Kakanwil Kemenkum Sulsel Dorong PPID Berikan Informasi Terbaik Bagi Masyarakat

Jum'at, 28 Mar 2025 11:46
Kakanwil Kemenkum Sulsel Dorong PPID Berikan Informasi Terbaik Bagi Masyarakat
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum), mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan layanan informasi yang transparan. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum), mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan layanan informasi yang transparan, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal. Dalam arahannya kepada jajaran PPID Kanwil Kemenkumham Sulsel guna memastikan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan bermanfaat dapat terpenuhi.

“PPID memiliki peran strategis dalam memberikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Saya meminta seluruh jajaran untuk terus menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, serta memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan bersifat akurat, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik,” ujar Andi Basmal dalam keterangannya usai menerima laporan ketua Tim ZI Kanwil Kemenkum Sulsel yang telah melaksanakan Rapat PPID beberapa waktu lalu di ruang Rapat Pimpinan

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Kanwil Kemenkumham Sulsel bertanggung jawab dalam mengelola dan menyebarluaskan berbagai informasi terkait layanan hukum, termasuk kebijakan, regulasi, serta inovasi pelayanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM PPID juga menjadi fokus utama untuk memastikan pelayanan informasi semakin profesional dan responsif.

Sebagai bagian dari komitmen dalam keterbukaan informasi publik, Kanwil Kemenkum Sulsel akan terus meningkatkan berbagai kanal komunikasi, baik melalui situs website resmi, media sosial, layanan telepon Dan whatsapp maupun layanan tatap muka.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak terkendala dalam mengaksesnya. Oleh karena itu, sinergi antara PPID dengan berbagai pihak, termasuk media dan stakeholder terkait, harus terus diperkuat,” tambahnya.

Dengan langkah ini, diharapkan PPID Kanwil Kemenkumham Sulsel dapat terus menjalankan tugasnya secara optimal, mendukung transparansi pemerintahan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan hukum dan hak asasi manusia di Sulawesi Selatan.
(GUS)
Berita Terkait
Ranperkada Jeneponto Tentang Wajib Belajar Satu Tahun Prasekolah Diharmonisasi
Sulsel
Ranperkada Jeneponto Tentang Wajib Belajar Satu Tahun Prasekolah Diharmonisasi
Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Jeneponto tentang Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Prasekolah dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sejajar dan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Minggu, 01 Nov 2026 23:11
Puluhan UMKM di Makassar Sunday Market Diberi Informasi Layanan Kekayaan Intelektual
News
Puluhan UMKM di Makassar Sunday Market Diberi Informasi Layanan Kekayaan Intelektual
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) membuka layanan informasi dan konsultasi Kekayaan Intelektual (KI) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam ajang Makassar Sunday Market
Minggu, 01 Nov 2026 19:39
Kakanwil Kemenkum Sulsel Perkuat Akuntabilitas Layanan Bantuan Hukum
News
Kakanwil Kemenkum Sulsel Perkuat Akuntabilitas Layanan Bantuan Hukum
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Muhammad Ikmal Idrus, mengikuti Sosialisasi Perubahan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Kamis, 29 Okt 2026 23:52
Kanwil Kemenkum Sulsel Harmonisasi Tiga Ranperbup Tana Toraja
Sulsel
Kanwil Kemenkum Sulsel Harmonisasi Tiga Ranperbup Tana Toraja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Tana Toraja.
Kamis, 29 Okt 2026 21:42
Wamenkum Eddy: Musik Harus Menghidupi Penciptanya, Royalti Harus Transparan
News
Wamenkum Eddy: Musik Harus Menghidupi Penciptanya, Royalti Harus Transparan
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) menegaskan bahwa musik harus mampu menghidupi penciptanya melalui tata kelola royalti yang transparan dan akuntabel.
Rabu, 28 Okt 2026 23:43
Berita Terbaru