BHP Makassar Raih Predikat WBK, Buktikan Komitmen Pelayanan Prima
Jum'at, 09 Jan 2026 12:02
MAKASSAR - Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar meraih penghargaan bergengsi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026. Acara berlangsung di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Rabu (8/1/2026), dan penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Kepala BHP Makassar, I Gede Widhiyasa.
Pencapaian ini menandai keberhasilan BHP Makassar dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Predikat WBK menjadi bukti nyata dari kerja keras seluruh jajaran dalam membangun sistem manajemen yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Tidak hanya BHP Makassar, kesempatan yang sama juga dirayakan oleh sembilan satuan kerja lainnya di lingkungan Kementerian Hukum.
"Pemberian predikat WBK kepada satuan kerja Kementerian Hukum menunjukkan bahwa reformasi birokrasi telah memberikan hasil nyata berupa pelayanan yang berkualitas dan berintegritas," ungkap I Gede Widhiyasa, menerima piagam penghargaan.
Widhiyasa menambahkan bahwa pencapaian ini adalah hasil komitmen kuat dari seluruh tim. "Predikat WBK membuktikan bahwa BHP Makassar telah berhasil menerapkan sistem manajemen pemerintahan yang bebas dari praktik-praktik negatif, sekaligus memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas kepada masyarakat," katanya.
Dalam kesempatan ini, usai menyaksikan pemberian penghargaan, Andi Basmal juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pegawai BHP Makassar. "Saya sangat bangga akan raihan Predikat WBP oleh BHP Makassar. Penghargaan ini adalah hasil kerja tim yang solid dan komitmen pada keunggulan dalam setiap aspek pelayanan," ujar Basmal dengan penuh antusiasme.
Kakanwil juga menekankan bahwa pencapaian WBK harus menjadi awal dari perjalanan panjang menuju peningkatan kualitas berkelanjutan. "Kami mengharapkan BHP Makassar tidak berhenti di sini. Mari kita terus berinovasi dan meningkatkan standar pelayanan agar masyarakat merasakan dampak positif dari komitmen zona integritas kita," tambah Basmal.
Lebih lanjut, Kakanwil menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai integritas dalam budaya kerja sehari-hari. "Predikat WBK harus benar-benar hidup dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Ketika seluruh pegawai memahami dan menghayati pentingnya hal tersebut, maka pencapaian ini akan berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan institusi kita," pungkas Basmal.
Pencapaian ini menandai keberhasilan BHP Makassar dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Predikat WBK menjadi bukti nyata dari kerja keras seluruh jajaran dalam membangun sistem manajemen yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Tidak hanya BHP Makassar, kesempatan yang sama juga dirayakan oleh sembilan satuan kerja lainnya di lingkungan Kementerian Hukum.
"Pemberian predikat WBK kepada satuan kerja Kementerian Hukum menunjukkan bahwa reformasi birokrasi telah memberikan hasil nyata berupa pelayanan yang berkualitas dan berintegritas," ungkap I Gede Widhiyasa, menerima piagam penghargaan.
Widhiyasa menambahkan bahwa pencapaian ini adalah hasil komitmen kuat dari seluruh tim. "Predikat WBK membuktikan bahwa BHP Makassar telah berhasil menerapkan sistem manajemen pemerintahan yang bebas dari praktik-praktik negatif, sekaligus memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas kepada masyarakat," katanya.
Dalam kesempatan ini, usai menyaksikan pemberian penghargaan, Andi Basmal juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pegawai BHP Makassar. "Saya sangat bangga akan raihan Predikat WBP oleh BHP Makassar. Penghargaan ini adalah hasil kerja tim yang solid dan komitmen pada keunggulan dalam setiap aspek pelayanan," ujar Basmal dengan penuh antusiasme.
Kakanwil juga menekankan bahwa pencapaian WBK harus menjadi awal dari perjalanan panjang menuju peningkatan kualitas berkelanjutan. "Kami mengharapkan BHP Makassar tidak berhenti di sini. Mari kita terus berinovasi dan meningkatkan standar pelayanan agar masyarakat merasakan dampak positif dari komitmen zona integritas kita," tambah Basmal.
Lebih lanjut, Kakanwil menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai integritas dalam budaya kerja sehari-hari. "Predikat WBK harus benar-benar hidup dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Ketika seluruh pegawai memahami dan menghayati pentingnya hal tersebut, maka pencapaian ini akan berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan institusi kita," pungkas Basmal.
(GUS)
Berita Terkait
Sulsel
Komitmen Wujudkan WBK, Pemkab Gowa Lakukan Penandatanganan Zona Integritas
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Senin, 08 Des 2025 14:40
Sulbar
Staf Ahli Menkumham Dukung Kantor Imigrasi Polman Raih Predikat WBBM
Staf Ahli Menkumham RI Bidang Sosial, Kosmas Harefa, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman) pada Selasa (21/05/2024).
Selasa, 21 Mei 2024 20:53
Sulbar
Tim SDM Direktorat Jenderal Imigrasi Gelar Supervisi ke Kantor Imigrasi Polman
Kanim Kelas II Non TPI Polman menerima kunjungan Tim SDM Sekretariat Ditjen Imigrasi dalam rangka Supervisi Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian.
Rabu, 15 Mei 2024 09:01
Sulbar
Sukses Laksanakan Reformasi Birokrasi, Imigrasi Polman Raih Predikat WBK
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polman berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik, sehingga dapat meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPAN-RB.
Kamis, 14 Des 2023 21:02
News
Kawasan Pelabuhan Makassar Pertama jadi Wilayah Bebas dari Korupsi, Kemenpan RB Beri Apresiasi
Ke depan lanjut dia, Pelabuhan Makassar akan menjadi ujung tombak pintu masuk wisatawan baik asing maupun domestik.
Jum'at, 06 Okt 2023 19:10
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Masjid, Globalisasi dan Spiritualitas
2
DPRD Makassar Desak Dinkes Layangkan Teguran ke RSIA Paramount
3
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Ketidakprofesionalan Pengerjaan Proyek Jalan Hertasning
4
Kalah 2-4 dari Persita, Suporter PSM Makassar Masuk Lapangan Usai Laga
5
Legislator Makassar Usul Petugas Khusus untuk Awasi Pajak Perusahaan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Masjid, Globalisasi dan Spiritualitas
2
DPRD Makassar Desak Dinkes Layangkan Teguran ke RSIA Paramount
3
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Ketidakprofesionalan Pengerjaan Proyek Jalan Hertasning
4
Kalah 2-4 dari Persita, Suporter PSM Makassar Masuk Lapangan Usai Laga
5
Legislator Makassar Usul Petugas Khusus untuk Awasi Pajak Perusahaan