Kemenkum Sulsel Ikut Penutupan TOF Implementasi KUHP Angkatan IX Secara Virtual

MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti kegiatan Penutupan Training of Facilitator (TOF) Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Angkatan IX Metode Blended Learning Tahun Anggaran 2025, yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kemenkum, Rabu (5/11/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri, bersama jajaran mengikuti penutupan secara virtual dari Ruang Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel.

Kegiatan penutupan diawali dengan laporan pelaksanaan TOF oleh Ketua Tim Pokja, Herlina Milasari, yang menyampaikan bahwa sebanyak 32 pegawai Kementerian Hukum telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, baik melalui sesi e-learning maupun pembelajaran klasikal.

Dalam sambutan penutupnya, Kepala BPSDM Hukum yang diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan tenaga pengajar yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini.

“Kami berharap seluruh peserta dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan best practices yang diperoleh selama pelatihan ini, sehingga implementasi KUHP dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Mutia Farida.

Kegiatan penutupan juga dirangkaikan dengan pemberian piagam penghargaan kepada 10 peserta terbaik, pelepasan tanda peserta, serta ditutup dengan doa dan sesi foto bersama.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kapasitas pegawai Kemenkum di seluruh daerah, termasuk di Kanwil Sulsel, dalam memahami dan mengimplementasikan KUHP baru.

“Melalui kegiatan ini, pegawai diharapkan dapat memperluas wawasan dan berperan aktif dalam mendukung penerapan KUHP yang lebih adaptif dengan perkembangan hukum nasional,” ujar Andi Basmal.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, yang hadir langsung sebagai peserta di BPSDM Kemenkum