Opini
In Memorial Ismail Masse: Pelembagaan Demokrasi dan Integritas Penyelenggara Pemilu
Senin, 04 Agu 2025 14:07

Syarifuddin Jurdi, Dosen UIN Alauddin Makassar dan Komisioner KPU Prov. Sulsel 2018-2023. Foto: Istimewa
Oleh: Syarifuddin Jurdi
(Dosen UIN Alauddin Makassar, Komisioner KPU Provinsi Sulsel 2018-2023)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) suatau lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, lembaga ini dibentuk berdasarkan UU No. 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini mengatur tentang perubahan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi non-partai politik. Pada pemilu 1999 keanggotaan KPU terdiri dari wakil pemerintah dan wakil-wakil partai politik peserta pemilu, jumlah anggota KPU pemilu 1999 mencapai 53 orang, 48 orang wakil partai politik dan 5 orang wakil pemerintah. Untuk menindaklanjuti UU tersebut, pada 2001 terbentuknya keanggotaan KPU RI berdasarkan keputusan Presiden No. 70 Tahun 2001 dengan keanggotaan 11 orang non parisan, umumnya berasal dari akademisi dan praktisi pemilu.
Pasca pembentukan KPU Pusat, sekitar tahun 2004 menjelang diselenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden dibentuklah KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota seluruh Indonesia, termasuk KPU di Sulawesi Selatan beserta kabupaten/kotanya. Problem utama KPU provinsi dan kabupaten/kota kala itu sumber daya pendukung tidak jelas, pemerintah daerah “setengah hati menghibahkan” sejumlah stafnya kepada KPU, meskipun demikian, tuntutan keadaan, Pemda menugaskan sejumlah stafnya untuk membantu operasional sekretariat KPU, umumnya staf yang dikirim berasal dari dinas yang tidak terlalu aktif, dengan dukungan sumber daya yang terbatas, KPU berhasil menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla berhasil memenangkan pilpres, sementara pemenang pemilunya Golkar.
Dalam keterbatasan sumber daya itulah, KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mengambil langkah yang dimungkinkan oleh aturan untuk merekrut sejumlah anak-anak muda untuk mendukung programnya, memasuki 2005 sejumlah kabupaten/kota menyelenggarakan pemilihan kepala daerah langsung, untuk pertama kali dalam sejarah kepala daerah maupun presiden dipilih langsung oleh rakyat, KPU memiliki keterbatasan SDM, konsekuensinya merekrut semacam tenaga pendukung, tenaga honorer dan lainnya, karena rekrut PNS belum tersedia formasi untuk KPU, padahal pemerintah antara tahun 2004-2006 melakukan rekruitmen PNS yang cukup banyak untuk kementerian, lembaga negara, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk berbagai posisi, tetapi belum ada formasi untuk KPU, padahal tugas KPU sangat banyak, termasuk urusan pengawasan dan Dewan Kehormatan KPU.
Dalam ruang yang memungkinkan masuknya anak-anak muda sebagai staf itulah Ismail Masse mulai bergabung dan terlibat sebagai tenaga pendukung KPU untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Status awalnya bisa disebut “honorer”, karena KPU belum diijinkan merekrut pegawai sendiri, istilah pegawai organik kala itu belum ada, orang-orang Pemda sebagian mulai tertarik pindah home base ke KPU dengan berbagai pertimbangan, walaupun di KPU jenjang karirnya tidak jelas, tetapi minat sebagian pegawai Pemda untuk mendukung KPU tinggi, walaupun dalam hal tertentu, ketika ada promosi jabatan di Pemda, mereka kembali lagi ke Pemda, pegawai KPU adalah pegawai Pemda.
Posisi KPU semakin dirasakan eksistensinya dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilkada, apalagi Pilkada bisa tiap waktu, bahkan tiap hari, pekan, bulan selalu ada Pilkada di seluruh Indonesia, karena belum ada pengaturan keserentakkan Pilkada, sementara Akhir Masa Jabatan (AMJ) masing-masing kepala daerah yang dihasilkan dari pemilihan DPRD sebelumnya tidak sama. Praktis keberadaan KPU semakin penting dan dilakukanlah penataan agar KPU semakin profesional. Sekitar tahun 2007/2008, KPU mulai melakukan rekruitmen staf sendiri dan mulai dikenal adanya pegawai “asli” KPU dengan pegawai “pindahan”, meskipun mereka asli, tetap dalam bimbingan dan pembinaan pegawai senior yang dari Pemda.
Ismail Masse mulai terlibat sebagai staf resmi KPU dengan status ASN pasca rekruitmen 2008 itu bersama sejumlah staf yang lain yang berhasil lolos sebagai ASN penyelenggara pemilu, diantara sekian ASN penyelenggara yang berhasil lolos di Sulawesi Selatan, Ismail Masse merupakan staf yang paling mujur nasibnya dalam karir di KPU, dalam umur muda sudah mencapai jabatan eselon III, sebagian yang lain masih menjabat sebagai Kasubag dan staf biasa. Tahun itu sebagai tahun penataan penyelenggara pemilu, Bawaslu dibentuk sebagai suatu badan tersendiri dengan tugas khusus, sementara DK KPU berubah menjaadi DKPP sekitar Juni 2012 sebagai satu lembaga yang mandiri.
