Warga Makassar yang tengah menikmati Car Free Day mendapat kejutan menarik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) membuka booth layanan hukum gratis

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) melalui Inspektorat Wilayah V menggelar Exit Meeting pemeriksaan atas pelaksanaan bantuan hukum di Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (4/12/2025).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menyatakan kesiapan penuh dalam mengawal pelaksanaan Audit Ketaatan atas Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus memperkuat kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Bantaeng pada Selasa, (18/11/2025).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap dua Organisasi Bantuan Hukum (OBH)

Kanwil Kemenkum Sulsel kembali menunjukkan komitmennya dalam memastikan kualitas pelayanan Bantuan Hukum Gratis bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar kunjungan kerja ke PBH Peradi Kota Makassar, Senin (17/11/2025).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lipang Selayar resmi dibentuk. Warga Tana Doang kini punya wadah tambahan untuk mencari keadilan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mata Air Keadilan (MAK) mengelar penyuluhan hukum dengan tema "Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum" di Kantor Kelurahan Mariso pada Kamis (15/05/2025).

Direktur Lembaga Bantuan Hukum KNPI Gowa, Muhammad Bakri mengapresiasi penetapan Perda ini. Ia menilai produk ini memang sangat dibutuhkan masayarakat di Kabupaten Gowa.