Ashabul Kahfi Dorong Pembentukan TPF Independen Tangani Kasus Penyiksaan Mantan Pemain Sirkus
Rabu, 16 Apr 2025 15:37
Anggota DPR RI, Ashabul Kahfi. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan kekerasan dan eksploitasi yang dialami sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Dalam pernyataannya, ia menilai perlakuan keji yang diterima para korban sebagai bentuk penyiksaan sistematis yang tidak boleh dibiarkan.
“Kita tidak bisa membiarkan satu anak bangsa pun diperlakukan seperti itu, dirantai, disetrum, dipaksa tampil saat hamil, bahkan dijejali kotoran, itu bukan hanya pelanggaran HAM, itu adalah bentuk penyiksaan sistematis yang harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” ujar Ashabul pada Rabu (16/4/2025).
Ashabul menyayangkan sikap manajemen Taman Safari Indonesia yang dianggap meremehkan persoalan ini sebagai konflik personal. Ia menegaskan, persoalan tersebut menyangkut struktur industri hiburan yang selama ini luput dari pengawasan negara.
“Ini bukan sekadar persoalan personal antarindividu seperti diklaim sepihak oleh manajemen Taman Safari, ini menyangkut struktur industri hiburan yang selama puluhan tahun mungkin luput dari pengawasan negara,” tambahnya.
Menyikapi hal itu, Ashabul mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial untuk segera turun tangan. Menurutnya, penyelesaian tidak cukup hanya melalui investigasi administratif, melainkan juga pemulihan menyeluruh bagi para korban.
“Bukan hanya dalam bentuk investigasi administratif, tetapi juga pemulihan menyeluruh—baik fisik, psikologis, maupun identitas hukum bagi para korban,” tegas Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan itu.
Ia menekankan pentingnya momentum ini untuk melakukan reformasi industri hiburan, khususnya pada sektor pekerja informal seperti sirkus, yang selama ini minim perlindungan ketenagakerjaan.
“Terutama sirkus yang selama ini jauh dari radar perlindungan ketenagakerjaan,” jelasnya.
Ashabul juga mendorong pembentukan Tim Pencari Fakta Independen yang melibatkan unsur pemerintah, DPR, LSM HAM, dan tokoh masyarakat sipil guna menyelidiki kasus secara menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran serius, menurutnya, proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu.
“Jika terbukti ada pelanggaran serius, para pelaku harus diproses pidana. Tak boleh ada kekebalan hukum dalam kasus ini,” tegasnya.
Ia mengingatkan, negara tidak boleh lagi menutup mata atas perlakuan tidak manusiawi semacam ini. Ashabul menegaskan, setiap warga negara berhak untuk hidup dan bekerja dengan martabat.
“Tidak boleh ada lagi Butet, Fifi, dan Ida yang disiksa dalam senyap hanya demi menghibur penonton. Cukup sudah,” pungkasnya.
Sebelumnya, kisah memilukan para perempuan mantan pemain sirkus OCI diungkap dalam pertemuan dengan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto. Mereka menceritakan pengalaman bertahun-tahun menghadapi kekerasan fisik, pemaksaan saat hamil, hingga perlakuan tak layak selama beratraksi di berbagai tempat, termasuk Taman Safari Indonesia.
“Kita tidak bisa membiarkan satu anak bangsa pun diperlakukan seperti itu, dirantai, disetrum, dipaksa tampil saat hamil, bahkan dijejali kotoran, itu bukan hanya pelanggaran HAM, itu adalah bentuk penyiksaan sistematis yang harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” ujar Ashabul pada Rabu (16/4/2025).
Ashabul menyayangkan sikap manajemen Taman Safari Indonesia yang dianggap meremehkan persoalan ini sebagai konflik personal. Ia menegaskan, persoalan tersebut menyangkut struktur industri hiburan yang selama ini luput dari pengawasan negara.
“Ini bukan sekadar persoalan personal antarindividu seperti diklaim sepihak oleh manajemen Taman Safari, ini menyangkut struktur industri hiburan yang selama puluhan tahun mungkin luput dari pengawasan negara,” tambahnya.
Menyikapi hal itu, Ashabul mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial untuk segera turun tangan. Menurutnya, penyelesaian tidak cukup hanya melalui investigasi administratif, melainkan juga pemulihan menyeluruh bagi para korban.
“Bukan hanya dalam bentuk investigasi administratif, tetapi juga pemulihan menyeluruh—baik fisik, psikologis, maupun identitas hukum bagi para korban,” tegas Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan itu.
