Ashabul Kahfi Dorong Pembentukan TPF Independen Tangani Kasus Penyiksaan Mantan Pemain Sirkus
Rabu, 16 Apr 2025 15:37

Anggota DPR RI, Ashabul Kahfi. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan kekerasan dan eksploitasi yang dialami sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Dalam pernyataannya, ia menilai perlakuan keji yang diterima para korban sebagai bentuk penyiksaan sistematis yang tidak boleh dibiarkan.
“Kita tidak bisa membiarkan satu anak bangsa pun diperlakukan seperti itu, dirantai, disetrum, dipaksa tampil saat hamil, bahkan dijejali kotoran, itu bukan hanya pelanggaran HAM, itu adalah bentuk penyiksaan sistematis yang harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” ujar Ashabul pada Rabu (16/4/2025).
Ashabul menyayangkan sikap manajemen Taman Safari Indonesia yang dianggap meremehkan persoalan ini sebagai konflik personal. Ia menegaskan, persoalan tersebut menyangkut struktur industri hiburan yang selama ini luput dari pengawasan negara.
“Ini bukan sekadar persoalan personal antarindividu seperti diklaim sepihak oleh manajemen Taman Safari, ini menyangkut struktur industri hiburan yang selama puluhan tahun mungkin luput dari pengawasan negara,” tambahnya.
Menyikapi hal itu, Ashabul mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial untuk segera turun tangan. Menurutnya, penyelesaian tidak cukup hanya melalui investigasi administratif, melainkan juga pemulihan menyeluruh bagi para korban.
“Bukan hanya dalam bentuk investigasi administratif, tetapi juga pemulihan menyeluruh—baik fisik, psikologis, maupun identitas hukum bagi para korban,” tegas Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan itu.
Ia menekankan pentingnya momentum ini untuk melakukan reformasi industri hiburan, khususnya pada sektor pekerja informal seperti sirkus, yang selama ini minim perlindungan ketenagakerjaan.
“Terutama sirkus yang selama ini jauh dari radar perlindungan ketenagakerjaan,” jelasnya.
Ashabul juga mendorong pembentukan Tim Pencari Fakta Independen yang melibatkan unsur pemerintah, DPR, LSM HAM, dan tokoh masyarakat sipil guna menyelidiki kasus secara menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran serius, menurutnya, proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu.
“Jika terbukti ada pelanggaran serius, para pelaku harus diproses pidana. Tak boleh ada kekebalan hukum dalam kasus ini,” tegasnya.
Ia mengingatkan, negara tidak boleh lagi menutup mata atas perlakuan tidak manusiawi semacam ini. Ashabul menegaskan, setiap warga negara berhak untuk hidup dan bekerja dengan martabat.
“Tidak boleh ada lagi Butet, Fifi, dan Ida yang disiksa dalam senyap hanya demi menghibur penonton. Cukup sudah,” pungkasnya.
Sebelumnya, kisah memilukan para perempuan mantan pemain sirkus OCI diungkap dalam pertemuan dengan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto. Mereka menceritakan pengalaman bertahun-tahun menghadapi kekerasan fisik, pemaksaan saat hamil, hingga perlakuan tak layak selama beratraksi di berbagai tempat, termasuk Taman Safari Indonesia.
“Kita tidak bisa membiarkan satu anak bangsa pun diperlakukan seperti itu, dirantai, disetrum, dipaksa tampil saat hamil, bahkan dijejali kotoran, itu bukan hanya pelanggaran HAM, itu adalah bentuk penyiksaan sistematis yang harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” ujar Ashabul pada Rabu (16/4/2025).
Ashabul menyayangkan sikap manajemen Taman Safari Indonesia yang dianggap meremehkan persoalan ini sebagai konflik personal. Ia menegaskan, persoalan tersebut menyangkut struktur industri hiburan yang selama ini luput dari pengawasan negara.
“Ini bukan sekadar persoalan personal antarindividu seperti diklaim sepihak oleh manajemen Taman Safari, ini menyangkut struktur industri hiburan yang selama puluhan tahun mungkin luput dari pengawasan negara,” tambahnya.
Menyikapi hal itu, Ashabul mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial untuk segera turun tangan. Menurutnya, penyelesaian tidak cukup hanya melalui investigasi administratif, melainkan juga pemulihan menyeluruh bagi para korban.
“Bukan hanya dalam bentuk investigasi administratif, tetapi juga pemulihan menyeluruh—baik fisik, psikologis, maupun identitas hukum bagi para korban,” tegas Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan itu.
Ia menekankan pentingnya momentum ini untuk melakukan reformasi industri hiburan, khususnya pada sektor pekerja informal seperti sirkus, yang selama ini minim perlindungan ketenagakerjaan.
“Terutama sirkus yang selama ini jauh dari radar perlindungan ketenagakerjaan,” jelasnya.
Ashabul juga mendorong pembentukan Tim Pencari Fakta Independen yang melibatkan unsur pemerintah, DPR, LSM HAM, dan tokoh masyarakat sipil guna menyelidiki kasus secara menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran serius, menurutnya, proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu.
“Jika terbukti ada pelanggaran serius, para pelaku harus diproses pidana. Tak boleh ada kekebalan hukum dalam kasus ini,” tegasnya.
Ia mengingatkan, negara tidak boleh lagi menutup mata atas perlakuan tidak manusiawi semacam ini. Ashabul menegaskan, setiap warga negara berhak untuk hidup dan bekerja dengan martabat.
“Tidak boleh ada lagi Butet, Fifi, dan Ida yang disiksa dalam senyap hanya demi menghibur penonton. Cukup sudah,” pungkasnya.
Sebelumnya, kisah memilukan para perempuan mantan pemain sirkus OCI diungkap dalam pertemuan dengan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto. Mereka menceritakan pengalaman bertahun-tahun menghadapi kekerasan fisik, pemaksaan saat hamil, hingga perlakuan tak layak selama beratraksi di berbagai tempat, termasuk Taman Safari Indonesia.
(UMI)
Berita Terkait

