Dukung Sekolah Rakyat, Kemenkum Sulsel Dorong Peran Penyuluh Hukum Jadi Pendidik

Minggu, 03 Agu 2025 19:48
Dukung Sekolah Rakyat, Kemenkum Sulsel Dorong Peran Penyuluh Hukum Jadi Pendidik
Comment
Share
MAKASSAR - Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi terobosan strategis dalam upaya memutus rantai kemiskinan ekstrem di Indonesia melalui jalur pendidikan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melalui peran aktif penyuluh hukum didorong untuk dapat menjadi pendidik dalam ruang belajar.

Sebagai bentuk nyata pelaksanaan Asta Cita keempat, Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini tercegah dari akses pendidikan akibat keterbatasan ekonomi. Sekolah ini hadir dengan model berasrama penuh, mengintegrasikan pendidikan akademik dengan penguatan karakter melalui pilar kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan keagamaan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal menyambut baik keberadaan Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata eksistensi negara di tengah kehidupan masyarakat. “Kami di Kanwil Kemenkum Sulsel sangat mendukung penuh program ini. Melalui kehadiran penyuluh hukum, kami ingin menanamkan kesadaran hukum sejak dini agar generasi muda dari keluarga prasejahtera tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki pemahaman yang kuat tentang hak, kewajiban, serta nilai-nilai konstitusional,” ujarnya.

Para penyuluh hukum dari Kanwil Kemenkum Sulsel berperan memberikan materi-materi dasar hukum secara kontekstual dan menyenangkan, sesuai tingkat pemahaman anak-anak. Ini mencakup pengenalan hak anak, perlindungan hukum, pentingnya menghargai perbedaan, hingga nilai-nilai Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa.

Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan generasi yang tidak hanya berhasil keluar dari lingkaran kemiskinan, namun juga tumbuh sebagai warga negara yang sadar hukum, menjunjung tinggi keadilan, dan berkontribusi dalam pembangunan sosial yang inklusif.

Dengan target 159 titik Sekolah Rakyat hingga akhir 2025 dan 15.000 siswa dari latar belakang ekonomi rentan, kehadiran penyuluh hukum menjadi bagian penting dari ekosistem pendidikan yang mendukung transformasi sosial secara menyeluruh, khususnya di wilayah Sulsel.
(GUS)
Berita Terkait
Berita Terbaru