Wagub Sulsel Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Percepat Penurunan Stunting
Rabu, 30 Jul 2025 12:01
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting di Sulsel.
MAKASSAR - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting di Sulsel.
Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Semester I Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulsel, yang dirangkaikan dengan evaluasi pelaksanaan program di seluruh kabupaten/kota, di Hotel Dalton, Makassar, Selasa (29/7/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-Sulawesi Selatan, jajaran TPPS kabupaten/kota, serta perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel yang akan mendampingi proses pengawasan pelaksanaan program di 24 daerah.
Dalam arahannya, Fatmawati menyampaikan bahwa Pemprov Sulsel menargetkan prevalensi stunting turun di bawah 20 persen. Meski saat ini angkanya masih 23,3 persen (2024), ia menekankan bahwa tren penurunan signifikan terus terjadi dari tahun ke tahun—turun dari 27,4 persen pada 2023.
“Kolaborasi adalah kunci percepatan penurunan stunting,” ujar Fatmawati.
Fatmawati juga memaparkan bahwa masih ada daerah dengan prevalensi stunting cukup tinggi, seperti Kabupaten Jeneponto yang mencapai 37,0 persen dan Kabupaten Enrekang sebesar 34,3 persen pada 2024.
Ia menggarisbawahi perlunya keterlibatan aktif dari berbagai sektor dan pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan media.dalam mendukung program percepatan penurunan stunting.
Pemprov Sulsel telah meluncurkan sejumlah program strategis, seperti Aksi Stop Stunting, peran aktif TPPS, dan Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting). Intervensi dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni intervensi spesifik (pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan suplementasi gizi) serta intervensi sensitif (peningkatan akses air bersih, sanitasi layak, pendidikan, dan jaminan sosial).
Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Semester I Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulsel, yang dirangkaikan dengan evaluasi pelaksanaan program di seluruh kabupaten/kota, di Hotel Dalton, Makassar, Selasa (29/7/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-Sulawesi Selatan, jajaran TPPS kabupaten/kota, serta perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel yang akan mendampingi proses pengawasan pelaksanaan program di 24 daerah.
Dalam arahannya, Fatmawati menyampaikan bahwa Pemprov Sulsel menargetkan prevalensi stunting turun di bawah 20 persen. Meski saat ini angkanya masih 23,3 persen (2024), ia menekankan bahwa tren penurunan signifikan terus terjadi dari tahun ke tahun—turun dari 27,4 persen pada 2023.
“Kolaborasi adalah kunci percepatan penurunan stunting,” ujar Fatmawati.
Fatmawati juga memaparkan bahwa masih ada daerah dengan prevalensi stunting cukup tinggi, seperti Kabupaten Jeneponto yang mencapai 37,0 persen dan Kabupaten Enrekang sebesar 34,3 persen pada 2024.
Ia menggarisbawahi perlunya keterlibatan aktif dari berbagai sektor dan pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan media.dalam mendukung program percepatan penurunan stunting.
Pemprov Sulsel telah meluncurkan sejumlah program strategis, seperti Aksi Stop Stunting, peran aktif TPPS, dan Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting). Intervensi dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni intervensi spesifik (pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan suplementasi gizi) serta intervensi sensitif (peningkatan akses air bersih, sanitasi layak, pendidikan, dan jaminan sosial).
(GUS)
Berita Terkait
News
UMP Sulsel 2026 Naik jadi Rp3,9 Juta, Pemprov Perketat Pengawasan Perusahaan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel resmi mengumukan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel Tahun 2026.
Jum'at, 26 Des 2025 05:35
News
UMP Naik, Disnakertrans Sulsel Tekankan Keadilan Upah dan Profesionalisme Buruh
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 7,21% atau Rp 3.921.088, Rabu (24/12/2025).
Jum'at, 26 Des 2025 05:22
Sulsel
Matano Belt Road, Jalan Strategis Menuju Pertumbuhan Inklusif Sulsel
PT Vale menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan melalui pembangunan Matano Belt Road.
Selasa, 23 Des 2025 14:47
Sulsel
Groundbreaking Matano Belt Road 35 Km Dilakukan, Nilai Proyek Capai Rp350 Miliar
Pembangunan Matano Belt Road (MBR) ruas Desa Ussu–Nuha–batas Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang 35 km resmi dimulai melalui groundbreaking yang dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan bersama Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler.
Senin, 22 Des 2025 17:22
News
Tim Medis Sulsel dan Andalan Peduli Diberi Apresiasi Usai Misi Kemanusiaan di Aceh
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para Tim Medis Pemprov Sulsel yang menjalan tugas di Sumatera dan Aceh dalam tanggap darurat bencana.
Jum'at, 19 Des 2025 13:07
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Zulkifli Hasan Tunjuk Gemilang Pagessa sebagai Ketua DPD PAN Maros
2
RS Ibnu Sina YW UMI Raih Penghargaan Transformasi Digital BPJS Kesehatan
3
Pembangunan IIBAS Langkah Strategis Pendidikan Islam Berkelas Global dari Indonesia Timur
4
Musda Digelar Serentak, 9 Kader PAN Maros Ikut Bersaing Jadi Ketua
5
15.000 Hunian untuk Warga Terdampak Bencana Ditarget Rampung Tiga Bulan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Zulkifli Hasan Tunjuk Gemilang Pagessa sebagai Ketua DPD PAN Maros
2
RS Ibnu Sina YW UMI Raih Penghargaan Transformasi Digital BPJS Kesehatan
3
Pembangunan IIBAS Langkah Strategis Pendidikan Islam Berkelas Global dari Indonesia Timur
4
Musda Digelar Serentak, 9 Kader PAN Maros Ikut Bersaing Jadi Ketua
5
15.000 Hunian untuk Warga Terdampak Bencana Ditarget Rampung Tiga Bulan