Kawasan Pelabuhan Makassar Pertama jadi Wilayah Bebas dari Korupsi, Kemenpan RB Beri Apresiasi

MAKASSAR - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengapresiasi area Pelabuhan Makassar yang telah masuk dalam zona integritas dan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Hal itu dikatakan Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB saat melakukan kunjungan ke Pelabuhan Makassar, Jumat (6/10/2023).

Erwan mengatakan Zona Integritas (ZI) merupakan bagian dari program percepatan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan di dalam grand design reformasi birokrasi nasional 2010 – 2025, road map reformasi birokrasi 2020 – 2024, strategi nasional pencegahan korupsi, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

“Zona integritas berarti membangun unit kerja pelayanan percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Erwan.

Adapun predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik serta memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan kinerja yang baik.

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan kinerja yang baik, serta telah terdapat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang konsisten dan berkelanjutan.

Selanjutnya kawasan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju) WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada suatu kawasan yang seluruh unit kerja dalam kawasan yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik publik yang prima, kinerja yang baik, dan terdapat keterpaduan/integritas proses bisnis layanan antar unit kerja yang ada di kawasan.

Dia menyebutkan, tiga fokus sasaran zona integritas yaitu pertama integritas, fokus dalam pencegahan KKN melalui pengendalian dan pengawasan internal terhadap seluruh risiko penyimpangan integritas.

Kedua adalah pelayanan publik prima, yakni fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong kepuasan penerima layanan. “Ketiga adalah kapabilitas dan akuntabilitas, yaitu fokus untuk mengoptimalkan kinerja unit kerja dengan melakukan dan meningkatkan kualitas manajemen kinerja,” sebut Erwan.

Di area Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar menurut dia, ada 7 unit kerja yang membangun zona integritas WBK/WBBM yakni Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar, Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, dan Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar.

“Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi karena Pelabuhan Makassar merupakan kawasan pelabuhan pertama yang masuk dalam zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” ucapnya.

Ke depan lanjut dia, Pelabuhan Makassar akan menjadi ujung tombak pintu masuk wisatawan baik asing maupun domestik.

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Arif Toha Tjahjagama mengatakan, tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi, dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah.

“Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat dan publik pada umumnya secara cepat, tepat, dan profesional,” ujarnya.

Oleh sebab itu lanjut Arif, pembangunan zona integritas pada kawasan harus menjadi prioritas pada instansi pemerintah yang memiliki unit di kawasan terpadu, unit kerja yang wajib membangun zona integritas pada kawasan pelabuhan adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian.

“Pembangunan zona integritas adalah sebuah upaya berkelanjutan dan setiap tahapannya akan mampu membuat birokrasi menjadi lebih baik. Selanjutnya zona integritas itu sendiri merupakan sebuah komitmen untuk mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih melayani,” kata dia.

Namun dia berpesan bahwa predikat WBK maupun WBBM bukanlah tujuan akhir dari sebuah pembangunan zona integritas itu sendiri karena masih terus diperlukan upaya-upaya berkelanjutan serta monitoring dan evaluasi agar kondisi yang diinginkan dapat terwujud dan kita bersama dapat menuju tahapan selanjutnya dari roadmap reformasi birokrasi.

“Integritas harus selalu dijaga karena setiap saat akan mengalami ujian-ujian. Mari kita saling mengingatkan dan menjaga agar terwujud Island of Integrity di Kawasan Pelabuhan Makassar,” pesan Arif.

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Makassar, Hernadi Tri Cahyanto menuturkan bahwa dalam membangun Ekosistem Kawasan Pelabuhan Utama Makassar, pihaknya selalu berkolaborasi dengan CIQ (Custom, Imigration, and Quarantine) serta KPP Bea Cukai TMPB, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar, Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar, Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, Regional Head 4 Pelindo, General Manager (GM) Pelindo Regional 4 Makassar, dan Badan Usaha Pelabuhan sebagai operator.

“Berkenaan dengan zona integritas di kawasan Pelabuhan Makassar ini, terdapat tujuh instansi. Beberapa di antaranya sudah memiliki predikat WBK Nasional bahkan ada yang sudah menyandang predikat WBBM. Adapun yang belum adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, namun telah memiliki WBK Internal dan Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar yang akan digabung bersama Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar,” tuturnya.

Seperti diketahui, Pelabuhan Makassar yang juga dikenal sebagai Pelabuhan Soekarno–Hatta, adalah pelabuhan laut di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelabuhan terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan menjadi hub ini memiliki lalu lintas penumpang tertinggi dan lalu lintas kargo terbesar di Sulawesi dan wilayah Indonesia Timur. Pelabuhan Soekarno–Hatta Makassar dikategorikan sebagai pelabuhan kelas utama oleh Pemerintah Indonesia.

Dalam rangka menjadikan Pelabuhan Makassar sebagai zona integritas, Pelindo Regional 4 Makassar telah melakukan berbagai upaya di antaranya dengan digitalisasi.

General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Makassar, Iwan Sjarifuddin mengatakan bahwa pihaknya selalu berupaya meningkatkan layanan jasa kepelabuhanan melalui penggunaan sistem informasi pada layanan operasional perusahaan untuk menghilangkan adanya pungutan liar (pungli) di pelabuhan.

Salah satu upaya yang dilakukan BUMN yang bergerak dibidang jasa kepelabuhanan ini adalah dengan memasukkan informasi kegiatan pelayanan ke dalam bisnis digitalisasi.

“Salah satunya yaitu melalui penerapan penggunaan karcis elektronik atau Elektronik Pass (E-Pass) gate system bagi kendaraan atau orang yang masuk di kawasan Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Paotere yang merupakan unit kerja Pelindo Regional 4 Makassar,” ujarnya.

Salah satu alasan penerapan e-pass di kawasan pelabuhan menurut Iwan adalah untuk menghindari pungutan liar. “Kita ingin menghindari pungli dan menjadikan kawasan pelabuhan sebagai zona integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi,” tukasnya.