Mendayung dalam Pola, Ritme dan Gaya Kepemimpinan yang Beragam
Ciri yang menonjol dari sekretariat KPU adalah kemapuan mereka beradaptasi dengan perubahan kepemimpinan, setiap lima tahun pasti akan terjadi perubahan formasi, bisa sebagian yang terganti, bisa juga keseluruhannya digantikan oleh wajah-wajah baru dalam kepemimpinan KPU seperti periode 2008-2013 dan 2013-2018 merupakan wajah-wajah baru semua. Ismail Masse sudah terbukti mampu berdaptasi dengan empat periode kepemimpinan di KPU, baik ketika bertugas di kabupaten/kota maupun di KPU provinsi, setidaknya KPU provinsi sudah tiga periode kepemimpinan KPU Sulawesi Selatan Ismail terlibat aktif sebagai staf yang mendukung penyelenggaraan pemilu dan Pilkada.
Dalam lima tahun kepemimpinan KPU, staf akan melakukan adaptasi kerja yang bisa saja berubah pola, ritme, gaya dan lainnya, mungkin ada pola yang tidak biasa dihadapi pada periode sebelumnya, ketika pergantian, muncul wajah-wajah baru, tentu dengan semangat dan pola baru. Mereka yang terpilih sebagai komisioner KPU memiliki latar belakang sosial ekonomi politik dan intelektual yang berbeda, latar belakang itu menentukan corak kepemimpinannya.
Dalam beberapa kasus, sekretariat KPU harus melaksanakan keputusan dan “perintah” pimpinannya, doktrin harus melaksanakan itu sudah tertanam kuat sehingga tidaak ada logika untuk menolaknya, Ismail termasuk diantara staf yang loyal terhadap aturan dan keputusan pimpinannya. Gaya kepemimpinan KPU dengan corak itu, kadang-kadang sukar juga diterjemahkan oleh staf KPU ketika ada sesuatu yang dikehendaki pimpinan, tetapi tidak sejalan dengan aturan, misalnya dukungan anggaran tidak tersedia atau lainnya.
Sebagai staf, Ismail Masse dan staf lainnya mencari jalan agar apa yang menjadi keputusan pimpinan itu dapat terlaksana. Semua orang yang mengenal Ismail tentu akan terkesan dengan sikap baiknya, ramah dan senyum khasnya kepada siapa saja, termasuk kawan saya yang sering membawa mahasiswa ilmu politik untuk kuliah lapangan atau praktikum di KPU, kebetulan yang menerimanya adalah Ismail Masse, ia sangat terkesan dengan kelembutan dan kebaikannya. Sikap itu telah tertanam kuat dalam dirinya, termasuk ketika melayani berbagai program dan tahapan pemilu yang diputuskan oleh pimpinan KPU, bagi Ismail, loyalitasnya bukan pada orangnya secara pribadi tetapi pada posisi dan jabatan yang melekat pada orang itu, meskipun yang diputuskan berat, tetapi itu perintah pimpinan dia akan kuat melaksanakannya.
Pada tahap seleksi anggota KPU periode 2023-2028 misalnya, Ismail Masse masih menjabat sebagai Kabag SDM KPU Provinsi, ia mengabarkan tahapan seleksi dan seluruh instrumennya kepada seluruh anggotaa KPU Provinsi Sulsel yang aktif, tanpa memandang apakah mau maju kembali atau tidak, termasuk saya dikirimi juga brosur itu, meskipun saya sudah pernah mengatakan bahwa saya cukup satu periode saja, belum ada rencana untuk mendaftar periode kedua, dan memang saya tidak mendaftar untuk periode kedua, tetapi begitu gaya Ismail yang memperlakukan orang secara setara, tetap mengabarkan, khususnya lima anggota KPU yang bersyarat, sementara dua lainnya tidak bersyarat, karena sudah dua periode.
Pengalaman panjang sebagai penyelenggara membentuk pribadi Ismail yang kuat dan cair dalam berinteraksi dengan siapapun. Ismail Masse memiliki kesan tersediri pada masing-masing pimpinan KPU yang pernah dilayaninya, ada plus-minus pada masing-masing mereka, namun Ismail tidak menceritakan, setidaknya kepada saya, plus-minus masing-masing orang itu, fokus dia memberi dukungan agar tugas-tugas kepemiluan terlaksana dengan baik. Suatu yang manusiawi apabila ada kesan terhadap sosok tertentu yang dianggap keras, baik dan kesan-kesan lainnya, tetapi itu sesuatu yang wajar, tidak ada manusia yang paripurna, kehebatannya Ismail dia belajar dari masing-masing sosok yang dilayaninya.
Merencanakan dan Memastikan Dukungan terhadap Demokrasi Terlaksana
Untuk sekedar mengingat kembali, kapan sebenarnya saya mulai mengenal Ismail Masse? Mungkin jawabannya simpel, ketika di KPU, mengapa? Karena tidak pernah sekolah bareng, tidak pernah masuk organisasi bareng atau ikut kegiatan arisan atau olahraga atau yang lainnya bareng, potensi orang saling kenal secara dekat itu biasanya pada momen sekolah, organisasi, hobi, juga mungkin sekarang kebiasaan ngopi bareng di warkop. Sementara saya selama KPU eksis sejak KPU 1999 yang merupakan perpaduan wakil partai dan pemerintah sampai KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, belum pernah mengunjungi kantor KPU Sulawesi Selatan, jadi praktis saya tidak mengenal staf KPU dan tentu saya tidak mengenal Ismail.
