Stok Mengkhawatirkan, Beras Sulsel Diserap Provinsi Lain
Selasa, 04 Apr 2023 19:05

Serapan beras Bulog Sulsel saat ini dinilai cukup mengkhawatirkan, lantaran banyak pengusaha besar dari luar provinsi membeli beras dari pengepul dan petani secara langsung. Foto/Ilustrasi
MAKASSAR - Serapan beras Bulog Sulsel saat ini dinilai cukup mengkhawatirkan. Sebab, banyaknya pengusaha besar dari luar provinsi turun ke Sulsel untuk membeli beras dari pengepul dan petani secara langsung.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan saat ini pihaknya tengah merumuskan strategi agar serapan Bulog dalam produksi padi bisa lebih bersaing dengan pengusaha. Sehingga stok Bulog bisa memenuhi cadangan beras yang diinginkan.
"Sebenarnya kita sekarang ini bukan masalah produksi yang tidak ada, tapi persaingan pembeli. Karena provinsi lain datang ke Sulsel, ini berbeda dengan yang lalu," ujar Andi Sudirman usai menghadiri kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) di Hotel Claro, Selasa (4/4/23).
Provinsi lain, kata dia, saat ini banyak menyasar petani dan pengepul di Sulsel. Adapun penyebabnya, kemungkinan karena produksi di luar Sulsel kurang. Sejauh ini pihaknya mendapatkan banyak pedagang dari provinsi lain membeli beras di wilayah Sulsel.
"Yang pasti banyak kita dapat pedagang-pedagang yang dari Maluku, dan lainnya belanja di Sulsel. Sehingga, kita perlu memiliki inovasi bagaimana bisa mencadangkan untuk di Bulog. Tapi kita sudah minta kebijakan dari Bulog," pungkasnya.
Adapun untuk pengendalian inflasi di Sulsel, ia memastikan harga relatif stabil sesuai kondisi si lapangan. Harga seperti cabai dan komoditi lainnya masih dalam pengawasan khususnya di bulan puasa ini. Dibandingkan dengan tahun lalu, semua harga dinilai terkendali.
"Untuk harga relatif stabil, dengan kondisi sekarang, apalagi bulan puasa. Harga-harga seperti cabai 40 ribu. Tahun lalu kan mahal-mahal. Di Jawa sekarang 90 ribu, kita paling tinggi 45 ribu," ungkap Andi Sudirman.
Pihaknya akan terus melakukan operasi pasar di wilayah-wilayah tertentu bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menstabilkan harga. Namun, pihaknya akan lebih fokus menaikkan stok Bulog.
"Kita adakan operasi pasar di wilayah-wilayah tertentu. Kita fokuskan sekarang, bagaimana stok Bulog bisa dinaikkan. Karena banyak diserbu dari provinsi lain. Ini yang kita mau, bagaimana Bulog bisa mengamankan cadangan stok. Karena kita akan mensuplai juga stok ke luar melalui Bulog juga," ucap Andalan.
Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah VI, Hilman Pujana, mengungkapkan permasalahan saat ini yakni harga pembelian Bulog tidak dapat bersaing dengan harga pasarnya. Dalam hal ini konteksnya secara nasional, tidak hanya di Sulsel.
"KPPU masih melakukan pengawasan. Jadi proses memperoleh berasnya oleh para pelaku usaha besar, apakah dilakukan dengan cara sesuai dengan aturan atau mereka sudah sepakat untuk menguasai pasokan ini. Ini masih dalam peninjauan," kata Hilman.
Karena, kata Hilman, pihak siapa yang memiliki pasokan terbesar maka, akan memegang posisi di pasaran. Hal ini tentunya harus di awasi. Bagiamana beras dari petani terkumpul di pengepul, lanjut ke penggilingan dan berakhir di gudang Bulog ataupun ke pasar.
"Seperti dirapatkan tadi, yang kita peroleh informasi banyak dari perusahaan besar atau dari wilayah provinsi lain yang sudah turun ke Sulsel bahkan langsung ke pengepul atau ke petani juga," terangnya.
Pihaknya masih akan melihat perilaku pengusaha untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Akan tetapi, memang dalam proses bisnis harus ada persaingan untuk bisa memperoleh komoditasnya.
