Komisi I DPR RI Desak Negara Bersikap, Usai Prajurit TNI Tewas Akibat Serangan Israel
Senin, 30 Mar 2026 15:17
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal MI. Foto: Istimewa
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Deng Ical, mengecam keras serangan Israel yang menewaskan seorang prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon, serta melukai tiga prajurit lainnya.
Deng Ical menilai serangan tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan berpotensi masuk dalam kategori kejahatan perang. Pasalnya, prajurit TNI yang menjadi korban merupakan bagian dari pasukan perdamaian yang menjalankan mandat internasional, bukan pasukan tempur yang terlibat dalam konflik bersenjata.
“Ini adalah tindakan yang sangat serius. Pasukan perdamaian hadir untuk menjaga stabilitas dan perdamaian, bukan untuk berperang. Menyerang mereka merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional,” tegas Deng Ical, Senin (30/3/2026).
Ia juga menduga bahwa serangan tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada unsur kesengajaan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.
“Jika benar ini disengaja, maka ini adalah kejahatan yang sangat serius. Dunia internasional tidak boleh tinggal diam,” lanjutnya.
Deng Ical meminta Pemerintah Indonesia untuk segera berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna melakukan investigasi menyeluruh atas insiden tersebut. Ia menekankan pentingnya pengungkapan fakta secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, ia mendesak Kementerian Luar Negeri untuk bergerak cepat dalam menangani dampak dari kejadian ini, termasuk memastikan pemulangan jenazah prajurit yang gugur ke tanah air serta memberikan penanganan medis terbaik bagi prajurit yang terluka.
“Negara harus hadir. Pemulangan jenazah harus segera dilakukan dengan penuh penghormatan, dan prajurit yang terluka harus mendapatkan perawatan maksimal,” ujarnya.
Politisi asal Dapil Sulawesi Selatan I itu menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus mengambil sikap tegas terhadap kejadian ini. Paling tidak ada sikap resmi dari negara. Negara hadir, dan negara harus bersikap.
"Bahkan mungkin ini jadi turning point bagi Indonesia mengambil sikap lebih tegas terhadap situasi Timur Tengah. Bahkan bisa jadi elite tools untuk Indonesia keluar dari BoP, " tegasnya.
Di sisi lain, Deng Ical juga mengingatkan agar seluruh pasukan perdamaian TNI yang bertugas di wilayah konflik untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan misi mereka. Ia menilai situasi di Lebanon saat ini sangat rentan, terutama pihak Israel yang tidak mengindahkan hukum internasional.
Deng Ical menilai serangan tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan berpotensi masuk dalam kategori kejahatan perang. Pasalnya, prajurit TNI yang menjadi korban merupakan bagian dari pasukan perdamaian yang menjalankan mandat internasional, bukan pasukan tempur yang terlibat dalam konflik bersenjata.
“Ini adalah tindakan yang sangat serius. Pasukan perdamaian hadir untuk menjaga stabilitas dan perdamaian, bukan untuk berperang. Menyerang mereka merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional,” tegas Deng Ical, Senin (30/3/2026).
Ia juga menduga bahwa serangan tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada unsur kesengajaan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.
“Jika benar ini disengaja, maka ini adalah kejahatan yang sangat serius. Dunia internasional tidak boleh tinggal diam,” lanjutnya.
Deng Ical meminta Pemerintah Indonesia untuk segera berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna melakukan investigasi menyeluruh atas insiden tersebut. Ia menekankan pentingnya pengungkapan fakta secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, ia mendesak Kementerian Luar Negeri untuk bergerak cepat dalam menangani dampak dari kejadian ini, termasuk memastikan pemulangan jenazah prajurit yang gugur ke tanah air serta memberikan penanganan medis terbaik bagi prajurit yang terluka.
“Negara harus hadir. Pemulangan jenazah harus segera dilakukan dengan penuh penghormatan, dan prajurit yang terluka harus mendapatkan perawatan maksimal,” ujarnya.
Politisi asal Dapil Sulawesi Selatan I itu menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus mengambil sikap tegas terhadap kejadian ini. Paling tidak ada sikap resmi dari negara. Negara hadir, dan negara harus bersikap.
"Bahkan mungkin ini jadi turning point bagi Indonesia mengambil sikap lebih tegas terhadap situasi Timur Tengah. Bahkan bisa jadi elite tools untuk Indonesia keluar dari BoP, " tegasnya.
Di sisi lain, Deng Ical juga mengingatkan agar seluruh pasukan perdamaian TNI yang bertugas di wilayah konflik untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan misi mereka. Ia menilai situasi di Lebanon saat ini sangat rentan, terutama pihak Israel yang tidak mengindahkan hukum internasional.
(UMI)
Berita Terkait
News
Muscab PKB Makassar Digelar 19 April, Empat Kandidat Masuk Tahap UKK
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Makassar dijadwalkan menggelar Muscab pada 19 April 2026. Agenda utama dalam forum ini adalah memilih ketua DPC PKB Makassar untuk periode mendatang.
Rabu, 08 Apr 2026 10:26
Makassar City
Andi Makmur Apresiasi Komitmen Pemkot Makassar Pertahankan PPPK
Komitmen Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin untuk tidak melakukan pemangkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat apresiasi dari DPRD Kota Makassar.
Sabtu, 04 Apr 2026 20:26
News
Waka Komisi VI DPR RI Nurdin Halid Nilai BUMN Tambang Perkuat Hilirisasi dan Tata Kelola Mineral
Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya penguatan tata kelola sektor pertambangan, khususnya komoditas emas dan mineral strategis, agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Rabu, 01 Apr 2026 19:15
Makassar City
Fraksi PKB DPRD Makassar Dorong Regulasi Perlindungan Pekerja Kreatif
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menyoroti polemik penilaian kerja kreatif yang mencuat dalam kasus videografer di Kabupaten Karo.
Rabu, 01 Apr 2026 17:45
News
Meity Rahmatia Desak Bongkar Jaringan Narkoba di Lapas Bollangi, Soroti Dugaan Keterlibatan Oknum
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Sulawesi Selatan (Sulsel), Meity Rahmatia, mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meningkatkan integritasnya dan bekerja keras dalam memberantas jaringan narkoba di lembaga pemasyarakatan.
Selasa, 31 Mar 2026 17:38
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
KPU Bantaeng Gandeng Kejari, Perkuat Dukungan Hukum Jelang Tahapan Pemilu 2027
2
Butuh Biaya Operasi Istri, Akademisi Unhas Keluhkan Dana di Bank BUMN Sulit Dicairkan
3
93% Anak Indonesia Alami Karies, Orang Tua Diminta Lebih Cermat Pilih Susu Formula
4
Asmo Sulsel Edukasi Safety Riding untuk Siswa SMP di Gowa
5
Sekwan DPRD Makassar Andi Rahmat Mappatoba Jadi Sekretaris Asdeksi Sulselbar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
KPU Bantaeng Gandeng Kejari, Perkuat Dukungan Hukum Jelang Tahapan Pemilu 2027
2
Butuh Biaya Operasi Istri, Akademisi Unhas Keluhkan Dana di Bank BUMN Sulit Dicairkan
3
93% Anak Indonesia Alami Karies, Orang Tua Diminta Lebih Cermat Pilih Susu Formula
4
Asmo Sulsel Edukasi Safety Riding untuk Siswa SMP di Gowa
5
Sekwan DPRD Makassar Andi Rahmat Mappatoba Jadi Sekretaris Asdeksi Sulselbar