Saya mulai mengenai Ismail ketika dilantik sebagai komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023, sebagai “orang baru” di KPU perlu beradaptasi dengan lingkungan baru, betul-betul baru, lembaganya baru, orang-orangnya baru, ritme kerjanya luarbiasa baru dan lain-lain, saya mulai berkomunikasi dengan sekretariat dan staf lainnya untuk memahami dan mengenal KPU, salah seorang yang kala itu intensif saya berinteraksi adalah Ismail Masse yang menjabat Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, satu posisi dibawah sekretaris yang dalam struktur birokrasi disebut sebagai pejabat eselon III, Ismail dalam umur yang masih sangat muda sudah menempati posisi strategis di KPU, barangkali kala itu, Ismail merupakan satu-satunya Kabag di KPU provinsi yang merupakan “tenaga organik” yang direkrut oleh KPU yang sudah menempati posisi sebagai Kabag, sementara yang lain merupakan pejabat senior yang berasal dari Pemda dan sudah melakukan mutasi menjadi pegawai KPU.
Posisinya sebagai Kabag Perencanaan itulah yang menyebabkan kami sering berinteraksi untuk melaksanakan sejumlah program yang posisi saya kala itu sebagai Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik, nama Divisi ini kemudian mengalami perubahan pada ujung tahun 2018 menjadi Divisi Perencanaan dan Logistik, hubungan saya dengan Ismail tetap jalan, banyak program tahapan pemilu maupun Pilkada 2018, khususnya berkaitan dengan laporan dan evaluasi Pilkada (Pilgub Sulsel) yang diselenggarakan pemungutan suaranya pada 27 Juni 2018.
Ismail Masse Kabag dan Rachmat Hidayat (Kasubag Perencanaan) merupakan “tenaga inti” dalam mengawal program tahapan pemilu serentak 2019 yang sudah memasuki puncak, penetapan DPS, DPT sampai DPTHP3 dan seterusnya, beririsan dengan pelaporan Pilgub 2018. Ismail orangnya kuat, sabar dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas.
Langkah lain yang dilakukan kala itu sebagai hal baru, menurut informasi dari teman-teman sekretariat KPU bahwa selama ini belum ada tradisi evaluasi program di akhir tahun dan rencana kegiatan di awal tahun. Untuk memperkuat kerja-kerja KPU secara kelembagaan, atas inisiasi Kabag Ismail Masse dan Kasubag Rachmat Hidayat diselenggarakan pertemuan seluruh koordinator divisi, sekretaris, kabag, kasubag dan staf untuk mengevaluasi program selama setahun, apa perlu disempurnakan untuk tahun-tahun berikutnya dan program apa yang tidak terlaksana, mengapa tidak terlaksana dan lain sebagainya. Sementara pada bulan Januari diselenggarakan Rapat Kerja untuk merencanakan program diluar tahapan pemilu, supaya kontrol program dapat maksimal, Ismail Masse dan dukungan Kasubag berhasil menyelenggarakan Raker awal tahun 2019. Program ini rutin dilakukan, termasuk pada masa covid’19, evaluasi dan raker tetap diselenggarakan pada periode kepemimpinan Kpu Sulsel 2018-2023.
Dalam dua bentuk kegiatan itu, saya menyaksikan Ismail merupakan pejabat yang memiliki tanggungjawab yang luarbiasa dalam menjalankan tugasnya, ia memandu dan mengarahkan kegiatan, sebagaimana yang sering dilakukannya ketika Rapat Koordinasi maupun Bimbingan Teknis. Interaksi dengan Ismail Masse berlangsung intensif, tidak hanya bersifat formal karena tugas, tetapi juga hubungan yang melampaui itu semua.
Di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan terdapat ruang-ruang komunikasi yang bersifat egalitarian, tidak ada sekat antara mereka yang memiliki posisi struktural dengan staf biasa, tenaga honorer, tenaga pendukung, tenaga sukarela (kebetulan di KPU kala itu masih ada staf statusnya “sukarela”, tidak memperoleh intensif rutin, kecuali berbasis kerja yang secara regulasi dibenarkan) serta cleaning service. Ruang itu bisa di lobi kantor, kantin belakang kantor KPU Sulsel yang sangat “ramah dan manusiawi”, semua orang di kantor bisa menikmati menunya dengan harga terjangkau dan lain-lain.
Ismail Masse seorang aktivis dan penopang demokrasi melalui lembaga KPU bergaul dengan banyak pihak, tentu politisi yang memiliki urusan di KPU, penyedia jasa dan lain sebagainya dilayani dengan ramah. Engkau menjadi sumber kekuatan KPU dan supporting untuk suksesnya pemilu dan Pilkada di Sulawes Selatan, tentu banyak yang telah engkau korbankan, waktu, tenaga, pikiran dan bahkan engkau tidak mengenal waktu untuk melaksanakan tugas, itulah yang menjadi “slogan” KPU, jangan tanyakan anggota KPU dan stafnya mau kemana dan dengan siapa, karena pekerjaan dalam puncak tahapan pemilu dan pilkada tidak pernah direncanakan, tiba-tiba ada sesuatu yang harus dilakukan, lahirlah istilah integritas 24 jam, Ismail sudah melakukan itu dan keluarganya sudah paham akan konsekuensi tugas tersebut.
Akhirnya, saya menghaturkan selamat jalan saudaraku Ismail Masse, engkau orang baik, ramah kepada siapapun dan meninggalkan warisan dedikasi yang baik untuk para pejuang demokrasi, Allahumagfirlahu warhamhu wa’afihi wa’fu anhu