Adapun untuk mengendalikan harga di pasar, KPPU sebagai pengawas telah mengusulkan untuk membuat MoU antara pengusaha dan Bulog. Sebab, saat ini Bulog benar-benar dinilai kesulitan mendapatkan stok dari petani maupun pengepul.
"Saat ini, bulog mencari-cari beras sampai kesulitan. Jadi masih ada beberapa usulan, kalau bisa dibikin semacam MoU, kalau pas lagi harga naik ya segini, pas lagi turun Bulog juga ambil harga segini," jelasnya.
Adapun untuk mengantisipasi adanya permainan di pihak pengusaha, KPPU pihaknya akan terus mengumpulkan informasi di lapangan terkait harga beli di petani secara langsung. Sebab, Sulsel sebagai sentra beras membuat orang berlomba-lomba membeli ke Sulsel.
"Sampai saat ini kita masih belum melihat dugaan pelanggaran, kita belum bisa sampaikan saat ini ada atau belum. Masih proses kumpul informasi dulu," pungkasnya.
Kepala Perwakilan BI Sulsel, Causa Iman Karana juga mengatakan, harga beras di Sulsel saat ini masih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Kenaikan harga di pasar luar provinsi membuat stok kurang. Selain beras, harga cabai dan ikan juga termasuk tinggi di provinsi lain.
"Tiga komoditas ini menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, tadi pak gubernur sudah beri arahan-arahan. Segera kita berkomunikasi dengan pengusaha jasa penggilingan kemudian juga satgas pangan untuk beras, dan juga produksi ikan juga seger di tingkatkan, cabe juga di gerakkan untuk di tanam di pekarangan," ucap Pak Cik.
Adapun daerah-daerah di Sulsel yang akan di antisipasi khusus terjadinya inflasi tinggi yakni Palopo, Pare-Pare, Bone, Bulukumba dan Makassar. Namun, inflasi Sulsel secara tahunan perbandingan Maret 2023 dan Maret tahun lalu 5,86 persen. Angka ini meningkat dibandingkan bulan lalu. Kemudian secara bulanan 0,75 di Sulsel.
"Alhamdulillah dari seluruh jajaran mendukung. Kejaksaan, TNI baik AD, AL, kemudian yang terakhir adalah gerakan pasar murah, yang akan kita dorong secara masif, untuk mengurangi inflasi," sebutnya.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan saat ini pihaknya tengah merumuskan strategi agar serapan Bulog dalam produksi padi bisa lebih bersaing dengan pengusaha. Sehingga stok Bulog bisa memenuhi cadangan beras yang diinginkan.
"Sebenarnya kita sekarang ini bukan masalah produksi yang tidak ada, tapi persaingan pembeli. Karena provinsi lain datang ke Sulsel, ini berbeda dengan yang lalu," ujar Andi Sudirman usai menghadiri kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) di Hotel Claro, Selasa (4/4/23).
Provinsi lain, kata dia, saat ini banyak menyasar petani dan pengepul di Sulsel. Adapun penyebabnya, kemungkinan karena produksi di luar Sulsel kurang. Sejauh ini pihaknya mendapatkan banyak pedagang dari provinsi lain membeli beras di wilayah Sulsel.
"Yang pasti banyak kita dapat pedagang-pedagang yang dari Maluku, dan lainnya belanja di Sulsel. Sehingga, kita perlu memiliki inovasi bagaimana bisa mencadangkan untuk di Bulog. Tapi kita sudah minta kebijakan dari Bulog," pungkasnya.
Adapun untuk pengendalian inflasi di Sulsel, ia memastikan harga relatif stabil sesuai kondisi si lapangan. Harga seperti cabai dan komoditi lainnya masih dalam pengawasan khususnya di bulan puasa ini. Dibandingkan dengan tahun lalu, semua harga dinilai terkendali.
"Untuk harga relatif stabil, dengan kondisi sekarang, apalagi bulan puasa. Harga-harga seperti cabai 40 ribu. Tahun lalu kan mahal-mahal. Di Jawa sekarang 90 ribu, kita paling tinggi 45 ribu," ungkap Andi Sudirman.
