Optimalisasi PNBP, Kanwil Kemenkum Sulsel Siap Bentuk Satgas Fidusia

MAKASSAR - Tim Bidang Administrasi Hukum Umum (HU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti kegiatan koordinasi terkait pedoman pelaksanaan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Jaminan Fidusia, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) secara daring melalui Zoom Meeting serentak diikuti seluruh Kantor Wilayah. Untuk Kanwil Sulsel, diikuti oleh Kepala Bidang AHU, Muh. Tahir beserta jajaran, mewakili Kakanwil Sulsel Andi Basmal.

Pemaparan teknis disampaiakan oleh Sihar Roni Sirait, S.H., selaku Ketua Tim Kerja Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dijelaskan bahwa pembentukan Satgas PNBP Fidusia menjadi langkah strategis Ditjen AHU dalam memperkuat pengawasan serta optimalisasi pengelolaan penerimaan negara dari layanan jaminan fidusia.

Satgas PNBP Fidusia adalah unit kerja bersifat lintas sektoral yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan melibatkan instansi terkait, untuk melaksanakan fungsi pengawasan, koordinasi, evaluasi, serta pelaporan dalam rangka menjamin kepatuhan dan optimalisasi penerimaan negara dari layanan fidusia

Adapun unsur keanggotaan Tim Satgas Fidusia di wilayah terdiri atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN), Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), OJK Wilayah, dan Forum Komunikasi Daerah (FKD) APPI.

Diharapkan dengan kinerja dari Tim Satgas ini dapat dicapai tujuan yang ditargetkan yaitu optimalisasi penerimaan negara melalui pengawasan yang ketat, pencegahan kebocoran, serta pemanfaatan PNBP secara efisien untuk mendukung pembangunan nasional. Selain itu dari segi kepastian hukum, terjaminnya hak eksekutorial kreditur, kepastian hukum bagi masyarakat, serta terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkeadilan

Menanggapi kebijakan ini, Kakanwil Sulsel, Andi Basmal meminta jajaran untuk menindaklanjuti kebijakan ini segera, dan melakukan koordinasi pada lembaga tim kerja terkait.