Ashabul Kahfi Dorong Pembentukan TPF Independen Tangani Kasus Penyiksaan Mantan Pemain Sirkus
Rabu, 16 Apr 2025 15:37

Anggota DPR RI, Ashabul Kahfi. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan kekerasan dan eksploitasi yang dialami sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Dalam pernyataannya, ia menilai perlakuan keji yang diterima para korban sebagai bentuk penyiksaan sistematis yang tidak boleh dibiarkan.
“Kita tidak bisa membiarkan satu anak bangsa pun diperlakukan seperti itu, dirantai, disetrum, dipaksa tampil saat hamil, bahkan dijejali kotoran, itu bukan hanya pelanggaran HAM, itu adalah bentuk penyiksaan sistematis yang harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” ujar Ashabul pada Rabu (16/4/2025).
Ashabul menyayangkan sikap manajemen Taman Safari Indonesia yang dianggap meremehkan persoalan ini sebagai konflik personal. Ia menegaskan, persoalan tersebut menyangkut struktur industri hiburan yang selama ini luput dari pengawasan negara.
“Ini bukan sekadar persoalan personal antarindividu seperti diklaim sepihak oleh manajemen Taman Safari, ini menyangkut struktur industri hiburan yang selama puluhan tahun mungkin luput dari pengawasan negara,” tambahnya.
Menyikapi hal itu, Ashabul mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial untuk segera turun tangan. Menurutnya, penyelesaian tidak cukup hanya melalui investigasi administratif, melainkan juga pemulihan menyeluruh bagi para korban.
“Bukan hanya dalam bentuk investigasi administratif, tetapi juga pemulihan menyeluruh—baik fisik, psikologis, maupun identitas hukum bagi para korban,” tegas Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan itu.
Ia menekankan pentingnya momentum ini untuk melakukan reformasi industri hiburan, khususnya pada sektor pekerja informal seperti sirkus, yang selama ini minim perlindungan ketenagakerjaan.
“Terutama sirkus yang selama ini jauh dari radar perlindungan ketenagakerjaan,” jelasnya.
Ashabul juga mendorong pembentukan Tim Pencari Fakta Independen yang melibatkan unsur pemerintah, DPR, LSM HAM, dan tokoh masyarakat sipil guna menyelidiki kasus secara menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran serius, menurutnya, proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu.
“Jika terbukti ada pelanggaran serius, para pelaku harus diproses pidana. Tak boleh ada kekebalan hukum dalam kasus ini,” tegasnya.
Ia mengingatkan, negara tidak boleh lagi menutup mata atas perlakuan tidak manusiawi semacam ini. Ashabul menegaskan, setiap warga negara berhak untuk hidup dan bekerja dengan martabat.
“Tidak boleh ada lagi Butet, Fifi, dan Ida yang disiksa dalam senyap hanya demi menghibur penonton. Cukup sudah,” pungkasnya.
Sebelumnya, kisah memilukan para perempuan mantan pemain sirkus OCI diungkap dalam pertemuan dengan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto. Mereka menceritakan pengalaman bertahun-tahun menghadapi kekerasan fisik, pemaksaan saat hamil, hingga perlakuan tak layak selama beratraksi di berbagai tempat, termasuk Taman Safari Indonesia.
“Kita tidak bisa membiarkan satu anak bangsa pun diperlakukan seperti itu, dirantai, disetrum, dipaksa tampil saat hamil, bahkan dijejali kotoran, itu bukan hanya pelanggaran HAM, itu adalah bentuk penyiksaan sistematis yang harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” ujar Ashabul pada Rabu (16/4/2025).
Ashabul menyayangkan sikap manajemen Taman Safari Indonesia yang dianggap meremehkan persoalan ini sebagai konflik personal. Ia menegaskan, persoalan tersebut menyangkut struktur industri hiburan yang selama ini luput dari pengawasan negara.
“Ini bukan sekadar persoalan personal antarindividu seperti diklaim sepihak oleh manajemen Taman Safari, ini menyangkut struktur industri hiburan yang selama puluhan tahun mungkin luput dari pengawasan negara,” tambahnya.
Menyikapi hal itu, Ashabul mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial untuk segera turun tangan. Menurutnya, penyelesaian tidak cukup hanya melalui investigasi administratif, melainkan juga pemulihan menyeluruh bagi para korban.
“Bukan hanya dalam bentuk investigasi administratif, tetapi juga pemulihan menyeluruh—baik fisik, psikologis, maupun identitas hukum bagi para korban,” tegas Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan itu.
Ia menekankan pentingnya momentum ini untuk melakukan reformasi industri hiburan, khususnya pada sektor pekerja informal seperti sirkus, yang selama ini minim perlindungan ketenagakerjaan.
“Terutama sirkus yang selama ini jauh dari radar perlindungan ketenagakerjaan,” jelasnya.
Ashabul juga mendorong pembentukan Tim Pencari Fakta Independen yang melibatkan unsur pemerintah, DPR, LSM HAM, dan tokoh masyarakat sipil guna menyelidiki kasus secara menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran serius, menurutnya, proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu.
“Jika terbukti ada pelanggaran serius, para pelaku harus diproses pidana. Tak boleh ada kekebalan hukum dalam kasus ini,” tegasnya.
Ia mengingatkan, negara tidak boleh lagi menutup mata atas perlakuan tidak manusiawi semacam ini. Ashabul menegaskan, setiap warga negara berhak untuk hidup dan bekerja dengan martabat.
“Tidak boleh ada lagi Butet, Fifi, dan Ida yang disiksa dalam senyap hanya demi menghibur penonton. Cukup sudah,” pungkasnya.
Sebelumnya, kisah memilukan para perempuan mantan pemain sirkus OCI diungkap dalam pertemuan dengan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto. Mereka menceritakan pengalaman bertahun-tahun menghadapi kekerasan fisik, pemaksaan saat hamil, hingga perlakuan tak layak selama beratraksi di berbagai tempat, termasuk Taman Safari Indonesia.
(UMI)
Berita Terkait

