Anggota DPR RI Deng Ical Desak Penundaan Migrasi eSIM hingga BPDP Resmi Terbentuk
Selasa, 15 Apr 2025 08:33

Anggota DPR RI, Syamsu Rizal alias Deng Ical. Foto: Humas Fraksi PKB
MAKASSAR - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Syamsu Rizal mendesak Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menunda kebijakan migrasi kartu seluler fisik ke digital atau embedded subsscriber identity module (eSIM).
Penundaan ini dilakukan hingga Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP) terbentuk dan beroperasi secara independen.
“Keamanan data masyarakat harus jadi prioritas utama sebelum migrasi kartu seluler fisik ke digital. Potensi kebocoran data rentan terjadi jika tidak ada lembaga pengawas yang kuat dan kompetensi untuk melindungi data pribadi masyarakat,” ucap Deng Ical sapaan akrabnya seperti dilansir dari Fraksi PKB.
Legislator Dapil Sulsel 1 ini menilai penggunaan eSIM bisa jadi merupakan langkah maju. Kendati demikian jangan sampai penggunaan eSIM ini kian memudahkan penggunaan data pribadi pengguna seluler secara ilegal.
“Pembentukan BPDP sebagai lembaga independen adalah prasyarat mutlak. Tanpa itu, migrasi eSIM berisiko memperparah kerentanan kebocoran data warga. Kita masih ingat kasus kebocoran 1,3 miliar data registrasi SIM prabayar tahun 2023 yang berasal dari server pemerintah,” ungkapnya.
Deng Ical juga menyoroti pentingnya memastikan BPDP tidak berada di bawah kementerian atau lembaga tertentu, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk menghindari konflik kepentingan.
Menurutnya, lembaga tersebut harus memiliki kewenangan penuh mengawasi tata kelola data digital, termasuk dalam proses migrasi eSIM.
Eks Wakil Wali Kota Makassar ini mengusulkan tiga langkah konkret. Pertama, pemerintah perlu menunda implementasi migrasi eSIM hingga BPDP resmi berfungsi. Kedua, Kementerian Komunikasi dan Digital harus mengevaluasi sistem keamanan data secara menyeluruh, termasuk kolaborasi dengan operator seluler.
Ketiga, percepatan pembentukan BPDP sebagai bentuk komitmen negara dalam memulihkan kepercayaan publik. “Ini bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi juga perlindungan hak dasar warga negara,” ujarnya.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya sistematis memperkuat tata kelola digital Indonesia, sekaligus menjaga momentum reformasi perlindungan data pribadi.
Desakan penundaan migrasi eSIM ini tidak hanya menjadi respons teknis, tetapi juga wujud komitmen politik jangka panjang untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada keamanan masyarakat.
Penundaan ini dilakukan hingga Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP) terbentuk dan beroperasi secara independen.
“Keamanan data masyarakat harus jadi prioritas utama sebelum migrasi kartu seluler fisik ke digital. Potensi kebocoran data rentan terjadi jika tidak ada lembaga pengawas yang kuat dan kompetensi untuk melindungi data pribadi masyarakat,” ucap Deng Ical sapaan akrabnya seperti dilansir dari Fraksi PKB.
Legislator Dapil Sulsel 1 ini menilai penggunaan eSIM bisa jadi merupakan langkah maju. Kendati demikian jangan sampai penggunaan eSIM ini kian memudahkan penggunaan data pribadi pengguna seluler secara ilegal.
“Pembentukan BPDP sebagai lembaga independen adalah prasyarat mutlak. Tanpa itu, migrasi eSIM berisiko memperparah kerentanan kebocoran data warga. Kita masih ingat kasus kebocoran 1,3 miliar data registrasi SIM prabayar tahun 2023 yang berasal dari server pemerintah,” ungkapnya.
Deng Ical juga menyoroti pentingnya memastikan BPDP tidak berada di bawah kementerian atau lembaga tertentu, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk menghindari konflik kepentingan.
Menurutnya, lembaga tersebut harus memiliki kewenangan penuh mengawasi tata kelola data digital, termasuk dalam proses migrasi eSIM.
Eks Wakil Wali Kota Makassar ini mengusulkan tiga langkah konkret. Pertama, pemerintah perlu menunda implementasi migrasi eSIM hingga BPDP resmi berfungsi. Kedua, Kementerian Komunikasi dan Digital harus mengevaluasi sistem keamanan data secara menyeluruh, termasuk kolaborasi dengan operator seluler.
Ketiga, percepatan pembentukan BPDP sebagai bentuk komitmen negara dalam memulihkan kepercayaan publik. “Ini bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi juga perlindungan hak dasar warga negara,” ujarnya.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya sistematis memperkuat tata kelola digital Indonesia, sekaligus menjaga momentum reformasi perlindungan data pribadi.
Desakan penundaan migrasi eSIM ini tidak hanya menjadi respons teknis, tetapi juga wujud komitmen politik jangka panjang untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada keamanan masyarakat.
(UMI)
Berita Terkait

News
Anggota DPR RI Rudi Dukung Penuh Penambahan Anggaran Institusi Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menilai pagu indikatif 2026 dari institusi penegak hukum, masih jauh dari ideal. NasDem mendukung penuh penambahan anggaran untuk KPK, PPATK, dan BNN.
Kamis, 10 Jul 2025 20:02

News
Anggota DPR RI Rudianto Lallo Dukung Penuh Kebijakan Perbaikan Kesejahteraan Hakim
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan kesejahteraan para hakim.
Rabu, 09 Jul 2025 19:45

Ekbis
Komisi VI DPR RI Dukung Transformasi Bisnis Manajemen Baru Telkom
Komisi VI DPR RI menyatakan dukungan atas langkah transformasi bisnis dan budaya yang dijalankan oleh direktur utama dan manajemen baru PT Telkom Indonesia.
Jum'at, 04 Jul 2025 10:53

News
TP Pertanyakan Urgensi Pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf Khusus di Tingkat Daerah
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe mengungkapkan banyaknya keluhan yang ia terima di media sosial terkait penetapan staf khusus atau tenaga ahli oleh beberapa kepala daerah.
Rabu, 02 Jul 2025 12:21

News
Taufan Pawe Perjuangkan Jaminan Pensiun PPPK, Minta Disamakan dengan PNS
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Golkar, Taufan Pawe terus menyuarakan pentingnya jaminan masa pensiun dan hari tua bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selasa, 01 Jul 2025 16:37
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

PSI Umumkan DPT Pemilihan Raya, 187.306 Orang Berhak Memilih Ketum
2

DPRD Sulsel Heran, Perusahaan Penambang Emas di Sinjai Mangkir dari RDP
3

Kisah Owner Hermin Salon Vivi Hadapi Diskriminasi Gender karena Budaya Patriarki
4

PT Semen Tonasa dan Unhas Luncurkan Program Assamaturu 2025
5

Penabrak KLM Asia Mulia Belum Ditangkap, Keluarga Bakal Lapor ke Pusat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

PSI Umumkan DPT Pemilihan Raya, 187.306 Orang Berhak Memilih Ketum
2

DPRD Sulsel Heran, Perusahaan Penambang Emas di Sinjai Mangkir dari RDP
3

Kisah Owner Hermin Salon Vivi Hadapi Diskriminasi Gender karena Budaya Patriarki
4

PT Semen Tonasa dan Unhas Luncurkan Program Assamaturu 2025
5

Penabrak KLM Asia Mulia Belum Ditangkap, Keluarga Bakal Lapor ke Pusat