Ashabul Kahfi Dorong Pembentukan TPF Independen Tangani Kasus Penyiksaan Mantan Pemain Sirkus
Rabu, 16 Apr 2025 15:37
Anggota DPR RI, Ashabul Kahfi. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan kekerasan dan eksploitasi yang dialami sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Dalam pernyataannya, ia menilai perlakuan keji yang diterima para korban sebagai bentuk penyiksaan sistematis yang tidak boleh dibiarkan.
“Kita tidak bisa membiarkan satu anak bangsa pun diperlakukan seperti itu, dirantai, disetrum, dipaksa tampil saat hamil, bahkan dijejali kotoran, itu bukan hanya pelanggaran HAM, itu adalah bentuk penyiksaan sistematis yang harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” ujar Ashabul pada Rabu (16/4/2025).
Ashabul menyayangkan sikap manajemen Taman Safari Indonesia yang dianggap meremehkan persoalan ini sebagai konflik personal. Ia menegaskan, persoalan tersebut menyangkut struktur industri hiburan yang selama ini luput dari pengawasan negara.
“Ini bukan sekadar persoalan personal antarindividu seperti diklaim sepihak oleh manajemen Taman Safari, ini menyangkut struktur industri hiburan yang selama puluhan tahun mungkin luput dari pengawasan negara,” tambahnya.
Menyikapi hal itu, Ashabul mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial untuk segera turun tangan. Menurutnya, penyelesaian tidak cukup hanya melalui investigasi administratif, melainkan juga pemulihan menyeluruh bagi para korban.
“Bukan hanya dalam bentuk investigasi administratif, tetapi juga pemulihan menyeluruh—baik fisik, psikologis, maupun identitas hukum bagi para korban,” tegas Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan itu.
Ia menekankan pentingnya momentum ini untuk melakukan reformasi industri hiburan, khususnya pada sektor pekerja informal seperti sirkus, yang selama ini minim perlindungan ketenagakerjaan.
“Terutama sirkus yang selama ini jauh dari radar perlindungan ketenagakerjaan,” jelasnya.
Ashabul juga mendorong pembentukan Tim Pencari Fakta Independen yang melibatkan unsur pemerintah, DPR, LSM HAM, dan tokoh masyarakat sipil guna menyelidiki kasus secara menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran serius, menurutnya, proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu.
“Jika terbukti ada pelanggaran serius, para pelaku harus diproses pidana. Tak boleh ada kekebalan hukum dalam kasus ini,” tegasnya.
Ia mengingatkan, negara tidak boleh lagi menutup mata atas perlakuan tidak manusiawi semacam ini. Ashabul menegaskan, setiap warga negara berhak untuk hidup dan bekerja dengan martabat.
“Tidak boleh ada lagi Butet, Fifi, dan Ida yang disiksa dalam senyap hanya demi menghibur penonton. Cukup sudah,” pungkasnya.
Sebelumnya, kisah memilukan para perempuan mantan pemain sirkus OCI diungkap dalam pertemuan dengan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto. Mereka menceritakan pengalaman bertahun-tahun menghadapi kekerasan fisik, pemaksaan saat hamil, hingga perlakuan tak layak selama beratraksi di berbagai tempat, termasuk Taman Safari Indonesia.
“Kita tidak bisa membiarkan satu anak bangsa pun diperlakukan seperti itu, dirantai, disetrum, dipaksa tampil saat hamil, bahkan dijejali kotoran, itu bukan hanya pelanggaran HAM, itu adalah bentuk penyiksaan sistematis yang harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” ujar Ashabul pada Rabu (16/4/2025).
Ashabul menyayangkan sikap manajemen Taman Safari Indonesia yang dianggap meremehkan persoalan ini sebagai konflik personal. Ia menegaskan, persoalan tersebut menyangkut struktur industri hiburan yang selama ini luput dari pengawasan negara.
“Ini bukan sekadar persoalan personal antarindividu seperti diklaim sepihak oleh manajemen Taman Safari, ini menyangkut struktur industri hiburan yang selama puluhan tahun mungkin luput dari pengawasan negara,” tambahnya.
Menyikapi hal itu, Ashabul mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial untuk segera turun tangan. Menurutnya, penyelesaian tidak cukup hanya melalui investigasi administratif, melainkan juga pemulihan menyeluruh bagi para korban.
