaskan, pidato Presiden Prabowo terkait kesejahteraan hakim harus menjadi moral dan sumber etis dalam penyusunan anggaran MA, MK, dan KY.
"Fraksi NasDem meminta betul-betul anggaran mitra kita ini bisa diperjuangkan untuk kembali ke anggaran yang normal," tukasnya.
Menurutnya, masih banyak hakim yang menerima gaji relatif kecil jika dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawab penegakan hukum dan keadilan.
"Hakim tata usaha negara, hakim agama, apalagi peradilan umum, itu memprihatinkan sekali," kata Rudianto dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Sekretaris Mahkamah Konstitusi (MK), dan Sekretaris Komisi Yudisial (KY), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (09/07/2025).
Fraksi Partai NasDem, kata Rudi, mendukung penambahan pagu anggaran bagi ketiga lembaga peradilan tersebut. Diharapkan pagu anggaran dapat dikembalikan, sama sebelum diterapkannya kebijakan efisiensi.
"Kalau perlu anggaran MA yang pagu indikatif 2026 Rp10,8 triliun, bisa dikembalikan ke pagu anggaran sebelum efisiensi Rp12 triliun. Kalau itu bisa kita kembalikan, saya kira angin segar bagi institusi MA," tandasnya.
Rudi menegaskan, pidato Presiden Prabowo terkait kesejahteraan hakim harus menjadi moral dan sumber etis dalam penyusunan anggaran MA, MK, dan KY.
"Fraksi NasDem meminta betul-betul anggaran mitra kita ini bisa diperjuangkan untuk kembali ke anggaran yang normal," tukasnya.
(UMI)
Berita Terkait
News
Milad ke-72 UMI, Muzakkir Aqil Dorong Lahirnya Generasi Emas Berbasis Nilai Islam dan Teknologi
Universitas Muslim Indonesia (UMI) memperingati Milad ke-72 sebagai momentum refleksi dan penguatan peran dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang berkontribusi bagi bangsa dan negara.
Selasa, 16 Jun 2026 20:51
Sulsel
Langgar Tata Ruang, Pemerhati Konservasi Alam Minta DPR RI Hentikan Operasi PT Conch
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menjadi forum penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk menyampaikan keberatan terhadap aktivitas PT Conch Cement Indonesia di Barru.
Selasa, 09 Jun 2026 16:45
News
Moratorium Semen Harus Dikawal, Investasi Wajib Taat Hukum dan Berpihak pada Rakyat
Komisi VI DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat kebijakan moratorium pembangunan pabrik semen di Indonesia guna melindungi industri nasional, menjaga keseimbangan pasar, serta memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.
Senin, 08 Jun 2026 17:33
News
Aliyah Mustika Ilham Dorong Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat di Tingkat DPRD
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengusulkan agar Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang selama ini dikenal di tingkat DPR RI dapat dihidupkan dan diterapkan di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota
Minggu, 07 Jun 2026 15:25
News
Penerapan E-voting Pemilu 2029 Harus Mulai Dikaji Lebih Dalam
Penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) hahrus mulai dikaji secara mendalam, sebagai bagian dari modernisasi demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029.
Kamis, 04 Jun 2026 18:16
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Hino Serahkan Truk & Hadirkan Kelas Industri di SMKN 5 Makassar
2
Summarecon Mutiara Makassar Hadirkan Great World Circus 2 On Ice 2026, Meriahkan Liburan Sekolah
3
LPS Siapkan Program Penjaminan Polis untuk Perkuat Industri Asuransi
4
Pemkot Makassar dan BPJS Ketenagakerjaan Bentuk 1.005 Agen Perisai
5
Pertamina & Hiswana Migas Salurkan Bantuan Sembako - LPG untuk Korban Gempa Sigi
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Hino Serahkan Truk & Hadirkan Kelas Industri di SMKN 5 Makassar
2
Summarecon Mutiara Makassar Hadirkan Great World Circus 2 On Ice 2026, Meriahkan Liburan Sekolah
3
LPS Siapkan Program Penjaminan Polis untuk Perkuat Industri Asuransi
4
Pemkot Makassar dan BPJS Ketenagakerjaan Bentuk 1.005 Agen Perisai
5
Pertamina & Hiswana Migas Salurkan Bantuan Sembako - LPG untuk Korban Gempa Sigi