Pihaknya akan terus melakukan operasi pasar di wilayah-wilayah tertentu bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menstabilkan harga. Namun, pihaknya akan lebih fokus menaikkan stok Bulog.
"Kita adakan operasi pasar di wilayah-wilayah tertentu. Kita fokuskan sekarang, bagaimana stok Bulog bisa dinaikkan. Karena banyak diserbu dari provinsi lain. Ini yang kita mau, bagaimana Bulog bisa mengamankan cadangan stok. Karena kita akan mensuplai juga stok ke luar melalui Bulog juga," ucap Andalan.
Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah VI, Hilman Pujana, mengungkapkan permasalahan saat ini yakni harga pembelian Bulog tidak dapat bersaing dengan harga pasarnya. Dalam hal ini konteksnya secara nasional, tidak hanya di Sulsel.
"KPPU masih melakukan pengawasan. Jadi proses memperoleh berasnya oleh para pelaku usaha besar, apakah dilakukan dengan cara sesuai dengan aturan atau mereka sudah sepakat untuk menguasai pasokan ini. Ini masih dalam peninjauan," kata Hilman.
Karena, kata Hilman, pihak siapa yang memiliki pasokan terbesar maka, akan memegang posisi di pasaran. Hal ini tentunya harus di awasi. Bagiamana beras dari petani terkumpul di pengepul, lanjut ke penggilingan dan berakhir di gudang Bulog ataupun ke pasar.
"Seperti dirapatkan tadi, yang kita peroleh informasi banyak dari perusahaan besar atau dari wilayah provinsi lain yang sudah turun ke Sulsel bahkan langsung ke pengepul atau ke petani juga," terangnya.
Pihaknya masih akan melihat perilaku pengusaha untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Akan tetapi, memang dalam proses bisnis harus ada persaingan untuk bisa memperoleh komoditasnya.
Adapun untuk mengendalikan harga di pasar, KPPU sebagai pengawas telah mengusulkan untuk membuat MoU antara pengusaha dan Bulog. Sebab, saat ini Bulog benar-benar dinilai kesulitan mendapatkan stok dari petani maupun pengepul.
"Saat ini, bulog mencari-cari beras sampai kesulitan. Jadi masih ada beberapa usulan, kalau bisa dibikin semacam MoU, kalau pas lagi harga naik ya segini, pas lagi turun Bulog juga ambil harga segini," jelasnya.
Adapun untuk mengantisipasi adanya permainan di pihak pengusaha, KPPU pihaknya akan terus mengumpulkan informasi di lapangan terkait harga beli di petani secara langsung. Sebab, Sulsel sebagai sentra beras membuat orang berlomba-lomba membeli ke Sulsel.
"Sampai saat ini kita masih belum melihat dugaan pelanggaran, kita belum bisa sampaikan saat ini ada atau belum. Masih proses kumpul informasi dulu," pungkasnya.
Kepala Perwakilan BI Sulsel, Causa Iman Karana juga mengatakan, harga beras di Sulsel saat ini masih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Kenaikan harga di pasar luar provinsi membuat stok kurang. Selain beras, harga cabai dan ikan juga termasuk tinggi di provinsi lain.
"Tiga komoditas ini menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, tadi pak gubernur sudah beri arahan-arahan. Segera kita berkomunikasi dengan pengusaha jasa penggilingan kemudian juga satgas pangan untuk beras, dan juga produksi ikan juga seger di tingkatkan, cabe juga di gerakkan untuk di tanam di pekarangan," ucap Pak Cik.
Adapun daerah-daerah di Sulsel yang akan di antisipasi khusus terjadinya inflasi tinggi yakni Palopo, Pare-Pare, Bone, Bulukumba dan Makassar. Namun, inflasi Sulsel secara tahunan perbandingan Maret 2023 dan Maret tahun lalu 5,86 persen. Angka ini meningkat dibandingkan bulan lalu. Kemudian secara bulanan 0,75 di Sulsel.
"Alhamdulillah dari seluruh jajaran mendukung. Kejaksaan, TNI baik AD, AL, kemudian yang terakhir adalah gerakan pasar murah, yang akan kita dorong secara masif, untuk mengurangi inflasi," sebutnya.
(TRI)
Berita Terkait