Ekbis
Bambang Haryo Dorong Integrasi MNP, Kereta Api Trans Sulawesi & Kawasan Industri
Pada kunjungannya itu, Bambang berulangkali menekankan pentingnya mendorong integrasi antara Kereta Api (KA) Trans Sulawesi, MNP, dan kawasan industri.
Kamis, 12 Jun 2025 20:48

Sulsel
TP Apresiasi ATR/BPN Pangkep Serahkan Sertipikat Tana Wakaf untuk Masjid
Anggota DPR RI, Taufan Pawe menghadiri penyerahan sertipikat tanah wakaf sejumlah masyarakat dan pengurus Masjid Alauddin Kilo Lima Padang Lampe.
Rabu, 11 Jun 2025 18:05

News
Hilirisasi Industri Tambang Harus Jaga Kelestarian Lingkungan
Program hilirisasi tambang nasional yang digaungkan pemerintah yang merupakan strategi menuju kemandirian ekonomi dan ketahanan energi nasional, diminta juga menjaga kelestarian alam dan lingkungan.
Rabu, 11 Jun 2025 09:01

News
Nurdin Halid Sebar 40 Sapi Kurban di Dapil, Wujud Terimakasih Kepada Masyarakat
Anggota DPR RI dari Golkar, Nurdin Halid menyerahkan 40 ekor sapi kurban di daerah pemilihannya yang meliputi Kota Parepare, Kabupaten Bone, Sinjai, Maros, Bulukumba, Soppeng, Wajo, Barru dan Pangkep.
Kamis, 05 Jun 2025 12:40

News
Eva Rataba Harap Tak Ada Lagi Ketidakpastian dalam Penerimaan Siswa Baru
Anggota Komisi X DPR RI, Eva Stevany Rataba, menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menerapkan skema baru penerimaan peserta didik melalui Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Selasa, 03 Jun 2025 16:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ganggu Lalu Lintas, Pemkot Makassar Bakal Tertibkan Pasar Kaget
2

Wali Kota Makassar Lantik Puluhan Pejabat Eselon II dan III Besok
3

MG Cyberster Hadir di Makassar, Mobil Listrik Sport dengan Desain Ikonik & Teknogi Terkini
4

Interflour Indonesia Rayakan Hari Jadi ke-53 dengan Pemecahan MURI
5

Aksi Bersih Kanal & Pasar, Pelindo Regional 4 Raih Penghargaan KLH
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ganggu Lalu Lintas, Pemkot Makassar Bakal Tertibkan Pasar Kaget
2

Wali Kota Makassar Lantik Puluhan Pejabat Eselon II dan III Besok
3

MG Cyberster Hadir di Makassar, Mobil Listrik Sport dengan Desain Ikonik & Teknogi Terkini
4

Interflour Indonesia Rayakan Hari Jadi ke-53 dengan Pemecahan MURI
5

Aksi Bersih Kanal & Pasar, Pelindo Regional 4 Raih Penghargaan KLH