Kakanwil Kemenkum Sulsel Dorong PPID Berikan Informasi Terbaik Bagi Masyarakat
Jum'at, 28 Mar 2025 11:46
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum), mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan layanan informasi yang transparan. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum), mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan layanan informasi yang transparan, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal. Dalam arahannya kepada jajaran PPID Kanwil Kemenkumham Sulsel guna memastikan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan bermanfaat dapat terpenuhi.
“PPID memiliki peran strategis dalam memberikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Saya meminta seluruh jajaran untuk terus menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, serta memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan bersifat akurat, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik,” ujar Andi Basmal dalam keterangannya usai menerima laporan ketua Tim ZI Kanwil Kemenkum Sulsel yang telah melaksanakan Rapat PPID beberapa waktu lalu di ruang Rapat Pimpinan
Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Kanwil Kemenkumham Sulsel bertanggung jawab dalam mengelola dan menyebarluaskan berbagai informasi terkait layanan hukum, termasuk kebijakan, regulasi, serta inovasi pelayanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM PPID juga menjadi fokus utama untuk memastikan pelayanan informasi semakin profesional dan responsif.
Sebagai bagian dari komitmen dalam keterbukaan informasi publik, Kanwil Kemenkum Sulsel akan terus meningkatkan berbagai kanal komunikasi, baik melalui situs website resmi, media sosial, layanan telepon Dan whatsapp maupun layanan tatap muka.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak terkendala dalam mengaksesnya. Oleh karena itu, sinergi antara PPID dengan berbagai pihak, termasuk media dan stakeholder terkait, harus terus diperkuat,” tambahnya.
Dengan langkah ini, diharapkan PPID Kanwil Kemenkumham Sulsel dapat terus menjalankan tugasnya secara optimal, mendukung transparansi pemerintahan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan hukum dan hak asasi manusia di Sulawesi Selatan.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal. Dalam arahannya kepada jajaran PPID Kanwil Kemenkumham Sulsel guna memastikan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan bermanfaat dapat terpenuhi.
“PPID memiliki peran strategis dalam memberikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Saya meminta seluruh jajaran untuk terus menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, serta memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan bersifat akurat, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik,” ujar Andi Basmal dalam keterangannya usai menerima laporan ketua Tim ZI Kanwil Kemenkum Sulsel yang telah melaksanakan Rapat PPID beberapa waktu lalu di ruang Rapat Pimpinan
Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Kanwil Kemenkumham Sulsel bertanggung jawab dalam mengelola dan menyebarluaskan berbagai informasi terkait layanan hukum, termasuk kebijakan, regulasi, serta inovasi pelayanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM PPID juga menjadi fokus utama untuk memastikan pelayanan informasi semakin profesional dan responsif.
Sebagai bagian dari komitmen dalam keterbukaan informasi publik, Kanwil Kemenkum Sulsel akan terus meningkatkan berbagai kanal komunikasi, baik melalui situs website resmi, media sosial, layanan telepon Dan whatsapp maupun layanan tatap muka.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak terkendala dalam mengaksesnya. Oleh karena itu, sinergi antara PPID dengan berbagai pihak, termasuk media dan stakeholder terkait, harus terus diperkuat,” tambahnya.
Dengan langkah ini, diharapkan PPID Kanwil Kemenkumham Sulsel dapat terus menjalankan tugasnya secara optimal, mendukung transparansi pemerintahan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan hukum dan hak asasi manusia di Sulawesi Selatan.
(GUS)
Berita Terkait
News
Pengambilan Sumpah WNI, Kakanwil Tekankan Nasionalisme dan Kepatuhan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan kegiatan pengambilan sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022, Rabu (15/4/2026).
Rabu, 15 Apr 2026 18:19
Sulsel
Penguatan Layanan Hukum dan Regulasi Desa Jadi Fokus di Kabupaten Gowa
Penguatan layanan hukum serta pembinaan regulasi di tingkat desa menjadi fokus utama sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) dengan Pemerintah Kabupaten Gowa
Selasa, 14 Apr 2026 21:12
Sulsel
Harmonisasikan 4 Rancangan Perbup Wajo, Fokus pada BUMD dan Tata Kelola Risiko
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat fasilitasi harmonisasi terhadap empat Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Wajo
Selasa, 14 Apr 2026 15:07
News
Kemenkum Sulsel Tekankan Kualitas Layanan dan Penajaman Rencana Aksi Tahun 2026
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kemenkum Sulsel) Andi Basmal menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan, khususnya dalam merespon setiap pengaduan.
Senin, 13 Apr 2026 12:14
Sulsel
Kemenkum Sulsel Dorong Kerjasama Optimalkan Ekosistem KI di Jeneponto
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan ekosistem Kekayaan Intelektual (KI).
Jum'at, 10 Apr 2026 20:17
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tak Mau Beli Randis Baru, Wali Kota Makassar Pilih Pakai Mobil Bekas
2
Komisi E DPRD Sulsel Temukan Dugaan Pekerjaan Renovasi Asal-asalan di Rumah Sakit Haji
3
Pemkot Makassar Siapkan Sumur Bor dan Dana BTT Antisipasi El Nino 2026
4
UMI Ingatkan Konsekuensi Hukum bagi Pemelintir Narasi Terkait Jusuf Kalla
5
Kejari Maros Jadwalkan Pemeriksaan Kades Labuaja soal Dugaan Pungli
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tak Mau Beli Randis Baru, Wali Kota Makassar Pilih Pakai Mobil Bekas
2
Komisi E DPRD Sulsel Temukan Dugaan Pekerjaan Renovasi Asal-asalan di Rumah Sakit Haji
3
Pemkot Makassar Siapkan Sumur Bor dan Dana BTT Antisipasi El Nino 2026
4
UMI Ingatkan Konsekuensi Hukum bagi Pemelintir Narasi Terkait Jusuf Kalla
5
Kejari Maros Jadwalkan Pemeriksaan Kades Labuaja soal Dugaan Pungli