Ashabul Kahfi Dorong Pembentukan TPF Independen Tangani Kasus Penyiksaan Mantan Pemain Sirkus
Rabu, 16 Apr 2025 15:37
Anggota DPR RI, Ashabul Kahfi. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan kekerasan dan eksploitasi yang dialami sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Dalam pernyataannya, ia menilai perlakuan keji yang diterima para korban sebagai bentuk penyiksaan sistematis yang tidak boleh dibiarkan.
“Kita tidak bisa membiarkan satu anak bangsa pun diperlakukan seperti itu, dirantai, disetrum, dipaksa tampil saat hamil, bahkan dijejali kotoran, itu bukan hanya pelanggaran HAM, itu adalah bentuk penyiksaan sistematis yang harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” ujar Ashabul pada Rabu (16/4/2025).
Ashabul menyayangkan sikap manajemen Taman Safari Indonesia yang dianggap meremehkan persoalan ini sebagai konflik personal. Ia menegaskan, persoalan tersebut menyangkut struktur industri hiburan yang selama ini luput dari pengawasan negara.
“Ini bukan sekadar persoalan personal antarindividu seperti diklaim sepihak oleh manajemen Taman Safari, ini menyangkut struktur industri hiburan yang selama puluhan tahun mungkin luput dari pengawasan negara,” tambahnya.
Menyikapi hal itu, Ashabul mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial untuk segera turun tangan. Menurutnya, penyelesaian tidak cukup hanya melalui investigasi administratif, melainkan juga pemulihan menyeluruh bagi para korban.
“Bukan hanya dalam bentuk investigasi administratif, tetapi juga pemulihan menyeluruh—baik fisik, psikologis, maupun identitas hukum bagi para korban,” tegas Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan itu.
Ia menekankan pentingnya momentum ini untuk melakukan reformasi industri hiburan, khususnya pada sektor pekerja informal seperti sirkus, yang selama ini minim perlindungan ketenagakerjaan.
“Terutama sirkus yang selama ini jauh dari radar perlindungan ketenagakerjaan,” jelasnya.
Ashabul juga mendorong pembentukan Tim Pencari Fakta Independen yang melibatkan unsur pemerintah, DPR, LSM HAM, dan tokoh masyarakat sipil guna menyelidiki kasus secara menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran serius, menurutnya, proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu.
“Jika terbukti ada pelanggaran serius, para pelaku harus diproses pidana. Tak boleh ada kekebalan hukum dalam kasus ini,” tegasnya.
Ia mengingatkan, negara tidak boleh lagi menutup mata atas perlakuan tidak manusiawi semacam ini. Ashabul menegaskan, setiap warga negara berhak untuk hidup dan bekerja dengan martabat.
“Tidak boleh ada lagi Butet, Fifi, dan Ida yang disiksa dalam senyap hanya demi menghibur penonton. Cukup sudah,” pungkasnya.
Sebelumnya, kisah memilukan para perempuan mantan pemain sirkus OCI diungkap dalam pertemuan dengan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto. Mereka menceritakan pengalaman bertahun-tahun menghadapi kekerasan fisik, pemaksaan saat hamil, hingga perlakuan tak layak selama beratraksi di berbagai tempat, termasuk Taman Safari Indonesia.
“Kita tidak bisa membiarkan satu anak bangsa pun diperlakukan seperti itu, dirantai, disetrum, dipaksa tampil saat hamil, bahkan dijejali kotoran, itu bukan hanya pelanggaran HAM, itu adalah bentuk penyiksaan sistematis yang harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” ujar Ashabul pada Rabu (16/4/2025).
Ashabul menyayangkan sikap manajemen Taman Safari Indonesia yang dianggap meremehkan persoalan ini sebagai konflik personal. Ia menegaskan, persoalan tersebut menyangkut struktur industri hiburan yang selama ini luput dari pengawasan negara.
“Ini bukan sekadar persoalan personal antarindividu seperti diklaim sepihak oleh manajemen Taman Safari, ini menyangkut struktur industri hiburan yang selama puluhan tahun mungkin luput dari pengawasan negara,” tambahnya.
Menyikapi hal itu, Ashabul mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial untuk segera turun tangan. Menurutnya, penyelesaian tidak cukup hanya melalui investigasi administratif, melainkan juga pemulihan menyeluruh bagi para korban.
