Posbankum Sulsel Terus Bergerak Layani Masyarakat, Catatkan Ribuan Layanan Hukum
Rabu, 08 Apr 2026 21:02
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menunjukkan peran strategisnya dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan data realtime per 7 April 2026 yang dihimpun dari basis data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), tercatat ribuan layanan hukum telah diberikan kepada masyarakat di berbagai wilayah.
Rincian layanan tersebut meliputi 3.140 layanan konsultasi dan informasi hukum, 482 penyelesaian perkara melalui perdamaian di luar pengadilan, 39 layanan bantuan hukum dan advokasi, serta 29 rujukan advokat. Secara keseluruhan, sebanyak 3.790 layanan telah terlaksana oleh Posbankum yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulsel.
Capaian ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang mudah diakses, cepat, dan tanpa biaya. Kehadiran Posbankum hingga ke tingkat desa dan kelurahan menjadi solusi nyata dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan kurang mampu.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, menyampaikan bahwa optimalisasi Posbankum menjadi salah satu upaya konkret pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan hukum hingga ke akar rumput.
“Data ini menunjukkan bahwa kehadiran Posbankum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami terus mendorong peningkatan kualitas layanan, baik dari sisi pendampingan, penyelesaian sengketa secara non-litigasi, hingga pemberian informasi hukum yang komprehensif,” ujar Heny.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal menegaskan bahwa Posbankum tidak hanya menjadi tempat konsultasi, tetapi juga menjadi wadah penyelesaian berbagai dinamika hukum secara musyawarah.
“Posbankum menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan hukum secara damai dan bermartabat. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan hukum gratis yang bersumber dari anggaran negara untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan akses terhadap keadilan,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Dengan komitmen yang terus diperkuat, Posbankum di Sulsel diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas layanan serta menjangkau lebih banyak masyarakat, sehingga prinsip keadilan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.
Rincian layanan tersebut meliputi 3.140 layanan konsultasi dan informasi hukum, 482 penyelesaian perkara melalui perdamaian di luar pengadilan, 39 layanan bantuan hukum dan advokasi, serta 29 rujukan advokat. Secara keseluruhan, sebanyak 3.790 layanan telah terlaksana oleh Posbankum yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulsel.
Capaian ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang mudah diakses, cepat, dan tanpa biaya. Kehadiran Posbankum hingga ke tingkat desa dan kelurahan menjadi solusi nyata dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan kurang mampu.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, menyampaikan bahwa optimalisasi Posbankum menjadi salah satu upaya konkret pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan hukum hingga ke akar rumput.
“Data ini menunjukkan bahwa kehadiran Posbankum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami terus mendorong peningkatan kualitas layanan, baik dari sisi pendampingan, penyelesaian sengketa secara non-litigasi, hingga pemberian informasi hukum yang komprehensif,” ujar Heny.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal menegaskan bahwa Posbankum tidak hanya menjadi tempat konsultasi, tetapi juga menjadi wadah penyelesaian berbagai dinamika hukum secara musyawarah.
“Posbankum menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan hukum secara damai dan bermartabat. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan hukum gratis yang bersumber dari anggaran negara untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan akses terhadap keadilan,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Dengan komitmen yang terus diperkuat, Posbankum di Sulsel diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas layanan serta menjangkau lebih banyak masyarakat, sehingga prinsip keadilan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.
(GUS)
Berita Terkait
News
200 Paralegal Posbankum Luwu Utara Siap Jadi Garda Terdepan Akses Keadilan
Sebanyak 200 paralegal dari Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/ kelurahan se-Kabupaten Luwu Utara mengikuti pelatihan intensif yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan
Selasa, 21 Apr 2026 19:16
News
Posbankum Sulsel Catat 2.211 Layanan per 17 Maret 2026
Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar rapat internal secara daring, Selasa (17/3/2026).
Selasa, 17 Mar 2026 23:48
News
Organisasi Bantuan Hukum Sulsel Diharap Tuntaskan Pelatihan Paralegal
Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Sulsel diharap dapat menuntaskan pelaksanaan pelatihan paralegal, sebagai bagian dari penguatan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.
Senin, 09 Mar 2026 20:08
News
Posbankum Sulsel Aktif Berikan Layanan, 154 Permohonan Hukum Terlayani
Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Provinsi Sulawesi Selatan, terus menunjukkan progres positif dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat.
Sabtu, 07 Mar 2026 11:16
News
Akselerasi Posbankum 2026, Kemenkum Sulsel Perkuat Layanan Hukum Masyarakat
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengakselerasi penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan sebagai upaya memperluas akses keadilan
Kamis, 26 Feb 2026 17:13
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Mahasiswa KPI FAI UMI Didorong Perkuat Keterampilan Dakwah dan Literasi Media
2
Di Balik Kemudahan AI, Ada Krisis Daya Kritis
3
Viral Daftar Kendaraan Dilarang Isi Pertalite Mulai 1 Juni 2026, Pertamina Pastikan Hoaks
4
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Usulan Hak Angket DPRD Gowa Belum Penuhi Unsur Yuridis
5
APIH Tegaskan Kabar di Medsos Soal Helen’s Tidak Benar, Siap Tempuh Jalur Hukum
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Mahasiswa KPI FAI UMI Didorong Perkuat Keterampilan Dakwah dan Literasi Media
2
Di Balik Kemudahan AI, Ada Krisis Daya Kritis
3
Viral Daftar Kendaraan Dilarang Isi Pertalite Mulai 1 Juni 2026, Pertamina Pastikan Hoaks
4
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Usulan Hak Angket DPRD Gowa Belum Penuhi Unsur Yuridis
5
APIH Tegaskan Kabar di Medsos Soal Helen’s Tidak Benar, Siap Tempuh Jalur Hukum