Ekbis
Komisi VI DPR RI Dukung Transformasi Bisnis Manajemen Baru Telkom
Komisi VI DPR RI menyatakan dukungan atas langkah transformasi bisnis dan budaya yang dijalankan oleh direktur utama dan manajemen baru PT Telkom Indonesia.
Jum'at, 04 Jul 2025 10:53

News
TP Pertanyakan Urgensi Pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf Khusus di Tingkat Daerah
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe mengungkapkan banyaknya keluhan yang ia terima di media sosial terkait penetapan staf khusus atau tenaga ahli oleh beberapa kepala daerah.
Rabu, 02 Jul 2025 12:21

News
Taufan Pawe Perjuangkan Jaminan Pensiun PPPK, Minta Disamakan dengan PNS
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Golkar, Taufan Pawe terus menyuarakan pentingnya jaminan masa pensiun dan hari tua bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selasa, 01 Jul 2025 16:37

News
Taufan Pawe Raih Penghargaan Alumni Berprestasi di Milad ke-71 UMI
Anggota DPR RI, Taufan Pawe menghadiri perayaan Milad ke-71 Universitas Muslim Indonesia (UMI) yang berlangsung meriah di Auditorium Al Jibra UMI pada Senin (23/06/2025).
Senin, 23 Jun 2025 18:16

Sulsel
Tinggalkan Hanura, Hermanto Pindah ke PAN Meski Belum Setahun Jabat Wawali Parepare
Kader Hanura, Hermanto memilih pindah partai. Ia hengkang ke PAN, meski belum setahun menjabat Wakil Wali Kota Parepare.
Senin, 16 Jun 2025 18:45
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Bupati Bantaeng Uji Nurdin Minta Seluruh Jajarannya Bantu Warga Tangani Dampak Banjir
2

Tingginya Permintaan Masyarakat, UMI Perpanjang Pendaftaran Mahasiswa Baru Fakultas Farmasi
3

Rakernas AMPUH Diharap Hadirkan Solusi Permasalahan Haji & Umrah
4

Air Sungai Meluap, Banjir Rendam Wilayah Rumbia Jeneponto
5

Yayasan AHM Latih Puluhan UMKM Bengkel Motor untuk Dorong Ekonomi & Lapangan Kerja
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Bupati Bantaeng Uji Nurdin Minta Seluruh Jajarannya Bantu Warga Tangani Dampak Banjir
2

Tingginya Permintaan Masyarakat, UMI Perpanjang Pendaftaran Mahasiswa Baru Fakultas Farmasi
3

Rakernas AMPUH Diharap Hadirkan Solusi Permasalahan Haji & Umrah
4

Air Sungai Meluap, Banjir Rendam Wilayah Rumbia Jeneponto
5

Yayasan AHM Latih Puluhan UMKM Bengkel Motor untuk Dorong Ekonomi & Lapangan Kerja