(Dosen UIN Alauddin Makassar, Komisioner KPU Provinsi Sulsel 2018-2023)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) suatau lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, lembaga ini dibentuk berdasarkan UU No. 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini mengatur tentang perubahan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi non-partai politik. Pada pemilu 1999 keanggotaan KPU terdiri dari wakil pemerintah dan wakil-wakil partai politik peserta pemilu, jumlah anggota KPU pemilu 1999 mencapai 53 orang, 48 orang wakil partai politik dan 5 orang wakil pemerintah. Untuk menindaklanjuti UU tersebut, pada 2001 terbentuknya keanggotaan KPU RI berdasarkan keputusan Presiden No. 70 Tahun 2001 dengan keanggotaan 11 orang non parisan, umumnya berasal dari akademisi dan praktisi pemilu.
Pasca pembentukan KPU Pusat, sekitar tahun 2004 menjelang diselenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden dibentuklah KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota seluruh Indonesia, termasuk KPU di Sulawesi Selatan beserta kabupaten/kotanya. Problem utama KPU provinsi dan kabupaten/kota kala itu sumber daya pendukung tidak jelas, pemerintah daerah “setengah hati menghibahkan” sejumlah stafnya kepada KPU, meskipun demikian, tuntutan keadaan, Pemda menugaskan sejumlah stafnya untuk membantu operasional sekretariat KPU, umumnya staf yang dikirim berasal dari dinas yang tidak terlalu aktif, dengan dukungan sumber daya yang terbatas, KPU berhasil menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla berhasil memenangkan pilpres, sementara pemenang pemilunya Golkar.
Dalam keterbatasan sumber daya itulah, KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mengambil langkah yang dimungkinkan oleh aturan untuk merekrut sejumlah anak-anak muda untuk mendukung programnya, memasuki 2005 sejumlah kabupaten/kota menyelenggarakan pemilihan kepala daerah langsung, untuk pertama kali dalam sejarah kepala daerah maupun presiden dipilih langsung oleh rakyat, KPU memiliki keterbatasan SDM, konsekuensinya merekrut semacam tenaga pendukung, tenaga honorer dan lainnya, karena rekrut PNS belum tersedia formasi untuk KPU, padahal pemerintah antara tahun 2004-2006 melakukan rekruitmen PNS yang cukup banyak untuk kementerian, lembaga negara, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk berbagai posisi, tetapi belum ada formasi untuk KPU, padahal tugas KPU sangat banyak, termasuk urusan pengawasan dan Dewan Kehormatan KPU.
Dalam ruang yang memungkinkan masuknya anak-anak muda sebagai staf itulah Ismail Masse mulai bergabung dan terlibat sebagai tenaga pendukung KPU untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Status awalnya bisa disebut “honorer”, karena KPU belum diijinkan merekrut pegawai sendiri, istilah pegawai organik kala itu belum ada, orang-orang Pemda sebagian mulai tertarik pindah home base ke KPU dengan berbagai pertimbangan, walaupun di KPU jenjang karirnya tidak jelas, tetapi minat sebagian pegawai Pemda untuk mendukung KPU tinggi, walaupun dalam hal tertentu, ketika ada promosi jabatan di Pemda, mereka kembali lagi ke Pemda, pegawai KPU adalah pegawai Pemda.
Posisi KPU semakin dirasakan eksistensinya dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilkada, apalagi Pilkada bisa tiap waktu, bahkan tiap hari, pekan, bulan selalu ada Pilkada di seluruh Indonesia, karena belum ada pengaturan keserentakkan Pilkada, sementara Akhir Masa Jabatan (AMJ) masing-masing kepala daerah yang dihasilkan dari pemilihan DPRD sebelumnya tidak sama. Praktis keberadaan KPU semakin penting dan dilakukanlah penataan agar KPU semakin profesional. Sekitar tahun 2007/2008, KPU mulai melakukan rekruitmen staf sendiri dan mulai dikenal adanya pegawai “asli” KPU dengan pegawai “pindahan”, meskipun mereka asli, tetap dalam bimbingan dan pembinaan pegawai senior yang dari Pemda.
Ismail Masse mulai terlibat sebagai staf resmi KPU dengan status ASN pasca rekruitmen 2008 itu bersama sejumlah staf yang lain yang berhasil lolos sebagai ASN penyelenggara pemilu, diantara sekian ASN penyelenggara yang berhasil lolos di Sulawesi Selatan, Ismail Masse merupakan staf yang paling mujur nasibnya dalam karir di KPU, dalam umur muda sudah mencapai jabatan eselon III, sebagian yang lain masih menjabat sebagai Kasubag dan staf biasa. Tahun itu sebagai tahun penataan penyelenggara pemilu, Bawaslu dibentuk sebagai suatu badan tersendiri dengan tugas khusus, sementara DK KPU berubah menjaadi DKPP sekitar Juni 2012 sebagai satu lembaga yang mandiri.
Mendayung dalam Pola, Ritme dan Gaya Kepemimpinan yang Beragam
