Pengamat Sebut Usulan MTI Soal Larangan Mudik Naik Motor Tak Solutif

JAKARTA - Pengamat kebijakan publik, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menentang usulan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) untuk melarang pemudik Idul Fitri menggunakan sepeda motor. Menurutnya, usulan itu tidak solutif.

Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini menyebut, pemerintah tidak pro rakyat kecil jika usulan larangan mudik dengan sepeda motor ini diberlakukan. Menurut dia, sepeda motor tak bisa dikategorikan sebagai moda transportasi paling berisiko dan rentan kecelakaan.

"Saat ini transportasi publik darat baik bis dan transportasi publik lanjutan maupun Kereta Api dinilai oleh masyarakat konsumen transportasi publik tarifnya sangat mahal serta ketersediaan kapasitas muat sangat terbatas dan bahkan keselamatan transportasi publik pun masih belum terjamin dengan baik, terbukti masih banyaknya kecelakaan transportasi publik di jalan raya," kata Bambang Haryo dalam siaran persnya, Selasa (11/4/2023).

Baca Juga: Bambang Haryo Kritik Pernyataan Sri Mulyani yang Sebut Dunia Sedang Krisis

Tarif transportasi publik di Indonesia yang mahal, lanjut BHS, disebabkan oleh harga bahan bakar minyak yang tinggi, harga dan pajak sparepart yang sangat tinggi dibanding dengan negara di Asean, bahkan di dunia.

"Termasuk juga, iklim usaha yang kurang kondusif, begitu banyaknya ekonomi biaya tinggi, pungutan dari oknum dan lainnya serta banyaknya jalan raya di Indonsia yang rusak sesuai data BPS di 31,9% jalan raya yang rusak bahkan rusak berat di 15,9% misalnya di Sumatera, Kalimantan dan Papua yang mengakibatkan komponen sparepart transportasi publik menjadi cepat rusak dan begitu banyak kejahatan di jalan raya juga aksi pelemparan batu kepada transportasi publik yang marak terjadi. Sehingga memunculkan ekonomi biaya tinggi yang dibebankan kepada tarif angkutan publik," Imbuh BHS.

Menurut alumnus teknik perkapalan ITS Surabaya ini, penumpang di terminal pun masih sulit untuk bisa menghindar dari calo dan bahkan banyaknya kejahatan seperti copet, penipuan dan lain-lain di terminal.

Baca Juga: SPJM Tingkatkan Layanan Kapal, Sediakan Mudik Gratis dan Berbagi Paket Ramadan

"Ditambah lagi, jalur transportasi publik masih belum bisa terkoneksi dengan baik dan belum memenuhi sampai ke tempat tujuan yang diinginkan oleh masyarakat konsumen. Apalagi kalau kita melihat jumlah pemudik kita rencananya adalah sekitar 123 juta pemudik di tahun 2023 dengan ketersediaan bis sesuai dengan data Kementerian Perhubungan yang hanya sebesar 213 ribu untuk seluruh Indonesia adalah jumlah yang tidak cukup untuk bisa mengantisipasi total pemudik yang ada di Indonesia," tegasnya.

Presentase Jumlah Kecelakaan

BHS yang juga anggota Dewan Pakar Partai Gerindra ini menjelaskan, transportasi sepeda motor yang dinyatakan oleh Ketua Umum MTI Pusat adalah merupakan transportasi yang rawan kecelakaan, tidak berdasar.

"Jumlah sepeda motor yang ada di Indonesia sesuai data Polri tahun 2022 sebesar 125,3 juta sepeda motor dan bila dalam satu hari mereka berjalan 5 trip perjalanan berarti ada 625 juta trip tiap hari atau 225 miliar trip setiap tahun, sedangkan sesuai data BPS kecelakaan lalu lintas yang ada di Indonesia dalam satu tahun di 2022 sebanyak 6.700 kasus kecelakaan dan 452 tewas," ulas BHS.

Baca Juga: Mudik Lebih Awal, Penumpang Mulai Padati Bandara Sultan Hasanuddin

Jumlah itu, kata BHS relatif sangat kecil presentasenya bila diasumsikan 70% jumlah kecelakaan adalah sepeda motor, berarti sepeda motor menyumbangkan kecelakaan 4.200 kecelakaan dan 316 tewas, jumlah yang relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah trip pertahunnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa sepeda motor merupakan transportasi paling aman di Indonesia, bahkan di dunia karena rasio kecelakaan dibanding trip hanya 4.200 dibagi 225 miliar dikali 100% adalah 0,0000000186 atau 186 per 10 juta persen.

"Bila kita bandingkan dengan kecelakaan angkutan udara yang dinilai oleh dunia sebagai transportasi publik yang teraman di dunia, rasio kecelakaan menurut data psbr.law adalah 6,84 jam dari 100 ribu jam berarti rasio-nya adalah sebesar 0,0684 persen atau 684 per sepuluh ribu persen berarti dapat dikatakan angkutan sepeda motor di Indonesia jauh lebih aman dan selamat daripada transportasi publik udara yang dikatakan teraman di dunia," imbuh BHS.

Sehingga menurutnya, pernyataan Ketua Umum MTI Pusat tidak berdasar dan diduga bisa mengakibatkan kerugian masyarakat bila kebijakan ini dilaksanakan oleh pemerintah.

Baca Juga: Jelang Arus Mudik, Lubang Jalan Poros Maros-Bone Ditambal

Ia berharap, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dapat mengkaji mendalam usulan Ketua Umum MTI Pusat yang cenderung tidak berdasar dan asal-asalan. Sekadar diketahui, usulan ini disampaikan Ketua Umum MTI Tory Darmantoro pada konferensi pers yang dilakukan di Jakarta, Selasa 4 April 2023 pekan lalu.