Jaga Kualitas Laporan Keuangan dan BMN Melalui Rekonsiliasi Data Tahun 2025

JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), melalui partisipasi aktif pada kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kemenkum Tahun 2025 yang diselenggarakan di Nusantara Hall 1, Hotel Santika Premiere ICE BSD, Tangerang.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Sulsel Andi Basmal bersama staff non manajerial yang membidangi keuangan dan BMN menghadiri kegiatan yang akan berlangsung selama 4 hari ke depan.

Inspektur Jenderal Kemenkum, Hendro Pandowo dalam sambutannya menekankan bahwa laporan keuangan dan BMN yang berkualitas mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjadi bentuk pertanggungjawaban institusi kepada negara dan masyarakat.

Oleh karena itu, seluruh jajaran diminta untuk mencermati setiap tahapan penyusunan laporan agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan yang berlaku.

Hendro juga mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap transformasi digital di bidang pengelolaan keuangan negara. Perkembangan sistem aplikasi dan teknologi informasi menuntut aparatur pengelola keuangan dan BMN untuk tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga adaptif terhadap pembaruan sistem yang terus berkembang.

Selain itu, Inspektur Jenderal menegaskan sejumlah atensi penting yang harus menjadi perhatian bersama, antara lain ketepatan pencatatan transaksi, kecermatan penggunaan akun belanja, penyelesaian permasalahan laporan keuangan dan BMN secara cepat, serta penguatan komunikasi dan sinergi antarunit kerja.

"Rekonsiliasi dan pemutakhiran data diharapkan mampu memastikan kesesuaian antara dokumen sumber, kebijakan, sistem aplikasi, serta kondisi riil atas transaksi keuangan dan aset negara. Dengan demikian, potensi kesalahan pencatatan maupun temuan audit dapat diminimalkan sejak dini," ujar Hendro dihadapan para peserta.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mendukung terwujudnya laporan keuangan dan BMN yang akurat, akuntabel, dan tepat waktu. Ia menilai kegiatan rekonsiliasi ini sebagai momentum penting untuk melakukan pembenahan dan penyelarasan data secara menyeluruh.

“Melalui rekonsiliasi ini, kami memastikan seluruh data keuangan dan BMN Kanwil Kemenkum Sulsel tersaji secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara,” ujar Andi Basmal, setelah mengikuti kegiatan, Selasa (27/1/2026).

Kakanwil menambahkan, Kanwil Kemenkum Sulsel akan terus meningkatkan profesionalisme SDM pengelola keuangan dan BMN serta memperkuat koordinasi internal guna mendukung terwujudnya laporan keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 yang berkualitas dan berkontribusi pada pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kegiatan rekonsiliasi ini menjadi forum strategis untuk memastikan keselarasan dan keandalan data laporan keuangan serta BMN antara satuan kerja, kantor wilayah, dan unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum. Inspektur Jenderal Kemenkum, Komjen Pol. Drs. Hendro Pandowo, menegaskan bahwa rekonsiliasi dan pemutakhiran data bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian penting dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.