Ciri yang menonjol dari sekretariat KPU adalah kemapuan mereka beradaptasi dengan perubahan kepemimpinan, setiap lima tahun pasti akan terjadi perubahan formasi, bisa sebagian yang terganti, bisa juga keseluruhannya digantikan oleh wajah-wajah baru dalam kepemimpinan KPU seperti periode 2008-2013 dan 2013-2018 merupakan wajah-wajah baru semua. Ismail Masse sudah terbukti mampu berdaptasi dengan empat periode kepemimpinan di KPU, baik ketika bertugas di kabupaten/kota maupun di KPU provinsi, setidaknya KPU provinsi sudah tiga periode kepemimpinan KPU Sulawesi Selatan Ismail terlibat aktif sebagai staf yang mendukung penyelenggaraan pemilu dan Pilkada.
Dalam lima tahun kepemimpinan KPU, staf akan melakukan adaptasi kerja yang bisa saja berubah pola, ritme, gaya dan lainnya, mungkin ada pola yang tidak biasa dihadapi pada periode sebelumnya, ketika pergantian, muncul wajah-wajah baru, tentu dengan semangat dan pola baru. Mereka yang terpilih sebagai komisioner KPU memiliki latar belakang sosial ekonomi politik dan intelektual yang berbeda, latar belakang itu menentukan corak kepemimpinannya.
Dalam beberapa kasus, sekretariat KPU harus melaksanakan keputusan dan “perintah” pimpinannya, doktrin harus melaksanakan itu sudah tertanam kuat sehingga tidaak ada logika untuk menolaknya, Ismail termasuk diantara staf yang loyal terhadap aturan dan keputusan pimpinannya. Gaya kepemimpinan KPU dengan corak itu, kadang-kadang sukar juga diterjemahkan oleh staf KPU ketika ada sesuatu yang dikehendaki pimpinan, tetapi tidak sejalan dengan aturan, misalnya dukungan anggaran tidak tersedia atau lainnya.
Sebagai staf, Ismail Masse dan staf lainnya mencari jalan agar apa yang menjadi keputusan pimpinan itu dapat terlaksana. Semua orang yang mengenal Ismail tentu akan terkesan dengan sikap baiknya, ramah dan senyum khasnya kepada siapa saja, termasuk kawan saya yang sering membawa mahasiswa ilmu politik untuk kuliah lapangan atau praktikum di KPU, kebetulan yang menerimanya adalah Ismail Masse, ia sangat terkesan dengan kelembutan dan kebaikannya. Sikap itu telah tertanam kuat dalam dirinya, termasuk ketika melayani berbagai program dan tahapan pemilu yang diputuskan oleh pimpinan KPU, bagi Ismail, loyalitasnya bukan pada orangnya secara pribadi tetapi pada posisi dan jabatan yang melekat pada orang itu, meskipun yang diputuskan berat, tetapi itu perintah pimpinan dia akan kuat melaksanakannya.
Pada tahap seleksi anggota KPU periode 2023-2028 misalnya, Ismail Masse masih menjabat sebagai Kabag SDM KPU Provinsi, ia mengabarkan tahapan seleksi dan seluruh instrumennya kepada seluruh anggotaa KPU Provinsi Sulsel yang aktif, tanpa memandang apakah mau maju kembali atau tidak, termasuk saya dikirimi juga brosur itu, meskipun saya sudah pernah mengatakan bahwa saya cukup satu periode saja, belum ada rencana untuk mendaftar periode kedua, dan memang saya tidak mendaftar untuk periode kedua, tetapi begitu gaya Ismail yang memperlakukan orang secara setara, tetap mengabarkan, khususnya lima anggota KPU yang bersyarat, sementara dua lainnya tidak bersyarat, karena sudah dua periode.
Pengalaman panjang sebagai penyelenggara membentuk pribadi Ismail yang kuat dan cair dalam berinteraksi dengan siapapun. Ismail Masse memiliki kesan tersediri pada masing-masing pimpinan KPU yang pernah dilayaninya, ada plus-minus pada masing-masing mereka, namun Ismail tidak menceritakan, setidaknya kepada saya, plus-minus masing-masing orang itu, fokus dia memberi dukungan agar tugas-tugas kepemiluan terlaksana dengan baik. Suatu yang manusiawi apabila ada kesan terhadap sosok tertentu yang dianggap keras, baik dan kesan-kesan lainnya, tetapi itu sesuatu yang wajar, tidak ada manusia yang paripurna, kehebatannya Ismail dia belajar dari masing-masing sosok yang dilayaninya.
Merencanakan dan Memastikan Dukungan terhadap Demokrasi Terlaksana
Untuk sekedar mengingat kembali, kapan sebenarnya saya mulai mengenal Ismail Masse? Mungkin jawabannya simpel, ketika di KPU, mengapa? Karena tidak pernah sekolah bareng, tidak pernah masuk organisasi bareng atau ikut kegiatan arisan atau olahraga atau yang lainnya bareng, potensi orang saling kenal secara dekat itu biasanya pada momen sekolah, organisasi, hobi, juga mungkin sekarang kebiasaan ngopi bareng di warkop. Sementara saya selama KPU eksis sejak KPU 1999 yang merupakan perpaduan wakil partai dan pemerintah sampai KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, belum pernah mengunjungi kantor KPU Sulawesi Selatan, jadi praktis saya tidak mengenal staf KPU dan tentu saya tidak mengenal Ismail.