“Bukan hanya dalam bentuk investigasi administratif, tetapi juga pemulihan menyeluruh—baik fisik, psikologis, maupun identitas hukum bagi para korban,” tegas Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan itu.
Ia menekankan pentingnya momentum ini untuk melakukan reformasi industri hiburan, khususnya pada sektor pekerja informal seperti sirkus, yang selama ini minim perlindungan ketenagakerjaan.
“Terutama sirkus yang selama ini jauh dari radar perlindungan ketenagakerjaan,” jelasnya.
Ashabul juga mendorong pembentukan Tim Pencari Fakta Independen yang melibatkan unsur pemerintah, DPR, LSM HAM, dan tokoh masyarakat sipil guna menyelidiki kasus secara menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran serius, menurutnya, proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu.
“Jika terbukti ada pelanggaran serius, para pelaku harus diproses pidana. Tak boleh ada kekebalan hukum dalam kasus ini,” tegasnya.
Ia mengingatkan, negara tidak boleh lagi menutup mata atas perlakuan tidak manusiawi semacam ini. Ashabul menegaskan, setiap warga negara berhak untuk hidup dan bekerja dengan martabat.
“Tidak boleh ada lagi Butet, Fifi, dan Ida yang disiksa dalam senyap hanya demi menghibur penonton. Cukup sudah,” pungkasnya.
Sebelumnya, kisah memilukan para perempuan mantan pemain sirkus OCI diungkap dalam pertemuan dengan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto. Mereka menceritakan pengalaman bertahun-tahun menghadapi kekerasan fisik, pemaksaan saat hamil, hingga perlakuan tak layak selama beratraksi di berbagai tempat, termasuk Taman Safari Indonesia.
(UMI)
Berita Terkait
News
Waka Komisi VI DPR RI Nurdin Halid Nilai BUMN Tambang Perkuat Hilirisasi dan Tata Kelola Mineral
Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya penguatan tata kelola sektor pertambangan, khususnya komoditas emas dan mineral strategis, agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Rabu, 01 Apr 2026 19:15
News
Meity Rahmatia Desak Bongkar Jaringan Narkoba di Lapas Bollangi, Soroti Dugaan Keterlibatan Oknum
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Sulawesi Selatan (Sulsel), Meity Rahmatia, mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meningkatkan integritasnya dan bekerja keras dalam memberantas jaringan narkoba di lembaga pemasyarakatan.
Selasa, 31 Mar 2026 17:38
News
Komisi I DPR RI Desak Negara Bersikap, Usai Prajurit TNI Tewas Akibat Serangan Israel
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Deng Ical, mengecam keras serangan Israel yang menewaskan seorang prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon, serta melukai tiga prajurit lainnya.
Senin, 30 Mar 2026 15:17
News
Dari Tanah Suci, Nurdin Halid Ajak Masyarakat Syukuri Ramadan dan Sambut Idulfitri
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci bersama keluarga pada momentum Ramadan 1447 Hijriah.
Jum'at, 20 Mar 2026 13:44
News
Kunker Pantau Revitalisasi Krakatau Steel, NH Dorong Kemandirian Industri Baja Nasional
Komisi VI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Krakatau Steel di Kota Cilegon, Banten, Kamis (12/3/26) baru-baru ini.
Minggu, 15 Mar 2026 14:22
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
RDP DPRD Lutim Memanas, Mahasiswa Sorot Kejanggalan Proyek Masjid Rp43 M
2
Perputaran Uang di MTQ Sulsel XXXIV di Maros Ditarget Tembus Rp50 Miliar
3
Fun Riding Endurance di Gowa Jadi Momen Deklarasi Serambi
4
Ribuan Warga Padati Pembukaan MTQ XXXIV Sulsel di Maros
5
Desa Pattallassang Diproyeksi Jadi Pilot Project Kampung Sejahtera Pertama di Luar Jawa
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
RDP DPRD Lutim Memanas, Mahasiswa Sorot Kejanggalan Proyek Masjid Rp43 M
2
Perputaran Uang di MTQ Sulsel XXXIV di Maros Ditarget Tembus Rp50 Miliar
3
Fun Riding Endurance di Gowa Jadi Momen Deklarasi Serambi
4
Ribuan Warga Padati Pembukaan MTQ XXXIV Sulsel di Maros
5
Desa Pattallassang Diproyeksi Jadi Pilot Project Kampung Sejahtera Pertama di Luar Jawa