200 Paralegal Posbankum Luwu Utara Siap Jadi Garda Terdepan Akses Keadilan
Selasa, 21 Apr 2026 19:16
Sebanyak 200 paralegal dari Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/ kelurahan se-Kabupaten Luwu Utara mengikuti pelatihan intensif yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan. Foto: Ist
MAKASSAR - Sebanyak 200 paralegal dari Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/ kelurahan se-Kabupaten Luwu Utara mengikuti pelatihan intensif yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu. Mereka dibekali kemampuan advokasi, penyusunan dokumen hukum, hingga tata cara pelaporan layanan yang tertib dan akuntabel.
Para peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian materi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat resmi sekaligus hak menyandang gelar non-akademik Paralegal.
Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Sulsel, Nasruddin, hadir sebagai narasumber utama. Ia mengupas tuntas fungsi strategis Posbankum dan peran krusial paralegal di dalamnya, termasuk membimbing peserta menyusun mekanisme laporan layanan yang rapi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Nasruddin mengungkap sebuah ironi yang selama ini luput dari perhatian, hampir setiap desa/ kelurahan di Luwu Utara sebenarnya sudah aktif menangani persoalan hukum warga. Namun, upaya nyata itu kerap tidak tercatat, tidak terlaporkan, dan akhirnya tidak terhitung secara administratif.
"Kami berharap ke depan, paralegal tidak hanya sekadar membantu, tetapi benar-benar berperan sebagai juru damai dan menjadi jembatan efektif antara masyarakat dengan Lembaga Bantuan Hukum," ujar Nasruddin.
Untuk memperkuat sisi teknis, pelatihan ini menggandeng dua lembaga bantuan hukum sebagai mitra, yakni LBH Sossong To Makkawaru dan LBH Lamaranginan. Keduanya menyampaikan materi praktis seputar advokasi dan drafting dokumen hukum secara aplikatif, agar peserta benar-benar memiliki keterampilan yang bisa langsung digunakan di lapangan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam keterangannya, Senin(21/4/2026), menyambut antusias terselenggaranya kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa sinergi antara Kanwil Kemenkum dan pemerintah daerah seperti ini adalah model yang akan terus diperkuat ke depannya.
"Luwu Utara hari ini membuktikan bahwa ketika pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum bergerak bersama, kehadiran negara di tingkat desa bukan lagi sekadar wacana. Seratus enam puluh enam desa dan tujuh kelurahan yang terlibat hari ini adalah 173 titik cahaya keadilan yang akan menerangi masyarakat Luwu Utara dari dalam," tegas Andi Basmal.
Dengan terselenggaranya pelatihan ini, Posbankum di seluruh desa dan kelurahan Luwu Utara diharapkan dapat beroperasi lebih optimal, didukung administrasi yang tertib dan sumber daya manusia yang tersertifikasi. Ujungnya satu: akses keadilan bagi masyarakat kecil yang lebih merata dan transparan.
Para peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian materi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat resmi sekaligus hak menyandang gelar non-akademik Paralegal.
Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Sulsel, Nasruddin, hadir sebagai narasumber utama. Ia mengupas tuntas fungsi strategis Posbankum dan peran krusial paralegal di dalamnya, termasuk membimbing peserta menyusun mekanisme laporan layanan yang rapi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Nasruddin mengungkap sebuah ironi yang selama ini luput dari perhatian, hampir setiap desa/ kelurahan di Luwu Utara sebenarnya sudah aktif menangani persoalan hukum warga. Namun, upaya nyata itu kerap tidak tercatat, tidak terlaporkan, dan akhirnya tidak terhitung secara administratif.
"Kami berharap ke depan, paralegal tidak hanya sekadar membantu, tetapi benar-benar berperan sebagai juru damai dan menjadi jembatan efektif antara masyarakat dengan Lembaga Bantuan Hukum," ujar Nasruddin.
Untuk memperkuat sisi teknis, pelatihan ini menggandeng dua lembaga bantuan hukum sebagai mitra, yakni LBH Sossong To Makkawaru dan LBH Lamaranginan. Keduanya menyampaikan materi praktis seputar advokasi dan drafting dokumen hukum secara aplikatif, agar peserta benar-benar memiliki keterampilan yang bisa langsung digunakan di lapangan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam keterangannya, Senin(21/4/2026), menyambut antusias terselenggaranya kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa sinergi antara Kanwil Kemenkum dan pemerintah daerah seperti ini adalah model yang akan terus diperkuat ke depannya.
"Luwu Utara hari ini membuktikan bahwa ketika pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum bergerak bersama, kehadiran negara di tingkat desa bukan lagi sekadar wacana. Seratus enam puluh enam desa dan tujuh kelurahan yang terlibat hari ini adalah 173 titik cahaya keadilan yang akan menerangi masyarakat Luwu Utara dari dalam," tegas Andi Basmal.
Dengan terselenggaranya pelatihan ini, Posbankum di seluruh desa dan kelurahan Luwu Utara diharapkan dapat beroperasi lebih optimal, didukung administrasi yang tertib dan sumber daya manusia yang tersertifikasi. Ujungnya satu: akses keadilan bagi masyarakat kecil yang lebih merata dan transparan.
(GUS)
Berita Terkait
News
Posbankum Sulsel Terus Bergerak Layani Masyarakat, Catatkan Ribuan Layanan Hukum
Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menunjukkan peran strategisnya dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan data realtime per 7 April 2026 yang dihimpun dari basis data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Rabu, 08 Apr 2026 21:02
News
Posbankum Sulsel Catat 2.211 Layanan per 17 Maret 2026
Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar rapat internal secara daring, Selasa (17/3/2026).
Selasa, 17 Mar 2026 23:48
News
Posbankum Sulsel Aktif Berikan Layanan, 154 Permohonan Hukum Terlayani
Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Provinsi Sulawesi Selatan, terus menunjukkan progres positif dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat.
Sabtu, 07 Mar 2026 11:16
News
Akselerasi Posbankum 2026, Kemenkum Sulsel Perkuat Layanan Hukum Masyarakat
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengakselerasi penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan sebagai upaya memperluas akses keadilan
Kamis, 26 Feb 2026 17:13
News
Kemenkum Sulsel Matangkan Kesiapan Posbankum Sambut Peresmian oleh Presiden RI
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus mematangkan kesiapan Pos Bantuan Hukum (Posbankum)
Senin, 23 Feb 2026 20:26
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Berkenalan dengan Nasywa, Kafilah Pangkep di MTQ Sulsel yang Jago Nulis Karya Ilmiah
2
Mahasiswa Enrekang Kibarkan Bendera Mapasse di Himalaya
3
Warga Aktif Jalan Kaki dan Bersepeda Bakal Dapat Insentif dari Pemkot Makassar
4
Hari Kartini, Anggota DPR RI Meity Salurkan Bantuan ke Korban Kebakaran Jeneponto
5
Musim Haji Tiba, Dokter Muda FK UMI Berpartisipasi Menjadi Pelayan Para Tamu Allah
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Berkenalan dengan Nasywa, Kafilah Pangkep di MTQ Sulsel yang Jago Nulis Karya Ilmiah
2
Mahasiswa Enrekang Kibarkan Bendera Mapasse di Himalaya
3
Warga Aktif Jalan Kaki dan Bersepeda Bakal Dapat Insentif dari Pemkot Makassar
4
Hari Kartini, Anggota DPR RI Meity Salurkan Bantuan ke Korban Kebakaran Jeneponto
5
Musim Haji Tiba, Dokter Muda FK UMI Berpartisipasi Menjadi Pelayan Para Tamu Allah