Saya mulai mengenai Ismail ketika dilantik sebagai komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023, sebagai “orang baru” di KPU perlu beradaptasi dengan lingkungan baru, betul-betul baru, lembaganya baru, orang-orangnya baru, ritme kerjanya luarbiasa baru dan lain-lain, saya mulai berkomunikasi dengan sekretariat dan staf lainnya untuk memahami dan mengenal KPU, salah seorang yang kala itu intensif saya berinteraksi adalah Ismail Masse yang menjabat Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, satu posisi dibawah sekretaris yang dalam struktur birokrasi disebut sebagai pejabat eselon III, Ismail dalam umur yang masih sangat muda sudah menempati posisi strategis di KPU, barangkali kala itu, Ismail merupakan satu-satunya Kabag di KPU provinsi yang merupakan “tenaga organik” yang direkrut oleh KPU yang sudah menempati posisi sebagai Kabag, sementara yang lain merupakan pejabat senior yang berasal dari Pemda dan sudah melakukan mutasi menjadi pegawai KPU.
Posisinya sebagai Kabag Perencanaan itulah yang menyebabkan kami sering berinteraksi untuk melaksanakan sejumlah program yang posisi saya kala itu sebagai Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik, nama Divisi ini kemudian mengalami perubahan pada ujung tahun 2018 menjadi Divisi Perencanaan dan Logistik, hubungan saya dengan Ismail tetap jalan, banyak program tahapan pemilu maupun Pilkada 2018, khususnya berkaitan dengan laporan dan evaluasi Pilkada (Pilgub Sulsel) yang diselenggarakan pemungutan suaranya pada 27 Juni 2018.
Ismail Masse Kabag dan Rachmat Hidayat (Kasubag Perencanaan) merupakan “tenaga inti” dalam mengawal program tahapan pemilu serentak 2019 yang sudah memasuki puncak, penetapan DPS, DPT sampai DPTHP3 dan seterusnya, beririsan dengan pelaporan Pilgub 2018. Ismail orangnya kuat, sabar dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas.
Langkah lain yang dilakukan kala itu sebagai hal baru, menurut informasi dari teman-teman sekretariat KPU bahwa selama ini belum ada tradisi evaluasi program di akhir tahun dan rencana kegiatan di awal tahun. Untuk memperkuat kerja-kerja KPU secara kelembagaan, atas inisiasi Kabag Ismail Masse dan Kasubag Rachmat Hidayat diselenggarakan pertemuan seluruh koordinator divisi, sekretaris, kabag, kasubag dan staf untuk mengevaluasi program selama setahun, apa perlu disempurnakan untuk tahun-tahun berikutnya dan program apa yang tidak terlaksana, mengapa tidak terlaksana dan lain sebagainya. Sementara pada bulan Januari diselenggarakan Rapat Kerja untuk merencanakan program diluar tahapan pemilu, supaya kontrol program dapat maksimal, Ismail Masse dan dukungan Kasubag berhasil menyelenggarakan Raker awal tahun 2019. Program ini rutin dilakukan, termasuk pada masa covid’19, evaluasi dan raker tetap diselenggarakan pada periode kepemimpinan Kpu Sulsel 2018-2023.
Dalam dua bentuk kegiatan itu, saya menyaksikan Ismail merupakan pejabat yang memiliki tanggungjawab yang luarbiasa dalam menjalankan tugasnya, ia memandu dan mengarahkan kegiatan, sebagaimana yang sering dilakukannya ketika Rapat Koordinasi maupun Bimbingan Teknis. Interaksi dengan Ismail Masse berlangsung intensif, tidak hanya bersifat formal karena tugas, tetapi juga hubungan yang melampaui itu semua.
Di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan terdapat ruang-ruang komunikasi yang bersifat egalitarian, tidak ada sekat antara mereka yang memiliki posisi struktural dengan staf biasa, tenaga honorer, tenaga pendukung, tenaga sukarela (kebetulan di KPU kala itu masih ada staf statusnya “sukarela”, tidak memperoleh intensif rutin, kecuali berbasis kerja yang secara regulasi dibenarkan) serta cleaning service. Ruang itu bisa di lobi kantor, kantin belakang kantor KPU Sulsel yang sangat “ramah dan manusiawi”, semua orang di kantor bisa menikmati menunya dengan harga terjangkau dan lain-lain.
Ismail Masse seorang aktivis dan penopang demokrasi melalui lembaga KPU bergaul dengan banyak pihak, tentu politisi yang memiliki urusan di KPU, penyedia jasa dan lain sebagainya dilayani dengan ramah. Engkau menjadi sumber kekuatan KPU dan supporting untuk suksesnya pemilu dan Pilkada di Sulawes Selatan, tentu banyak yang telah engkau korbankan, waktu, tenaga, pikiran dan bahkan engkau tidak mengenal waktu untuk melaksanakan tugas, itulah yang menjadi “slogan” KPU, jangan tanyakan anggota KPU dan stafnya mau kemana dan dengan siapa, karena pekerjaan dalam puncak tahapan pemilu dan pilkada tidak pernah direncanakan, tiba-tiba ada sesuatu yang harus dilakukan, lahirlah istilah integritas 24 jam, Ismail sudah melakukan itu dan keluarganya sudah paham akan konsekuensi tugas tersebut.
Akhirnya, saya menghaturkan selamat jalan saudaraku Ismail Masse, engkau orang baik, ramah kepada siapapun dan meninggalkan warisan dedikasi yang baik untuk para pejuang demokrasi, Allahumagfirlahu warhamhu wa’afihi wa’fu anhu
(UMI)
Berita Terkait