Sulsel
21.458 Keluarga di Maros Terima Bantuan Beras 20 Kg
Sebanyak 21.458 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Maros akan menerima bantuan pangan berupa beras dari Perum Bulog Cabang Makassar.
Kamis, 17 Jul 2025 16:17

News
Bus Trans Sulsel Layani Masyarakat Pagi-Malam, Gratis hingga Desember 2025
Bus Trans Sulsel yang telah resmi beroperasi dan siap melayani masyarakat di wilayah Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar) beroperasi setiap hari mulai pukul 05.30 hingga 21.00 Wita.
Rabu, 16 Jul 2025 10:31

Sulsel
DPRD Sulsel Minta Pemprov Cabut Izin Pabrik Sawit yang Tak Patuhi Harga TBS
Komisi B menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait ketidakpatuhan perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) terhadap penetapan harga tandan buah segar (TBS) yang telah ditetapkan pemerintah provinsi (Pemprov). RDP berlangsung di Gedung Tower DPRD Sulsel pada Senin (14/07/2025).
Senin, 14 Jul 2025 19:34

News
Rute Bus Trans Sulsel Jangkau Mamminasata, Hadirkan Layanan Terintegrasi Antarwilayah
Bus Trans Sulsel kini telah mulai beroperasi secara terbatas melayani penumpang di wilayah Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar).
Sabtu, 12 Jul 2025 10:14

Sulsel
8.125 Guru Ikuti GTK Andalan Academy Sambut Tahun Ajaran Baru
Program ini menyasar sebanyak 8.125 Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dari berbagai satuan pendidikan SMA/SMK/SLB di Sulawesi Selatan.
Sabtu, 12 Jul 2025 09:27
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Eks Karyawan Ngadu ke DPRD Sulsel, PT Huadi Bantaeng Bakal Dipanggil Klarifikasi
2

Prof Hamdan Ingin Dokter Lulusan UIN Alauddin Miliki 3 Karakter Ideal
3

Peluncuran Paspor Merah Putih Ditunda, Imigrasi Fokus Perkuat Layanan
4

7 Fraksi DPRD Setuju Ranperda RPJMD 2025-2029 Dibahas Lebih Lanjut
5

MODENA Luncurkan Koleksi Perangkat Dapur Minimalis, Estetik & Hemat Energi
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Eks Karyawan Ngadu ke DPRD Sulsel, PT Huadi Bantaeng Bakal Dipanggil Klarifikasi
2

Prof Hamdan Ingin Dokter Lulusan UIN Alauddin Miliki 3 Karakter Ideal
3

Peluncuran Paspor Merah Putih Ditunda, Imigrasi Fokus Perkuat Layanan
4

7 Fraksi DPRD Setuju Ranperda RPJMD 2025-2029 Dibahas Lebih Lanjut
5

MODENA Luncurkan Koleksi Perangkat Dapur Minimalis, Estetik & Hemat Energi