“Bukan hanya dalam bentuk investigasi administratif, tetapi juga pemulihan menyeluruh—baik fisik, psikologis, maupun identitas hukum bagi para korban,” tegas Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan itu.
Ia menekankan pentingnya momentum ini untuk melakukan reformasi industri hiburan, khususnya pada sektor pekerja informal seperti sirkus, yang selama ini minim perlindungan ketenagakerjaan.
“Terutama sirkus yang selama ini jauh dari radar perlindungan ketenagakerjaan,” jelasnya.
Ashabul juga mendorong pembentukan Tim Pencari Fakta Independen yang melibatkan unsur pemerintah, DPR, LSM HAM, dan tokoh masyarakat sipil guna menyelidiki kasus secara menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran serius, menurutnya, proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu.
“Jika terbukti ada pelanggaran serius, para pelaku harus diproses pidana. Tak boleh ada kekebalan hukum dalam kasus ini,” tegasnya.
Ia mengingatkan, negara tidak boleh lagi menutup mata atas perlakuan tidak manusiawi semacam ini. Ashabul menegaskan, setiap warga negara berhak untuk hidup dan bekerja dengan martabat.
“Tidak boleh ada lagi Butet, Fifi, dan Ida yang disiksa dalam senyap hanya demi menghibur penonton. Cukup sudah,” pungkasnya.
Sebelumnya, kisah memilukan para perempuan mantan pemain sirkus OCI diungkap dalam pertemuan dengan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto. Mereka menceritakan pengalaman bertahun-tahun menghadapi kekerasan fisik, pemaksaan saat hamil, hingga perlakuan tak layak selama beratraksi di berbagai tempat, termasuk Taman Safari Indonesia.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Pengurus PAN Sulsel Bakal Dilantik, Ketum Zulkifli Hasan Dijadwalkan Hadir
Jelang pelantikan akbar pengurus, jajaran Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Sulsel bersilaturahmi dengan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (05/10/2026).
Senin, 05 Okt 2026 19:33
News
Suyudi Ario Seto jadi Kapolri Baru, Gantikan Listyo Sigit
Komjen Pol. Suyudi Ario Seto resmi menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kamis (1/10/2026).
Kamis, 01 Okt 2026 15:26
News
Soroti Kebutuhan Air Bersih di Kota, Andi Iwan Minta PAMSIMAS Bisa Masuk Kelurahan
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendorong agar program penyediaan air minum dan sanitasi tidak hanya menyasar wilayah perdesaan.
Rabu, 23 Sep 2026 17:10
News
Krisis Air Meluas di Makassar, Andi Iwan Minta Mitigasi El Nino Dipercepat
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Aras meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengambil langkah konkret dan memperkuat mitigasi guna menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat Makassar di tengah ancaman fenomena El Nino.
Selasa, 22 Sep 2026 16:33
News
Komisi V DPR Tinjau Pelabuhan Makassar, Dorong Layanan Makin Andal
Komisi V DPR RI meninjau langsung kesiapan keselamatan, keamanan, serta kualitas pelayanan di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan.
Sabtu, 19 Sep 2026 12:23
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pemkot Gelar Nobar Timnas di Balai Kota, Dispora Sulap Lapangan Parkir Jadi Stadion Mini
2
Darmawangsyah Muin Terpilih Ketua HKTI Gowa, Didampingi LBK dan Idris Rate
3
Pengurus PAN Sulsel Bakal Dilantik, Ketum Zulkifli Hasan Dijadwalkan Hadir
4
DPRD Gowa Serahkan Surat Usulan Pemberhentian Husniah ke Mendagri
5
Karantina Sulsel Tanam 285 Pohon, TPA Antang Didorong Jadi Hutan Kota
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pemkot Gelar Nobar Timnas di Balai Kota, Dispora Sulap Lapangan Parkir Jadi Stadion Mini
2
Darmawangsyah Muin Terpilih Ketua HKTI Gowa, Didampingi LBK dan Idris Rate
3
Pengurus PAN Sulsel Bakal Dilantik, Ketum Zulkifli Hasan Dijadwalkan Hadir
4
DPRD Gowa Serahkan Surat Usulan Pemberhentian Husniah ke Mendagri
5
Karantina Sulsel Tanam 285 Pohon, TPA Antang Didorong Jadi Hutan Kota