News
Dari Ininnawa Ke Neurosains: Tafsir Manusia Dalam Lirik Lisan Bugis
Dari buaian ibu Bugis hingga layar laboratorium, tulisan ini menelusuri tubuh, jiwa, dan amal manusia melalui lantunan Ininnawa, filsafat Persia, dan neurosains
Senin, 28 Jul 2025 17:14

Sulsel
Sidang DKPP, KPU Sulsel Sebut Ome Punya Perlindungan Hak Peserta dalam Pilkada
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Kamis, 24 Jul 2025 19:25

News
Asyura di Dapur: Mengaduk Peca', Mengganti Pecah Belah
Tradisi Asyura di Sulawesi Selatan sarat makna: dari belanja pecah belah hingga mengaduk bubur, ritus dapur yang menyatukan spiritualitas, warisan lokal, dan kalender langit. Tak ada dalil, tapi ada peca’ — sebab dapur pun bisa jadi ruang ibadah.
Minggu, 06 Jul 2025 20:37

News
Sejjil: Dari Karbala Ke Lauh Mahfuzh
Rudal Sejjil bukan sekadar senjata Iran — ia memuat simbol wahyu, jejak Karbala, catatan Lauh Mahfuzh, dan makna tafsir militer dalam bahasa langit.
Minggu, 22 Jun 2025 06:22