Ia menekankan pentingnya momentum ini untuk melakukan reformasi industri hiburan, khususnya pada sektor pekerja informal seperti sirkus, yang selama ini minim perlindungan ketenagakerjaan.
“Terutama sirkus yang selama ini jauh dari radar perlindungan ketenagakerjaan,” jelasnya.
Ashabul juga mendorong pembentukan Tim Pencari Fakta Independen yang melibatkan unsur pemerintah, DPR, LSM HAM, dan tokoh masyarakat sipil guna menyelidiki kasus secara menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran serius, menurutnya, proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu.
“Jika terbukti ada pelanggaran serius, para pelaku harus diproses pidana. Tak boleh ada kekebalan hukum dalam kasus ini,” tegasnya.
Ia mengingatkan, negara tidak boleh lagi menutup mata atas perlakuan tidak manusiawi semacam ini. Ashabul menegaskan, setiap warga negara berhak untuk hidup dan bekerja dengan martabat.
“Tidak boleh ada lagi Butet, Fifi, dan Ida yang disiksa dalam senyap hanya demi menghibur penonton. Cukup sudah,” pungkasnya.
Sebelumnya, kisah memilukan para perempuan mantan pemain sirkus OCI diungkap dalam pertemuan dengan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto. Mereka menceritakan pengalaman bertahun-tahun menghadapi kekerasan fisik, pemaksaan saat hamil, hingga perlakuan tak layak selama beratraksi di berbagai tempat, termasuk Taman Safari Indonesia.
(UMI)
Berita Terkait
News
357 Tahun Sulsel, Andi Muzakkir Aqil Dorong Potensi Daerah Berdampak Nyata
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) II Sulawesi Selatan, Andi Muzakkir Aqil, berharap pemerintah terus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan kesejahteraan rakyat semakin meningkat.
Senin, 19 Okt 2026 14:03
Ekbis
OJK dan Komisi XI DPR RI Perkuat Literasi Keuangan Warga Soppeng
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat bersama Komisi XI DPR RI memperkuat edukasi keuangan bagi masyarakat di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Senin (19/10).
Senin, 19 Okt 2026 12:47
Sulsel
PAN Sulsel Target 5 Kursi DPR RI dan 10 Kursi DPRD Provinsi di Pileg 2029
Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi mematok target tinggi usai dilantik untuk periode kelimanya memimpin partai ini. Ia dikukuhkan langsung oleh Ketum DPP Zulkifli Hasan di Makassar pada Rabu (7/10/2026).
Rabu, 07 Okt 2026 18:16
News
BHS Ingatkan Kemenhub: Jangan Korbankan Konektivitas Antar Pulau karena Kebijakan Panik
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), meminta Kementerian Perhubungan tidak membatasi jumlah penumpang kapal hanya berdasarkan kapasitas sekoci.
Rabu, 07 Okt 2026 09:41
Sulsel
Kahfi Pimpin PAN Sulsel 5 Periode, Usung Spirit Tembus 3 Besar di Pemilu 2029
Ashabul Kahfi bakal dilantik sebagai Ketua DPW PAN Sulsel di Hotel Claro Makassar pada Rabu (6/10/2026) hari ini. Ia didampingi oleh Bupati Maros, Chaidir Syam sebagai sekretaris wilayah.
Selasa, 06 Okt 2026 19:53
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
BEM Polbangtan Gowa Kumpulkan 109 Pendonor Darah
2
Muslimah Millionaire Hadir di Makassar, Dorong Pengusaha Kembangkan Bisnis Islami
3
Realisasi PAD Maros Capai 82,23 Persen, Tersisa Rp61,5 Miliar dari Target
4
OJK dan Komisi XI DPR RI Perkuat Literasi Keuangan Warga Soppeng
5
HUT ke-74, KALLA Perkuat Bisnis dan Program Keberlanjutan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
BEM Polbangtan Gowa Kumpulkan 109 Pendonor Darah
2
Muslimah Millionaire Hadir di Makassar, Dorong Pengusaha Kembangkan Bisnis Islami
3
Realisasi PAD Maros Capai 82,23 Persen, Tersisa Rp61,5 Miliar dari Target
4
OJK dan Komisi XI DPR RI Perkuat Literasi Keuangan Warga Soppeng
5
HUT ke-74, KALLA Perkuat Bisnis dan Program Keberlanjutan