News
Akal Sehat: Jalan Menuju Tuhan ala Rocky Gerung
Menggali makna “akal sehat” Rocky Gerung sebagai jalan spiritual yang menolak dogma dan menegaskan tanggung jawab nalar dalam iman dan demokrasi.
Kamis, 12 Jun 2025 23:23
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

In Memorial Ismail Masse: Pelembagaan Demokrasi dan Integritas Penyelenggara Pemilu
2

SMA Islam Athirah Bukit Baruga Bentuk Generasi Qur’ani Lewat Quranic Camp 2025
3

Bendahara Golkar Sulsel Dukung Appi, Komitmen Tak Mau di Barisan Berseberangan
4

Fun Run 'Berlari ke Eropa': Berolahraga Sambil Wisata Keindahan Malino
5

Workshop Jurusan Administrasi Niaga PNUP Hadirkan Prof Yusring Sanusi Baco, Bicara RPS-OBE
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

In Memorial Ismail Masse: Pelembagaan Demokrasi dan Integritas Penyelenggara Pemilu
2

SMA Islam Athirah Bukit Baruga Bentuk Generasi Qur’ani Lewat Quranic Camp 2025
3

Bendahara Golkar Sulsel Dukung Appi, Komitmen Tak Mau di Barisan Berseberangan
4

Fun Run 'Berlari ke Eropa': Berolahraga Sambil Wisata Keindahan Malino
5

Workshop Jurusan Administrasi Niaga PNUP Hadirkan Prof Yusring Sanusi Baco, Bicara RPS-OBE